Clavia

ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PENYU DI WILAYAH KOTA MAKASSAR PADA PUTUSAN NOMOR 315/PID.B/2022/PN MKS)

Abdurrahman Abdurrahman — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukuman terhadap tindak pidana perdagangan penyu di Wilayah Kota Makassar dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim pada putusan Nomor 315/PID.B/2022.PN MKS. Metode penelitian, tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer bersumber pada wawancara dan data sekunder berasal dari literatur, jurnal dan putusan pengadilan. Hasil menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 315/PID.B/2022/PN MKS adalah menerapkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana terhadap terdakwa pertama dan kedua dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana masing-masing 5 (lima) bulan dan denda Rp 5.000.000.00 (lima juta). Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

This study aims to determine the enforcement of penalties for the crime of turtle trading in the Makassar City Area in Decision Number 315 / PID.B / 2022 / PN MKS, and to determine the legal considerations of the Judge in Decision Number 315 / PID.B / 2022.PN MKS. The research method, this type of research is normative research, with a legislative approach. The data used in this study are primary data sourced from interviews and secondary data from literature, journals and court decisions. The results show that law enforcement in Decision Number 315 / PID.B / 2022 / PN MKS is to apply Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, where the first and second defendants were found guilty and sentenced to 5 (five) months each and a fine of IDR 5,000,000.00 (five million). The Judge's Legal Considerations in making a decision are legal considerations and sociological considerations.

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG TIDAK DILAKUKAN DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KABUPATEN BIMA

Agus Sofian — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari perjanjian jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal, dan Kelembagaan BPN Kabupaten Bima, serta dengan Kantor Notaris/PPAT Rajiman, S.H., M.Kn., Kepala Desa Lido, dan melalui penyebaran kuesioner kepada 45 responden dari masyarakat Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah yang tidak dibuat di hadapan PPAT hanya menghasilkan akta di bawah tangan, sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bima. Hal ini melemahkan kekuatan pembuktian akta tersebut, karena hanya dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan PPAT, yang berakibat pada lemahnya kepastian hukum peralihan hak. Upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli tanah yang melakukan jual beli tanpa PPAT adalah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai pemilik sah atas tanah tersebut.

This research aims to analyze the legal impact of land sale and purchase agreements that are not carried out before the Land Deed Making Official (PPAT) in Bima Regency. This research uses qualitative methods with a normative-empirical approach. Data was collected through interviews with the Coordinator of the Land and Space Registration Substance Group, Communal Land, and BPN Institutions of Bima Regency, as well as with the Notary/PPAT Office Rajiman, S.H., M.Kn., Head of Lido Village, and through distributing questionnaires to 45 respondents from the community Bima Regency. The results of the research show that land sale and purchase agreements that are not made before the PPAT only result in private deeds, so that the transfer of land rights cannot be registered at the Bima Regency Land Agency Office. This weakens the evidentiary strength of the deed, because it was only made by the parties without involving the PPAT, which results in weak legal certainty regarding the transfer of rights. Efforts that can be made by land buyers who carry out buying and selling without PPAT are to request a determination from the District Court to obtain legal certainty as the legal owner of the land.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BARANG YANG TIDAK SESUAI GAMBAR YANG DITAWARKAN

Andi Muhammad Irsal Ilyas — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai gambar yang ditampilkan, dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai dengan tampilan gambar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dan empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kentucky Fried Chicken (KFC) di Kota Palopo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan merupakan aspek penting dalam menjaga hak konsumen dan memastikan transparansi dalam perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk yang mereka tawarkan. Jika produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang ditampilkan, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa deskripsi dan gambar produk yang disajikan mencerminkan produk yang sebenarnya dan memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan serta memberikan solusi yang memadai kepada konsumen. Kedua, Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang tidak sesuai dengan tampilan gambar mencakup kewajiban untuk memastikan kesesuaian antara produk yang dijual dan gambar yang ditampilkan. Pelaku usaha harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan melakukan kontrol kualitas untuk mencegah ketidaksesuaian produk. Ketika terjadi ketidaksesuaian, pelaku usaha harus menangani keluhan konsumen dengan serius, melakukan verifikasi atas masalah yang dilaporkan, dan memberikan ganti rugi atau solusi yang sesuai. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kepuasan.

This research aims to analyze and understand legal protection for consumers for goods that do not match the image displayed, and to determine the form of responsibility of business actors towards consumers for goods that do not match the image display. The research method used is normative and empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted at Kentucky Fried Chicken (KFC) in Palopo City. The data collection techniques used were interviews and literature study. The research results show that first, legal protection for consumers for goods that do not match the image offered is an important aspect in safeguarding consumer rights and ensuring transparency in trade. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are required to provide accurate and honest information about the products they offer. If the product a consumer receives does not match the image or description displayed, this is considered a violation of consumer rights. Therefore, business actors must ensure that the product descriptions and images presented reflect the actual product and have an effective mechanism for handling complaints and providing adequate solutions to consumers. Second, the responsibility of business actors towards consumers for goods that do not match the image display includes the obligation to ensure conformity between the product being sold and the image displayed. Business actors must comply with strict Standard Operating Procedures (SOP) and carry out quality control to prevent product non-conformities. When discrepancies occur, business actors must handle consumer complaints seriously, verify the reported problems, and provide appropriate compensation or solutions. These steps are important to maintain satisfaction.

ANALISIS SOSIOLOGIS SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH

Ananda Rahmasari — 2025-04-30

Penelitian ini mengkaji analisis sosiologis Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dalam proses pendaftaran tanah di Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) serta hambatan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan empiris. Lokasi penelitian di Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Teknikpengumpulan data melalui wawancara, angket, dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif lalu diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPPFBT memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, meskipun tetap diakui pemerintah. Hambatan utama dalam proses pendaftaran tanah meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, serta biaya administrasi yang dianggap tinggi. Masyarakat lebih cenderung memperpanjang SPPFBT dibandingkan menyelesaikan proses penerbitan sertipikat. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa SPPFBT memberikan perlindungan hukum yang setara dengan sertipikat, meskipun kenyataannya SPPFBT hanya berfungsi sebagai bukti petunjuk saja. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya sertifikasi tanah guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

This study the legal status of the Statement of Physical Control of Land Areas (SPPFBT) in the land registration process in Budong-Budong Distract, Central Mamuju Regency. The purpose of this study is determine and understand the public’s views on the status of the Physical Control of Land Areas and the obstacles in sporadic. The research method used is quantitative research with an empirical approach. The research location is Budong-budong District, Central Mamuju Regency. Data collection techniques through interviews, questionnaires, and analyzed qualitatively and quantitatively and then described descriptively. The results of this research indicate that SPPFBT has weaknesses in providing legal protection to land rights holders, although it is still recognized by the government. The main obstacles in the land registration process include low levels of public legal awareness, low levels of education, and administrative costs which are considered high. People are more likely to extend the SPPFBT than complete the certificate issuance process. This is due to the assumption that the SPPFBT provides legal protection equivalent to a certificate, even though in reality the SPPFBT only functions as evidence of guidance. This research recommends increasing outreach and education regarding the importance of land certification to provide better legal certainty for the community.

BENTUK PERBARENGAN PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 195/PID.B/2023/PN MAM

Elsha Novia — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbarengan tindak pidana pada tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 195/Pid.B/2023/PN Mam dan menganalisis sistem pemidanaan yang diterapkan pada putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Polresta Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamuju, dan Pengadilan Negeri Mamuju. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif empiris, dengan sumber data primer yang berasal dari data wawancara, perundang-undangan, juga putusan pengadilan, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah, serta analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbarengan pada serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah concursus idealis yang dimana seseorang melakukan satu tindakan, tetapi tindakan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana, sehingga dapat dikenai beberapa pasal berbeda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan menggunakan stelsel absorbsi yaitu bila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa aturan pidana, yang diancam dengan pidana berbeda-beda, maka hanya dijatuhkan satu pidana yang terberat, sementara hukuman untuk tindak pidana lain diserap ke dalamnya, sehingga tidak ada penambahan hukuman terpisah.

This research aims to analyze the form of joint criminal acts in the crime of murder and rape in Decision Number: 195/Pid.B/2023/PN Mam and analyze the punishment system applied in the decision. This research was conducted at Mamuju Police Station, Mamuju District Attorney's Office, and Mamuju District Court. The method used in writing this thesis is the normative empirical method, with primary data sources derived from interview data, legislation, as well as court decisions, and secondary data sources derived from scientific books and journals, and data analysis using qualitative descriptive methods. The results showed that the form of concatenation in a series of criminal acts committed by the perpetrator is concursus idealis where a person commits one act, but the act violates more than one provision of criminal law, so that it can be subject to several different articles as referred to in Article 63 of the Criminal Code. In imposing a court decision, the court uses the absorption stelel, namely if a person commits several acts that violate several criminal regulations, which are punishable by different punishments, then only one of the most severe punishments is imposed, while the punishment for other criminal acts is absorbed into it, so that there is no addition of separate punishments.

KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM TRANSKASI E-TOLL DI KOTA MAKASSAR

Feri Fulana — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi E-Toll di Kota Makassar, serta untuk menganalisis kendala yang dialami konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum saat menggunakan E-Toll di Kota Makassar. Kasus ini menyoroti bahwa pengguna mungkin mengalami masalah seperti saldo yang terpotong dua kali atau transaksi yang gagal tercatat dimana pengguna jalan tol diharuskan memiliki E-Toll Card sebagai opsi pembayaran di jalan tol, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan alternatif lainnya untuk melakukan pembayaran dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen yang ingin menggunakan jalan tol. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dan Empiris. Dengan sumber data primer dan sekunder. Studi ini dilakukan di Kantor PT. Makassar Metro Network yang berlokasi di Menara Bosowa lantai 4 Makassar Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait yang relevan dengan judul skripsi ini. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam traksaksi E-Toll di Kota Makassar masih belum terlaksana dengan maksimal serta kendala yang dihadapi dalam perlaksanaan E-Toll mencangkup teknis dan oprasional termasuk aspek sosial.

This research aims to analyze the implementation of legal protection for consumers in E-Toll transactions in Makassar City, as well as to analyze the obstacles experienced by consumers in obtaining legal protection when using E-Toll in Makassar City. This case highlights that users may experience problems such as balances being deducted twice or transactions that fail to be recorded where toll road users are required to have an E-Toll Card as a payment option on toll roads, so that consumers do not have other alternative options for making payments and cause inconvenience for consumers who want to use toll roads. This research uses Normative and Empirical research methods. With primary and secondary data sources. This study was conducted at the PT. Makassar Metro Network which is located on the 4th floor of the Bosowa Tower, Makassar, South Sulawesi. Data collection techniques through interviews with various related parties relevant to the title of this thesis. The implementation of legal protection for consumers in E-Toll transactions in Makassar City is still not implemented optimally and the obstacles faced in implementing E-Toll include technical and operational aspects including social aspects.

PENERAPAN PEMBERIAN LAYANAN NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI TANA TORAJA

Erika Erika — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala notaris dalam memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, dan untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan situs web. Metode pengumpulan data adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Notaris di Tana Toraja tidak memiliki kendala dalam memberikan layanan jasa secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, hanya saja kendala ada pada masyarakat atau klien yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak memberikan dokumen yang diperlukan, sehingga menimbulkan kendala secara administratif dalam proses pemberian layanan notaris secara gratis. Bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat diberikan sanksi administratif yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN dan sanksi Kode Etik.

This research aims to determine the obstacles to notaries in providing free services to poor people, and to find out the form of sanctions against notaries who do not provide free services to poor people. This type of research uses empirical research. This research uses primary data obtained from interviews and secondary data obtained from books, articles, scientific journals and websites. Data collection methods are literature and field research methods which are analyzed descriptively qualitatively to draw conclusions about the problems discussed. The results of the research show that: Notaries in Tana Toraja do not have any obstacles in providing free services to poor people, only problems exist with the community or clients who do not meet the requirements or do not provide the required documents, thus creating administrative obstacles in the granting process. free notary services. The form of imposing sanctions on notaries who do not provide free services to poor people can be given administrative sanctions as stipulated in Article 37 paragraph (2) UUJN and sanctions from the Code of Ethics.

KEPEMILIKAN BENEFICIAL OWNERSHIP DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Laranisa Albania Sudirman AR — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Perseroan Terbatas Perorangan dapat memiliki Beneficial Ownership dan bentuk tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas Perorangan terhadap prinsip mengenali Beneficial Ownership. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada salah satu Perseroan Terbatas Perorangan yaitu PT Kunci Enterpreneuer Makassar. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif empiris, sumber data primer pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan, adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas Perorangan wajib memiliki Beneficial Ownership, di mana pemilik berfungsi sebagai pemilik manfaat yang harus diidentifikasi dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat. Perseroan Terbatas Perorangan bertanggung jawab secara hukum untuk mengungkapkan Beneficial Ownership guna memastikan transparansi, dan kegagalan melakukannya dapat berakibat sanksi administratif atau pidana.

This research aims to analyze the Individual Limited Liability Company can have Beneficial Ownership and the form of legal responsibility of the Individual Limited Liability Company on the principle of recognizing Beneficial Ownership. This research was conducted in Makassar City at one of the Individual Limited Liability Companies, namely PT Kunci Enterpreneuer Makassar. The method used in writing this thesis is empirical normative method, the primary data source in this research comes from the results of interviews as well as observation results, and secondary data sources come from literature studies, while the data analysis method used in writing this thesis is descriptive qualitative. The results of this study indicate that Individual Limited Liability Companies must have Beneficial Ownership, where the sole owner functions as a beneficial owner who must be identified and reported in accordance with applicable regulations, including identification of beneficial owners and verification of beneficial owners. Individual Limited Liability Companies are legally responsible for disclosing Beneficial Ownership to ensure transparency, and failure to do so may result in administrative or criminal sanctions.

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN KPK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Licar Jaya Demmanaba — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan pemberlakuan perpanjangan masa jabatan secara langsung dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023, maka masa jabatan Pimpinan KPK berakhir pada Desember Tahun 2024. Tipe penelitian ini adalah normatif dengan berfokus pada studi kepustakaan. Untuk bahan dan data hukum adalah primer, sekunder dan tersier. Bahan dan data hukum selanjutnya di analisis secara kualitatif dan diolah secara dedukatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari pertimbangan hukum sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa pemohon telah kehilangan haknya untuk memperoleh kepastian hukum yang adil, kedudukan yang sama di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1,2,3) dan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945. Sementara pemberlakuan putusan tersebut dengan memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK telah di laksanakan, di mana Presiden mencabut Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2019 dan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 112/P Tahun 2023 yang berarti masa jabatan Pimpinan KPK di perpanjang 1 (satu) Tahun.

This study aims to determine and analyze the legal considerations of judges in the Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 concerning the Extension of the Term of Office of the KPK Leadership from 4 (four) years to 5 (five) years and the direct implementation of the extension of the term of office by issuing Presidential Decree Number 112/P of 2023, then the term of office of the KPK Leadership ends in December 2024. This type of research is normative with a focus on literature studies. For legal materials and data are primary, secondary and tertiary. Legal materials and data are then analyzed qualitatively and processed deductively. The results of this study indicate that the legal considerations of the Constitutional Court judges are inseparable from legal considerations in accordance with Article 34 of Law Number 30 of 2002 that the applicant has lost his right to obtain fair legal certainty, equal standing before the law and freedom from discriminatory treatment that is contrary to Article 28D paragraph (1,2,3) and Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Meanwhile, the implementation of the decision by extending the term of office of the KPK Leadership has been carried out, where the President revoked Presidential Decree Number 112/P of 2019 and issued Presidential Decree Number 112/P of 2023 which means that the term of office of the KPK Leadership is extended by 1 (one) year.

PEMBERITAAN TERDAKWA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK JURNALISTIK

Muh. Hilal Fakhri Nur — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pemberitaan media online dan pelanggaran yang terjadi dalam pemberitaan media online tentang jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder dan dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pemberitaan media online terhadap jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar dalam perspektif Kode Etik Jurnalistik tidak memenuhi unsur menguji informasi dan berimbang. Pelanggaran dalam pemberitaan media online terhadap jalannya sidang tiga terdakwa Korupsi PDAM di Kota Makassar tidak memenuhi unsur standar pemberitaan Kode Etik Jurnalistik.

This study aims to determine and analyze: the form of online media reporting, the violations that accured in online media reporting on the trial of three defendants in the PDAM Corruption Case in Makassar City from the perspective of the Journalistic Code of Ethics according to Law Number 40 of 1999. The study is a normative-empirical study with a qualitative using primary and secondary data and by means of conducting interviews and observation. The result of the study show that: The form of online media reporting on the trial of the three defendants of PDAM Corruption in Makassar City from the perspective of the Journalistic Code of Ethics does not fulfill the elements of testing information and being balanced, Violations in online media reporting on the trial of the three defendants of PDAM Corruption in Makassar City did not fulfill the elements of the reporting standards of the Journalistic Code of Ethics.

SERTIFIKAT HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK

Marwah Marwah — 2025-04-30

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi sertifikat hak cipta sebagai jaminan kredit di institusi perbankan Indonesia. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada bagaimana ketentuan hukum mengaturnya, serta masalah yang muncul dalam praktik lapangan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur penggunaan hak cipta sebagai jaminan kredit. Undang-undang ini memungkinkan penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Meskipun ada aturan, praktiknya masih menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk kesulitan menentukan nilai ekonomis hak cipta, ketidakjelasan tentang status kepemilikan hak cipta, dan kurangnya pemahaman pihak perbankan tentang potensi hak cipta sebagai jaminan yang dapat diandalkan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hak cipta memiliki potensi yang signifikan untuk digunakan sebagai jaminan kredit yang dapat membantu pertumbuhan industri kreatif, peraturan yang berlaku harus diperbarui, terutama dalam hal bagaimana hak cipta diterapkan. Studi ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pemangku kepentingan tentang bagaimana menggunakan sertifikat hak cipta sebagai alat jaminan kredit lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan meskipun regulasi di Indonesia telah mengakui hak cipta sebagai agunan kredit, implementasinya terhambat oleh faktor: bank menghadapi kesulitan dalam menilai dan mengeksekusi jaminan hak cipta karena sifatnya yang tidak berwujud dan kurang likuid. Sistem pendaftaran hak cipta yang deklaratif, kurangnya SDM yang kompeten dalam menilai karya seni, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan perbankan, memperparah situasi ini.

The aim of this research is to study the function of copyright certificates as credit collateral in Indonesian banking institutions. This research places special emphasis on how legal provisions regulate it, as well as problems that arise in field practice. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the use of copyright as credit collateral in this context. This law allows the use of copyright as a fiduciary guarantee. Even though there are regulations, the practice still faces several challenges. These include the difficulty of determining the economic value of copyright, uncertainty about the status of copyright ownership, and a lack of understanding on the part of banks about the potential of copyright as reliable collateral. This research uses normative juridical and qualitative descriptive analysis. The research results show that, although copyright has significant potential to be used as credit collateral that can help the growth of creative industries, applicable regulations must be updated, especially in terms of how copyright is implemented. This study is expected to provide a new perspective for stakeholders on how to use copyright certificates as a credit guarantee tool more effectively. The research results show that although regulations in Indonesia have recognized copyright as credit collateral, its implementation is hampered by factors: banks face difficulties in assessing and executing copyright collateral due to its intangible and less liquid nature. The declarative copyright registration system, lack of competent human resources in assessing works of art, as well as minimal outreach to the public and banks, exacerbate this situation.

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PADA KASUS TENAGA KERJA MIGRAN ASAL NUSA TENGGARA TIMUR

Mauidza Fajarina — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dan faktor penghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan lokasi penelitian di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.Teknik penelitian melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di Malaysia telah mengimplementasikan Konvensi Migran 1990 dan melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia serta menyelesaikan masalah yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia. Faktor yang menghambat dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia adalah kurangnya pengetahuan dan informasi tentang prosedur perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta munculnya calo yang menyebabkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara ilegal.

This study aims to analyze the legal protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia and the inhibiting factors in protecting migrant workers from East Nusa Tenggara. The research method used is Normative Empirical, with the research location in Kupang City East Nusa Tenggara. The research techniques include interviews, observations, and literature studies. The results indicate that the legal protection of Indonesian Migrant Workers in Malaysia is implemented by enforcing the provisions outlined in the 1990 Migrant Workers Convention and executing the Memorandum of Understanding (MoU) regarding Indonesian Migrant Workers protection in Malaysia, as well as resolving issues faced by Indonesian Migrant Workers. The factors hindering Indonesian Migrant Workers protection include a lack of knowledge and information about Indonesian Migrant Workers protection procedures, as well as the presence of brokers who facilitate the illegal deployment of Indonesian Migrant Workers.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS DALAM PERKARA MALAPRAKTIK MEDIS

Nabila Fihman — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana malapraktik dalam studi kasus Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount dan proses pertanggungjawaban tindak pidana pada kesehatan yang melakukan malapraktik melalui pendekatan restorative justice. Metode penelitian digunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kasus malapraktik pada tahun 2021 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan di Polda Sulsel, tetapi penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan karena pihak korban menerima pertanggungjawaban secara materil, pada tahun 2022 tidak ada laporan mengenai kasus malapraktik, kemudian pada tahun 2023 terdapat 2 kasus malapraktik yang dilaporkan dan kasus tersebut merupakan tindak pidana malapraktik tetapi di selesaikan dengan damai, dan 2024 terdapat 1 kasus malapraktik yang sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak penyidik Polda Sulsel. Pasal 192 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sumber daya kesehatannya. Data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi kasus malapraktik medis dari tahun 2021 hingga 2024. Penyelesaian kasus dari 2021 hingga 2024 lebih mengarah pada pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Tenaga Medis dan dokter yang terlibat masih dapat dikenai sanksi dari organisasi profesi seperti IDI atau POGI. Sanksi ini dapat berupa pemberhentian praktik sementara atau pencabutan izin praktik.

This research project aims to examine the elements of criminal malpractice in the case study of Paramount Mother and Child Hospital (RSIA) and the process of criminal responsibility among health professionals who engage in malpractice through a restorative justice lens. The research method employed is the normative empirical approach. The data were collected through interviews and document analysis. The results of the study indicate that in 2021, two malpractice cases were reported to the South Sulawesi Police. However, the cases were settled outside of the court system because the victims received material compensation. In 2022, no reports of malpractice were filed. In 2023, two malpractice cases were reported. In one instance, the case was resolved peacefully, while in the other, the case was a criminal act of malpractice. In 2024, one malpractice case was in the process of being investigated by the South Sulawesi Police. The legal responsibility of hospitals in the context of medical malpractice is defined by Law No. 17 of 2023 concerning Health, particularly Article 192, which stipulates that hospitals are liable for losses resulting from the negligence of their healthcare personnel. The data provided by the South Sulawesi Regional Police indicates a fluctuating trend in the number of medical malpractice cases from 2021 to 2024. The resolution of cases from 2021 to 2024 was predominantly in accordance with a restorative justice approach, which prioritizes out-of-court settlements by considering the interests of all parties involved. Medical personnel and doctors involved may still be subject to disciplinary measures from professional organizations such as IDI or POGI. These sanctions may take the form of a temporary suspension of practice or revocation of a practice license..

PENYERTAAN DAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN STNK

Nurkholifah Syarifuddin — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyertaan (deelneming) yang terjadi dalam tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) secara berlanjut dan sistem pemidanaan yang diterapkan dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN/Mks. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif. Penelitian lakukan di Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan bahan primer berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri dan bahan sekunder berupa peraturan undang-undang, putusan pengadilan dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penyertaan yang terjadi pada Putusan No. 446/Pid.B/2023/Pn MKS adalah Medepleger yaitu turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan STNK secara berlanjut. Sistem pemidanaan terhadap tindak pidana penyertaan ialah sistem pidana yang berasal dari Romawi. Adapun sistem pidana Romawi. Berdasarkan sistem ini tiap-tiap peserta penyertaan mempertanggungjawabkan sebagaimana perbuatan masing-masing.

This study aims to analyze the form of participation (deelneming) that occurs in the crime of falsification of Vehicle Registration Certificate (STNK) continuously and the punishment system applied in Decision Number 446/Pid.B/2023/PN/Mks. This research was conducted directly at the Makassar District Court. The method used in writing this thesis is the normative method, the primary data sources in this research come from laws and regulations, court decisions and official state documents, and secondary data sources come from publications about law that are not official documents, while for tertiary data sources come from literature studies, while the data analysis method used in writing this thesis is qualitative. The results of this study indicate that the form of participation that occurred in Decision No. 446/Pid.B/2023/Pn MKS is Medepleger, namely participating in the criminal act of STNK forgery continuously. The system of punishment for the crime of participation is the Roman criminal system. The Roman criminal system. Based on this system, each participant is held accountable for their respective actions.

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI MEDIASI PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DI KOTA MAKASSAR

A. Putri Andini Vira Virgoria — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa konsumen dan kendala penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Makassar. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dan kemudian data dideskripsikan dengan tujuan menjelaskan berbagai masalah beserta penyelesaiannya yang berhubungan terhadap penelitian serta relevan dengan data yang didapatkan oleh peneliti di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Hukum terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Mediasi pada BPSK di Kota Makassar pertama belum terlaksana secara efektif dan kedua kendala internal seperti keterbatasan dukungan dana operasional, Minimnya Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pada BPSK dan tidak tersedianya fasilitas dukungan sarana perasana serta kendala eksternal seperti tidak kooper.atifnya para pihak yang bersengketa, dan tidak lengkapnya dokumen yang disertakan dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan. Menjadi kendala utama dalam penyelesaian kasus di BPSK Kota Makassar.

This research aims to determine the effectiveness of resolving consumer disputes and obstacles to resolving consumer disputes through mediation at the Consumer Dispute Resolution Agency in Makassar City. This type of research uses normative-empirical research with data collection techniques, namely literature study, interviews and documentation. The data obtained from the research results is then processed using qualitative analysis techniques and then the data is described with the aim of explaining various problems and their solutions that are related to the research and are relevant to the data obtained by researchers in the field. The results of this research indicate that the Legal Analysis of the Effectiveness of Consumer Dispute Resolution through Mediation at BPSK in Makassar City has not been implemented effectively firstly and secondly there are internal obstacles such as limited operational funding support, the lack of Human Resources as implementers at BPSK and the unavailability of supporting facilities and infrastructure. external obstacles such as non-cooperation of the parties to the dispute, and incomplete documents included in the proposed dispute resolution process. This is the main obstacle in resolving cases at BPSK Makassar City.

TANGGUNG JAWAB HUKUM KERUSAKAN RANGKA ESAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA

Quinet Amanda Tallulisu — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan rangka pada sepeda motor yang telah dijual serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hukum antara pelaku usaha dengan pengguna sepeda motor Honda. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai fakta sosial, gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari PT Astra Honda Motor yang telah merugikan konsumen atas terjadinya kerusakan pada rangka ESAF melalui dua aspek, yaitu pertanggungjawaban dari pelaku dan metode penyelesaian sengketa yang relevan. Tujuan penelitian ini menganalisis tanggung jawab PT Astra Honda Motor terhadap cacat produk rangka ESAF menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menganalisis penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT Astra Honda Motor terkait cacat produk rangka ESAF dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan legal research (normatif).

This study aims to determine the responsibility of business actors for frame damage on motorcycles that have been sold and to determine how to resolve legal defense between business actors and Honda motorcycle users. This study uses empirical research (field research) or field research, namely research whose objects are social facts, symptoms, events, and phenomena that occur in society. The results of the study indicate that this study examines the responsibility of PT Astra Honda Motor which has harmed consumers for damage to the ESAF frame through two aspects, namely the responsibility of the perpetrator and the relevant settlement method. The purpose of this study is to analyze the responsibility of PT Astra Honda Motor for ESAF frame product defects according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to analyze the settlement between consumers and PT Astra Honda Motor regarding ESAF frame product defects in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research method uses legal research (normative).

GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH PADA PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA WILAYAH DI KOTA MAKASSAR

Rahmat Rahmadan — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme ganti kerugian dalam pengadaan tanah serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen dan wawancara pada beberapa proyek pengembangan prasarana wilayah di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur prinsip keadilan dalam pemberian ganti kerugian, masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara nilai appraisal dan ekspektasi masyarakat, proses administrasi yang kompleks, serta sengketa kepemilikan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan wilayah, termasuk di Kota Makassar. Salah satu aspek krusial dalam proses ini adalah pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi dan efektivitas dalam mekanisme ganti kerugian guna memastikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak.

This study aims to analyze the compensation mechanism in land acquisition and identify the challenges encountered in its implementation. A qualitative research method was employed using a normative-empirical approach, referring to legislation and case studies. The data used consisted of primary and secondary sources, collected through document analysis and interviews in several infrastructure development projects in Makassar City. The findings indicate that although regulations have established the principle of fairness in compensation, various issues persist, such as discrepancies between appraisal values and community expectations, complex administrative procedures, and land ownership disputes. Land acquisition for public purposes is a strategic step in supporting regional development, including in Makassar City. One crucial aspect of this process is providing fair compensation to affected landowners. Therefore, enhancing transparency and effectiveness in the compensation mechanism is essential to ensuring a balance between development interests and the protection of affected communities' rights.

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN LATAR BELAKANG POLIANDRI

Victoria Triwati Pongbura — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif poliandri di Gowa. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dan sekunder dan dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif poliandri sering kali melibatkan persaingan dan konflik dalam hubungan antara istri dan suami-suami bahkan anak, serta kompleksitas dalam pengelolaan hubungan intim dan emosional. Pembunuhan berencana dalam konteks ini dipicu oleh faktor-faktor kompleks yang saling berinteraksi, seperti tekanan psikologis, pengaruh lingkungan, serta ketidakmampuan Pelaku mengendalikan emosi akibat pengaruh alkohol dan gangguan mental.

This study aims to analyze the factors that cause premeditated murder with polyandry motives in Gowa and how the countermeasures against the perpetrators of premeditated murder with polyandry motives in Gowa. This research is normative-empirical research with a qualitative approach using primary and secondary data and by conducting interviews and documentation. The results of this study show that polyandry motives often involve competition and conflict in the relationship between wives and husbands and even children, as well as complexity in managing intimate and emotional relationships. Premeditated murder in this context is triggered by complex factors that interact with each other, such as psychological pressure, environmental influences, and the perpetrator's inability to control emotions due to the influence of alcohol and mental disorders.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Yohalika Lavender — 2025-04-30

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pendaftaran tanah gratis dari Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara dan Lembang Parinding, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis-empiris menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan mix-method yaitu gabungan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Lembang Parinding Kabupaten Toraja Utara sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai hasil yang optimal.

Complete Systematic Land Registration is a free land registration program from the Government. This research aims to analyze the implementation of PTSL in North Toraja Regency. This research was conducted at the Land Office of North Toraja Regency and Lembang Parinding, Sesean District, North Toraja Regency. The type of research used is juridical-empirical research using primary and secondary data types and sources. Data collection techniques were carried out using interview and questionnaire methods. The data obtained was then analyzed using a mixed method, namely a combination of qualitative and quantitative. The research results show that the implementation of PTSL in Lembang Parinding, North Toraja Regency has gone well, but has not achieved optimal results.

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK

Mutiara Sabina Putri Mancanegara Tanggo — 2025-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan perkelahian antar kelompok masyarakat, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perkelahian antar kelompok masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Polsek Makassar dan di wilayah Jalan Abubakar Lambogo, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder kemudian diolah secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat yaitu tingkat sosial dan status ekonomi yang rendah serta diikuti dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan terutama moral etika dan agama, serta kategori usia pelaku rata-rata yang masih labil dan belum bisa mengontrol emosional mereka, dan pengaruh dari teknologi. Di sisi lain upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi perkelahian kelompok masyarakat di Jalan Abubakar Lambogo yaitu upaya preventif atau pencegahan tanpa pidana yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisinya. Dan upaya represif dengan penerapan hukum pidana yaitu upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

This study aims to analyze the factors that cause fights between community groups, and the efforts made to overcome fights between community groups. This study was conducted at the Makassar Police and in the Abubakar Lambogo Street area, using a qualitative descriptive research type with data collection techniques, interviews and literature studies. This study uses primary data and secondary data which are then processed descriptively using the Law approach and case approach and interpreting the data based on theory. The results of the study indicate that the factors causing fights between community groups are low social and economic status levels followed by an increasing unemployment rate from year to year, low levels of education resulting in a lack of knowledge, especially moral ethics and religion, and the average age category of the perpetrators who are still unstable and cannot control their emotions, and the influence of technology. On the other hand, the efforts that have been made to overcome fights between community groups on Abubakar Lambogo Street are preventive efforts or prevention without criminal sanctions, namely by overcoming the causes and conditions. And repressive efforts with the application of criminal law are efforts taken after a crime has occurred.