Clavia

ANALISIS SOSIO-YURIDIS WANPRESTASI PELAKU USAHA ATAS PERJANJIAN JUAL-BELI BARANG YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Muhammad Riyadh Firdausy, Kamsilaniah Kamsilaniah, Juliati Juliati — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Bentuk-bentuk wanprestasi pelaku usaha dan faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku usaha wanprestasi atas perjanjian jual-beli barang yang dilakukan melalui media sosial Instagram. Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah; dokumentasi, penyebaran angket dan wawancara dengan responden yang terdampak atas wanprestasi pelaku usaha di Instagram dan Pelaku usaha yang beroperasi di Instagram. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: Bentuk-bentuk wanprestasi pelaku usaha di Instagram antara lain; Keterlambatan saat pengiriman barang, barang yang tidak sesuai dengan gambar di iklan, barang yang rusak saat diterima pembeli dan barang yang tidak layak digunakan namun tetap dijual ke pembeli, juga terdapat onlineshop fiktif yang digunakan untuk menipu pembeli. Juga disimpulkan bahwa faktor-Faktor wanprestasi pelaku usaha di Instagram antara lain; Overmacht, Force majeure, Itikad buruk pelaku usaha dan kelalaian pelaku usaha yang umumnya disebabkan pihak ketiga yang bertugas mengirimkan barang, juga terdapat pelaku tindak pidana penipuan yang dengan sengaja menjaring korban di Instagram menggunakan onlineshop fiktif.

This research was conducted to determine: Forms of default by business actors and the factors that cause business actors to default on goods sale and purchase agreements made via the social media Instagram. The type of research is normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used are; documentation, distribution of questionnaires and interviews with respondents affected by default by business actors on Instagram and business actors operating on Instagram. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that: Forms of business actor default on Instagram include; Delays in delivery of goods, goods that do not match the picture in the advertisement, goods that are damaged when received by the buyer and goods that are not suitable for use but are still sold to the buyer, there are also fictitious online shops that are used to deceive buyers. It was also concluded that the factors for business actors' default on Instagram include; Overmacht, Force majeure, bad faith by business actors and negligence by business actors which are generally caused by third parties tasked with delivering goods, there are also perpetrators of criminal acts of fraud who deliberately attract victims on Instagram using fictitious online shops.Keywords: Business Actor, Default, Instagram, Purchase, , Socio-Juridical.

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nursapira Nursapira, Basri Oner, Muhammad Halwan — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara pidana pornografi. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan anggota Reskrim Polrestabes Makassar. Data sekunder diperoleh dari survei kepustakaan seperti buku-buku akademis, perundang-undangan, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang digunakan hakim dalam mengadili terdakwa kasus tindak pidana pornografi. Adapun alat bukti yang digunakan dalam perkara tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dakam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berupa informasi dan atau dokumen elektronik tertuang dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sat Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan kekuatan alat bukti dalam kasus pornografi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni penyidik mengambil print out hasil dari capture/screenshot dari akun sosial media yang digunakan diberandanya untuk memposting terkait dengan gambar, video, foto, dan lain sebagainya yang memiliki unsur pornografi.

This research aims. First: to find out the evidence in the crime of pornography based on Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Second: to find out the strength of electronic evidence as a basis for judges' consideration in deciding cases of criminal acts of pornography. This research uses normative juridical research type. The research location is at the Makassar District Court Class 1A Special and at the Makassar Police Station. This research uses primary legal material, which is obtained directly from the first source using interview techniques with the Makassar District Court Judge Class 1A Special and the Makassar Police Criminal Investigation Unit. While secondary data, data obtained from literature surveys such as academic books, legislation, articles, and journals that have to do with the content of the author of this research.The results of this study explain that, the proof of criminal acts is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which is a valid evidence used by the judge in determining the evidence of the defendant's guilt in the case of criminal acts of pornography through the Electronic Information and Transaction Law. And as for the evidence used in solving cases of crimina acts of pornography as regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, in the form of information and / or electronic documents contained in Article 1 number 1. Article 1 number 4, and Article 5 paragraph (1) and paragraph (2). And Article 4 paragraph (1) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. The Makassar Police Criminal Investigation Unit explains the strength of evidence in pornography cases through the Electronic Information and Transaction Law where investigators take printouts of the results of captures/screenshots from social media accounts that are used to post related to images, videos. photos, and so on that have pornographic elements.

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT

Patrialis Akbar Lessy, Ruslan Renggong, Almusawir Almusawir — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini adalah mengevaluasi apakah tindak pidana pencucian uang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dan apakah hakim memberlakukan sanksi secara adil dalam putusan kasus dengan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks di Kantor Cabang Bank Sulawesi Selatan dan Barat di Bulukumba. Pencucian uang adalah tindakan yang melibatkan pemanfaatan atau penggunaan keuntungan hasil kejahatan sebelumnya. Undang-undang yang mengatur tindakan pencucian uang saat ini adalah "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengumpulkan data kualitatif dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Putusan pidana terkait tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa dianggap tidak adil Sebab Terdakwa sebagai pihak bank yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja sehingga kemudian ini yang menjadi kekurangan terhadap putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks

This research is to evaluate whether the criminal act of money laundering fulfills the elements of the criminal act of money laundering and whether the judge applies fair sanctions in the case decision with No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks at the South and West Sulawesi Bank Branch Offices in Bulukumba. Money laundering is an act that involves exploiting or using the proceeds of previous crimes. The current law that regulates money laundering is "Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes". This research uses normative-empirical research methods by collecting qualitative data from interviews and literature studies. The results of this research show whereas, the application of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in the decision on case No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Mks is proven to fulfill the elements of the crime of money laundering. the criminal act of money laundering by the defendant was considered unfair because the defendant as a banker abused his power. The judge in his considerations only considered mitigating matters so that later this became a deficiency in case decision No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/ PN Mks.

ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI KOTA MAKASSAR

Putri Octaviana, Yulia A. Hasan, Abd . Haris Hamid — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaturan pengungsi Internasional di Kota Makassar, dan kendala - kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris dengan mengumpulkan bahan dan melakukan wawancara dengan Pihak United Nations High Committee Refuges (UNHCR), Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di kota Makassar, serta pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pengungsi Internasional di kota Makassar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam Peraturan tersebut menjelaskan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Internasional di Indonesia termasuk penanganan pengungsi Internasional yang berada di kota Makassar. Selanjutnya, kendala – kendala yang dialami dalam penanganan pengungsi Internasional di Kota Makassar diantaranya adalah status dan data pengungsi yang tidak jelas, susahnya mendapatkan penempatan di negara ke – 3 bagi pengungsi, masalah sosial, anggaran, dan kurangnya koordinasi antar instansi

This research aims to find out: The regulation of international refugees in Makassar City, and The obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City. The research method used in this research is Normative-Empirical by collecting materials and conducting interviews with the United Nations High Committee Refuges (UNHCR), the Ministry of Law and Human Rights of Makassar city, and international refugees in the city of Makassar. The results of the research show: This regulation explains all aspects related to handling international refugees in Indonesia, including handling international refugees in the city of Makassar. Furthermore, the obstacles experienced in handling international refugees in Makassar City include unclear refugee status and data, difficulty in obtaining placement in third countries for refugees, social problems, budgets, and lack of coordination between agencies

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MAMUJU PASCA GEMPA

Rahimuddin Rahimuddin, Almusawir Almusawir, Muhammad Halwan — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Pasca Gempa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penataan Ruang Pasca Gempa di Kabupaten Mamuju dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penataan ruang pasca gempa bumi di Kabupaten Mamuju berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 belum dapat ditinjau pakah telah terlaksana dengan baik atau belum karena berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa dapat ditinjau hasilnya hanya 1 kali dalam 5 tahun yakni ditahun 2026 sehingga hasil penerapan dan pelaksanaannya belum dapat dinilai saat ini. Berbagai hambatan juga dialami dalam pelaksanaan penataan ruang pasca gempa, antara lain disebabkan karena terbatasnya anggaran dana yang bersumber dari APBN maupun APBD dan disamping itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidang ilmu kebumian menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan pentaan ruang pasca gempa di Kabupaten Mamuju

This study aims to identify and analyze the implementation of Post-Earthquake Regional Spatial Planning Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning Post-Earthquake Spatial Planning in Mamuju Regency and the obstacles in its implementation. This study uses a sociological juridical method. The location of the research was carried out at the Office of Public Works and Spatial Planning (DPUPR) of Mamuju Regency. The results of the study show that the post-earthquake spatial planning implementation in Mamuju Regency is based on Mamuju Regency Regional Regulation Number 10 of 2019 concerning the Mamuju Regency Spatial Plan for 2019-2039. It cannot be reviewed whether it has been carried out properly or not because it is based on Article 84 paragraph 1. and 2 the efforts of the Mamuju Regency government in implementing post-earthquake spatial planning can be reviewed for results only once in 5 years, namely in 2026 so that the results of implementation and implementation cannot be assessed at this time. Various obstacles were also experienced in the implementation of post-earthquake spatial planning, among others due to the limited budgetary funds sourced from the APBN and APBD and besides that, the lack of Human Resources (HR) who are experts in the field of earth sciences is one of the obstacles in the implementation of post-earthquake spatial planning. earthquake in Mamuju Regency

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BADAN JALAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT

Muhammad Reyhan Waris, Zulkifli Makkawaru, Siti Zubaedah — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan aparatur negara terhadap pelaku penyalahgunaan badan jalan secara berlanjut dan hambatan yang dialami aparatur negara dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan terkait jalan. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum dan data lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dari hasil analisis bahan kepustakaan dengan data lapangan kemudian penguraian bahan dan data untuk membangun argumentasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Kota Makassar, Dishub Kota Makassar dan Satpol PP Kota Makassar tidak efektif dikarenakan kegiatan pengawasan dan penindakan yang dilakukan belum sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Perundang-undangan terkait larangan penyalahgunaan badan jalan di Kota Makassar yaitu faktor masyarakat dan faktor penegak hukum.

This study aims to determine the law enforcement carried out by the state apparatus against perpetrators of continuous abuse of road bodies and obstacles experienced by the state apparatus in the implementation of laws and regulations related to roads. This type of research is empirical normative with a Legislation approach and a case study approach. The types of data used are legal materials and field data. The data collection techniques used are literature studies and interviews with a qualitative approach. The data analysis technique used is a qualitative analysis technique, namely from the results of the analysis of literature materials with field data then the decomposition of materials and data to build arguments and draw conclusions. The results showed that the enforcement of regulations related to the prohibition of misuse of road bodies in Makassar City carried out by the Makassar City Police Satlantas, Makassar City Dishub and Makassar City PP Satpol was ineffective because the supervision and enforcement activities carried out were not in accordance with applicable regulations. There are 2 (two) inhibiting factors in the enforcement of laws and regulations related to the prohibition of misuse of road bodies in Makassar City, namely community factors and law enforcement factors

TINJAUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Sitti Hadija Saidatina, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh ialah data primer dengan melakukan wawancara langsung bersama narasumber di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sebagaina yang masih berhubungan dengan isi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal di Sulawesi Selatan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat. Faktor eksternal mencakup kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan sulitnya proses perizinan. Hasil penelitian pada proses penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana pertambangan ilegal oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terbukti bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menjalankan proses penyidikan dengan sangat sistematis, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TIDAK DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Taufiq Hidayat, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang dilakukan tidak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jenis penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Kanwil ATR/Kepala BPN Makassar, Kantor Notaris-PPAT di Makassar, Kepala Kantor Kecamatan Biringkanaya, dan penyebaran kuisioner sebanyak 20 orang warga terkait. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa akibat hukum apabila akta jual beli yang tidak dibuat dihadapan PPAT yaitu akta tersebut akan menjadi akta di bawah tangan dan peralihan haknya tidak dapat didaftarkan di Kantor ATR/Kepala BPN Kota Makassar, menyebabkan kekuatan pembuktiannya dan juga kepastian hukumnya lemah, Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pembeli tanah yang melakukan jual beli tidak di hadapan PPAT sebelum memperoleh hak atas tanah yang diperoleh yaitu memintan Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan kepastian Hukum kepada pemohon sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut

This research was conducted to determine the legal consequences of land sale and purchase agreements that were not entered into in the presence of the Land Deed Drafting Officer (PPAT). The type of research is normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through interviews with the Head of the ATR Regional Office/Head of BPN Makassar, the Notary-PPAT Office in Makassar, the Head of the Biringkanaya District Office, and distributing questionnaires to 20 related residents. Based on the research results, it is concluded that the legal consequences if a sale and purchase deed is not made before the PPAT is that the deed will become a private deed and the transfer of rights cannot be registered at the Makassar City ATR/Head of BPN Office, causing the strength of the evidence and also the legal certainty to be weak. What can be done by land buyers who carry out the sale and purchase not before the PPAT before obtaining rights to the land obtained is to request a District Court Determination which provides legal certainty to the applicant as the legal owner of the land

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA TANI DI KECAMATAN MONCONGLOE, KABUPATEN MAROS

Zefanya Viyata Virajati, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani dengan menganalisis substansi dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta fakta hukum yang menjadi dasar analisis terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Teknis pengumpulan data melalui wawancara dan telaah penerapan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil usaha tani pada tanaman jagung antara pihak pemilik dana dan penggarap di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros belum berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil usaha tani di Kecamatan moncongloe Kabupaten Maros tidak dibuat di hadapan Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Kepala Kecamatan. Ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil ini tidak dilaksanakan oleh para pihak. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak sepenuhnya terlaksana secara baik terutama yang berkaitan dengan pencairan dana oleh Bara Foundation sebagai pemilik dana sedangkan Ramadandi tidak melakukan kewajibannya secara maksimal sebagai penggarap. Wanprestasi kedua belah pihak ini menimbulkan kerugian terhadap kedua belah pihak. Upaya penyelesaian wanprestasi melalui musyawarah dan kedua belah pihak bersepakat menerima kerugian yang dialami.

This study discusses the implementation of farming profit sharing agreements by analyzing the substance and implementation of the rights and obligations of the parties as well as the legal facts that form the basis for the analysis of defaults. This study uses qualitative research with an empirical juridical approach. This research was conducted in Moncongloe District, Maros Regency. Technical data collection through interviews and review of the application of the provisions of the Profit Sharing Law. The results of the study show that the implementation of the profit-sharing agreement on corn farming between the owner of the funds and the cultivator in Moncongloe District, Maros Regency is not based on the provisions of the Profit Sharing Law. The agreement for sharing the results of farming in the Munloe District, Maros Regency was not made before the Village Head and was not ratified by the District Head. Thus, the provisions of the Profit Sharing Law are not implemented by the parties. As for the implementation of the rights and obligations of the parties, they were not fully implemented properly, especially those related to the disbursement of funds by the Bara Foundation as the owner of the funds, while Ramadandi did not carry out his obligations optimally as a cultivator. The default of both parties resulted in losses for both parties. Efforts to resolve defaults through deliberations and both parties agree to accept the losses suffered.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA BALIKPAPAN

Rukmanawati Putri, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan, 2) Sanksi apakah yang dijatuhkan pada tindak pidana perjudian di Kota Balikpapan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Polresta Balikpapan. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan Wawancara.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam perkara (Nomor 499/Pid.B/2021/PN Bpp) pelaku TEDDY ISKANDAR Alias APAT Bin ISKANDAR yang dijatuhi pidana selama 6 bulan penjara dan terbukti melakukan tindak pidana perjudian togel dengan berdasarkan fakta sesuai dipersidangan dan adanya alat bukti Keterangan Saksi, dan alat bukti Surat yaitu : 1 unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 kalkulator merk Citizen, 2 buah bolpoin, 3 lembar sobekan kertas bertuliskan angka-angka, 1 buku tabungan BCA, 1 buku tabungan Bank Mandiri, 1 kartu ATM Bank BCA, dan uang tunai Rp 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dan Keterangan Terdakwa sudah mengakui telah melakukan perjudian togel. Sanksi yang di jatuhkan oleh hakim menurut penulis sangat ringan yaitu pidana penjara selama 6 bulan karena hanya memberikan pendidikan kepada masyarakat hal tersebut sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.

PERCERAIAN AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI

Zulkifli Zulkifli, Waspada Waspada, Hamzah Taba — Fri, 30 Aug 2024 00:00:00 +0800

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri sehingga terjadi perceraian dan upaya dalam mengatasi penyimpangan seksual yang mengakibatkan perceraian serta dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara terkait penyimpangan seksual yang menyebabkan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya kelainan seksual itu disebabkan oleh dua faktor yaitu, genetik kekerasan fisik atau psikis yang dialami anak, depresi. Cara mengatasinya yaitu terapi jiwa, spiritual intervensi yaitu upaya psikolog untuk memberikan kesadaran kepada konseling dalam perspektif agama. Agar tidak terjadinya hal penyimpangan yang dapat mengakibatkan perceraian khususnya pada perkara No. 1298/Pdt.G/2020/PA/Mks dibutuhkan kesadaran terhadap pihak yang berlaku menyimpang bahwa tindakan tersebut akan berdampak sangat fatal bagi kesehatan di samping itu juga merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hendaknya para orang tua dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya dengan cara yang sebenar-benarnya dan para pihak yang berperilaku menyimpang agar kiranya

The aim of the research is to find out the background of sexual deviations committed by wives resulting in divorce and efforts to overcome sexual deviations that result in divorce as well as the basis for the legal considerations of the panel of judges in deciding cases related to sexual deviations that cause divorce. This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach, with data collection techniques, namely field studies, interviews. In addition, the author also conducted a literature study by reviewing books, literature and statutory regulations. The results of the research show that sexual disorders are caused by two factors, namely genetics, physical or psychological violence experienced by children, and depression. The treatment method is mental therapy, spiritual intervention, namely the psychologist's efforts to provide awareness to counseling from a religious perspective. So that there are no irregularities that could result in divorce, especially in case No. 1298/Pdt.G/2020/PA/Mks requires awareness among the parties involved that deviation from this action will have a very fatal impact on health, besides that it is also the act most hated by Allah SWT. Parents should provide education to their children in a truthful way and those who behave deviantly should