Indonesian Journal of Legality of Law

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PELAKU ANARKI OLEH SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN BATALYON B PELOPOR

2024-11-21T23:01:01+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Markas Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor dilakukan dengan (a) perintah, (b) tindakan melumpuhkan, (c) minta bantuan kekuatan, dan (d) pertolongan korban. Meski demikian, penanggulangan tersebut belum berjalan dengan efektif, (2) faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pelaku anarki oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Batalyon B Pelopor: (a) sarana dan prasarana yang ada belum memadai, (b) sumber daya manusia hanya 331 orang, jumlah tersebut masih kurang, dan dari segi kemampuan (kualitas), masih ada personil yang belum profesional sehingg sering terpancing emosi saat pelaksanaan tugas di lapangan, (c) banyak masyarakat yang belum mempunyai kesadaran hukum yang memadai.

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the implementation of overcoming anarchy perpetrators and to determine and analyze the factors that become obstacles in the implementation of overcoming anarchy perpetrators by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Headquarters of the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor. The data collection techniques used are literature study, interviews, and documentation. The results showed that (1) the implementation of countermeasures against anarchy perpetrators by the South Sulawesi Regional Police Mobile Brigade Unit Battalion B Pelopor was carried out by (a) command, (b) paralyzing action, (c) requesting force assistance, and (d) victim assistance. However, the countermeasures have not been effective, (2) factors that become obstacles in the implementation of countermeasures against anarchy perpetrators by the Mobile Brigade Unit of the South Sulawesi Regional Police Battalion B Pelopor: (a) existing facilities and infrastructure are inadequate, (b) human resources are only 331 people, this number is still lacking, and in terms of ability (quality), there are still personnel who are not professional so that they are often provoked by emotions when carrying out tasks in the field, (c) many people do not have adequate legal awareness.

EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

2024-11-21T23:01:16+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidik dalam mengungkap sindikat tindak pidana pemalsuan mata uang dan factor yang menghambat penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam meminimalisir sindikat tindak pidana pemalsuan uang. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian ini adalah yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menerima laporan, melakukan penyidikan, penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka atau telah sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan terhadap pelaku pencetak dan pengedaran uang palsu, alat diteksi juga perlu digunakan seperti senter sinar ultarviolet untuk menentukan ciri-ciri keaslian uang rupiah dan juga keterangan ahli dari Bank Indonesia. Dan Hambatan yang dilakukan penyidik dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan mata uang: (1) masyarakat kurang konstruksif dalam merespon uang palsu (2) kurangnya kerja sama masyrakat terhadap aparat penegak hukum (3) korban dari tindak pidana tidak melaporkan adanya penemuan uang palsu (4) faktor perekonomian (5) faktor lingkungan.

This study aims to determine the process of investigators in uncovering syndicates of criminal acts of currency counterfeiting and factors that hinder investigators of the Makassar City Resort Police in minimizing criminal syndicates of counterfeiting money. The research method used in this research is Normative juridical. The results showed that the investigation process against the perpetrators of criminal acts of printing and distribution was carried out in accordance with the Criminal Procedure Code, receiving reports, conducting investigations, arresting and investigating suspects or in accordance with Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code. Investigation of the perpetrators of printing and distribution of counterfeit money, detection tools also need to be used such as ultarviolet flashlights to determine the characteristics of the authenticity of rupiah money and also expert testimony from Bank Indonesia. And the obstacles carried out by investigators in minimizing the criminal act of counterfeiting currency: (1) the community is less constructive in responding to counterfeit money (2) lack of community cooperation with law enforcement officials (3) victims of criminal acts do not report the discovery of counterfeit money (4) economic factors (5) environmental factors.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM PENANGANAN TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

2024-11-21T23:00:15+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa dan Faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa yaitu dengan, pemulihan yang bertahap serta mempunyai sasaran seperti bagaimana gambaran klien setelah rehabilitasi dan seberapa lama jangka waktu yang klien butuhkan. Konseling dengan individu atau kelompok dengan pengawasan serta pemberian sarana dan prasarana terhadap kliaen. Bimbingan Keagamaan guna membentuk pribadi klien yang lebih religious dengan tujuan setelah masa rehabilitasi, klien tidak lagi mendekati narkotika. Dan faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa adalah minimnya Anggaran operasional serta fasilitas untuk sarana dan prasarana. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi juga menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi.

This research aims to analyze the effectiveness of implementing medical and social rehabilitation in handling suspects of narcotics abuse in the Mamasa Police area and the factors that hinder the implementation of medical and social rehabilitation in handling suspects of narcotics abuse in the Mamasa Police area. The research method used is Empirical Normative Legal research. The results of the research show that the effectiveness of implementing medical and social rehabilitation in handling narcotics abuse suspects in the Mamasa Police area is by, gradual recovery and having targets such as how the client looks after rehabilitation and how long the client needs. Counseling with individuals or groups with supervision and provision of facilities and infrastructure to clients. Religious Guidance to form a more religious client personality with the aim that after the rehabilitation period, the client will no longer approach narcotics. And the factor that hinders the implementation of medical and social rehabilitation in handling narcotics abuse suspects in the Mamasa Police area is the lack of operational budget and facilities for facilities and infrastructure. The low level of public awareness of the importance of rehabilitation is also an obstacle that hinders the implementation of rehabilitation.

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA

2024-11-21T22:49:12+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba belum berjalan efektif Bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba, yakni faktor internal meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hubungan Polri dengan instansi lainnya seperti Jasa Raharja dan BPJS. Serta faktor eksternal meliputi faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah yang paling dominan memengaruhi disebabkan karena berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

This study aims to analyze the implementation of law enforcement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police and analyze the factors that affect the obstruction of the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police. The type of research is Empirical, which is research conducted with an approach to the reality of law in society. The data were analyzed using a qualitative approach. The results showed that the implementation of law enforcement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police has not been effective That there are two factors that influence the obstruction of the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police, namely internal factors including human resources, facilities and infrastructure, Police relations with other agencies such as Jasa Raharja and BPJS. And external factors include community factors. The community factor is the most dominant influence because it relates to the knowledge and awareness of the community in obeying the law itself.

TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENAGIH UTANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

2024-11-21T22:50:47+08:00

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penagih utang (debt collector) dan upaya mencegah tindakan kekerasan yang dilakukan penagih utang di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa debt collector, yang memiliki ikatan sosial yang lemah dan nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat luas, cenderung melakukan tindakan kekerasan dalam proses penagihan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan pekerjaan dan sikap tidak kooperatif dari debitor. Upaya pencegahan tindakan kekerasan dalam penagihan utang dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas komunikasi yang baik antara debt collector dan debitor, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak merupakan faktor kunci dalam membangun hubungan yang baik antara debt collector dan debitor sehingga tindakan kekerasan bisa dihindari dalam proses penagihan.

The purpose of this study was to analyze the causes of violent acts committed by debt collectors and efforts to prevent violent acts committed by debt collectors in Makassar City. The type of research used is qualitative research with an empirical normative approach. The data collection techniques used are library research and field research. Data analysis used in this research is using qualitative and quantitative analysis. The results of this study indicate that debt collectors, who have weak social ties and different values from the wider community, tend to commit acts of violence in the collection process. This is due to various factors, including job pressures and uncooperative attitudes from debtors. Efforts to prevent violent acts in debt collection can be made through improving the quality of good communication between debt collectors and debtors, as well as adherence to standard operating procedures and an understanding of the rights and obligations of each party are key factors in building a good relationship between debt collectors and debtors so that violent acts can be avoided in the collection process.

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

2024-11-21T23:05:07+08:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan, dan mengkaji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor Pangkejene dan Kepulauan kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada proses penegakan hukumnya masih ditemukan masalah. Hal ini membuat kinerja Penyidik Unit Satuan Reserse Kriminal Umum, belum berjalan secara optimal. Dan faktor yang mempengaruhi penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu; substansi, struktur, budaya, sumber daya penyidik yang kurang, Anggaran Yang Terbatas dan Luas Wilayah. Pada kelima faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Unit Satuan Reserse Kriminal Umum adalah substansi hukum.

This study aims to analyze the application of the law against perpetrators of violent theft in the jurisdiction of the Pangkejene and Islands Resort Police, and examine and analyze the factors that influence the application of the law against perpetrators of violent theft in the jurisdiction of the Pangkejene and Islands Resort Police. The research method used is a combined normative and empirical research. The results showed that: The application of the law against perpetrators of violent theft in the Pangkejene and Islands Resort Police is not running optimally, because in the law enforcement process there are still problems. This makes the performance of the Investigator of the General Criminal Investigation Unit, not running optimally. And the factors that influence the application of the law against perpetrators of violent theft are; substance, structure, culture, lack of investigator resources, limited budget and area. In these five factors, the most influential on the application of the law against perpetrators of violent theft in the General Criminal Investigation Unit is the substance of the law.

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

2024-11-21T22:50:19+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis integrasi hukum perlindungan data pribadi dengan konsep hak asasi manusia dan hambatan-hambatan dalam perlindungannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Integrasi hukum perlindungan data pribadi dengan konsep hak asasi manusia telah berjalan secara substansial, meskipun implementasi perlindungan data pribadi belum sepenuhnya sesuai harapan. 2) Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kesadaran di kalangan Subjek dan Pengendali Data Pribadi, kompleksitas dalam pemrosesan data, lemahnya sistem keamanan data di Indonesia, belum disahkannya Rancangan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta ketiadaan Lembaga Independen Khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi intersepsi atau penyadapan yang mengakibatkan kegagalan perlindungan data, terutama di instansi pemerintah dan sektor jasa keuangan.

This research aims to review and analyze the legal integration of personal data protection with the concept of human rights and obstacles in its protection. This research uses empirical normative research. The results of the research show that: 1) The integration of personal data protection law with the concept of human rights has been running substantially, although the implementation of personal data protection has not been fully as expected. 2) Obstacles in the implementation of personal data protection are influenced by internal factors and external factors. Internal factors include a lack of awareness among Subjects and Controllers of Personal Data, complexity in data processing, weak data security systems in Indonesia, the absence of a Draft Implementing Regulation of the Personal Data Protection Law, and the absence of a Special Independent Institution responsible for the protection of personal data. On the other hand, external factors include interception or eavesdropping that results in data protection failures, especially in government agencies and the financial services sector.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN PENGANTAR JENAZAH

2024-11-21T23:04:32+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta faktor yang menghambat penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan normatif dan empiris, yaitu penelilitian yang menggunakan data skunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun prilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini yaitu: Penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah di Kota Makassar, belum berjalan secara efektif dalam. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berkendara saat mengiringi mobil jenazah mengakibatkan penurunan kesadaran untuk mematuhi dan menaati seluruh protocol dalam berkendara. Faktor yang yang menjadi hambatan penegakan hukum pidana pelaku penganiayaan pengantar jenazah di Kota Makassar, yaitu: Faktor internal yang bersumber dari pihak pelaku dan pihak korban serta faktor eksternal yang bersumber dari Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar.

This study aims to determine and analyze law enforcement and factors that hinder criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of corpse carriers. The research method used is a combined normative and empirical research, namely research that uses secondary data or data obtained through library materials and also empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained through interviews and real behavior through direct observation. The results that the author obtained from this research are: Criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of corpse carriers in Makassar City has not been running effectively. This is due to the lack of public awareness and compliance in driving when accompanying a hearse resulting in a decrease in awareness to comply with and obey all protocols in driving. Factors that become obstacles to criminal law enforcement of the perpetrators of persecution of pallbearers in Makassar City, namely: Internal factors originating from the perpetrator and the victim and external factors originating from the Makassar Police Traffic Police Investigator.

ANALISIS HUKUM HAK PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

2024-11-21T22:51:19+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review), studi dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi publik dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terdiri atas bentuk partisipasi dalam tahap perencanaan, bentuk partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan bentuk partisipasi dalam tahap evaluasi. Sedangkan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan partisipasi publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terdiri atas faktor pendidikan, faktor usia, dan faktor SDM.

This study aims to determine the form of public participation in supervising the management of the Village Fund in Libureng Subdistrict, Bone Regency and factors that can hinder the implementation of public participation in the management of the Village Fund in Libureng Subdistrict, Bone Regency.This research uses normative empirical research using a statute approach and a sociological approach. The data collection techniques used were literature review, document study, and interviews. The results of this study indicate that the form of public participation in the supervision of the Village Fund in Libureng Subdistrict, Bone Regency consists of a form of participation in the planning stage, a form of participation in the implementation stage, and a form of participation in the evaluation stage. Meanwhile, factors that can hinder the implementation of public participation in the management of the Village Fund in Libureng Sub-district, Bone Regency, consist of educational factors, age factors, and human resource factors.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI KABUPATEN MAMASA

2024-11-21T22:59:39+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertangungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten Mamasa dan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol telah memenuhi rasa keadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertangungjawaban Pidana bagi Anggota Kepolisian yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Mamasa belum bisa dikatakan sesuai dengan teori Pemidanaan yaitu penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana karena terdakwa merupakan seorang residivis yang telah mengulagi tindak pidana yang sama akan tetapi hakim memutuskan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, seharusnya Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana maksimalnya dikarenakan terdakwa merupakan residivis narkotika, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Pemenuhan rasa keadilan pada Sanksi Pidana yang dijatuhkan dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol, idealnya penjatuhan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika seharusnya diberikan pidana penjara tambahan 1/3 (sepertiga), mengingat bahwa pelaku merupakan aparat kepolisian. Selain itu, terdakwa dalam Putusan Nomor: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol merupakan seorang residivis yang telah mengulagi tindak pidana dengan Putusan Nomor 04/PID.B/2014/PN.BLK. dan Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

This study aims to determine how criminal responsibility for members of the police who commit narcotics abuse in the Mamasa district area. And the criminal sanctions imposed in verdict number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol have fulfilled a sense of justice in efforts to eradicate narcotics crimes. The research method used is Normative Legal research. The results showed that criminal responsibility for members of the police who committed narcotics abuse in the Mamasa Regency area could not be said to be in accordance with the theory of punishment, namely the determination of sanctions and also the stage of sanctioning in criminal law because the defendant was a recidivist who had repeated the same criminal act but the judge decided on a prison sentence of 1 (one) year and 3 (three) months, the judge should have imposed a sentence on the defendant plus one third (1/3) of the maximum penalty because the defendant was a narcotics recidivist, this is as stipulated in Article 144 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the fulfillment of a sense of justice in the Criminal Sanctions imposed in efforts to Eradicate Narcotics Crimes in Decision Number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol, ideally the imposition of criminal sanctions decided by the judge against unscrupulous police officers who commit narcotics crimes should be given an additional imprisonment of 1/3 (one third), considering that the perpetrators are police officers. In addition, the defendant in Decision Number: 340/Pid.Sus/2022/PN.Pol is a recidivist who has repeated the criminal offense with Decision Number 04/PID.B/2014/PN.BLK. and Decision Number: 91/Pid.Sus/2016/PN.Ban.

HUKUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA HIBAH DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MAKASSAR

2024-11-21T22:59:01+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan akta hibah telah sesuai ketentuan KUHAP dan pertimbangan penyidik dalam menentukan tindak pidana pemalsuan akta hibah. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian ini adalah yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan Penyidik Polrestabes Makassar dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah telah sesuai KUHAP. Adapun ketentuan tersebut adalah diketahui terjadinya Tindak Pidana untuk mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, dengan adanya laporan yang diberikan oleh korban di Kantor Polisi. Kemudian pemberitahuan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan ahli, Penggeledahan, Penyitaan, Penangkapan, Penahanan serta Penyerahan berkas perkara. Dan Pertimbangan Penyidik Polrestabes Makassar Dalam Menentukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah ketentuan yaitu pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan Pasal 264 ayat (2) KUHPidana. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah melakukan pemangilan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). penyidik melengkapi administasi, mengambil keterangan saksi–saksi yang mengetahui sejarah awal tanah pemilik awal tanah sebelum di beli, mengambil keterangan Camat, Lurah. Selanjutnya meminta kepada Kantor Badan pertahan Kota Makassar, mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik dan melakukan penyitaan, kemudian mencari dan mengumpulkan barang bukti berupa surat atau akta otentik dan melakukan penyitaan. Setelah itu meminta dan mengumpulkan surat yang ada pada saksi korban yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi korban lalu mengirimkan barang bukti dan tanda tangan pembanding ke PUSLABFOR POLRI Makassar untuk diperiksa secara laboratories. Hasil pemeriksaan forensik kemudian dibuatkan berita acara yang menjadi penentu Tindak Pidana Pemalsuan Akta Hibah.

This study aims to determine the Investigator in investigating the criminal act of forgery of grant deed in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. And the consideration of investigators in determining the criminal offense of forgery of grant deed. The research method used in this research is Normative juridical. The results showed that the provisions of the Makassar Police Investigators in investigating the criminal act of grant deed forgery were in accordance with the Criminal Procedure Code. The provisions are knowing the occurrence of a criminal offense to find out that there has been a criminal offense of ordering to insert false information into an authentic deed, with a report given by the victim at the Police Station. Then notification, examination of witnesses, examination of suspects, expert examination, search, seizure, arrest, detention and submission of case files. And Considerations of Makassar Police Investigators in Determining the Criminal Act of Forgery of Grant Deed provisions, namely in Article 263 paragraph (1) and (2) and Article 264 paragraph (2) of the Criminal Code. The considerations in question are to summon witnesses and make them in the minutes of examination (BAP). investigators complete the administration, take testimony from witnesses who know the early history of the land of the original owner of the land before being purchased, take testimony from the sub-district head, village head. Furthermore, asking the Makassar City Land Agency Office, searching and collecting evidence in the form of letters or authentic deeds and confiscating, then searching and collecting evidence in the form of letters or authentic deeds and confiscating. After that, requesting and collecting a letter from the victim witness which contained the signature of the victim witness, then sending the evidence and the signature of the comparator to the Makassar Police Forensic Center for Laboratory Examination. The results of the forensic examination were then made into an official report that determined the crime of grant deed forgery.

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PENYIDIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES MAMASA

2024-08-04T17:26:23+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Mamasa. Metode penelitiana yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Polres Mamasa yaitu melakukan Perdamaian antara korban dan pelaku dengan mengedepankan prinsip Restorative Justice melalui Musyawarah Diversi, dimana ganti kerugian menjadi perhatian utama dalam mencapai perdamaian. Musyawarah tersebut dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator untuk diupayakan agar selesai tidak sampai ke pengadilan.

This study aims to analyze the application of diversion to children in conflict with the law carried out by investigators in the Mamasa Police jurisdiction. The research method used is Normative Legal research. The results showed that the Application of Diversion for Children in Conflict with the Law Conducted by Investigators in the Mamasa Police District is to make peace between the victim and the perpetrator by prioritizing the principles of Restorative Justice through Diversion Deliberations, where compensation is the main concern in achieving peace. The deliberation is led by the investigator as a facilitator to strive for completion not to reach the court.

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SERTIPIKAT HAK ATAS ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE

2024-11-21T22:56:15+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan sertipikat hak milik atas tanah perorangan dan faktor-faktor yang menyebabkan sertipikat perorangan terbit di atas aset tanah pemerintah. Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu Penelitian Normatif Empiris dengan kategori Live Case Study yaitu merupakan pendekatan suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Unsur-unsur keabsahan sertipikat hak milik yaitu data subjektif dan data objektif tidak terpenuhi atau tidak didukung oleh warkah pendaftaran tanah dan faktor-faktor yang menyebabkan sertipikat perorangan terbit di atas aset tanah pemerintah yaitu tidak tertibnya administrasi pertanahan dan peta pertanahan tidak lengkap.

This study aims to analyze the validity of individual land ownership certificates and the factors that cause individual certificates to be issued on government land assets. The type of research used by the author is Normative Empirical Research with the Live Case Study category, which is an approach to a legal event whose process is still ongoing or has not ended. The results of the research show that: The elements of the validity of a certificate of ownership, namely subjective data and objective data, are not fulfilled or are not supported by land registration documents and the factors that cause individual certificates to be issued on government land assets are the lack of orderly land administration and incomplete land maps.

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

2025-01-03T09:06:16+08:00

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang berusia remaja atau dibawah usia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa usia nikah adalah 19 tahun. Yang mana pernikahan dini ini menimbulkan permasalahan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan factor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan serta penelusuran diinternet (browsing), dengan metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan sistem hukum di Indonesia itu berbeda-beda, harus menganut sistem hukum nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor media massa. Dengan memahami faktor-faktor ini diharapkan dapat menekan meningkatnya tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Kolaka.

Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age that does not comply with the provisions of the law. Meanwhile, according to Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974, the age of marriage is 19 years. This early marriage causes problems. This research aims to determine the provisions for marriage according to the legal system in force in Indonesia and the factors that cause early marriage in Kolaka Regency. This research uses a type of sociological juridical research, the specifications of this research are descriptive, with data sources originating from primary data and secondary data, obtained from literature studies and internet searches (browsing), with the data analysis method used is qualitative. The results of this research show that the provisions of the legal system in Indonesia are different, they must adhere to a national legal system that is in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. Several factors cause early marriage, namely factors economics, educational factors, family factors, mass media factors. By understanding these factors, it is hoped that we can reduce the increasing rate of early marriages that occur in Kolaka Regency.

POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

2025-01-03T09:06:44+08:00

Penelitian ini menganalisis fenomena politik uang (money politics) dalam konteks pemilu dan pemilihan di Indonesia. Politik uang merupakan praktik pemberian insentif material, baik berupa uang maupun barang, kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi preferensi politik mereka. Fenomena ini sering terjadi dalam berbagai tahap pemilu, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan pakar politik, dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang didorong oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta kultur politik transaksional yang mengakar. Dampaknya meliputi delegitimasi hasil pemilu, penguatan oligarki politik, dan degradasi kualitas kepemimpinan yang terpilih. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik, dan penegakan hukum yang lebih tegas di Indonesia. sebagai langkah strategis untuk meminimalkan praktik politik uang dalam pemilu.

This study examines the phenomenon of money politics in the context of elections in Indonesia. Money politics refers to the practice of providing material incentives, such as cash or goods, to voters with the aim of influencing their political preferences. This phenomenon often occurs at various stages of the electoral process, from the campaign period to election day. The study aims to understand the driving factors, implementation mechanisms, and impacts on the quality of democracy and electoral integrity. Using a qualitative approach, data were collected through literature reviews, interviews with political experts, and analysis of relevant regulations. The findings reveal that money politics is driven by weak law enforcement, low political awareness among citizens, and deeply rooted transactional political culture. Its impacts include the delegitimization of election results, reinforcement of political oligarchies, and degradation of the quality of elected leadership. This study recommends strengthening regulations, improving political literacy, and enforcing stricter laws as strategic measures to minimize money politics practices in Indonesian elections.

PENINJAUAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: TANTANGAN, DAMPAK, DAN UPAYA MELINDUNGI GENERASI MUDA

2025-01-05T17:49:16+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana narkoba dalam rangka memahami tantangan, dampak, dan upaya perlindungan terhadap generasi muda. Masalah narkoba di Indonesia merupakan isu krusial yang memberikan dampak signifikan pada generasi muda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, tantangan utama terletak pada penerapan dan penegakan hukum, terutama dengan metode distribusi narkoba yang semakin kompleks. Selain itu, krisis dalam sistem dukungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat turut memperburuk dampak sosial dari masalah narkoba ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber hukum, akademik, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi dan konsistensi penegakan hukum. Untuk melindungi generasi muda, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Edukasi menjadi komponen kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan guna menanggulangi masalah narkoba. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik untuk menghadapi tantangan ini, guna melindungi masa depan generasi muda Indonesia.

This research aims to analyze drug criminal law to understand the challenges, impacts and protection efforts for the younger generation. The drug problem in Indonesia is a crucial problem that has a significant impact on the younger generation. This is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the main challenge lies in implementing and enforcing the law, especially with increasingly complex drug distribution methods. Apart from that, crises in the family, education and community support systems also exacerbate the social impact of this drug problem. This research uses qualitative methods with a library research approach to collect and analyze data from various legal, academic and social sources. The research results show that although the legal framework is available, its implementation still faces various obstacles, especially in terms of coordination and consistency of law enforcement. To protect the younger generation, close collaboration between government, society and families is needed. Education is a key component in creating effective and sustainable solutions to address drug problems. This research emphasizes the importance of a holistic approach in facing these challenges, in order to protect the future of Indonesia's young generation.

PENYELESAIAN KOMNAS HAM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

2025-01-03T09:06:30+08:00

Upaya penguatan dan reformasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, seperti kekerasan negara pada diskriminasi struktural, kebijakan negara yang mengakibatkan hak warga negeri dikelabui dan konflik sosial. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Namun, dalam pelaksanaannya, Komnas HAM menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kewenangan hukum, kendala anggaran, serta kekurangan sumber daya manusia. Komnas HAM hanya memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi tanpa hak menuntut langsung, yang sering kali membuat rekomendasinya kurang efektif dalam proses hukum. Untuk meningkatkan efektivitas peran Komnas HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang didasarkan pada analisis dokumen resmi regulasi dalam reformasi hukum dan bentuk perluasan kewenangan, termasuk hak penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM, pembentukan peradilan khusus HAM, serta penyusunan prosedur kerja sama formal dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Selain itu, perlunya dukungan anggaran yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dianggap penting untuk memperkuat kinerja Komnas HAM dalam investigasi dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Komnas HAM telah mengembangkan mekanisme penyelidikan dan mediasi yang cukup komprehensif, kelemahan pada aspek kewenangan eksekusi, resistensi politik, dan lemahnya koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala utama. Studi ini memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan perspektif baru terkait reformasi kelembagaan untuk memperkuat efektivitas Komnas HAM, serta merekomendasikan penguatan kerangka hukum, sinergi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas internal untuk mendukung penyelesaian kasus HAM di Indonesia.

Efforts to strengthen and reform the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) in addressing cases of human rights violations in Indonesia such as state violence, structural discrimination, state policies that undermine citizens' rights, and social conflicts are crucial. As an independent institution, Komnas HAM plays a vital role in protecting and promoting human rights. However, in its implementation, Komnas HAM faces various challenges, including limited legal authority, budgetary constraints, and insufficient human resources. Komnas HAM's authority is restricted to conducting investigations and providing recommendations, without the power to prosecute cases directly. This often renders its recommendations less effective in legal processes. To enhance the effectiveness of Komnas HAM, this study employs a qualitative approach with a case study method, based on an analysis of official documents and regulations concerning legal reform and the expansion of Komnas HAM’s authority. These include prosecutorial rights in cases of human rights violations, the establishment of a special human rights court, and the formulation of formal cooperation procedures with law enforcement agencies and related institutions. Furthermore, adequate budgetary support and the enhancement of human resource capacity are considered essential to strengthen Komnas HAM’s performance in investigations and law enforcement. The study's findings reveal that, although Komnas HAM has developed comprehensive mechanisms for investigation and mediation, weaknesses in terms of execution authority, political resistance, and poor inter-agency coordination remain significant obstacles. This study contributes academically by offering a new perspective on institutional reform to strengthen Komnas HAM’s effectiveness. It also recommends the reinforcement of the legal framework, institutional synergy, and internal capacity building to support the resolution of human rights violations in Indonesia.