Clavia

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK DI KOTA MAKASSAR

2023-07-10T23:15:29+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di kota Makassar dan upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah Faktor ketersinggungan dan sakit hati disusul dengan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor dendam. Upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah selain upaya hukum juga dengan cara mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perkelahian.

This study aims to determine: 1) Factors that cause fights between groups in the city of Makassar, 2) How are the efforts to deal with cases of fights between groups in the city of Makassar. The research method used is a qualitative descriptive research method, using primary and secondary data sources The results of this study indicate that: 1) The factors that cause fights between groups in Makassar City are the offence and hurt factor, followed by economic factors, educational factors, environmental factors, and revenge factors, 2) How to deal with cases of fights between groups in Makassar City is in addition to legal efforts also by reconciling the parties involved in fights.

PERLINDUNGAN HUKUM TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKABONERATE YANG MENGALAMI KERUSAKAN AKIBAT PENAMBANGAN KARANG

2023-07-10T22:53:00+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam upaya perlindungan hukum terhadap terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat penambangan karang di Taman Nasional Takabonerate kendala dan solusi yang diberikan. Tipe penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar, Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate/Staf yang menangani langsung objek penelitian penulis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, Perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penulis skripsi ini. Hasil penelitian Upaya perlindungan hukum terhadap kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang sebagai bahan bangunan rumah sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah dijalankan oleh Balai Taman Nasional Takabonerate yang dilakukan pertama kali ialah mendatangi dan melakukan mediasi mencari jalan keluar dan mendapatkan kesepakatan untuk dibongkar dan dikembalikan ke tempat yang semula. Adapun SDM aparatur Taman Nasional Takabonerate terhadap kendala yang dihadapi sangat minim dikarenakan mereka melakukan koordinasi oleh pemerintah daerah terkait, kecamatan dan desa yang berkaitan langsung kasus tersebut, seperti Sat Polair Polres Kab. Kepulauan Selayar. Serta solusi yang diberikan melakukan sosialisasi, tindakan preventif, pendekatan kepada masyarakat, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda.

This study aims to find out more about legal protection efforts for coral reefs that have been damaged by coral mining in Takabonerate National Park, the constraints and solutions provided. Type of normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly through information using interview techniques by the District Environmental Office. Selayar Archipelago, Head of the Takabonerate National Park Agency/Staff who directly handles the author's research object. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, laws and journals related to the content of this thesis writer. The results of the research Efforts to protect the law against damage to coral reefs due to coral mining as a building material for houses are in accordance with existing regulations and have been carried out by the Takabonerate National Park Office. original place. The human resources of the Takabonerate National Park apparatus for the obstacles they face are very minimal because they coordinate with the relevant local governments, sub-districts and villages that are directly related to the case, such as Sat Polair Polres Kab. Selayar Islands. As well as the solutions given are socialization, preventive measures, approaches to the community, involving religious leaders, educators, youth leaders.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

2023-07-10T22:42:58+08:00

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju dan untuk mengatahui hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Desa Topore Kecamatan Papalan Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Perpres Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting terintegrasi dengan menjalankan konvergensi pencegahan stunting melalui Rencana kerja pelaksanaan pencegahan stunting yang dilakukan diantaranya dengan layanan intervensi kesehatan ibu dan anak; konseling gizi terpadu, penyediaan air bersih dan sanitasi; perlindungan sosial dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Selanjtunya, terkait hambatan yang dihadapi dalam pencegahan dan penurunan stunting di desa Topore diantaranya menyangkut pelaksanaan program seperti sosialisasi yang kurang maksimal terkait pemahaman masyarakat yang berbeda dalam menanggapi masalah stunting, penyediaan makanan dan suplemen vitamin sebagai bagian dari kegiatan intervensi pendukung yang tidak dapat terpenuhi dengan baik serta budaya dan kepercayaan masyarakat yang menganggap tubuh anak yang pendek sering dilihat sebagai hasil turunan dari para orangtuanya.

The purpose of this study was to understand the role of the village in preventing and reducing integrated stunting in Topore Village, Papalan District, Mamuju Regency and to find out the obstacles encountered in preventing and reducing integrated stunting in Topore Village, Papalan District, Mamuju Maya Regency. The results of this study indicate that the role of the village in preventing and reducing stunting is integrated in Topore Village, Papalan District, Mamuju Regency based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction and Mamuju District Regent Regulation Number 31 concerning Prevention and Reduction of Stunting integrated with carrying out convergence prevention of stunting through a work plan for the implementation of stunting prevention which includes maternal and child health intervention services; integrated nutritional counseling, provision of clean water and sanitation; social protection and early childhood services. Furthermore, related to the obstacles faced in preventing and reducing stunting in Topore village, including regarding the implementation of programs such as socialization that is not optimal regarding the different understanding of the community in responding to the problem of stunting, provision of food and vitamin supplements as part of supporting intervention activities that cannot be fulfilled properly as well as the culture and beliefs of society that considers a short child's body is often seen as a result of inheritance from their parents.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA LAYANAN NETFLIX YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI INDONESIA

2023-07-10T22:24:47+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Akibat hukum dan tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap layanan Netflix yang belum berbadan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yaitu menganalisis objek masalah dan menyatukan peraturan perundang-undangan dengan penerapannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Subbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa Netflix sebagai layanan streaming film merupakan perusahaan asing yang belum memenuhi regulasi pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia sebagai perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan asing yang belum melengkapi legalitas di Indonesia seperti Netflix akan diberikan sanksi. Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah terhadap perusahaan Netflix sebagai layanan streaming film yang belum berbadan hukum di Indonesia dapat dianggap ilegal karena belum memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia dan status penyiaran Netflix akan dinonaktifkan hingga dilakukan pemblokiran akses internet penyiaran film pada Netflix di Indonesia.

This research aims to find out: Legal consequences and actions that can be taken by the government for Netflix services that are not yet legally incorporated in Indonesia. The research method used is empirical normative research, namely analyzing the object of the problem and uniting laws and regulations with their application in society. The data collection technique was through interviews with the General Legal Administration Services Sub-Division of the Ministry of Justice and Human Rights Makassar. The results showed: 1) Netflix as a movie streaming service is a foreign company that has not complied with government regulations according to Law Number 25 of 2007 concerning Foreign Investment and Law Number 33 of 2009 concerning Film. Netflix does not yet have a representative office in Indonesia as a foreign company investing in Indonesia. Foreign companies that have not completed legality in Indonesia, such as Netflix, will be given sanctions. 2) Actions that can be taken by the government against the Netflix company as a film streaming service that is not yet a legal entity in Indonesia can be considered illegal because it has not complied with regulations in force in Indonesia and Netflix's broadcasting status will be deactivated until internet access is blocked for movie broadcasting on Netflix in Indonesia.

TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PENJUALAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DI KABUPATEN SIKKA

2023-07-10T22:33:29+08:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paradigma masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penjualan minuman keras tradisional serta mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Sikka masih menjual minuman keras tradisional pasca diterbitkannya aturan mengenai pengawasan dan pengendalian miras. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualiatitaif dengan pendekatan sosio yuridis. Sumber data adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuisioner. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif kemudian data yang diperoleh diuraikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Sikka menginginkan penindakan tegas dari aparat, namun kurangnya sosialisasi mengenai pengaturan penjualan miras tradisional, faktor budaya masyarakat, pendapatan masyarakat serta belum adanya aturan yang spesifik menyebabkan masih maraknya penjualan minuman keras tradisional di Kabupaten Sikka.

The purpose of this study is to determine the paradigm of the people of Sikka County towards the sale of traditional liquor and to find out the factors that cause the people of Sikka County to still sell traditional liquor after the issuance of regulations regarding the supervision and control of traditional liquor. The type of research used is quality research with a socio-juridical approach. Data sources are primary and secondary data with data collection techniques carried out through interviews and questionnaires. Then the data are analyzed using qualitative and quantitative methods then the data obtained are deductively deductively deciphered. The results showed that the people of Sikka County wanted strict enforcement from the authorities, but the lack of socialization regarding the regulation of the sale of traditional liquor, cultural factors of the community, community income and the absence of specific regulations caused the rampant sale of traditional liquor in Sikka County.

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM SEKTOR BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

2023-07-10T23:16:14+08:00

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya dan mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Sektor Biringkanaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung ke Penyidik Kepolisian Sektor Biringkanaya untuk melengkapi data penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum Polres Biringkanaya terhadap Pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya merupakan implementasi pencegahan dan penindakan. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidan. Sedangkan eksekusi penumpasan adalah pelaksanaan tindakan berupa penangkapan untuk mengadili pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan faktor yang mendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor di kota Makassar khususnya di Kecamatan Biringkanaya adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Faktor-faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi

This study aims to determine the implementation of law enforcement against the perpetrators of the Crime of Motor Vehicle Theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector and to find out the causes of the Crime of Motor Vehicle theft in the Legal Area of the Biringkanaya Sector. The research method used is normative which combines materials from books and laws and regulations. In addition, in this study the authors conducted direct interviews with the Biringkanaya Police Sector Investigators to complete the data for this writing. The results of the study found that the implementation of law enforcement carried out by the Biringkanaya Police in tackling the occurrence of motor vehicle theft crimes in Makassar City, especially Biringkanaya District, was a preventive and repressive implementation. Preventive actions are carried out to prevent the occurrence of crimes. While the repressive implementation which is the implementation of action in the form of arrests for further legal processing of the perpetrators of the crime of motor vehicle theft. and The factors causing the theft of motor vehicles in Makassar City, especially in Biringkanaya District are economic, socio-cultural, and environmental factors. These factors interact and influence each other

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DI KOTA MAKASSAR

2023-07-10T22:38:13+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT. Cahaya Ujung sebagai perusahaan jasa pengiriman barang terhadap konsumen di kota Makassar dan kendala-kendala yang dialami oleh PT. Cahaya Ujung sebagai perusahaan jasa pengiriman barang dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap konsumen barang. Penelitian ini dilakukan di Perusahan jasa Pengiriman PT. Cahaya Ujung Kota Makassar, dengan menggunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, dengan menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah tersebut. Hasil Penelitian menunjukan bahwa: 1) Menurut penulis PT. Cahaya Ujung belum sepenuhnya bertanggung jawab atas kerusakan barang yang telah dikirm melalui perusahaan tersebut. Yang dimana Pasal 4 UUPK dan Pasal 5 UUPK menjelaskan hak dan kewajiban Konsumen, Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku apabila Perusahaan yaitu PT. Cahaya Ujung dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Untuk menghindari kerugian terhadap salah satu pihak dalam perjanjian, maka konsumen diwajibkan untuk, Membaca atau mengikuti petunjuk atau syarat- syarat yang ada didalam kertas resi., Beritikad baik dalam melakukan atau menggunakan jasa ekspedisi, Membayar sesuai dengan biaya pengiriman, Mengikuti prosedur pemberian ganti rugi oleh pihak perusahaan. 2) kendala-kendala yang dialami oleh PT. Cahaya Ujung sebagai perusahaan jasa pengiriman barang yang rusak atau hilang tidak dapat di gantikan secara langsung, dikarenakan terkendala biaya apa bila barang tersebut termasuk barang mahal. Tetapi perusahaan akan memberikan kepastian kepada konsumen agar secepatnya akan dilakukan penggantian barang yang rusak ataupun hilang, dengan adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. PT. Cahaya Ujung untuk menjalankan kegiatannya dengan benar sesuai Hukum yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk memberikan kepercayaan yang tinggi kepada konsumen pengguna jasa pengiriman barang, dengan cara memberlakukan aturan sistem asuransi otomatis dan menambahkan biaya tambahan untuk memberikan keamanan barang tersebut

This study aims to find out: 1) How is the implementation of the responsibilities of PT. Cahaya Ujung as a goods delivery service company for consumers in the city of Makassar, 2) What are the obstacles experienced by PT. Cahaya Ujung as a goods delivery service company in carrying out responsibilities towards consumers of goods This research was conducted at the shipping service company PT. Cahaya Ujung Makassar City, using a data analysis system, namely qualitative and descriptive analysis, by aligning and describing the real situation regarding the problem. The research results show that: 1) According to the author, PT. Cahaya Ujung is not fully responsible for damage to goods that have been sent through the company. Where Article 4 UUPK and Article 5 UUPK explain the rights and obligations of consumers, but these provisions do not apply if the company, namely PT. Cahaya Ujung can prove that the error is a consumer fault. To avoid harm to one of the parties to the agreement, the consumer is required to, Read or follow the instructions or conditions contained in the receipt paper., Have good faith in carrying out or using expedition services, Pay according to shipping costs, Follow the procedure for providing compensation by the company. 2) the constraints experienced by PT. Cahaya Ujung as a shipping service company for goods that are damaged or lost cannot be replaced directly, due to constraints on costs if the goods are expensive items. But the company will provide certainty to consumers so that goods that are damaged or lost will be replaced as soon as possible, with an agreement between the business actor and the consumer. PT. Cahaya Ujung to carry out its activities properly in accordance with applicable laws in order to improve quality and quantity to provide high trust to consumers who use goods delivery services, by imposing automatic insurance system rules and adding additional costs to provide security for these goods

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 292/Pid.B/2021/PN SGM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN GOWA

2023-07-10T22:46:18+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm, dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penganiayaan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data premier dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga melakukan observasi untuk mengamati kegiatan yang sedang berlangsung pada lokasi yang diteliti untuk mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam peneltian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Sgm dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penganiayaan berpatokan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan terdakwa yang diajukan dalam persidangan. Menurut penulis pertimbangan yuridis hakim telah sesuai yakni telah memenuhi unsur yang didakwakan terhadap terdakwa dan pertimbangan non-yuridis menurut penulis hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Dan penerapan sanksi pidana kepada Aggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pelanggaran di berikan sanksi yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pencopotan jabatan dari sekertaris Satpol PP menjadi staf biasa di kantor Bupati Kabupaten Gowa dan Surat Ketetapan (SK) nya di berhentikan di Satpol PP.

This study aims to examine and analyze the basis for judges' considerations in deciding cases in decision number 292/Pid.B/2021/PN Sgm, and to find out the application of criminal sanctions to members of the Civil Service Police Unit who commit abuses. The location of this research was conducted at the Sungguminasa District Court and the Civil Service Police Unit Office, Gowa Regency. This research method uses qualitative research methods. The types of data used are premier data and secondary data. Data collection techniques were conducted by interviews with Judges at the Sungguminasa District Court, and the Head of the Public Order and Public Peace Unit of the Civil Service Police Unit, and also made observations to observe ongoing activities at the locations studied to record and collect data needed in the research. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the basis for the judge's considerations in decision Number 292/Pid.B/2021/PN Sgm in imposing criminal sanctions on the perpetrators of the crime of persecution based on the demands of the Public Prosecutor, and considering the severity of the defendant's actions submitted in court. According to the authors, the juridical considerations of the judges were appropriate, namely that they had fulfilled the elements charged against the defendant and non-juridical considerations, according to the authors, the judges in the process of imposing a sentence on the defendant in accordance with the provisions of the law. And the application of criminal sanctions to members of the Civil Service Police Unit who commit violations is given sanctions in the form of imprisonment for 5 (five) months and removal from the position of Satpol PP secretary to ordinary staff at the Gowa Regency Regent's office and his Decree (SK) is terminated at Satpol PP.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KIOS DI NEW MAKASSAR MALL

2023-01-18T11:05:09+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian jual beli antara para pihak di New Makassar Mall dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kios di New Makassar Mall. Penelitian ini dilaksanakan di New Makassar Mall dan PT. Melati Tunggal Inti Raya menggunakan tipe penelitian Normatif-Empiris, pendekatan dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk Perjanjian Jual Beli antara para pihak di New Makassar Mall baik Konsumen Pertama maupun Konsumen Kedua adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kios dengan bentuk Perjanjian Akta di Bawah Tangan, untuk PPJB Konsumen Kedua telah diregistrasi di buku khusus yang disebut Buku Pendaftaran Surat di Bawah Tangan oleh Notaris. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap Konsumen Pertama oleh Pelaku Usaha yang menjual kios tanpa sepengetahuan Konsumen Pertama kepada Konsumen Kedua, bahkan Konsumen Pertama tidak memiliki PPJB dari Pelaku Usaha, sehingga Konsumen Pertama dirugikan dan tidak memiliki kepastian hukum, meskipun telah ada Gentlement’s Aggreement antara Konsumen Pertama dan Pelaku Usaha terkait pembayaran dan penerbitan sertfikat.

This research aims to find out the form of buying and selling agreements between the parties at the New Makassar Mall and to know the legal protection of consumers in the agreement to buy and sell kiosks at the New Makassar Mall. This research was conducted at the New Makassar Mall and PT. Melati Tunggal Inti Raya uses Normative-Empirical research type, the approach is done by studying the law in fact-based reality through interviews and documentation.The results showed that the form of Sale and Purchase Agreement between the parties at the New Makassar Mall both First consumer and Second Consumer is a Binding Agreement on Buying and Selling (PPJB) Kiosk with the form of Deed Agreement under the Hand, for PPJB Second Consumer has been registered in a special book called Letter Registration Book under the Hand by Notary Public.The absence of legal protection against the First Consumer by businesses that sell kiosks without the knowledge of the First Consumer to the Second Consumer, even the First Consumer does not have PPJB from the Business, so the First Consumer is harmed and has no legal certainty, although there has been Gentlement's Aggreement between First Consumers and Businesses related to payment and issuance of certificates.

PERAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLECTOR

2023-07-10T23:01:30+08:00

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada peran korban dalam tindak pidana kekerasan dan bagimana pandangan masyarakat terhadap perlakuan debt colector yang melakukan kekerasan dalam melakukan penagihan utang. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris, yang menggunakan data sekunder untuk melihat taraf sinkronisasi hukum yang digabungkan dengan tipe penelitian victimologis. Tehnik pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran korban dalam tindak pidana kekerasan, faktor karena kurangnya kesadaran hukum terhadap debt colector sehingga melakukan tindak pidana kekarasan. Dan pandangan masyarakat terhadap debt colector ini buruk, ketika menyebut debt colector ada yang beranggapan bahwa berurusan dengan debt colector, pasti cara menagihnya menggunakan kekerasan atau paksaan. Walaupun tidak semua debt colector cara menagihnya menggunakan kekerasan tapi masyarakat kota Makassar baranggapan buruk terhadap debt colector.

This research was conducted to find out whether there is a victim's role in violent crime and how society views the treatment of debt collectors who commit violence in collecting debts. This type of research is empirical normative, which uses secondary data to see the level of legal synchronization combined with the type of victimological research. Data collection techniques are library research, field research, and interviews. The data analysis method used in this research is using primary data and secondary data to draw a conclusion on the issues discussed. This study provides an overview of the role of the victim in violent crime, the factor due to the lack of legal awareness of the debt collector so that he commits a crime of violence. And the public's view of debt collectors is bad, when mentioning debt collectors there are those who think that dealing with debt collectors, of course, the way to collect them is using force or coercion. Even though not all debt collectors use force to collect them, the people of Makassar city have a bad opinion of debt collectors.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MAKASSAR TERHADAP PERKARA DEBITOR PAILIT YANG MENINGGAL DUNIA

2023-07-10T23:05:11+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian unsur debitor pailit dalam Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. memenuhi unsur-unsur debitor pailit dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Debitor atas Putusan Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Niaga Makassar. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif-empiris, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pertimbagan hakim terhadap ketiga unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. kedua terhadap upaya hukum kasasi memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 11-13 UU Kepailitan dan PKPU. Dan juga telah memenuhi syarat permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

This study aims to determine the conformity of the elements of the bankruptcy debtor in the Bankruptcy Decision Number 1/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Mks. meet the elements of a bankrupt debtor and to find out the legal remedies taken by the debtor for the bankruptcy decision number 1/Pdt.Sus-bankrupt/2021/PN Niaga Mks. This research was conducted in Makassar City by selecting the relevant institution, namely the Makassar Commercial District Court. The research method used is normative-empirical research method, the types and sources of data used are primary data and secondary data, and data collection techniques are by conducting interviews, documentation and literature studies. The results of the study show that first the judge's consideration of the three elements in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt has been proven legally and convincingly. secondly, the cassation memory of cassation filed by the Cassation Appellant is in accordance with statutory regulations, namely in Articles 11-13 of the Bankruptcy Law and PKPU. And has also fulfilled the requirements for the appeal as stipulated in Article 30 paragraph (1) letter b of Law Number 14 of 1985 in conjunction with Law Number 5 of 2004 concerning the Supreme Court.

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA MAKASSAR

2023-07-10T22:39:53+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah restorative justice diterapkan dalam peradilan anak di Kota Makassar dan mengetahui apakah restorative justice efektif dalam mengurangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Lokasi penelitian di Kota Makassar, Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang dituangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penerapan restorative justice melalui diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar dilaksanakan pada tiga tingkatan dan pada masing-masing tingakatan telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian penerapan restorative justice juga telah menekan angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir sejak tahun 2020-2022.2) Bahwa Restorative justice baik di tigkat Penyidikan, Penuntutuan dan Pengadilan efektif mampu menguranggi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar.

This study aims to: 1) To find out how restorative justice is implemented in juvenile justice in the city of Makassar; 2) To find out whether restorative justice is effective in reducing criminal acts of theft committed by children in the city of Makassar. The type of research used is qualitative, the research location is in Makassar City. This research uses primary legal materials obtained directly through interviews, secondary legal materials collected through library research, and tertiary legal materials collected via the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively in a descriptive form. The results of the study show that: 1) the application of restorative justice through diversion to the crime of theft committed by children in Makassar City is carried out at three levels and at each level it has been well implemented, this is because the percentage of the number of theft crimes committed by children in Makassar City has experienced a decline since the last three years, namely in 2020-2022. 2) That Restorative justice both at the level of investigation, prosecution and court is effective in reducing criminal acts of theft committed by children in Makassar City.

TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI KABUPATEN MAMUJU UTARA

2023-07-10T22:40:54+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY telah memenuhi rasa keadilan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi perkara pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN PKY. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Pky, hakim menjatuhkan vonis penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan, atas perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PT. Letawa, hakim mengatakan bahwasannya putusan yang telah di jatuhkan sudah tepat dan seadil-adilnya dalam menjatuhkan putusan tersebut kepada Terdakwa. Dalam penjatuhan tuntutan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak mengalami kesulitan dalam penjatuhan pidana tersebut. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi perkara pidana pada pada putusan 115/Pid.B/2021/PN PKY, berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan yuridis. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa. Hakim memberikan keringanan terhadap terdakwa karena terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan filosifis.

This study aims to find out the judge's decision in criminal case Number 115/Pid.B/2021/PN PKY has fulfilled the judge's sense of justice and consideration in imposing sanctions on criminal case Number 115/Pid.B/2021/PN PKY. The research method used is qualitative research. Qualitative research uses a theoretical basis as a guide to focus research, as well as highlighting the processes and meanings contained in these phenomena by using primary and secondary data. The results of the study show that in decision Number 115/Pid.B/2021/PN Pky, the judge sentenced him to imprisonment for 1 (one) year and 2 (two) months, for the actions of the defendant who was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of stealing coconuts PT. Letawa, the judge said that the decision that had been handed down was correct and fair in passing the decision to the Defendant. In imposing charges on the defendant the Panel of Judges did not experience any difficulties in imposing the sentence. Matters considered by the judge in imposing criminal sanctions on decision 115/Pid.B/2021/PN PKY, based on evidence, namely witness testimony and defendant's statement accompanied by evidence presented in the indictment by the public prosecutor. As well as the facts that were revealed at trial, strengthened by the conviction of the judge himself. In this case the judge uses juridical considerations. Besides that, before the judge imposes a sentence, the judge first considers things that can be aggravating and can relieve the Defendant. The judge gave leniency to the defendant because the defendant regretted his actions and promised not to repeat it again. In this case the judge used philosophical considerations.

ANALISIS SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DI KOTA MAKASSAR

2023-07-10T22:47:36+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar dan mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polisi lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes). Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, jenis dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak kepolisian polrestabes makassar dan masyarakat di kecamatan tamalate, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, seperti membaca referensi hukum, perundang-undangan dan bacaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polantas di karenakan melampiaskan rasa kekecewaan kepada kepolisian atas kejadian yang terjadi di stadion kanjuruhan bahwa kepolisian melakukan perlawanan terhadap masyarakat yang berdampak ke pos polantas di pertigaan Jl. AP Pettarani-Jl. Alauddin Kota Makassar sehingga terjadi perusakan yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polantas bahwa kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai yang diatur dalam undang-undang.

This research aims to determine the factors that cause criminal acts of vandalism to traffic police posts in Makassar City and to find out how criminal law is enforced against vandalism of traffic police posts. This research used a qualitative approach carried out at the Makassar City Resort Police (Polrestabes). This research uses qualitative methods, the types and sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research field, such as data obtained from interviews with the Makassar Police and the community in Tamalate sub-district, while secondary data is data obtained indirectly from the field, such as reading legal references, legislation and literature. other. The results of this research show that the factors causing the criminal act of vandalizing the traffic police post were due to venting their feelings of disappointment with the police over the incident that occurred at the Kanjuruhan stadium, that the police took action against the community which had an impact on the traffic police post at the T-junction on Jl. AP Pettarani-Jl. Alauddin, Makassar City, resulting in damage carried out by irresponsible individuals. Enforcement of criminal law against the destruction of traffic police posts means that the police have carried out their duties as regulated by law

ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DI KABUPATEN JENEPONTO

2023-07-10T22:36:20+08:00

Bangsa Indonesia memliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun, semboyan tersebut semakin hari semakin luntur akibat segilintir oknum terutama berhubungan dengan penganiayaan. penganiayaan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbul rasa sakit terhadap seseorang atau kelompok lain atas perbuatannya. Tindak pidana penganiayaan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dan dalam rangka mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dipengaruhi dari Kontrol Sosial (Social Control Theory) dan Sub Budaya (Sub Culture Theory) masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Jeneponto memiliki jiwa yang keras dan Budaya Siri’ dengan slogan Siri’ na Pacce (malu untuk menyerah) serta kurangnya edukasi pemahaman hukum terhadap masyarakat Jeneponto. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan di wilayah hukum Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan melihat jenis tindak penganiayaan yang terdakwa lakukan dimana kaidahnya diatur dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

The Indonesian nation has the motto "Unity in Diversity". However, this motto is increasingly fading due to a handful of elements, especially those related to persecution. persecution is an unlawful act that causes pain to another person or group for their actions. Criminal acts of persecution occurred in almost all parts of Indonesia, especially in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. The purpose of this research is to find out the factors that led to the crime of maltreatment in the jurisdiction of Jeneponto Regency and to find out the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency. The research method used is an empirical research method and in order to collect data, researchers use qualitative methods. The results of this study are that the factors that led to the occurrence of the crime of persecution in the jurisdiction of Jeneponto Regency were influenced by Social Control Theory and Sub Culture Theory, the people in the jurisdiction of Jeneponto Regency have a hard soul and Siri' Culture with the slogan Siri' na Pacce (ashamed to give up) and the lack of legal education for the people of Jeneponto. Criminal responsibility for the perpetrators of the crime of abuse in the jurisdiction of Jeneponto Regency is carried out by looking at the type of abuse the defendant committed where the rules are regulated in Chapter XX Book II, Articles 351 to Article 358 of the Criminal Code

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR

2023-07-11T12:51:53+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19 dan sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan metode pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yakni faktor individu, faktor keluarga, faktor layanan kesehatan, faktor sosial, budaya dan agama. Sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yakni kondisi psikologis yang tidak terkendali dari keluarga jenazah dan nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat memicu penolakan pemulasaraan jenazah dengan prosedur Covid-19 yang diperparah dengan praktik di Indonesia dilakukan dengan mandiri dalam masyarakat yang beragam dan dipengaruhi oleh persepsi dan sumber informasi yang kurang tepat. Banyaknya fenomena keluarga pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengambil paksa jenazah korban tanpa mematuhi protokol kesehatan yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Seperti halnya di Kota Makassar terkait kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 telah dilakukan penyidikan dan terdapat beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor: 42/Pid.S/2020/PN.Mks. Hal ini tentunya akan menyebabkan terciptanya pengurangan jaminan juga kepastian hukum, jika para oknum pelaku tidak diproses secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 di Kota Makassar dan sikap masyarakat terhadap terjadinya tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

This study aims to find out what factors are the cause of the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 and the attitude of the community towards the crime of forcing the removal of the bodies of Covid-19 The research method used is descriptive analysis with an empirical approach. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The results of this study indicate that the factors causing the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients are individual factors, family factors, health service factors, social, cultural and religious factors. The public's attitude towards the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients, namely the uncontrolled psychological condition of the deceased's family and cultural values that have taken root in society, triggers the rejection of returning the bodies with the Covid-19 procedure which is exacerbated by the practice in Indonesia carried out independently in society diverse and influenced by perceptions and sources of information that are not quite right There are many phenomena of families of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) patients who forcibly take the bodies of victims without complying with existing health protocols in several regions in Indonesia. As is the case in Makassar City, an investigation has been carried out regarding the forced removal of the bodies of Covid-19 patients and several people have been named suspects in the Makassar District Court decision Number: 42/Pid.S/2020/PN.Mks. This of course will lead to the creation of a reduction in guarantees as well as legal certainty, if the unscrupulous perpetrators are not processed strictly. This study aims to identify and analyze the factors that cause the crime of forcibly taking the bodies of Covid-19 patients in Makassar City and the attitude of the community towards the crime of forcing the corpses of Covid-19 patients.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN GOWA

2023-07-10T23:11:20+08:00

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian Pertambangan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat atau pelaku usaha penambangan tanpa memiliki izin untuk melakukan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dalam rangka penegakan hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polres Gowa dan Instansi-instansi yang terkait dalam memberantas tindak pidana pertambangan tanpa izin yaitu berupa Tahap sosialisasi, tahap pencegahan (Preventif), dan tahap penindakan (Represif). 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kegiatan pertambangan tanpa izin dengan Putusan Nomor 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan pertimbagan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Indonesia is blessed with abundant natural resources including Mining minerals which have a high dependence on the use of mining minerals as development capital, thus creating a tendency for the community or mining business actors to carry out activities without a permit, as stipulated in Article 158 Law Number 3 of 2020 About Mineral and Coal Mining. The research method used is normative research method. The results of the study show that: 1. In the context of law enforcement, the actions taken by the Gowa Police and related agencies in eradicating illegal mining are in the form of socialization, preventive, and repressive stages. 2. The judge's legal considerations in giving a decision on the criminal act of mining activities without a permit with Decision Number 212/Pid.B/LH/2021/PN.Sgm which forms the basis for the consideration of the Sungguminasa District Court judge in imposing juridical and non-juridical considerations.

ANALISIS SOSIO YURUDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT VALE DI KABUPATEN LUWU TIMUR

2023-07-10T22:32:34+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yuridis tanggung jawab sosial Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui peran perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian dilakukan di PT Vale, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Vale, melakukan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No 1824 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa (Permen Des) No 5 Tahun 2016. Tentang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan pedesaan mandiri, pada wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, disebut dengan istilah Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) meliputi tiga aspek yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Perbaikan Lingkungan. PT Vale mendukung pengembangan sarana kesehatan masyarakat antara lain Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang secara khusus bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di Kecamatan Malili. Selanjutnya pada Aspek pendidikan diperuntukan kepada pemberian beasiswa kepada mahasiswa S2 (Magister) dan S3 (Doktorat) yang berada di Kabupaten Luwu Timur dengan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan beasiswa, memberikan bantuan fasilitas dan dana pembangunan bagi sekolah yang membutuhkan. Selain itu memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dengan aktivitas berupa Budidaya System of Rice Intensification (SRI) Organik yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan, Pengembangan Peternakan dan Penunjang Kawasan Pengembangan Pesisir dan Industri Olahan Laut.

This research aims to determine the juridical aspects of corporate social responsibility of PT. Vale Indonesia Tbk. in improving the welfare of the people of Malili District, East Luwu Regency and to find out the role of companies in carrying out corporate social responsibility in accordance with applicable regulations. The research was conducted at PT Vale, Malili District, East Luwu Regency using a juridical-empirical approach. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The results of the research show that the juridical aspect of PT Vale's Corporate Social Responsibility collaborated by signing a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement with the Directorate General of Rural Area Development, Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration (PDTT), Community and Village Empowerment Service South Sulawesi Province, and the East Luwu Regency Government, in accordance with the mandate of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 1824 of 2018 and the Minister of Village Regulation (Permen Des) No. 5 of 2016. Concerning community development and empowerment programs and the development of independent rural areas, in PT Vale empowerment areas Indonesia Tbk, East Luwu Regency, South Sulawesi Province. The Corporate Social Responsibility Program, referred to as the Independent Rural Area Development Program (PKPM), covers three aspects, namely Health, Education and Environmental Improvement. PT Vale supports the development of community health facilities, including Pustu (Subsidiary Health Centers) and Community Health Centers which specifically aim to ensure the health of poor communities in Malili District. Furthermore, the education aspect is aimed at providing scholarships to Masters and Doctorate students in East Luwu Regency by fulfilling the requirements as recipients of scholarship assistance, providing facilities and development funds for schools in need. Apart from that, it provides a Sustainable Environmentally Friendly Healthy Agriculture Program (PSRLB) with activities in the form of Cultivation of an Organic System of Rice Intensification (SRI) which does not use chemicals that can have a bad impact on the environment, Livestock Development and Supporting Coastal Development Areas and Marine Processing Industries

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN MAMASA

2023-07-10T22:27:13+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan hukuman oleh hakim terkait penyalahgunaan anggaran dana desa, dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberi putusan pada perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara dengan pihak hakim pengadilan Negeri Mamuju dan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-undang, buku, jurnal dan data dari Pengadilan Negeri Mamuju yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantansan Tindak Pidana Korupsi. Serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa pada putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. Majelis hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

This study aims to find out: How is the sentence imposed by judges related to misuse of village fund budgets, and how are legal considerations by judges in giving decisions in cases of corruption criminal acts of misuse of village fund budgets. This study uses a normative research type, the type of data used is primary data and secondary data, data from primary material is obtained directly through information using interview techniques with judges at the Mamuju District Court and data from secondary material refers to laws, books, journals and data from the Mamuju District Court relating to the problems studied as well as the sources and information obtained from the results of interviews conducted with the Judges of the Mamuju District Court. Based on the results of the research, the authors show that the sentencing of the sentence in decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam refers to Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Crime Corruption. As well as in passing a decision on the Corruption Crime of Using the Village Fund Budget in decision Number: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. The panel of judges used Juridical and Non-Juridical considerations. However, according to the author, the judge should have explored in depth the non-juridical considerations, mainly regarding matters aggravating the Defendant.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

2023-07-10T23:02:27+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana penipuan online shop melalui dunia maya memenuhi unsur pemidanaan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Penyidik dalam menangani kasus penipuan online melalui dunia maya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana penipuan online melalui dunia maya telah memenuhi unsur pemidanaan. Dasar pemidanaan tindak pidana penipuan online yang dilakukan penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam menetapkan tersangka secara khusus ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarluaskan berita yang tidak valid/ bohong hingga menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk itu, penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada di dunia maya yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi online/elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam menanggulangi praktek penipuan online shop melalui dunia maya di antaranya, menyangkut faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Lebih lanjut hambatan tersebut di antaranya, Pertama, sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan identitas yang digunakan pelaku merupakan identitas palsu atau bahkan meminjam identitas orang lain, Kedua, sulitnya membuka rekening pelaku kejahatan dikarenakan aturan perbankan, Ketiga, kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda Sulsel dengan operator seluler atau internet service provider, Keempat, kurangnya penyidik Polda Sulsel yang memiliki kompetensi khusus dibidang cyber-crime, Kelima, Keterbatasan alat-alat khusus dan laboratorium cyber-crime yang dimiliki Polda Sulsel untuk menunjang sarana dan prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online.

Kata Kunci: Penipuan Online, Transaksi Elektronik, Sanksi Pidana

Abstract

The purpose of this research is to find out the crime of online shop fraud through cyberspace fulfilling the elements of punishment and to find out the obstacles faced by investigators in dealing with online fraud cases through cyberspace. The results of this study indicate that online fraud crimes through cyberspace have fulfilled the elements of punishment. The basis for sentencing for online fraud by investigators from the South Sulawesi Regional Police's Cyber Ditreskrimsus Sub-Directorate for identifying specific suspects is currently only in Article 378 of the Criminal Code, while disseminating invalid/false news to the point of causing harm is regulated in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law. For this reason, the spread of this fake news with fraud in the real world is regulated in article 378 of the Criminal Code so that all types of online/electronic transactions that harm one of the parties can be used as valid evidence in the eyes of the law. Obstacles faced by Investigators in overcoming Online Shop Fraudulent Practices through Cyberspace include, regarding law enforcement factors, facility or facility factors and community factors. Furthermore, these obstacles include, First, the difficulty of tracing criminals because the identity used by the perpetrator is a fake identity or even borrowing someone else's identity, Second, it is difficult to open an account for criminals due to banking regulations, Third, the lack of coordination between the investigators from the South Sulawesi Regional Police and cellular operators or internet service providers, Fourth, the lack of investigators from the South Sulawesi Regional Police who have special competence in the field of cyber-crime. Fifth, the limitations of special tools and cyber-crime laboratories owned by the South Sulawesi Regional Police to support the facilities and infrastructure of investigators in uncovering online fraud crimes.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA BILA RIASE KECAMATAN PITU RIASE KABUPATEN SIDRAP

2023-07-10T22:49:19+08:00

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir. Metode Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa; 1) pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap kegiatan pertambangan pasir secara ilegal di sekitaran sungai Bila Riase berjalan optimal karena adanya beberapa penambang illegal yang telah diproses secara hukum dan usaha pertambangan pasir sudah memiliki izin. 2) Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana penambangan pasir ilegal di sekitaran sungai Bila Riase adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, faktor ekonomi, dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari penambangan pasir secara ilegal.

This research was conducted to find out the implementation of law enforcement against illegal sand mining and to find out what are the obstacles in implementing law enforcement against sand mining actors. This research method is an empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were conducted by conducting interviews and documentation. Based on the research results, it shows that; 1) implementation of criminal law enforcement against illegal sand mining activities around the river If Riase is running optimally because there are several illegal miners who have been legally processed and the sand mining business already has a permit. 2) Obstacles faced by law enforcers in dealing with criminal acts of illegal sand mining around the Bila Riase river are the lack of legal awareness among the community, economic factors, and the lack of public knowledge of the impacts of illegal sand mining.