Clavia

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO

Andri Nofrianto, Abdul Haris Hamid, Siti Zubaidah — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo dan faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dengan menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara, dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, sedangkan data dari bahan sekunder merujuk pada Undang-Undang, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber dan informasi yang diperoleh dari hasil angket/kuesioner dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA palopo pada umumnya atau sebagian besar sudah berjalan optimal atau berjalan dengan baik, diantaranya adalah hak untuk ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapatkan perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

This study aims to find out the implementation of legal protection for the rights of convicts in class IIA correctional institutions in Palopo and factors that influence the non-implementation of the right of convicts in the Palopo class IIA penitentiary. This research was conducted in a class IIA Palopo penitentiary, using a qualitative research type approach, the type of data used was primary data and secondary data, data from primary materials, namely data obtained directly through information using interview techniques with the Palopo class IIA correctional institution, while data from secondary materials refer to laws, books, journals, scientific papers, articles from the internet, documents related to the problem under study, and data from the Palopo class IIA penitentiary relating to the problem under study and sources and information obtained from the results of a questionnaire with inmates in the Palopo class IIA penitentiary. The results of the study show that : 1) The implementation of legal protection for the rights of convicts in class IIA Palopo penitentiaries in general or for the most part has been running optimally or going well, including the right to worship in accordance with religion or belief, to get good care spiritual care and physically, get education and teaching, get proper health and food services, submit complaints, get reading materials and participate in other mass media broadcasts that are not prohibited, get wages or premiums for the work done, receive visits from legal advisers or certain other people, get a reduced sentence or remission, get the opportunity to assimilate including leave to visit family, get parole, get leave before being released, get other rights in accordance with applicable law and regulations. 2) The factors that hinder the implementation of legal protection of the Palopo class IIA penitentiary are internal factors and external factors

ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR

Bayu Sidik Satria, Marwan Mas, Siti Zubaidah — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat memalsukan sertifikat vaksin covid-19 dan untuk mengetahui pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi pemalsuan sertifikat vaksin covid-19. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan dokumentasi dengan Hakim Pengadilan Negri Kelas IA Makassar, Penyidik Polrestabes Makassar, dan Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19 Rutan Kelas I Makassar. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ; 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin covid-19 adalah karena adanya faktor lingkungan, faktro ekonomi yang melemah dan faktor Pendidikan yang rendah 2) Serta upaya pencegahan kejahatan pemalsuan sertifikat vaksin corona virus disease 19 (COVID-19) dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat di wujudkan dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum untuk mencegah terjadinya pemalsuan sertifikat vaksin covid-19.

This study was conducted to find out: Factors causing people to falsify covid-19 vaccine certificates and know the precautions taken to prevent counterfeiting of covid-19 vaccine certificates. This research method is an empirical qualitative research method. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by interviewing and documenting with the Makassar Class IA District Court Judge, Makassar City Police Investigator, and the Perpetrators of Counterfeiting Covid-19 Makassar Class I Detention Center. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that; 1) Factors causing the criminal act of counterfeiting covid-19 vaccine certificates are due to environmental factors, weakening economic factors and low education factors 2) And efforts to prevent the crime of counterfeiting corona virus disease 19 (COVID-19) vaccine certificates can be carried out preventively and repressive. Preventively, prevention efforts before a crime occurs and can be realized in legal counseling activities to prevent counterfeiting of COVID-19.

ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK MENIKAH

Deden Deni Hermawan Deden, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbarengan yang manakah yang terjadi pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) serta sistem pemidanaan yang manakah yang diterapkan pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif, tipe penelitian ini ialah mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dll. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dan Kota Manado. Semua data di peroleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara serta analisis yang digunakan yakni analisis deskriftif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam kasus ini Mukrim Dg Tommi melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menikah lagi, terdakwa Mukrim Dg Tommi menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002, terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Lulu Sera yang menikah pada tanggal 17 November 2008. Awal mula terdakwa kenal dengan Fitria Ladilae istri keduanya pada bulan April 2015 melalui telephone, selanjutnya terdakwa datang kerumah orangtua Firia Ladilae yang bernama Ibu Siti Maryam Sumele. Saat perkenalan tersebut terdakwa mengaku masih berstatus bujangan dan belum beristri. Kemudian hubungan antara terdakwa dan Fifria Ladilae berlanjut ke hubungan pacaran dan terdakwa sering datang ke rumah Fitria Ladilae dan menginap dirumahnya. Serta sistem pemidanaan berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.

This research aims to find out which form of distribution occurs in decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) and which punishment system is applied to decision Number: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. This research is a normative type of research, this type of research is to examine document studies, namely using various secondary data such as of legislation, legal theory etc. This research was conducted in Makassar City and Manado City. All data is obtained from literature research and interviews and the analysis used is descriptive analysis. The results of this study show that In this case, Mukrim Dg Tommi committed the crime of forging letters and remarried, the defendant Mukrim Dg Tommi became a member of the Indonesian Army in 2002, the defendant had a wife named Lulu Sera who married on November 17, 2008. Initially, the defendant knew Fitria Ladilae, his second wife, in April 2015 by telephone, then the defendant went to the home of Firia Ladilae's parents named Mrs. Siti Maryam Sumele. At the time of the alan, the defendant claimed to be a bachelor and had not yet married. Then the relationship between the defendant and Fifria Ladilae continued to a courtship relationship and the defendant often came to Fitria Ladilae's house and stayed at her house. As well as the system of legal considerations by judges in passing judgments must reflect the sense of justice of society, that is, not only based on its juridical considerations but also its sociological considerations that lead to the background of the occurrence of crimes. Judges are required to have a conviction and associate that belief with valid evidence and create their own laws that certainly do not conflict with Pancasila as the source of all laws in Indonesia.

PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBATALKAN ALAS HAK PERALIHANNYA

Eko Eko, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peralihan hak atas tanah hak guna bangunan yang dilakukan oleh Anton (penjual) dalam putusan nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Mks sah menurut hukum dan apakah peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik oleh Rudi (pembeli) dalam kasus putusan nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Mks sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peralihan hak yang dilakukan oleh Anton (penjual) kepada Rudi (pembeli) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yaitu: Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perikatan, Pasal 34 ayat (4) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Tanah warisan yang menjadi objek jual beli belum terbagi sesuai bagian ahli waris masing-masing. Seharusnya Anton (penjual) beriktikad baik dalam peralihan hak tersebut, dan menyampaikan kepada ahli waris lainnya sebelum tanah warisan itu dialihkan kepada pihak lain (Rudi). Oleh karena tidak adanya kata kesepakatan dari semua ahli waris, maka peningkatan status sertifikat hak guna bangunan menjadi hak milik yang dilakukan Rudi (pembeli) menjadi tidak sah karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Pasal 106 dan Pasal 107 mengenai pembatalan hak atas tanah kerana cacat hukum administratif

This study aims to determine whether the transfer of land rights to building use rights carried out by Anton (the seller) in decision number 54/Pdt.G/2019/PN.Mks is legal and whether the increase in building use rights becomes property rights by Rudi (buyer). ) in the case of decision number 54/Pdt.G/2019/PN.Mks, it is in accordance with the laws and regulations. The type of research used is empirical normative, with data collection techniques through library research methods and field research methods using interview research instruments, and documentation. The data of this study were analyzed descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the transfer of rights made by Anton (the seller) to Rudi (the buyer) is not in accordance with the applicable legal provisions. Namely: Article 1320 of the Civil Code concerning the legal requirements for an agreement, Article 34 paragraphs (4) and (6) of Government Regulation Number 40 of 1996 concerning cultivation rights, building use rights, and land use rights. Inherited land which is the object of sale and purchase has not been divided according to the share of the respective heirs. Anton (the seller) should have had good intentions in the transfer of the right, and convey it to the other heirs before the inheritance land was transferred to another party (Rudi). Due to the absence of a word of agreement from all heirs, the increase in the status of the certificate of building use rights to property rights carried out by Rudi (the buyer) is invalid because it is not in accordance with statutory regulations. Namely the Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 concerning Procedures for granting and canceling state land rights and management rights. Article 106 and Article 107 regarding the cancellation of land rights due to administrative legal defects

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA MAKASSAR

Glendy J Tatuil, Marwan Mas, Mustawa Nur — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Korupsi di negara Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga. Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan dan perekonomian negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Salah satu kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kasus korupsi yang terjadi di Kelurahan Malimongan Tua dengan Terdakwa M. Dahlan Bin Umar Dawe (Putusan No.52/ Pid.Sus.TPK/ 2022/ PN.MKS). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian normative empiris, Sifat penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat mengabungkan unsur hukum normative yang di dukung dengan penambahan data dan unsur empiris dengan mengunakan data primer sebagai bahan utama. Jika satu unsur tidak terbukti dari setiap unsur yang ada maka yang bersangkutan tidak dapat di jatuhi pidana, hal ini merupakan prinsip yang tepat bagi hakim dalam memutus atau menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Terdakwa telah memenuhi setiap unsur yang ada pada Pasal 3 UU Korupsi, Sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana beserta uang penganti.

Corruption in Indonesia occurs systematically and widely, not only causing losses to the country's finances and economy, but also a violation of the wider community's economy, so that it is classified as an extraordinary crime so that its eradication must be carried out in an extraordinary manner. Irregularities in the process of procuring goods and services that are detrimental to the country's finances and economy are a form of criminal act of corruption. One of the corruption cases in the procurement of government goods/services is the corruption case that occurred in the Malimongan Tua Village with the Defendant m. Dahlan Bin Umar Dawe (Decision No. 52/ Pid. Sus. TPK/ 2022/ PN. MKS). This study uses empirical normative research methods. The nature of this research includes research that combines elements of normative law which is supported by additional data and empirical elements using primary data as the main ingredient. If one element is not proven from each of the existing elements, then the person concerned cannot be criminalized, this is the right principle for judges in deciding or imposing punishment on perpetrators of corruption that are detrimental to the country's finances and economy. The defendant has fulfilled every element in Article 3 of the Corruption Law, so that the defendant is found guilty and sentenced to a crime along with replacement money

ANALISIS HUKUM PIDANA PENGGUNAAN GANJA TERHADAP PENGOBATAN MEDIS DI KOTA MAKASSAR

Grand Bery Hidayat, Marwan Mas, Siti Zubaidah — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah status pengguna ganja sebagai pengobatan medis di kota Makassar. serta mengetahui bagaimakah tolak ukur hakim dalam memutus perkara pidana (No.1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS). Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kota Makassar dan mengambil lokasi penelitian yaitu di pengadilan negeri Makassar, Rumah tahanan Makassar kelas 1 A, Rumah sakit di kota Makassar, dengan metode peneitian menggunakan teknhik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap pihak yang terkait serta melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika di dasrkan atas kebenaran materil yang di peroleh dari surat dakwaan keterangan-keterangan saksi, fakta-fakta dan bukti –bukti Yng terungkap dalam proses persidangan. Pertimbagan hukum majelis hakim dalam putusan No.1716/Pid.sus/ 2019/PN.MKS proses keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim menutur penulis penulis sudah adil di mata masyarakat dan hukum yang berlaku,yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi,barang bukti,keterangan ahli dan keterangan terdakwa.pada saat di persidangan terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja.

This study aims to determine how the status of marijuana users as medical treatment in the city of Makassar. as well as knowing how judges are benchmarks in deciding criminal cases (No. 1715/Pid.Sus/2019/PN/MKS). The research was carried out in the jurisdiction of the city of Makassar and took the research location, namely in the Makassar District Court, Makassar Class 1 A Detention Center, Hospital in Makassar City, with the research method using data collection techniques by means of library research and interviews with related parties and collecting data. data related to the object of research. The results of this study indicate that the panel of judges who examined and decided this case had applied the applicable legal rules in accordance with the applicable criminal provisions. This can be shown by seeing that the panel of judges in deciding that the defendant's actions had fulfilled the elements of the criminal act of narcotics abuse in accordance with Article 114 of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics was based on the material truth obtained from the indictment of statements. witnesses, facts and evidence revealed in the trial process. The legal consideration of the panel of judges in the decision No.1716/Pid.sus/2019/PN.MKS the decision process carried out by the panel of judges said the author was fair in the eyes of the community and applicable law, namely based on at least two valid pieces of evidence namely witness statements, evidence, expert statements and statements from the defendant. At the time of trial the defendant admitted and regretted his actions and was ready to take responsibility for his actions of consuming narcotics class I type of marijuana.

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGEDARAN UANG PALSU DI KABUPATEN MAROS

Hanif Dio Perdana, Ruslang Renggong, Siti Zubaidah — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembuatan uang palsu dan peredaran uang palsu dalam putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan dan sanksi yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini di lakukan dengan metode penelitian Kualitatif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian. yakni antara lain terdiri dari: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Mata Uang; (3) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Mata Uang; (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Mata Uang; (5) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Maros Nomor 22/Pid.B /2021/PN.Mrs; (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Metode yang lain dengan wawancara dengan mewawancarai pihak-pihak terkait berhubungan dengan judul penulisan skripsi ini yakni mewawancarai Hakim dari kasus ini, Pelaku kejahatan Pemalsu Uang, dan masyarakat sekitar kota Maros. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Unsur-unsur Tindak Pidana Pembuatan Uang Palsu dan Peredaran Uang Palsu dalam Putusan No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs dapat dibuktikan dengan menghadapkan saksi-saksi dan berdasarkan pasal 36 ayat 3 UU no.7 tahun 2011 tentang mata uang; 2.Apakah sanksi yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa Keadilan, bahkan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa di kategorikan ringan karena pelaku beritikad baik untuk meminta maaf dan dimaafkan dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2020 juga telah mengembalikan uang sebanyak yang di palsukan tersebut. Putusan kasus ini ditelaah dari Teori Relatif yakni berupa sanksi / pembalasan yang membuat efek jera bagi pelaku, tidak akan mengulangi perbuatannya, maksudnya putusan yang diputuskan Hakim dengan penjara 9 (Sembilan) bulan itu sudah membuat si pelaku jera dan tidak akan mengulangi lagi. denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

This research is to find out: 1) The elements of the crime of making counterfeit money and circulating counterfeit money in Decision No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs can be proven. 2) What the sanctions imposed have fulfilled the sense of justice. This research was conducted using a qualitative research method which has a legally binding legal force and is related to the object of research. namely, among others, consisting of: (1) the Criminal Code (KUHP); (2) Law Number 11 of 2011 concerning Currency; (3) Law Number 73 of 1958 concerning Currency; (4) Law Number 1 of 1946 concerning Currency; (5) Maros District Court Decision Number 22/Pid.B/2021/PN.Mrs; (6) Act Number 3 of 2004 concerning Bank Indonesia. Another method is interview by interviewing related parties related to the title of this thesis, namely interviewing the judge of this case, the perpetrators of the crime of counterfeiting money, and the people around the city of Maros. The results of the study show that: 1) The elements of the crime of making counterfeit money and circulating counterfeit money in Decision No.22/Pid.B/2021/PN.Mrs can be proven by presenting witnesses and based on article 36 paragraph 3 of Law no. 7 of 2011 on currency; 2. Does the sanction imposed meet the sense of justice, even the sentence handed down to the defendant is categorized as light because the perpetrator has good intentions to apologize and be forgiven, as evidenced by the statement letter dated December 20, 2020 has also returned the amount of money that was faked. The decision of this case is examined from the Relative Theory, namely in the form of sanctions / retaliation that create a deterrent effect for the perpetrators, will not repeat their actions, meaning that the decision made by the Judge with 9 (nine) months imprisonment has deterred the perpetrator and will not repeat it again. a fine of Rp. 100,000,000,- (one hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 2 (two) months.

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBANTU PERUSAHAAN DI KOTA MAKASSAR

Imam S Mansyur, Almusawir Almusawir, Andi Tira — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum penjualan barang perusahaan kepada pihak ketiga di Makassar dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu yang menjual barang-barang perusahaan tanpa izin kepada pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, penelitian normatif digunakan untuk menjawab masalah pertama, dan penelitian empiris digunakan untuk menjawab masalah kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penjualan barang perusahaan oleh pembantu kepada pihak ketiga tanpa izin perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. (2) Upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu perusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar.

This study aims to: (1) determine the elements of unlawful acts on the sale of company goods to third parties in Makassar. (2) knowing the legal remedies taken by the company against the helper selling the company's goods without permission to a third party. The type of research used is normative-empirical, normative research is used to answer the first problem, and empirical research is used to answer the second problem. The results of this study indicate that: (1) the sale of company goods by assistants to third parties without the company's permission is an act against the law as regulated in Article 1365 of the Civil Code. (2) Legal efforts made by the company against the company's assistants filed a lawsuit to the Makassar District Court.

ANALISIS HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERKAIT BERITA BOHONG MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRAKSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA SULAWESI SELATAN

Kurniawan Prasatya Atmanagara, Mustawa Nur, Muhammad Halwan — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong menurut UU ITE di Polda Sulsel dan untuk mengetahui faktor yang jadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di polda sulsel menurut uu ite. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulsel dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Studi. Kepustakaan, dan Dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan deksriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menemukan Pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel dimulai dari tahap laporan, penyelidikan, penyidikan hingga berkas perkara berita acara dinyatakan lengkap. Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel semua tahap sudah dilalui secara hukum sesuai dengan kewenangan kepolisian, kecuali tiga perkara dari tahun 2021-2022 tidak ditindak lanjuti diakibatkan adanya perdamaian melalui penyelesaian dengan restorative justice. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di Polda Sulsel dipengaruhi oleh faktor internal yang bersumber dari kepolisian yang menangani kasus berita bohong dengan mengedepankan hukum sebagai sarana dalam penyelesaian termasuk penyelesaian melalui proses hukum hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan adanya penyelesaian secara damai melalui restorative justice.

This study aims to determine the form of implementation of criminal responsibility for fake news according to uu ITE in the South Sulawesi Regional Police and to find out the factors that hinder the implementation of criminal responsibility for fake news in the South Sulawesi Regional Police according to uu ite. This research was carried out at the South Sulawesi Regional Police using normative-empirical legal research methods using interview data collection techniques, studies. Libraries and Documents. To analyze the data using descriptive qualitative. The results of this study found that the implementation of criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police started from the report, investigation, investigation stage until the case file was declared complete. In criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police, all stages have been legally passed according to police authority, except for three cases from 2021-2022 which were not followed up due to peace through settlement with restorative justice. Factors that hinder the implementation of criminal responsibility for fake news at the South Sulawesi Regional Police are influenced by internal factors. peace through restorative justice

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT TONGKONAN DI RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA

Mangadil Masmur Samperura, Andi Tira, Juliati Juliati — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan untuk mengetahui pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas Tanah Tongkonan secara pribadi. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku adat dan pemerintah serta penyebaran angket. Teknik analisis data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk selanjutnya dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelesaian sengketa tanah adat tongkonan di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dilakukan oleh adat pendamai dalam wilayah lembang/kelurahan dan kecamatan melalui upaya musyawarah yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa. Adat pendamai berfungsi menyelesaikan sengketa secara adat, mengembangkan dan melestarikan nilai adat- istiadat di Kabupaten Toraja Utara. Sengketa tanah Tongkonan terlebih dahulu diselesaikan melalui adat pendamai, maka bila tidak tercapai kesepakatan maka, sengketa dapat diteruskan melalui jalur hukum litigasi. Dalam masyarakat. Pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas tanah tongkonan secara pribadi bahwa tanah tongkonan merupakan hak yang dikuasai secara turun temurun oleh anggota rumpun keluarga yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya ditentukan oleh aturan-aturan adat yang berlaku diantara atau rumpun keluarga itu sendiri. Sebagai hak yang turun temurun, tanah tongkonan dipahami sebagai tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh satu keluarga atau marga sehingga tanah Tongkonan tidak disertifikatkan atas orang tertentu.

This study aims to determine the resolution of customary land disputes Tongkonan in Rantepao, North Toraja Regency and to find out the views of the customary law community in Rantepao regarding private ownership of Tongkonan Land. The research was conducted in Pasele Village, Rantepao District, North Toraja Regency, South Sulawesi Province. Qualitative research methods with a socio-juridical approach, data collection techniques through interviews with traditional and government stakeholders and distributing questionnaires. The data analysis techniques obtained were collected and analyzed qualitative and quantitative for further description. Based on the research that has been done, settlement of customary land disputes tongkonan in Rantepao, North Toraja Regency, it is carried out by customary peacemakers within the regionvalley/kelurahan and sub-district through consultation efforts with the aim of reaching an agreement and reconciling the parties in dispute. Peacemaking customs function to preserve and develop the values of the customs and habits of the community as well as preserve the provisions of the customs for the well-being in Nort Toraja Regency.Disputes over the Tongkonan land are first resolved through a peaceful customary institution where if no agreement is reached, the dispute can be continued through litigation legal chanels. The view of the customary law community in Rantepao about ownership of landtongkonanprivately it should not happen because it is a hereditary right that is controlled by members of the family group where the arrangement, control, and use are determined by the rules customary rules that apply between or within the family it self. As a hereditary right, Tongkonan land is understood as land that is jointly owned by one family or clan so that Tongkonan land is not certified for a particular person.

PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENCABULAN ANAK DI KOTA PANGKAJENE

Nirmala Nirmala, Basri Oner, Almusawir Almusawir — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak pada putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku pencabulan di Kota Pangkajene.

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Pangkep lebih tepatnya di Kabupaten Pangkep. Data primer dan data sekunder,.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan suatu pidana pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena korbannya Anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas lex spesialis. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN.Pkj belum sesuai karena hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat merusak mental dan sosiologis Anak.

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

Nur Faizah Abidin, Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Penyidik PPA Polrestabes Makassar dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan pada dasarnya sama dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pemerkosaan non disabilitas seperti pemberi layanan hukum sampai menemukan putusan, pemberian layanan medis jika di butuhkan, pemberian rumah aman, hanya saja saya dan tas memerlukan pendampingan khusus seperti jika pada kasus ini korbannya adalah penyandang disabiltas tuna grahita atau disabilitas mental harus di damping oleh psikolog. Kendala dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas antara lain penyidik kesulitan untuk mengambil keterangan korban karena latar belakang korban yang merupakan penyandang disabilitas mental, kurang terbukanya korban dalam proses penyidikan, kurangnya informasi mengenai si pelaku, tidak adanya saksi, dan kurangnya alat bukti, pihak dari korban sulit di ajak berkomunikasi dengan pihak penyidik, tidak ada pendanaan Visum et Repertum, dan pihak penyidik sulit itu berkordinasi dengan masyarakat sekitar termpat tinggal korban

This study aims to find out: 1) What are the obstacles faced by investigators in carrying out the investigation process into alleged cases of rape of persons with disabilities. 2) What is the form of legal protection for persons with disabilities as victims of rape. The research method used is qualitative research. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection technique was carried out by interviewing PPA Investigators at the Makassar Polrestabes and the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City, and the Legal Aid Institute for the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK). The data is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that: 1) The legal protection given to persons with disabilities as victims of rape is basically the same as the legal protection given to non-disabled rape victims such as providing legal services until a verdict is reached, providing medical services if needed, providing safe housing, except that I and the bag need special assistance such as if in this case the victim is a person with a mental disability or mental disability must be assisted by a psychologist. 2) obstacles in investigating the crime of rape against persons with disabilities, among others, it was difficult for investigators to take statements from victims because of the background of victims who were persons with mental disabilities, the lack of openness of victims in the investigation process, lack of information about the perpetrators, the absence of witnesses , and the lack of evidence, it is difficult for the victims to communicate with the investigators, there is no Visum et Repertum funding, and it is difficult for the investigators to coordinate with the community around the victim's residence

ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH DI DESA MENDOE TORAJA UTARA

Rajadi Marannu, Abdul Haris Hamid, Juliati Juliati — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, atas sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Toraja Utara dan mengetahui apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, terhadap sengketa tanah yang terjadi di desa Mendoe Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Informasi dari bahan primer diperoleh secara langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara masyarakat di desa Mendoe Kecamatan Sa’dan Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian literatur dengan membaca rujukan hukum, undang-undang, putusan Hakim, jurnal-jurnal dan dokumen yang terkait. Hasil penelitian ini menerangkan: (1) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, atas sengketa tanah di desa Mendoe Toraja Utara. Hakim menyatakan gugatan penggugat-penggugat terbanding tidak dapat diterima, dalam hal ini putusan disebut putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Karena mengalami cacat formil, disebabkan gugatan error in persona; (2) Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.77K/Sip/1982, atas sengketa tanah di desa Mendoe Kecamatan Sa’dan Kabupaten Toraja Utara. Bahwa kedua belah pihak antara pihak Keluarga Besar Tongkonan Mendoe dan Keluarga Besar Batti, keduanya tidak dapat dieksekusi karena Putusan bersifat Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dan sampai saat ini kedua belah pihak masih berseteru

This research's aims to determine: (1) The Judge’s Legal Considerations on the Supreme Court’s Decision No.77K/Sip/1982, on land disputes that occurred in Mendoe village, North Toraja; (2) The Legal Consequences of the Supreme Court’s Decision No.77K/Sip/1982, on land disputes that occurred in the village of Mendoe, North Toraja. This study uses empirical normative methods, the types and sources of data used are primary and secondary data. Information from primary materials was obtained directly through information using community interview techniques in Mendoe Village, Sa'dan District, North Toraja Regency. Meanwhile, secondary data was obtained from literature research by reading legal references, laws, judge's decisions, journals and documents related to the content of writing this thesis. The results of this study explain that: (1) The Judge’s Legal Considerations in the Supreme Court’s Decision No.77K/Sip/1982, over a land dispute in Mendoe village, North Toraja. The judge stated that the accusation of the appellant plaintiffs were unacceptable, in this case the decision was called The Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) decision. By the reason of a formal disability, due to an error in persona lawsuit; (2) The legal consequences of the Supreme Court’s Decision No.77K/Sip/1982, over a land dispute in Mendoe Village, Sa’dan District, North Toraja Regency, that the two both sides between the Tongkonan Big Family and the Batti Big Family, cannot be executed because the decision is Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) and until now the two sides are still hostile.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TORAJA UTARA

Ronaldi T. Pala'langan, Marwan Mas, Baso Madiong — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dan faktor-faktor tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada perusahaan daerah air minum Toraja Utara dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Penelitian ini dilaksanakan di instansi Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode penelitian normatif - empiris. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Teknik Analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat menyimpulkan penerapan hukum dan faktor-faktor hukum pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Air Minum Perkotaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Toraja Utara pada putusan No 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks telah sesuai sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana hibah air minum perkotaan pada putusan No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks, majelis hakim menggunakan pertimbangan yuridis serta sosiologis. Namun, seharusnya Hakim juga menggunakan pertimbangan filosofis.

This study aims to determine the application of the law and the factors of criminal acts of corruption of urban drinking water grant funds in North Toraja drinking water regional companies and to find out the basis for the judge's consideration in deciding case No: 90/ Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. This research was conducted at the Makassar District Court using normative-empirical research methods. Data collection techniques through interviews, literature studies, and documents. After analyzing the data obtained from the research results, the authors use. Data analysis technique is a qualitative approach, which is a research method that produces descriptive data. Based on the results of the research, the authors can conclude that the application of criminal law factors in Corruption Crime of Urban Water Supply Grants to the Regional Drinking Water Company of North Toraja in decision No. 90/Pid.Sus TPK/2021/PN Mks is in accordance with the selected subsidiary indictment by the Panel of Judges who stated that the defendant was found guilty of committing a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of Law no. 20 of 2001 concerning changes to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.In passing a decision on the criminal act of corruption in urban drinking water grants in decision No: 90/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks., the panel of judges used juridical and sociological considerations. However, according to the author, Hakim should also use philosophical considerations.

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENDAMPAKKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Sahiruddin Sahiruddin, Ruslan Renggong, Basri Oner — Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana atas tindak pidana kelalaian dalam putusan No.48/Pid.Sus/2020/PN.Mrs dan relevansi sanksi pidana dijatuhkan dalam putusan No.48/Pid.sus/2020/PN.Mrs telah sesuai dengan upaya pencegahan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga kepolisian untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Hasil penyidikan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini diputus oleh hakim dengan pidana penjara lima bulan penjara, atau pidana penjara sepuluh bulan, yang lebih kecil dari tuntutan jaksa. Adapun pertimbangan hakim, selama persidangan terdakwa dengan sopan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, kemudian hakim memutuskan tingkatnya lebih rendah dari tuntutan jaksa.

This research aims to find out the application of criminal sanctions for criminal offenses in decision No.48/Pid.Sus/2020/PN.Nyonya and the relevance of criminal sanctions imposed in decision No.48/Pid.sus/2020/PN.Nyonya are in accordance with efforts to prevent traffic accidents. This research is a type of normative legal research. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the issues studied as well as sources of information obtained from interviews with panel of judges, public prosecutors and also the police to complete the required information. The results of this examination show that the judge decided to sentence in this case with five months imprisonment or ten months imprisonment, which is less than the prosecutor's demand. As for the judge's consideration, during the trial he politely acknowledged all of his actions and promised not to repeat them, then the judge decided the level was lower than the prosecutor's prosecution.