KEDUDUKAN HUKUM ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974

Abstract

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai alasan pembenaran, perkawinan dilakukan melalui berbagai model seperti kawin bawa lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang populer di masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikenal dengan  istilah  lain seperti ‘kawin bawah tangan’ atau nikah agama, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA).
Perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/isteri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui oleh negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki  hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Isteri dan anak yang ditelantarkian oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.
Dampak buruk dari perkawinan siri merupakan akibat dari pemahaman yang tidak komprehensif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan lemahnya penegakan hukum untuk melindungi para korban. Seyogyanya pemerintah segera mengamandemen semua produk Hukum Perkawinan  disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua golongan dan kepentingan.