Clavia

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI TANAH

A Muhammad Arham Idris, Baso Madiong, Andi Tira — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli terhadap objek tanah yang terjadi di Kota Makassar dan mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap perkara wanprestasi Pengadilan Negeri Makassar. Metode penelitian yang penulis gunakan kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian dalam Perjanjian Pengikatan jual beli tanah kedua bela pihak mengikatkan diri dalam jual beli tanah di kelurahan Bangkala, Kecamatan panakukan Kota Makassar dengan luas tanah 8700 m2, lebih lanjut kedua belah pihak juga diharuskan menjalankan kewajibannya masing-masing dengan itikad baik, dan memiliki hak yang diakui berdasarkan kesepakatan para pihak. majelis hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap alat bukti dan saksi yang dihadirkan dalam pesidangan, dengan mengikuti dasar pembuktian dalam hukum acara perdata sebagaimana ketentuan HIR Pasal 164 sebagai dasar dalam memutus perkara.

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM RINCIK DALAM PEMBUKTIAN HAK MILIK ATAS TANAH

Ahmat Jamil, Andi Tira, Abdurrifai Abdurrifai — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian rincik sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara perdata Nomor 378/Pdt.G/2023/PN Mks. Metode penelitian yang penulis gunakan metode penelitan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian rincik sebagai bukti kepemilikan atas tanah akan memiliki pembuktian yang kuat sepanjang rincik itu terdaftar dalam buku F dan buku C yang ada di kantor Kelurahan atau di kantor Desa. Sehingga dapat dijakian dasar sebagai bukti kepemilikan dan dipergunakan untuk permohonan sertifikat, tetapi apabila tidak terdaftar maka rincik itu tidak memiliki kekuatan pebuktian. Sedangkan pertimbangan hukum hakim mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 124/Kel. Barombong dengan menekankan bahwa sertifikat tersebut adalah bukti sah kepemilikan tanah yang telah melalui prosedur hukum yang benar. Karenanya sertifikat tanah yang sah dan terdaftar memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya

The research was conducted to determine the strength of detailed evidence as evidence of land ownership and to analyze the judge's legal considerations in the civil case decision Number 378/Pdt.G/2023/PN Mks. The research method that the author uses is a normative-empirical research method. The results of the research show that the evidentiary power of details as proof of ownership of land will have strong evidence as long as the details are registered in book F and book C at the Subdistrict office or at the Village office. So it can be used as proof of ownership and used to apply for a certificate, but if it is not registered then the details have no evidentiary power. Meanwhile, the judge's legal considerations regarding Certificate of Ownership Number 124/Ex. Barombong emphasized that the certificate is legal proof of land ownership that has gone through the correct legal procedures. Therefore, a valid and registered land certificate provides strong legal certainty for the owner

PELAKSANAAN KETENTUAN WAJIB SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA MAKASSAR

Alce Marchelina Tampandaja, Waspada Santing, Abd. Haris Hamid — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan wajib sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman di Kota Makassar, dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelaksanaan kewajiban sertifikat halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di LPPOM MUI, Kanwil Kementrian Agama Sulawesi Selatan Dan Koi The Indonesia di Nipah Mall Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan ketentuan wajib sertifikat halal di Kota Makassar sebagian besar sudah berjalan. Para pelaku usaha sudah mulai tertib dan memperhatikan dengan baik tentang pentingnya sertifikat halal pada produk mereka. Pelaku usaha memiliki tanggungjawab hukum yang besar untuk memastikan bahwa produk mereka telah memenuhi sertifikat atau standar halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam produk adalah halal. Ini termasuk memastikan bahan tersebut tidak berasal dari sumber yang non-halal atau terkontaminasi dengan bahan yang non-halal. Proses produksi harus sesuai dengan standar halal, termasuk kebersihan dan pemisahan dari produk non-halal.

This study aims to analyze the implementation of mandatory halal certification provisions for food and beverage products in Makassar City, and to analyze the form of accountability of business actors towards the implementation of halal certification obligations. The research method used is normative and empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted at LPPOM MUI, the South Sulawesi Ministry of Religious Affairs Regional Office and Koi The Indonesia at Nipah Mall Makassar. The data collection techniques used were interviews and questionnaires. The results of the study indicate that: the implementation of mandatory halal certification provisions in Makassar City has mostly been running. Business actors have begun to be orderly and pay close attention to the importance of halal certification for their products. Business actors have a great legal responsibility to ensure that their products have met the halal certificate or standard in accordance with laws and regulations. Business actors have an obligation to ensure that all raw materials used in the product are halal. This includes ensuring that the material does not come from non-halal sources or is contaminated with non-halal materials. The production process must comply with halal standards, including cleanliness and separation from non-halal products

ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI TERHADAP LULUSAN YANG MENGALAMI DUALISME PENYELENGGARAAN

Salsabilla Alya Rusli, Abd. Haris Hamid, Juliati Juliati — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini Bertujuan Untuk menganalisis tanggung jawab perguruan tinggi terhadap lulusan dalam dualisme penyelenggaraan dan menganalisis Faktor – Faktor Penyebab terjadinya dualisme penyelenggaraan perguruan tinggi pada putusan Nomor: 438/Pdt.Bth/2021/Pn.Mks. Metode Penelitian ini adalah kualititatif dengan menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Hasil penenelitian ini menunjukkan Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya dualisme penyelenggaraan perguruan tinggi antara YPTKDD dan YPTKD yaitu terjadinya dualisme antara pengurus yayasan YPTKD dengan YPTKDD Terjadinya klaim yang menyangkut aset dan kepemilikan Yayasan, dan terjadinya masalah izin pengelolah universitas Berdasarkan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2004 tentang pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, maka ijazah lulusan ditandatangani oleh rektor Universitas Pejuang Republik Indonesia.

This research aims to analyze the responsibilities of universities towards graduates in implementing dualism, to analyze the factors that cause dualism in higher education institutions in decision number: 438/Pdt.Bth/2021/Pn.Mks. This research method is qualitative using a Normative-Empirical approach. The results of this research show that there are three factors that cause dualism in the administration of higher education between YPTKDD and YPTKD, namely the occurrence of dualism between the management of the YPTKD foundation and YPTKDD, the occurrence of claims covering the assets and ownership of the foundation, and the occurrence of problems with university management permits based on the Decree of the Ministry of Law and Human Rights Number 28 In 2004 regarding the establishment of the Karya Dharma Makassar Higher Education Foundation, graduate diplomas were signed by the Chancellor of the Republic of Indonesia Warrior University.

BENTUK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA BERLANJUT MELALUI MEDIA SOSIAL

Alysha Rahma Putri, Ruslan Renggong, Mustawa Nur — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/Pn Mks dan untuk mengetahui putusan hakim terhadap terdakwa tindak pindana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan keadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif, bahan yang digunakan adalah perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen negara dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial berdasarkan Putusan No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks dilakukan dengan berbagai rangkaian perbuatan mendistribusikan sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik melalui media sosial dan Putusan pidana pencemaran nama baik secara berlanjut melalui media sosial telah sesuai dengan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa dengan pertimbangan hakim hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Pertimbangan tersebut terhadap ketentuan kekuasaan kehakiman mengenai kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat berupa latar belakang terdakwa dan dampak sosial yang diberikan kasus tersebut terhadap masyarakat.

This resource aims to determine the form of continuing criminal defamation through social media in Decision No. 515/Pid.Sus/Pn Mks and to find out the judge's decision against the defendant for continuing criminal defamation through social media in accordance with justice. The method used in writing this thesis is the normative method, the materials used are legislation, court decisions, and state documents and the secondary legal materials used are books and scientific journals. The results of this research show that (1) The form of continuous defamation through social media based on Decision No.515/Pid.Sus/2023/Pn Mks is carried out with various series of acts of distributing so that electronic documents can be accessed through social media. (2) The verdict of criminal defamation through social media has been in accordance with the sense of justice for the victim and the defendant with the judge's consideration of aggravating and mitigating circumstances. These considerations are in accordance with the provisions of judicial power regarding the judge's obligation to explore the values that exist in society in the form of the defendant's background and the social impact that the case has on society.

ANALISIS YURIDIS DASAR PEMBERAT DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Anre Palimbong, Ruslan Renggong, Siti Zubaedah — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pemberat pengulangan tindak pidana pencurian menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks dan unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dalam putusan nomor 86/Pid.B/2023/PN Mks. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif, dengan menggunakan tipe penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu objek, fokus dan gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet dan media massa. Kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dari hasil analisis putusan pengadilan dengan data lapangan kemudian penguraian bahan dan data untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana majelis hakim memperimbangkan beberapa hal, yakni terdakwa adalah seorang residivis, dan terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian dikategorikan malam hari. Mengacu pada unsur pengulangan tindak pidana pencurian berat atau berkualifikasi, apabila diuraikan maka unsur-unsur dalam Pasal 363 telah terpenuhi dan terbukti dalam persidangan.

This study aims to determine the basis for aggravating the repetition of theft crimes into the judge's legal consideration in imposing sanctions in decision number 86/Pid.B/2023/PN Mks and the elements of theft can be proven in decision number 86/Pid.B/2023/PN Mks. This type of research is Descriptive-Qualitative, using the type of research that is to describe and describe as carefully as possible about an object, focus and specific symptoms or groups that are objects in the study. This research uses primary legal material obtained through interviews, secondary legal material collected through court decisions, and tertiary legal material collected through the internet and mass media. Then it is analyzed qualitatively, namely from the results of the analysis of court decisions with field data then the decomposition of materials and data to build arguments and draw conclusions. The results showed that in imposing criminal sanctions, the panel of judges considered several things, namely the defendant was a recidivist, and the defendant at the time of committing the crime of theft was categorized at night. Referring to the elements of repetition of serious or qualified theft crimes, if described, the elements in Article 363 have been fulfilled and proven in court.

DAMPAK PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI KAWASAN TAMAN NASIONAL TAKABONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Aryva Sulfianti Oktavia, Yulia A. Hasan, Basri Oner — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini untuk mengetahui dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kawasan Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara melalui wawancara. Hasil penelitian bahwa, dampak yang diterima oleh lingkungan dan masyarakat di Kawasan Taman Nasional Takabonerate yang disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak selalu menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan untuk melakukan penangkapan ikan secara Illegal. Walaupun menurut pandangan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tindak pidana Illegal Fishing memiliki dampak positif seperti penghasilan yang didapatkan lebih besar dari penangkapan ikan biasa namun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat juga dampak negatif yang bisa didapatkan oleh masyarakat bahkan lingkungan. Salah satu dampak negatif yang sangat fatal yaitu dapat menyebabkan nelayan sebagai pelaku tindak pidana pengeboman ikan kehilangan nyawa mereka.

This research is to determine the impact of fishing using explosives in the Takabonerate National Park Area, Selayar Islands Regency. This research uses a qualitative research type using a normative-empirical approach using primary data and secondary data through interviews. The research results show that the impact received by the environment and society in the Takabonerate National Park area caused by fishing using explosives is always a benchmark in making decisions to carry out illegal fishing. Although according to the views of people who work as fishermen, the criminal act of Illegal Fishing has a positive impact, such as the income earned being greater than ordinary fishing, it cannot be denied that there are also negative impacts that can be had by the community and even the environment. One of the negative impacts that is very fatal is that it can cause fishermen as perpetrators of the crime of fish bombing to lose their lives.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERIKLANAN UNDISCLOSED ADVERTISEMENT

Bryan Leemann, Andi Tira, Almusawir Almusawir — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pemenuhan unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam praktik undisclosed advertisement, dan penegakan hukum terhadap praktik undisclosed advertisement. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, lokasi penelitian yang penulis teliti adalah di Dewan Periklanan Indonesia, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: praktik periklanan undisclosed advertisement termasuk bentuk periklanan yang tidak jujur yang bertentangan dengan Etika Pariwara Indonesia, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, dan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, penegakan hukum terhadap pelaku tindakan undisclosed advertisement dapat dilakukan melalui Dewan Periklanan Indonesia. Penegakan hukum dilakukan melalui pemberian teguran dan peringatan, serta himbauan penghentian penayangan iklan

This research aims to analyze: 1) fulfillment of the elements of violation of laws and regulations applicable in Indonesia in the practice of undisclosed advertisement, and 2) law enforcement against undisclosed advertisement practices. The type of research used by the author is normative-empirical research, the research location is at the Indonesian Advertising Council, and the South Sulawesi Regional Indonesian Broadcasting Commission. The research technique used by the author is through interviews, observation, and literature study. The results showed that: 1) the practice of undisclosed advertisement is a form of dishonest advertising that is contrary to the Indonesian Pariwara Ethics, Article 17 of Law Number 8 of 1999, Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising, and Article 19 of the Regulation of the Minister of Trade Number 50 of 2020, 2) law enforcement against the perpetrators of undisclosed advertisement can be done through the Indonesian Advertising Council. Law enforcement is carried out through giving warnings, as well as appeals to stop airing advertisements

AKIBAT HUKUM TRANSAKSI E-COMMERCE

Fadhil Anugrah Isa, Almusawir Almusawir, Kamsilaniah Kamsilaniah — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan: Untuk menganalisis pemenuhan syarat sah perjanjian dalam transaksi jual beli E-Commerce, dan mengetahui akibat hukum tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian jual beli E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan sumber data Primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pemenuhan syarat sah dalam transaksi E-Commerce terkait dengan kecakapan adalah adakalanya anak di bawah umur melakukan transaksi E-Commerce, Oleh karena itu dilakukan pembatalan oleh walinya atau pengampuhnya. Transaksi E-Commerce oleh anak di bawah umur atau di bawah pengampuan tetap berjalan dengan sah sepanjang tidak mendapatkan pembatalan dari wali atau pengampuhnya, Akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian transaksi E-Commerce adalah dilakukan pembayaran ganti rugi atau melakukan penukaran barang sebagaimana yang dikehendaki pembeli.

This research aims: To analyze the fulfillment of legal terms of agreement in E-Commerce buying and selling transactions, and determine the legal consequences of not fulfilling obligations in E-Commerce buying and selling agreements. The research method used is Normative Empirical research with primary and secondary data sources. This research was conducted in the Makassar city area. The data collection techniques used were interviews and questionnaires. The research results show that: Fulfillment of legal requirements in E-Commerce transactions related to skills means that sometimes minors carry out E-Commerce transactions, therefore cancellation is carried out by their guardian or guardian. E-Commerce transactions by minors or under guardianship continue to run legally as long as they do not receive cancellation from their guardian or custodian. The legal consequence of not fulfilling obligations in the E-Commerce transaction agreement is to pay compensation or exchange goods as desired by the buyer.

PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PUTUSAN No. 23/pid.B/2024/PN Mak

Farhan Osamah Sumartin, Siti Zubaidah, Muhammad Rusli — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pemidanaan yang diterapkan dalam kasus perbarengan tindak pidana penipuan pada putusan No. 23/pid.B/2024/PN Mak Utara, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus-kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dengan sumber data bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Hasil peneltian dalam kasus penipuan yang melibatkan terdakwa Yunus Lilu alias Ical, Pengadilan Negeri Makale menerapkan sistem pemidanaan absorsi stel/Stelsel Absorptie. Sistem ini mengintegrasikan beberapa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi satu hukuman utama yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pertanggungjawaban pelaku dalam kasus penipuan yang dimana terdakwa Yunus Lilu alias ical terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan kesengajaan dalam keadaan sehat dan berakal baliq serta tidak mengalami kecacatan maupun sedang gangguan jiwa, Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

This study aims to understand the criminal system applied in the case of concurrent fraud crimes in decision No. 23/pid. B/2024/PN Mak Utara, and to analyze the accountability of the perpetrators in these cases. The research method used is normative research. With primary and secondary legal material data sources. This research was conducted in the jurisdiction of the Makale District Court, Tana Toraja Regency. The data collection techniques used are interviews and literature studies. As a result of the research in the fraud case involving the defendant Yunus Lilu alias Ical, the Makale District Court implemented the stel/Stelsel Absorptie criminal system. This system integrates several fraud crimes committed by the defendant into one main punishment, which is sentenced to 3 years in prison. In addition, this study also analyzes the accountability of the perpetrator in a fraud case where the defendant Yunus Lilu alias ical is proven to have committed the crime of fraud intentionally in a state of health and puberty and does not have a disability or mental disorder, Therefore, the defendant must be held accountable for his actions.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGADAAN BARANG/JASA OLEH PEMERINTAH PASAR RAKYAT LAKAHANG KABUPATEN MAMASA

Intan Kristalara, Ruslan Renggong, Basri Oner — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengembalian kerugian Negara oleh terdakwa dapat menghapus pidana pidananya pelaku, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif dan empiris, lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Polres Mamasa. Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengembalian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa pada tindak pidana korupsi tidak dapat menghapuskan hukuman pidana terdakwa, meskipun dapat menjadi faktor yang meringankan namun tanggung jawab pidana tetap berlaku di karenakan prinsip hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ada beberapa pertimbangan hal ini sampaikan secara langsung oleh Ignatius Yulyanto Ari Wibowo yang menjelaskan beberapa pertimbangan hakim Tipikor secara umum terkait hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa seperti hal yang memberatkan yakni tidak mengembalikan keuangan Negara, hasil dari pekerjaan secara khusus konstruksi bangunan yang di bangun tidak digunakan, sedangkan hal yang meringankan juga disebutkan seperti telah mengambalikan minimal setenga dari kerugian keuangan Negara dan terdakwa dalam proses penyelidikan berkelakuan baik dan mengakui semua perbuatannya.

This research aims to find out: Restitution of state losses by the defendant can erase the perpetrator's criminal sentence, and the judge's legal considerations in handing down a decision against the defendant. The type of research used by the author is normative and empirical research, the research location is the Mamuju District Court, the Mamasa District Prosecutor's Office and the Mamasa Police Station. The research techniques used by the author are interviews and literature study. The results of the research show that: Returning state financial losses by the defendant in a criminal act of corruption cannot eliminate the defendant's criminal sentence, although it can be a mitigating factor, criminal responsibility still applies because the principles of criminal law aim to provide a deterrent effect and uphold justice. The judge's considerations in handing down a decision to the defendant in a criminal corruption case include several considerations. This was conveyed directly by Ignatius Yulyanto Ari Wibowo who explained several considerations of the Corruption Court judge in general regarding things that mitigate or burden the defendant, such as things that are burdensome, namely not returning State finances, the results of the work, specifically the construction of buildings that were built, were not used, while mitigating factors were also mentioned, such as having recovered at least half of the State's financial losses and the defendant in the investigation process had good behavior and admitted all his actions.

ANALISIS PENERAPAN TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN MAMASA

Jemmi Jemmi, Baso Madiong, Siti Zubaidah — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: Kendala yang dialami aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual, dan pengaruh lingkungan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitan normatif dan empiris, lokasi penelitian di Kabupaten Mamasa, Polres Mamasa, Kejaksaan Negeri Mamasa dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah melalui wawancara obsevasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Kendala yang di hadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual adalah: Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, adanya rasa malu yang dialami korban dan keluarganya sehingga memilih menyembunyikan kejadian yang menimpah keluarganya, adanya keterbatasan finansial ataupun akompodasi, kurangnya dukungan dari keluarga, kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan terkait UUTPKS. Pengaruh lingkungan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual yang tertjadi di Kabupaten Mamasa di pengaruhi oleh lingkungan, dalam hal ini lingkungan yang di maksud adalah lingkungan keluarga yang kurang baik dimana pelaku mempunyai kebiasaan menonton video porno dan mengonsumsi minuman keras, selain itu ekomoni juga menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan

This research aims to analyze: The obstacles experienced by law enforcement officers in handling cases of criminal acts of sexual violence, and the influence of the community environment in Mamasa Regency on the occurrence of criminal acts of sexual violence. The type of research used by the author is empirical normative research, the research location is Mamasa Police, Mamasa Regency, Mamasa District Prosecutor's Office and Polewali Mandar District Court, the research technique used by the author is through observational interviews and literature study. The results of this research show that: the obstacles faced by law enforcement officers in handling cases of criminal acts of sexual violence are: Lack of public understanding regarding the rules governing criminal acts of sexual violence, the feeling of shame experienced by victims and their families so they choose to hide the incidents that happened to their families. , lack of financial limitations or accommodation, lack of support from family, lack of public attention to socialization or counseling related to UUTPKS. The influence of the community environment in Mamasa Regency on the occurrence of criminal acts of sexual violence, sexual violence that occurs in Mamasa Regency is influenced by the environment, in this case the environment referred to is a poor family environment where the perpetrator has a habit of watching pornographic videos and drinking alcohol, in addition to Economics is also the reason why someone commits a crime

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILEGAL LOGING PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS

Emil Dzalim, Baso Madiong, Siti Zubaidah — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Ilegal Loging dalam Putusan Nomor 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp dan menganalisis upaya pelestarian hutan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Watampone dan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Penjatuhkan sanksi pidana administratif berupa denda Rp2.500.000,00. karena meskipun ada unsur tindak pidana Ilegal Logging, pelanggaran tidak menyebabkan kerusakan besar dan faktor meringankan terdakwa diperhitungkan. Pidana administratif dianggap cukup untuk memberikan efek jera tanpa memberatkan terdakwa secara berlebihan. Di sisi lain upaya-upaya yang di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dalam melestarikan hutan telah menerapkan sistem Agroforestri selain itu reklamasi kawasan hutan, melakukan patroli dan pengawasan rutin secara berkala di sekitar kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta melakukan sosialisasi penyuluhan lingkungan terhadap masyarakat

This research aims to analyze the application of sanctions against perpetrators of the crime of Illegal Logging in Decision Number 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp and analyze forest conservation efforts in Limited Production Forest Areas. This research was conducted at the Watampone District Court and the Ulubila Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT) Office, using descriptive qualitative research with interview and literature study data collection techniques. The research results show that, administrative criminal sanctions are imposed in the form of a fine of IDR 2,500,000.00. because even though there are elements of the crime of Illegal Logging, the violation did not cause major damage and the defendant's mitigating factors were taken into account. Administrative punishment is considered sufficient to provide a deterrent effect without overly burdening the defendant. On the other hand, the efforts made by the Ulubila Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT), in preserving forests have implemented an Agroforestry system in addition to reclamation of forest areas, carrying out regular routine patrols and monitoring around Protected Forest areas and Production Forest as well as conducting environmental education outreach to the community

KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI YANG WANPRESTASI

Fauziah Suci Ramdhany, Zulkifli Makkawaru, Abdurrifai Abdurrifai — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) jika terjadi wanprestasi dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dan apakah SKMHT dapat digunakan untuk menjual objek jaminan jika terjadi wanprestasi dalam KPR subsidi.. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif empiris yakni penelitian yang menggabungkan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris, mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama Penggunaan SKMHT pada pengikatan KPR subsidi sudah sesuai ketentuan hukum sehingga mengikat bagi para pihak. Rumah subsidi memiliki ketentuan luas bangunan dan luas tanah yakni 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan luas bangunan 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi), serta harga jual maksimal senilai Rp 173.000.000 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah), artinya tidak melebihi luas dan jumlah maksimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni luas tanah maksimal 200 m2 (dua ratus meter persegi) dan luas bangunan 70 m2 (tujuh puluh meter persegi) sedangkan harga jual yang ditetapkan maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan SKMHT dalam pengikatan jaminan KPR Subsidi memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Kedua penggunaan SKMHT tidak bisa digunakan dalam menjual objek jaminan kredit macet melalui proses lelang. Solusinya SKMHT perlu ditingkatkan menjadi Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT). Adapun dalam proses pelaksanaanya tidak melibatkan debitor, karena di awal perjanjian/ akad kredit, debitor selaku pemberi Hak tanggungan telah menyerahkan kuasa kepada kreditor selaku Penerima Hak Tanggungan untuk menandatangani. Dalam kasus penjualan objek jaminan kredit macet di bawah tangan, maka SKMHT secara otomatis tidak berlaku

This research aims to analyze the Power of Attorney to Charge Mortgage Rights (SKMHT) in the event of a default in a subsidized Home Ownership Credit (KPR) and whether SKMHT can be used to sell collateral objects in the event of a default in a subsidized KPR. The research method used is empirical normative research, namely research that combines a normative legal approach with the addition of various empirical elements, examining the implementation of normative legal provisions in action in every legal event that occurs. The research results show that: firstly, the use of SKMHT in binding subsidized KPR is in accordance with legal provisions so that it is binding on the parties. Subsidized houses have provisions for building area and land area, namely 72 m2 (seventy-two square meters) and building area of 36 m2 (thirty-six square meters), as well as a maximum selling price of IDR 173,000,000 (one hundred and seventy-three million rupiah), meaning it does not exceed the maximum area and quantity regulated in statutory regulations, namely a maximum land area of 200 m2 (two hundred square meters) and a building area of 70 m2 (seventy square meters) while the selling price is set at a maximum of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah), so it can be concluded that the use of SKMHT in binding Subsidized KPR collateral has binding legal force for the parties. Secondly, SKMHT cannot be used to sell bad credit collateral through an auction process. The solution is that SKMHT needs to be upgraded to Deed of Binding Mortgage Rights (APHT). The implementation process does not involve the debtor, because at the beginning of the credit agreement/contract, the debtor as the giver of the mortgage right has handed over the authority to the creditor as the recipient of the mortgage right to sign. In the case of selling bad credit collateral objects under your hands, the SKMHT is automatically invalid

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SERTIPIKAT SEMENTARA

Lailesya Triyono, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Sertipikat sementara terbit tanpa surat ukur, yang saat berlakunya aturan lama fungsi dan kekuatan hukum sertipikat sementara bisa dipersamakan dengan sertipikat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap kedudukan sertipikat sementara dalam putusan No.158/Pdt.G/2020/PN.Mks, Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan sertipikat sementara memiliki kepastian hukum yang lemah dalam fungsinya sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Sertipikat sementara merupakan sertifikat yang lemah dimata hukum yang berlaku saat ini sehingga dalam kasus ini hakim menganggap bahwa kedudukan sertipikat sementara sangat lemah karena tidak adanya surat ukur secara rinci.

Temporary certificates are issued without measurement letters, which when the old regulations come into force, the function and legal force of temporary certificates can be equated with certificates. The aim of the research is to determine the judge's legal considerations regarding the position of the temporary certificate in decision No.158/Pdt.G/2020/PN.Mks. This research was conducted at the Makassar District Court. The method used is qualitative with a normative juridical approach, data collection techniques through interviews which are analyzed descriptively qualitatively. The results of this research indicate that the position of a temporary certificate has weak legal certainty in its function as proof of ownership of land rights. The temporary certificate is a weak certificate in the eyes of the current law, so in this case the judge considered that the position of the temporary certificate was very weak because there was no detailed measurement letter.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN AKUN PRIBADI DI KOTA MAKASSAR

Made Wilantara, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar, dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Kota Makassar dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar yaitu unsur setiap orang dibuktikan dengan melihat keadaan jiwa terdakwa, unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dibuktikan dengan adanya kehendak terdakwa, unsur mengakses komputer dan/atau sitem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dibuktikan dengan terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin mengakses sistem elektronik milik situs Remitly menggunakan data kartu kredit Mastercard milik orang lain yang didapatkan dengan menggunakan link phising, selanjutnya link phising tersebut akan di tampilkan dan diakses guna untuk melihat isi dari link phising tersebut, unsur turut serta melakukan dibuktikan dengan terdakwa dan empat pelaku lainnya terlibat dalam perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar adalah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00.

This research aims to analyze: the process of proving the elements of the criminal act of hacking personal accounts in Makassar City, and the accountability of perpetrators of criminal acts of hacking personal accounts in Makassar City. This research was carried out in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police in Makassar City using normative research using interview and literature study data collection techniques. The results of the research show that: the process of proving the elements of the criminal act of hacking personal accounts in Makassar City, namely the element of each person is proven by looking at the state of the criminal's soul, the element of intentionally without rights or against the law is proven by the fraudster's will, the element of accessing the computer and/or website electronically with the aim of obtaining electronic information and/or electronic documents proven by fraud by intentionally and without permission accessing the Remitly site's electronic system using someone else's Mastercard credit card data obtained using a phishing link, then the phishing link will be displayed and. in order to see the contents of the phishing link, as well as provide evidence with the perpetrator and four other perpetrators who were involved in the act. Responsibility for criminal acts of hacking personal accounts in Makassar City is threatened with imprisonment for 2 years and a fine of IDR 200,000,000.00.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR

Miranti Maharani Samrin, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan penerapan sanksi pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, DitresNarkoba Polda Sulawesi Selatan. Teknik penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara. Data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, pertanggungjawaban pelaku percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. terdakwa Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid memenuhi segala unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, terdakwa menghendaki terjadinya perbuatan dan oleh Majelis Hakim dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kedua, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan dengan denda Rp.1.00.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 2 bulan penjara, dengan penerapan menerapkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

This research aims to analyze the responsibility of criminals attempting to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit and the application of sanctions for criminals attempting to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit. The type of research used by the author is empirical normative, the research locations that the author studied were at the Makassar District Court, Makassar District Prosecutor's Office, South Sulawesi Police Narcotics Directorate. The research techniques used are library study techniques and interviews. The research data obtained was analyzed qualitatively. The results of the research show that First, accountability for those who attempt to distribute pharmaceutical preparations without a distribution permit is based on Court Decision Number 753/Pid.Sus/2023/Pn.Mks. Defendant Ikhwan Alias Atta Alias Iwan Bin Abd Hafid fulfills all the elements of criminal responsibility, the defendant intended the act to occur and was deemed by the Panel of Judges to be able to take responsibility for the unlawful act he committed. Second, based on the considerations of the Panel of Judges, they imposed criminal sanctions in the form of imprisonment for 1 year and 10 months with a fine of Rp. 106 paragraph (1), (2) Law Number 36 of 2009 concerning Health in conjunction with Article 53 paragraph (1) of the Criminal Code.

TRADISI BAKAR BATU SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI NABIRE PAPUA

Pranata Salemba, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini untuk menganalisis proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dengan melalui Upacara Bakar Batu di Nabire Papua dan kekuatan hukum penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Teknik Penelitian melalui wawancara, dan angket. Hasil Penelitian menunjukan bahwa proses penyelesaian tindak pidana dengan Upacara Bakar Batu yang dilakukan di Nabire Papua melalui proses mediasi tersebut dan terjadi setelah proses mediasi selesai mereka menyepakati suatu perjanjian dengan membayar sebuah denda dan dibayarkan pada saat Proses Upacara Bakar Batu dilakukan, dan Upacara Bakar Batu di Nabire mempunyai hukum dimana dalam Upacara Bakar Batu tersebut ada suatu perjanjian dan penerapan aturan adat yang sudah ditentukan

This research is to analyze the process of resolving violent criminal acts through the Stone Burning Ceremony in Nabire Papua and the legal strength of the resolution. The type of research used is normative and empirical research. The research location is Nabire Regency, Central Papua Province. Research techniques through interviews and questionnaires. The research results show that the process of resolving criminal acts with the Stone Burning Ceremony which was carried out in Nabire Papua went through a mediation process and after the mediation process was completed they agreed to an agreement by paying a fine and it was paid at the time the Stone Burning Ceremony process was carried out, and the Stone Burning Ceremony in Nabire has a law where in the Stone Burning Ceremony there is an agreement and the application of customary rules that have been determined

KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE

Rosmita Cahyani P. Yusuf, Yulia A. Hasan, Kamsilaniah Kamsilaniah — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian pinjaman online dalam melindungi data pribadi nasabah pinjaman pribadi dan upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah untuk melindungi data pribadinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar dan keterangan dari korban pinjaman pribadi. Penelitian menggunakan bahan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Korban Pinjaman Pribadi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perjanjian pada kasus pinjaman ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pinjaman pribadi yaitu: wanprestasi dengan tidak mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak dan perbuatan melawan hukum dengan mengancam akan menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Kedua, upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah pada kasus pinjaman pribadi ada ada yaitu: membuat laporan kepada Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal yang merupakan lembaga hasil Kerjasama beberapa instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan gugatan secara perdata melalui pengadilan

This research aims to analyze online loan agreements in protecting the personal data of personal loan customers and the legal efforts that customers can take to protect their personal data. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach. This research was conducted at the Makassar City Financial Services Authority and received information from personal loan victims. This research uses primary data obtained directly through interviews with the Financial Services Authority and Personal Loan Victims as well as secondary data obtained through literature study. The results of the research show that: First, in the agreement in lending and borrowing cases there are two violations committed by private lenders, namely: breach of contract by not complying with the contents of the agreement agreed upon by both parties and unlawful acts by making threats. to misuse customer personal data. Second, there are two legal remedies that customers can take in mortgage cases, namely: making a report to the Task Force for Eradicating Illegal Financial Activities, which is an institution resulting from collaboration between several agencies such as the Financial Service. Authority and file civil lawsuits through the courts.

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DI POLRES PELABUHAN SOEKARNO HATTA

Wulan Sari Tulak, Ruslan Renggong, Mustawa Nur — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun, dari 2021 hingga Tahun 2023 dan Faktor yang menjadi Penghambat Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta. Metode pemelitian yang adalah metode normatif empiris, dengan menggunakan bahan berupa perundang-undangan, ridokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder bersumber dari buku dan jurnal ilmiah serta bahan hukum tersier yang digunakan kamus hukum dan internet Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan di Pelabuhan Soekarno Hatta mulai dari laporan, penyelidikan, dan penyidikan belum berjalan optimal diakibatkan dalam penanganan hukum hanya selesai pada tahap penyelidikan karena ditempuh penyelesaian melalui restorative justive selebihnya karena tidak cukup bukti. Faktor penghambat dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerasan Polres Pelabuhan Soekarno Hatta bersumber dari dua faktor yaitu, faktor internal dan fakor eksternal, pertama faktor internal adalah faktor yang bersumber dari Kepolisian, khususnya faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana. Faktor eksternal, adalah faktor dipengaruhi, tingkat kesadaran hukum dan faktor ekonomi yang merupakan penghambat dalam penanganan penegakan hukum

This study aims to determine and analyze the Law Enforcement of the Handling of Extortion Crimes at Soekarno Hatta Port, from 2021 to 2023 and Factors that hinder Law Enforcement in Handling Extortion Crimes at Soekarno Hatta Port. The research method is the normative empirical method, using materials in the form of legislation, documents and secondary legal materials sourced from books and scientific journals as well as tertiary legal materials used legal dictionaries and the internet The results of this study indicate that; Law Enforcement in Handling the Crime of Extortion at Soekarno Hatta Port starting from reports, investigations, and investigations has not run optimally due to legal handling only being completed at the investigation stage because a settlement through restorative justive is taken for the rest because there is not enough evidence. The inhibiting factors in the handling of extortion at Soekarno Hatta Port Police Station come from two factors, namely, internal factors and external factors, the first internal factors are factors originating from the Police, especially human resources and infrastructure factors. External factors, are influenced factors, the level of legal awareness and economic factors which are obstacles in handling law enforcement