Indonesian Journal of Legality of Law

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PT. KARYA ATMA MANUNGGAL DAN PT. PELNI DI KOTA MAKASSAR

Andi Risma — 2023-12-05

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya Atma Manunggal dan PT. Pelni, dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Bahan Bakar Minyak antara PT. Karya Atma Manunggal dan PT. Pelni ketika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengkaji data sekunder dan didukung oleh data wawancara dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan Para Pihak Perjanjian pengangkutan antara PT. Karya Atma Manunggal dengan PT. Pelni dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pihak-Pihak yang membuatnya sehingga para pihak mengetahui kedudukan hukumnya masing-masing dalam melakukan hak dan kewajiban, dan apabila terjadi wanprestasi oleh para pihak harus bertanggungjawab sesuai kesepakatan dengan mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdata.

This research aims to determine and analyze the position of the parties in the Oil Fuel Transportation Agreement between PT. Karya Atma Manunggal and PT. Pelni, and to find out and analyze the responsibilities of the parties in the Oil Fuel Transportation Agreement between PT. Karya Atma Manunggal and PT. Pelni when a default occurs. This research uses empirical research methods by examining secondary data and is supported by interview data using qualitative analysis techniques. The results of this research indicate that the position of the parties to the transportation agreement between PT. Karya Atma Manunggal with PT. Pelni is stated in the form of a written agreement which is valid as law for the parties who make it so that the parties know their respective legal positions in carrying out their rights and obligations, and if there is a default by the parties they must be held responsible according to the agreement with reference to Article 1243 of the Civil Code..

UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT VAN GEWISJDE)

Anggreany Arief — 2023-12-05

Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde) adalah sebuah studi yang bertujuan untuk menganalisis proses perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan yang relevan dan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus Derden verzet, hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek yang terkait dengan pokok perkara, termasuk keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh pihak yang melakukan perlawanan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pentingnya Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman teknis yang mengatur prosedur Derden verzet agar dapat memberikan panduan yang jelas bagi peradilan di Indonesia dalam menangani kasus semacam ini di masa depan. Studi ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani perlawanan hukum pihak ketiga terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Legal Efforts to Resist Third Parties (Derden verzet) Against Judge's Decisions That Have Permanent Legal Force (In Kracht Van Gewisjde) is a study that aims to analyze the process of legal resistance carried out by third parties against judge's decisions that have obtained permanent legal force in a legal context Indonesia. This research uses empirical research methods by collecting primary data through interviews with relevant informants and secondary data from related library sources. The results of this research show that in the Derden verzet case, the judge needs to carefully consider aspects related to the subject matter of the case, including witness statements and evidence presented by the opposing party. The recommendation from this research is that it is important for the Supreme Court to develop technical guidelines governing Derden verzet procedures so that they can provide clear guidance for the judiciary in Indonesia in handling cases like this in the future. This study provides valuable insight into how the Indonesian justice system handles third party legal challenges to judges' decisions that have permanent legal force.

ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG HUMAN TRAFCKING

Azwad Rachmat Hambali — 2023-12-05

Implementasi hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking, serta untuk memahami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus semacam ini, khususnya dalam putusan pengadilan negeri Makassar. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang mengandalkan analisis bahan pustaka dan data sekunder untuk menelusuri regulasi hukum terkait tindak pidana orang yang turut serta dalam perdagangan orang di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menggambarkan dua hal penting. Pertama, penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana orang yang terlibat dalam perdagangan orang atau human trafficking di putusan Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa juga telah mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan vonis penjara masing-masing selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,-. Adapun, jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan dan kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-. Mengingat maraknya tindak kejahatan yang mengeksploitasi atau memperoleh keuntungan dari perdagangan orang, tindakan preventif sangatlah krusial. Oleh karena itu, disarankan untuk terus mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai masalah ini kepada masyarakat. Langkah ini penting agar masyarakat dapat memahami risiko dan bahaya terkait serta mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Implementation of the law against individuals involved in criminal acts of human trafficking, as well as to understand the legal considerations taken by judges in cases like this, especially in decisions of the Makassar district court. The research method applied is a normative legal approach, which relies on analysis of library materials and secondary data to explore legal regulations related to criminal acts of people who participate in human trafficking in Makassar City. The results of this research illustrate two important things. First, the application of criminal law to perpetrators of criminal acts involving people involved in human trafficking in the Makassar District Court decision is in accordance with the provisions mandated in Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. Second, the legal considerations taken by the judge in sentencing the defendants also complied with the applicable provisions, with a prison sentence of 3 years each and a fine of Rp. 120,000,000,-. Meanwhile, if the fine cannot be paid, it will be replaced by imprisonment for 1 month and the obligation to pay court costs of IDR 2,500. Considering the rise of crimes that exploit or profit from human trafficking, preventive action is very crucial. Therefore, it is recommended to continue providing education and outreach regarding this issue to the community. This step is important so that the public can understand the related risks and dangers and know the right solutions to overcome these problems effectively.

IMPLEMENTASI HUKUM UDARA INTERNASIONAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN PENERBANGAN

Saptandri Widiyanto — 2023-12-05

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum udara privat internasional dalam upaya peningkatan keselamatan penerbangan, dengan studi kasus kecelakaan pesawat udara LION Air JT 610 2018. Penelitian ini menyajikan tinjauan norma-norma hukum udara privat internasional sebagai rujukan penerbangan internasional yang menjadi sumber hukum udara nasional serta sejauhmana penerapan dan penegakan hukum dapat membantu mencegah kecelakaan pesawat udara di masa depan. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen resmi, peraturan internasional, dan laporan resmi hasil investigasi kecelakaan pesawat udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kecelakaan pesawat udara terjadi di Indonesia (domestik) namun keluarga korban menerima ganti rugi langsung dari hasil mediasi dan charity dari Boeing. Penelitian ini memberikan rekomendasi dari sisi tanggung jawab perusahaan penerbangan, dalam pemberian ganti rugi kepada korban agar tidak ditambahkan persyaratan baru yang nantinya akan membebani korban atau keluarganya sedangkan dari aspek keselamatan, diperlukan dukungan dari semua pihak baik dari regulator, operator, maupun stakeholder untuk menindaklanjuti dan aksi serta pelaporan perkembangan atas rekomendasi keselamatan hasil investigasi agar kejadian serupa tidak terjadi dengan sebab yang sama di masa depan..

This study aims to analyze the implementation of international private air law to improve aviation safety, with a case study of the 2018 LION Air JT 610 aircraft accident. This study presents an overview of international private air law norms as a reference for international aviation sources of national air law and the extent to which the application and enforcement of the law can help prevent future aircraft accidents. The research method involves the analysis of official documents, international regulations, and official reports of aircraft accident investigation results. The results showed that although the aircraft accident occurred in Indonesia (domestic), the families of the victims received direct compensation from the mediation and charity results of Boeing. This study provides recommendations from the side of responsibility of airline companies, in providing compensation to victims so that new requirements are not added that will later burden victims or their families. At the same time, from the safety aspect, support from all parties is needed from regulators, operators, and stakeholders to follow up and take action and report progress on safety recommendations from investigations so that similar accidents do not occur with the same causes in the future.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI PAREPARE

Muh Saleh — 2023-12-05

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menganalisis perlindungan hukum, faktor penghambat dan upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Parepare. Tipe penelitian adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang mengarah untuk mengkaji gejala-gejala, faktor-faktor atau kejadian secara sistematis dan akurat, dan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data prime yaitu mendatagi langsung responden dengan cara pengamatan (observasi), wawancara (interviu) dan mengedarkan angket. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa 1.Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan pelecehan seksual belum maksimal diberikan oleh pihak penegak hukum meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta perlidungan yang diberikan, 2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksualterhadap anak adalahfaktor penegakan hukum, faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua, 3. Peran Masyarakat dalamPenanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak ditingkat akar rumput sehingga referensi mendeteksi adanya kasus kekerasan terhadap anak.

This research aims to gain an understanding and analyze legal protection, inhibiting factors and efforts to overcome sexual abuse crimes against children in Parepare. The type of research is empirical normative research, namely research that aims to examine symptoms, factors or events systematically and accurately, and uses primary and secondary data. The technique used to obtain prime data is directly collecting data from respondents by observing, interviewing and distributing questionnaires. Based on the research results, it was found that 1. Forms of legal protection for children as victims of sexual harassment have not been maximally provided by law enforcers even though many victims' rights have been fulfilled and protection has been provided, 2. Factors that cause sexual violence against children are a factor in law enforcement, environmental factors, family factors and weak parental supervision. 3. The role of society in handling sexual violence against children is necessary, taking into account prevention aspects involving citizens and also involving children with the aim of providing protection to children at the level grass roots so that references detect cases of violence against children.

ANALISIS PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JABATAN

Irwan Sunarya — 2023-12-05

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran kepolisian sebagai penyidik dalam Tindak Pidana Penggelapan Jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Faktor penghambat pelaksanaan peran Kepolisian sebagai penyidik tindak pidana penggelapan jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian sebagai penyidik dalam tindak pidana penggelapan jabatan di Kepolisian Daerah Sulsel belum berjalan secara optimal, diakibatkan julam kasus dalam proses penanganan di tahap penyelidikan berbeda dengan jumlah kasus di tahap penyidikan. Dan Faktor yang menghambat pelaksanaan alam penyidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan bersumber daridua factor, yaitu: Faktor Intern dan Faktor Ekstern.Faktor intern dipengaruhi Sumber Daya Manusia, dan Sarana dan Prasana. Faktor ekstern, adalah factor yang menghambat pelaksanaan penyidikan yang bersumber dari pelapor dan terlapor. Faktor tersebut dipengaruhi, kesadaran hukum Masyarakat dan budaya.

This study aims to determine the implementation of the role of the police as investigators in the crime of embezzlement in the South Sulawesi Regional Police and the inhibiting factors in carrying out the role of the police as investigators for the crime of embezzlement in the South Sulawesi Regional Police. The research method used is Empirical Juridical Law research. The results of the study show that the role of the police as investigators in the crime of embezzlement at the South Sulawesi Regional Police has not run optimally, due to the fact that the number of cases in the process of handling at the investigation stage is different from the number of cases at the investigation stage. And the factors that impede the implementation of the nature of the investigation by the South Sulawesi Regional Police on the crime of embezzlement in office originate from two factors, namely: Internal factors and external factors. Internal factors are influenced by human resources, and facilities and infrastructure. External factors, are factors that hinder the implementation of investigations originating from the reporter and the reported. These factors influenced the legal awareness of society and culture.

ANALISIS HUKUM TINDAKAN MALPRAKTIK OLEH DOKTER

Hasibuddin Khalid — 2023-12-05

Penelitian ini membahas fenomena pertimbangan hakim yang menolak gugatan malpraktik dokter dan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan pasien dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan kelemahan bukti dari penggugat, sehingga perlindungan hukum tidak tercapai karena dasar hukum penggugat memiliki pembuktian yang tidak sah di mata hakim. Tujuan penelitian adalah memahami pertimbangan hakim dalam putusan kasus malpraktek dan bentuk perlindungan hukum bagi penggugat. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan menganalisis putusan Studi No 72/Pdt.G/2020/PN Mks terkait malpraktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan karena kurangnya bukti yang kuat dari penggugat, menyebabkan ketidakwujudan perlindungan hukum. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya kehati-hatian dokter dalam pelayanan medis, menghindari kesalahan yang merugikan pasien. Penggugat perlu memiliki bukti kuat dalam menuntut pertanggungjawaban rumah sakit. Dalam penyelesaian malpraktek, disarankan mengikuti isi perjanjian sebelum tindakan medis. Rumah sakit dan sarana kesehatan perlu membuat SOP berdasarkan konsensus profesi dokter, kondisi rumah sakit, dan fungsi pelayanan kesehatan. SOP ini akan membimbing dokter untuk menjalankan tugasnya tanpa merugikan pasien. Ikatan Dokter Indonesia disarankan membuat standar profesi kedokteran dengan batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki dokter sesuai UU Praktik Kedokteran. Hal ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan medis dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi semua pihak..

This research discusses the phenomenon of judges' considerations in rejecting doctors' malpractice claims and the lack of legal knowledge among patients and the public. This results in weaknesses in the plaintiff's evidence, so that legal protection cannot be achieved because the plaintiff's legal basis has evidence that is invalid in the eyes of the judge. The aim of the research is to understand the judge's considerations in decisions on malpractice cases and the forms of legal protection for plaintiffs. The research uses the Normative Juridical method by analyzing Study decision No. 72/Pdt.G/2020/PN Mks regarding malpractice. The research results show that the judge rejected the lawsuit because of the lack of strong evidence from the plaintiff, causing the lack of legal protection. Research recommendations emphasize the need for doctors to be careful in medical services, avoiding mistakes that harm patients. The plaintiff needs to have strong evidence to hold the hospital accountable. In settling malpractice, it is recommended to follow the contents of the agreement before medical treatment. Hospitals and health facilities need to create SOPs based on a consensus of the medical profession, hospital conditions and health service functions. This SOP will guide doctors to carry out their duties without harming patients. The Indonesian Doctors Association is advised to create medical professional standards with minimum competency limits that doctors must have in accordance with the Medical Practice Law. This supports improved quality of medical services and more effective legal protection for all parties.

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARAN DIVERSI DALAM SETIAP PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN PINRANG

Baharuddin Badaru — 2023-12-05

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan diversi di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan dua jenis tipe yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris karena mengkaji bahan pustaka sekaligus mencari data empiris di lapangan, adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dalam restorative justice untuk memberikan keadilan dan perbandingan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal. Diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak, adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi adalah faktor substansi hukum, sumber daya manusia aparat penegak hukum yang belum dapat memahami dengan baik mengenai diversi, sarana dan prasarana yang belum lengkap, faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dalam melaksanakan diversi, dukungan dan kerjasama antar lembaga belum optimal, dan korban/keluarga korban belum dapat menerima secara baik mengenai diversi. Rekomendasi penulis adalah hendaknya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik ditingkat penyidikan, pemantauan, pemeriksaan dan penentuan putusan hakim, hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversi sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pidana dan disamping itu hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana diversi dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.

This research aims to describe and analyze the obstacles that influence the implementation of diversion in Pinrang Regency. This research uses two types, namely normative legal research and empirical legal research because it examines library materials as well as looking for empirical data in the field, as for data collection techniques through interviews and literature related to the problems discussed in this research. The research results show that diversion in restorative justice is to provide justice and legal comparisons to children who are in conflict with the law without ignoring children's criminal responsibility. Diversion is not a peaceful effort between children in conflict with the law and their victims or families, but rather a form of punishment for children in conflict with the law in a non-formal way. Diversion is a form of punishment that has an educational aspect for children. The factors that influence the implementation of diversion are legal substance factors, human resources of law enforcement officers who cannot yet understand diversion properly, incomplete facilities and infrastructure, factors of public legal awareness which are still low. In implementing diversion, support and cooperation between institutions has not been optimal, and victims/victims' families have not been able to accept diversion well. The author's recommendation is that law enforcement officers, in carrying out their duties at the level of investigation, monitoring, examination and determining the judge's decision, should prioritize the implementation of diversion as an alternative in the implementation of crime and besides that, the government should provide diversion facilities and infrastructure in order to provide protection to children.

EFEKTIVITAS TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN LALU LINTAS TERHADAP PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGANTAR JENAZAH

Baharuddin Badaru — 2023-12-05

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas serta upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengantar jenazah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Gowa dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dengan memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner yang kemudian diolah dan disesuaikan dengan data sekunder dari sumber pustaka yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pengantar jenazah melakukan pelanggaran lalu lintas adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat dan budaya. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah 1. Pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Gowa diharapkan untuk lebih inisiatif mengawal ambulans pengantar jenazah serta memaksimalkan personil yang bertugas dilapangan, 2. Sosialisasi kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan, Melakukan kerjasama dengan Pemerintah setiap Kecamatan di Kabupaten Gowa agar pemerintah dan Bekerja sama dengan pihak Polsek untuk bisa mensosialisasikan juga kepada seluruh Masyarakat Desa agar masyarakat lebih mudah menjangkau informasi dan edukasi hukum..

This research aims to determine and analyze the factors that cause traffic violations and efforts to overcome traffic violations committed by corpse deliverers. This research uses empirical research methods carried out in the Gowa Regency Legal Area by collecting primary and secondary data using data collection techniques through interviews and questionnaires which are then processed and adjusted with secondary data from related library sources. The results of this research show that the factors that cause corpse deliverers to commit traffic violations are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community and cultural factors. The recommendations in this research are 1. The Gowa Police Traffic Police Unit is expected to take more initiative in guarding ambulances delivering corpses and maximize the personnel on duty in the field, 2. Socialization to the community to be further improved, Collaborating with the Government of each District in Gowa Regency so that the government and Collaborate with the Sector Police to be able to disseminate information to all Village Communities so that it is easier for people to access legal information and education.

PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR MAMASA

Abd Rahman — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala penegakkan hukum melalui restoratif justice dalam penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Mamasa mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penyebab yang tidak dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2021 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga dan tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), namun pada tahun 2022 penyebab tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan Restorative justice sama dengan tahun 2021 yaitu tidak mau mencabut laporan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara dalam penyelidikan, tidak cukup bukti. Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum Polres Mamasa dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masayarakat kab. Mamasa belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial.

This study aims to determine and analyze the implementation and constraints of law enforcement through restorative justice in the settlement of persecution crime. This research uses Qualitative research. Data collection is done by interview and documentation. The data analysis used is qualitative by using deductive and inductive methods and then presented descriptively.The results showed that from 2021 to 2022 the police in the Mamasa Police jurisdiction pursued a restorative approach because the number of cases that ended in peace had increased. Although there were several reasons that Restorative Justice was not carried out, one of the reasons in 2021 was because the victim did not accept to make peace because there was no family relationship and still did not want to withdraw the report (it had been submitted to the prosecutor's office), but in 2022 the cause of the persecution crime was not carried out Restorative justice the same as in 2021 because he did not want to withdraw the report and it had been submitted to the prosecutor's office, while in the investigation, there was insufficient evidence. one of the obstacles in the implementation of restorative in the Mamasa District Police jurisdiction in terms of apparatus resources because there are still officers who lack understanding and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative Justice, the absence of an agreement between the victim and the perpetrator and the Mamasa Regency community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.

ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI KAWASAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM RANGKA PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN GOWA

Priyo Sudarso — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di kabupaten Gowa dan faktor yang menghambat pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi kawasan pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Gowa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan perizinan perubahan penggunaan lahan, harus mendapatkan izin dari instansi seperti Bappeda, BPN, BP2T, dan Dinas Pertanian, dalam hal ini masyrakat meminta pertimbangan teknis. Tetapi keputusan akhir pada Bupati, alur dalam perzinan perubahan penggunaan lahan belum berjalan dengan baik, karena belum ada sistem tertulis mengenai prosedur perizinan perubahan penggunaan lahan. Masyrakat yang ingin mengalih fungsikan lahan pertanian ke non pertanian harus ke Bappeda, Dinas Pertanian untuk meminta pertimbangan teknis, jika di setujui lalu mendaftarkan perizinan dan faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa adalah kendala koordinasi, pelaksanaan Kebijakan, kendala Konsistensi Perencanaan, masih terdapat ego dari beberapa instansi, bisnis perumahan semakin berkembang, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya.

This research aims to determine the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency and the factors that hinder the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency. The research method used is empirical juridical legal research. The research results show that the implementation of the transition from agricultural to non-agricultural land functions in Gowa Regency is guided by Gowa Regency Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land. In implementing land use change permits, you must obtain permission from agencies such as Bappeda, BPN, BP2T, and the Agriculture Service, in this case the community asks for technical considerations. However, the final decision is made by the Regent, the flow of land use change licensing has not gone well, because there is no written system regarding procedures for land use change permitting. People who want to convert agricultural land to non-agricultural use must go to Bappeda, the Department of Agriculture to ask for technical considerations, if approved, then register permits and factors that hinder the implementation of the conversion of agricultural land into residential development areas in Gowa Regency, namely obstacles to coordination, policy implementation, Consistency in planning, there are still egos from several agencies, the housing business is growing, there is a lack of public awareness of their obligations.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI - AD YANG MELAKUKAKAN DISERSI DI KODAM XIV/HASANUDDIN

Noris Mbotengu — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab Desersi di wiliayah Kodam XIV/Hsn, dan langkah-langkah penanganan terhadap pelaku Desersi di wiliayah Kodam XIV/Hsn, dengan metode menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, adapun analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif data primer dan data sekunder. Pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui perundang-undangan terkait dan kepustakaan. Data yang terkumpul selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah. Adapun Hasil penelitian bahwa Penerapan hukum pidana militer terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan desersi merupakan wewenang dari peradilan militer untuk mengadilinya, kemudian tahapan-tahapannya berupa penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer atas perintah dari Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum). selanjutnya berkas penyelidikan diberikan kepada Oditur Militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer, setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari Oditur Militer, maka peradilan militer akan mengadili anggota militer yang didakwakan melakukan desersi. Penyelesaian perkara dalam peradilan militer pada saat ini telah di atur dengan baiknya, akan tetapi diharapkan semua yang berperan dalam proses penyelesaian perkara militer melakukan semua tahapan tersebut dengan berasaskan Keadilan dan Hukum Positif. Penerapan peraturan yang ada harus dilakukan secara konsisten dan selalu diadakan pengkajian terhadap perkara-perkara desersi agar dari hambatan tersebut dapat dicari solusi dan jalan keluar untuk mengurangi kuantitas tindak pidana desersi.

This research aims to determine: 1) the factors causing the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn. 2) What are the steps for dealing with perpetrators of the crime of desertion in the area of Kodam XIV/Hsn.This research uses normative-empirical legal research, while the data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. where in analyzing/processing data, primary data obtained through relevant legislation and literature is first organized. Then the collected data is then discussed, compiled, described and interpreted, and the problem is studied so that a conclusion is obtained as a problem solving effort.The results of the research show that the application of military criminal law to members of the TNI who are proven to have committed the crime of desertion is within the authority of the military court to try them, then the stages take the form of an investigation carried out by the Military Police on orders from superiors who have the right to punish (Ankum). then the investigation files are given to the Military Prosecutor for study, then the military prosecutor makes an indictment to be handed over to the Military Court, after the judiciary is satisfied with the files from the Military Prosecutor, then the military court will try the military member accused of desertion. Settlement of cases in military justice is currently well regulated, but it is hoped that all those who play a role in the process of resolving military cases carry out all these stages based on Justice and Positive Law. The application of existing regulations must be carried out consistently and studies of desertion cases must always be carried out so that solutions and solutions can be found from these obstacles to reduce the quantity of criminal acts of desertion.

PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK TERGUGAT DALAM PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP

Ertifah Zainal — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama sidrap. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif (normative law research) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk prilaku hukum yang dikonsepkan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriftif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian bahwa penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan gugatan agar tergugat melakukan gugatan terhadap penggugat. Rekonvensi dalam pengasuhan anak sering terjadi karena ketika gugatan cerainya diajukan, posisi anak berada dalam kuasa Ibunya. Penerapannya dalam proses persidangan ketika ada gugatan tentu harus dibuktikan. Dalam menggugat hak asuh anak ada dasar yang melatarbelakangi sehingga dia ingin mengajukan hak asuh anak. Faktor terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak pada umumnya dilatarbelakangi dengan memperhatikan kebutuhan anak pasca perceraian terjadi sesuai dengan prinsip berperkara yang sederhana, cepat, dan ringan. Proses perceraian digabung dengan hak asuh anak karena hak asuh anak adalah bagian dari akibat putusnya perkawinan. Tergugat boleh menggugat mengenai hak asuh anak tanpa terpisah sehingga proses penyelesaian perkaranya lebih sederhana.

This study aims to determine the application of reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court and to find out the factors that cause reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court. The type of research is normative law research that uses normative case studies in the form of legal behavior products that are conceptualized as norms that apply in society as a reference for everyone's behavior. This research method uses qualitative research. The results of the study showed that the application of reconvention as a defendant's right in childcare at the Sidrap Religious Court is a privilege given by the Civil Procedure Law to the defendant to file a lawsuit so that the defendant makes a lawsuit against the plaintiff. Reconvention in childcare often occurs because when the divorce lawsuit is filed, the child's position is in the power of his mother. Its application in the trial process when there is a lawsuit must be proven. In suing for child custody there is a basic background so that he wants to apply for child custody. The factor of reconvention as the defendant's right in childcare is generally motivated by paying attention to the needs of the child after the divorce occurs in accordance with the principles of simple, fast, and light litigation. The divorce process is combined with child custody because child custody is part of the consequences of the dissolution of marriage. Defendants can sue for child custody without being separated so that the process of resolving the case is simpler.

ANALISIS PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MAROS

Franssiscus Patrick Siahaya — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros dan yang menjadi kendala pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polres Maros. Penelitian empiris digunakan sebagai metode penelitian. Kajian menunjukkan bahwa pihak Polres Maros telah menyelesaikan pelaksanaan dan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi. sesuai dengan aturan yang berlaku. Keefektifan pada proses pelayanan serta pelaksanaannya telah berdasarkan Sumber Daya Manusianya yang cukup namun memenuhi kualitas pelayanan yang juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana yang memadai serta Kesadaran Masyarakat yang produktif terhadap aturan Hukum Lalu Lintas. Dalam Proses penerbitan SIM di Polres Maros, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat terwujudnya kelengkapan surat-surat bagi pengemudi. Biaya yang masih relatif memberatkan untuk kalangan masyarakat di desa, edukasi terhadap persyaratan serta akses jaringan internet yang harus diperhatikan.

This study aims to determine the implementation of the driving license issuance at Maros Resort Police and the obstacles in the driving license issuance at Maros Resort Police. Empirical research is used as a research method. The study shows that the Maros Resort Police has completed the implementation and service of making a driver's license. in accordance with applicable regulations. The effectiveness of the service process and its implementation has been based on sufficient Human Resources but fulfills the quality of service which is also supported by adequate Facilities and Infrastructure and productive Public Awareness of the rules of Traffic Law. In the process of issuing a SIM at the Maros Resort Police, there are still several obstacles that hinder the realization of the completeness of the documents for the driver. Costs are still relatively burdensome for rural communities, education on requirements and internet network access must be considered.

EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN

Arif Arif — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk menganalisis upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dan faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan cara: (a) formal: dilakukan di Pengadilan Agama Barru dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (b) informal: dilakukan di luar Pengadilan Agama Barru dengan cara Hakim Mediator mendatangi kediaman warga. (2) Faktor penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah (a) aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena tidak ada aturan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, (b) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (c) sumber daya manusia dalam hal ini mediator masih kurang karena hanya ada 4 mediator semuanya berasal dari kalangan hakim, tidak ada mediator dari non hakim, (d) para pihak yang ingin bercerai banyak yang tidak mau hadir di Pengadilan Agama Barru dan (e) kebudayaan yang ada di masyarakat yang masih sering memandang perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama.

This study aims to determine and analyze the mediator's efforts in mediating divorce cases at the Barru Religious Court and the inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Barru Religious Court. The methods used are interviews, and documentation. The results showed that (1) the mediator's efforts in mediating divorce cases in the Barru Religious Court were carried out by: (a) formal: conducted in the Barru Religious Court based on the Supreme Court Regulation on Mediation Procedures in Court, (b) informal: conducted outside the Barru Religious Court by the Judge Mediator visiting the residents' residence. (2) The inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court are (a) the existing legal rules are not fully adequate because there are no rules governing mediation outside the court, (b) the existing facilities are not adequate, (c) human resources, in this case the mediators are still lacking because there are only 4 mediators, all of whom come from among judges, there are no mediators from non-judges, (d) the parties who want to divorce many do not want to attend the Barru Religious Court and (e) the culture that exists in the community which still often views divorce as unnecessary to attend the Religious Court.

ANALISIS HAMBATAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA DI KOTA MAKASSAR

Syamsur Syamsur — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk menganalisis hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik dan upaya penyelesaian hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan data hak atas tanah masyarakat di Kota Makassar. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan memeriksa, meneliti dan menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dengan beberpa pejabat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk narasi. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan beberapa sumber literatur bahwa implementasi dari kebijakan sertipikat elektronik sejak diterbitkan pada tahun 2021 sampai sekarang belum bisa diterapkan dan masih dalam tahap persiapan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat diantaranya adalah kesiapan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan kemampuan dalam menguasai teknologi informasi dan validasi data, baik data fisik maupun data yuridis yang belum rampung. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Makassar perlu melakukan upaya-upaya percepatan dan inovasi dalam rangka mengatasi hambatan tersebut.

This study aims to analyze the obstacles in the implementation of electronic certificates and efforts to resolve obstacles in the implementation of electronic certificates in providing legal protection against data security and community land rights in Makassar City. The type of research is normative legal research with a statutory approach and an analytical approach. The research method used is qualitative research method. Data analysis techniques are conducted by checking, examining and analyzing data that has been obtained from the results of research through interviews with several officials at the Land Office of Makassar City and then the data is processed and presented in narrative form. Based on the results of research at the Land Office of Makassar City and several sources of literature, the implementation of the electronic certificate policy since it was issued in 2021 has not been implemented and is still in the preparation stage. This is due to several inhibiting factors, including the readiness of human resources related to the ability to master information technology and data validation, both physical data and juridical data that have not been completed. Therefore, Land Office of Makassar City needs to make efforts to accelerate and innovate in order to overcome these obstacles.

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI KOTA PAREPARE

Firman Mustafa — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektifitas kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare dan faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, Partai Politik tahun 2014 dan 2019. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil Penleitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kuota 30% keterwakilan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare belum efektif, karena hanya terpenuhi pada tahap pengajuan dan tahap penetapan calon tetap, namun pada tahap pentepan calon terpilih belum terpenuhi karena keterwakilan perempuan pada pemilihan legilatif tahun 2014 dan 2019 dbawah 30%,faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kuota 30% perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kota Parepare yaitu Pertama Faktor Internal ,bersumber dari peserta dan penyelenggara seperti faktor hukum dan faktor sumber daya caleg perempuan, Kedua faktor eksternal, bersumber dari luar peerta pemilu dan penyelenggara seperti faktor nilai budaya masyarakat yang tidk ingin dipimpin oleh perempuan, dan faktor partisipasi masyarakat yang tidak memilih caleg perempuan.

This study aims to determine and analyze, the effectiveness of the 30% quota of women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare, andfactors that hinder the implementation of the 30% quota of women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach conducted at the Office of the General Election Commission of Parepare City. The General Election Supervisory Board of Parepare City, Political Parties participating in the 2014 and 2019 elections. The methods used are literature studies, interviews, and documentation studies. The results show that , the implementation of the 30% representation quota in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City has not been effective, because it is only fulfilled at the submission stage and the stage of determining permanent candidates, but at the stage of determining elected candidates it has not been fulfilled because women's representation in the 2014 and 2019 legislative elections is below 30%, the factors that hinder the implementation of the 30% quota of women in the 2014 and 2019 legislative elections in Parepare City are: Internal factors, originating from participants and organizers such as legal factors and resource factors of female candidates, external factors, originating from outside the election participants and organizers.

EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DALAM UPAYA MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA

Ahmad Sutoyo — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembebasan bersyarat bagi warga binaan dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas Di LAPAS Narkotika Kelas IIa Sungguminasa. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari fakta adanya kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan dari 368 orang menjadi 1.159 orang atau telah melebihi 200% berdasarkan data warga binaan per 31 Desember 2021. Salah kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi over kapasitas tersebut melalui pembebasan bersyarat. Berangkat dari realitas terkait dinamika dalam pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2. PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Penelitian ini mempergunakan pendekatan Empiris Yuridis dengan metode pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Efektivitas pembebasan bersyarat pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa telah berjalan sebagaimana aturan yang ada, meskipun dalam aspek pembinaan narapidana dan prasarana yang ada masih perlu mendapatkan perhatian kementerian hukum dan HAM. Kendala yang mempengaruhi kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah hambatan dari internal berupa motivasi narapidana untuk merubah dirinya sendiri, daya tamping yang over kapasitas, ruang rehabilitasi yang belum tersedia. Sementara hambatan yang sifatnya dari luar adalah penerimaan keluarga atau persetujuan dari keluarga sebagai penjamin, serta penerimaan masyarakat sebagai penunjang dalam setiap pengusulan izin bebas bersyarat terhadap seorang narapidana.

This study aims to determine the effectiveness of parole for prisoners in an effort to overcome overcapacity at the Class IIa Sungguminasa Narcotics Correctional Institution. The background of this research, starting from the fact that there is an excess capacity of the prisoner's capacity from 368 people to 1,159 people or has exceeded 200% based on data on prisoners as of December 31, 2021. One of the policies carried out in overcoming this overcapacity is through conditional release. Realities related to the dynamics of granting parole are stipulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 concerning Terms and Procedures for Implementing Assimilation, Parole, Leave Ahead of Release, and Conditional Leave. This research uses an Empirical Juridical approach with a qualitative approach method, the data sources used are secondary and primary data which are analyzed inductively. The effectiveness of parole at the Class IIa Sungguminasa Narcotics Correctional Institution has been running according to existing regulations, although in the aspect of prisoner development and existing infrastructure still need to get the attention of the Ministry of Law and Human Rights. The obstacles that affect the performance of the correctional institution, especially to carry out the essence of the Narcotics Correctional Institution, are internal obstacles in the form of prisoners' motivation to change themselves, overcapacity, unavailable rehabilitation space. While external obstacles are family acceptance or approval from the family as a guarantor, as well as community acceptance as support in each proposal for a parole permit for a prisoner.

EFEKTIVITAS METODE PEMBUKTIAN SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DI POLDA SULAWESI BARAT

Asrudi Asrudi — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk mengetahui metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dan mengetahui kelebihan dan hambatan metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dilakukan dengan melibatkan para ahli, laboratorium forensik, laboratorium digital forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan inafis. Proses pembuktiannya dilakukan dengan meneliti alat-alat bukti yang ada sekalipun terbatas untuk dijadikan pembuktian seperti deoxyribonucleic acid (DNA) pelaku yang keterangannya dapat diambil dari rambut, sidik jari, darah dan sumber-sumber lain yang dapat diteliti oleh penyidik; dan (2) Kelebihan metode pembuktian Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat adalah memperkuat pembuktian terhadap pelaku suatu tindak pidana sehingga para pelaku tidak lagi bisa mengelak untuk tidak mengakui perbuatannya. Selain itu metode pembuktian Scientific Crime Investigation juga sangat efektif dan akurat dalam mengungkap suatu tindak pidana. Namun demikian ada beberapa kekurangan penggunaan metode Scientific Crime Investigation dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana di Polda Sulbar yakni berbiaya mahal, tidak efisien sehingga memakan waktu yang lama dalam pengungkapan suatu kasus.

The aims of this study are: (1) to find out the effectiveness of evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police; and (2) to find out the advantages and disadvantages of evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police. This research was conducted using normative juridical methods. The data obtained both primary data and secondary data are categorized according to the type of data. Then the data were analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that: (1) The evidentiary method through scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police was carried out by involving experts, forensic laboratories, digital forensic laboratories, forensic medicine, forensic psychology, and inafis. The verification process is carried out by examining available evidence, even if it is limited to be used as evidence, such as the perpetrator's DNA, whose information can be taken from hair, fingerprints, blood and other sources that can be examined by investigators; and (2) The advantages of evidentiary method through scientific crime investigation in the disclosure of criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police is to strengthen evidence against the perpetrators of a crime so that the perpetrators can no longer avoid not admitting their actions. In addition, the evidentiary method through scientific crime investigation is also very effective and accurate in uncovering a crime. However, there are some drawbacks to using the Scientific Crime Investigation method in disclosing criminal cases at the West Sulawesi Regional Police, which are expensive, inefficient, so it takes a long time to disclose a case.

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PADA PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN DI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS

Muhammad Aznur Awal Salim — 2023-12-05

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan menganalisis apa kendala-kedala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perumahan dan bagaimana penyelesainnya. Metode analisis yang digunakan adalan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah untuk perumahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997. Proses pendaftaran tanah meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftarannya, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang harus dihadapi. Kendala-kendala tersebut berupa kewajiban perpajakan, kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, serta biaya yang mahal untuk melakukan pendaftaran tanah. Kewajiban perpajakan sebagai pembebanan pajak atas tanah berupa BPHTB sehingga pendaftaran tanah berjalan lancar. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak atas tanah atau lahan. Selanjutnya biaya, kebanyakan developer di Kecamatan Tanralili tidak begitu terkendala terkait biaya pembuatan Sertipikat, karena mereka membeli tanah dari warga setempat tidak begitu mahal.

The objectives of this study are: (1) to examine and analyze how the implementation of land registration for housing areas, (2) to examine and analyze the obstacles faced in the implementation of land registration for housing areas and (3) how to solve them. The analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The results show that land registration is carried out to provide legal certainty and protection to holders of rights to a plot of land, apartment units and other registered rights so that they can easily prove themselves as holders of the rights concerned. The implementation of land registration activities for residential areas in Tanralili District, Maros Regency is in accordance with the rules of Government Regulation No. 24 of 1997. The land registration process includes collecting and determining the correctness of physical data and juridical data for registration purposes, in its implementation it is inseparable from the obstacles that must be faced. These obstacles are in the form of tax obligations, lack of understanding of the functions and uses of certificates, as well as expensive costs to carry out land registration. Tax obligations as taxation on land in the form of BPHTB so that land registration runs smoothly. Lack of public understanding related to certificates which are proof of rights to land or land. Furthermore, the cost issue, most developers in Tanralili District are not so constrained regarding the cost of making certificates, because they buy land from local residents is not so expensive.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNA BUSUR PANAH DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH KOTA MAKASSAR

Albertus Amsa — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar (Polsek Biringkanaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri sebagai salah satu insitusi pemerintah yang memelihara keamanan dan ketertiban umum dan di berikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan berdasarkan pada peraturan yaitu Pasal 1 angka 4 jo angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 1 jo angka 2 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyidik Polri mengalami kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar, yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana berupa CCTV dan lampu-lampu penerangan jalan, kedua kurangnya orang yang mau menjadi saksi, yang ketiga adalah jika pelaku adalah anak di bawah umur dalam penyidikannya terkendala dengan waktu yang singkat dalam proses penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari sudah harus di limpahkan ke Jaksa Penuntut umum sedangkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan UU perlindungan anak sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penanganan khusus untuk menangani kasus-kasus tindak pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan terutama yang melibatkan anak, keempat sulitnya menemukan barang bukti yang sering di buang atau disembunyikan oleh para pelaku.

This research aims to find out and understand the role of the Police in handling criminal acts of Bow Users in Persecution Crimes in the Makassar City Area. This research is empirical normative research. This research was conducted in Makassar City (Biringkanaya Police). The results of the research show that the National Police is one of the government sites that maintains security and maintains public security and gives permission by law to carry out investigations and investigations into criminal cases of using bows and arrows in the crime of assault based on regulations, namely Article 1 number 4 in conjunction with number 5 of the Criminal Procedure Code, Article 1 number 1 in conjunction with number 2 of the Criminal Procedure Code, Article 14 paragraph (1) letter f and Article 14 paragraph (1) letter g Law No. 2 of 2002 concerning the Police. National Police investigators experienced obstacles in the process of investigating the criminal act of using bows and arrows in the crime of assault in the Makassar City area, namely first ensuring facilities and infrastructure in the form of CCTV and street lights, secondly providing people who want to be witnesses, thirdly if the perpetrator The perpetrator is a minor whose investigation is constrained by a short time. In the investigation process, a maximum of 15 (fifteen) days must be handed over to the public prosecutor. Meanwhile, the handling of children in conflict with the law must be in accordance with the Child Protection Law, so it needs to be considered. special handling is carried out to handle criminal cases of using bows and arrows in crimes of abuse, especially those involving children, fourthly, it is difficult to find evidence which is often thrown away or hidden by the perpetrator.

TINDAKAN PENYELIDIKAN KEPOLISIAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Astaman Astaman — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tindakan Kepolisian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu dengan penyelidikan. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Kendala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yaitu kendala internal dan Kendala Eksternal yaitu undang-undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada polri untuk melakukan penyadapan, kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi, karena tidak jujur, jumlah kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terlalu besar, tersangka tindak pidana korupsi tindak sanggup membayar kerugian sehingga terpidana korupsi lebih memilih hukuman subsidair dari pada pengembalian aset yang telah dikorupsi.

This research aims to find out the actions of the Police in recovering state financial losses due to corruption crimes and the obstacles faced by the Police in recovering state losses due to corruption crimes. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that the role of the South Sulawesi Regional Police in recovering state losses due to corruption is through investigation. Presidential Instruction Number 5 of 2004 provides maximum support for corruption prosecution efforts carried out by the Indonesian National Police. The obstacles of the South Sulawesi Regional Police in recovering State losses due to corruption are internal obstacles and external obstacles because the law does not regulate the granting of authority to the police to conduct wiretapping, difficulty in proving the results of corruption, because it is dishonest, the amount of losses due to corruption is too large, the suspect of corruption is willing to pay losses so that corruption convicts prefer a subsidized sentence rather than returning assets that have been corrupted.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MASAMBA NOMOR 1/ PID.SUS-ANAK/2022/PN.MSB DALAM SISTEM PERADILAN ANAK

Sulfikar HR Sulfikar — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor yang menjadi penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabuapten Luwu Utara. Penelitian ini merupukan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Polres Luwu Utara, Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Pengadilan Negeri Masamba. Metode yanggunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB dilakukan dengan tahapan (a) penyidikan oleh penyidik Anak dari unit PPA, (b) tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Anak dan (c) pemeriksaan perkara oleh Hakim Anak di pengadilan dan menghasilkan putusan. Namun, pelaksaann putusan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Faktor penghambat penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Luwu Utara adalah: (a) aturan hukum yang masih memungkinkan aparat penegak hukum yang tidak bersetifikasi SPPA untuk menangani perkara Anak, (b) penegak hukum: yang terdiri dari Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Anak, dan Hakim Anak masih kurang dan masih ada yang belum mengikuti pendidikan teknis SPPA, (c) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (d) masyarakat yang anak atau keluarganya menjadi pelaku tindak pidana sering kali menyembunyikan anak atau keluarganya tersebut, sering pula ada yang menghalang-halangi Penyidik dalam melakukan penyidikan perkara anak.

This research aims to analyze the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB based on the Juvenile Criminal Justice System and the factors that hinder the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu Regency. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the North Luwu Police, the North Luwu District Attorney and the Masamba District Court. The methods used were literature study, interviews, and documentation. The results of the study showed that (1) the implementation of the Decision of the Masamba District Court Number 1/Pid.sus-Anak/2022/PN.MSB was conducted with the stages of (a) investigation by the Child investigator from the PPA unit, (b) charges made by the Child Prosecutor and (c) examination of the case by the Juvenile Judge in court and produce a decision. However, the implementation of the decision is not fully in accordance with the Juvenile Criminal Justice System. (2) The inhibiting factors for the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in North Luwu Regency are: (a) the rule of law which still allows law enforcement officers who are not SPPA certified to handle cases of children, (b) law enforcers: consisting of Child Investigators, Prosecutors Children, and Child Judges are still lacking and there are still those who have not attended SPPA technical education, (c) the existing facilities are inadequate, (d) communities where children or their families become perpetrators of criminal acts often hide these children or their families, often there are obstacles to investigators in carrying out investigations into child cases.

PENEGAKAN SANKSI PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN

Hermansyah Hermansyah — 2023-12-05

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi disiplin terhadap oknum Polri di Polda Sulawesi Selatan dan upaya penanganan pelanggaran disiplin oleh oknum Polri di Polda Sulsel. Penelitian fikih empiris digunakan sebagai metode penelitian. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan upaya yang dilakukan Polda Sulsel dalam penanganan pelanggaran disiplin anggota Polri di Polda Sulsel yaitu dalam penanganan perkara mulai mulai dari menerima laporan, pemeriksaan, pemeriksaan dalam sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pemberian penghargaan, dan pelaksanaan hukuman, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan disiplin Polri.

The purpose of this study is to determine: To figure out the implementation of disciplinary assents against individuals from the Indonesian Public Police in the South Sulawesi Local Police and endeavors to manage disciplinary infringement by individuals from the Indonesian Public Police in the South Sulawesi Territorial Police. Empirical Jurisprudence research was used as the research method. As stated in Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police and the efforts made by the Sulawesi Regional Police South in handling disciplinary violations by members of the police at the South Sulawesi Regional Police, namely in handling cases starting from receiving reports, examining, examining in disciplinary hearings, imposing sentences, giving a reward, and execution of punishment, the findings of the study demonstrate that in enforcing Polri discipline.

ANALISIS HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP SISWA SEKOLAH POLISI NEGARA DAERAH SULAWESI SELATAN

Iip Ipdulkipli — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian normati empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap siswa yang melanggar disiplin di SPN Daerah Sulawesi Selatan, berupa (a) pelanggaran ringan atas tata tertib, kerapihan, kebersihan dan etika diri karena belum mengerti aturan-aturan berlaku, (b) pelanggaran sedang yaitu melanggar aturan yang sudah diketahuinya, dan diberi sanksi tindakan disiplin tegas dan terukur, (c) pelanggaran berat yaitu melanggar peraturan kehidupan siswa, sanksi berupa teguran keras, tindakan tegas terukur, bimbingan, konseling, jika melakukan tindak pidana dapat diberhentikan. Faktor penghambat penegakan hukum disiplin SPN Daerah Sulawesi Selatan yaitu (a) kurangnya aturan yang sanksi sehingga sulit menegakkan peturan kehidupan siswa, (b) kurang efektif penegakan hukum/disiplin (c) Sumber daya manusia tenaga pendidik dan provos, yang ada dari segi kuantitas sudah cukup, namun dari segi kualitas harus ditingkatkan karena 16,7 % tenaga pendidik masih berpendidikan SMA dan 0% S3, demikian pula provos 37,5% masih berpendidikan SMA artinya belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi.

This study aims to determine and analyze law enforcement against students who violate discipline and analyze the factors that become obstacles in law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional Police School. This research is an empirical normative study with a qualitative approach, which was conducted at the South Sulawesi Regional Police School. The results of this study indicate that law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional SPN, in the form of (a) minor violations of order, tidiness, cleanliness and personal ethics because they do not understand the applicable rules, (b) moderate violations, violating the rules which he already knows, and is given strict and measurable disciplinary sanctions, (c) serious violations namely violating the rules of student life, sanctions in the form of a stern reprimand, measurable firm action, guidance, counseling, if you commit a crime you can be dismissed. The inhibiting factors for enforcing the disciplinary law of the South Sulawesi Regional SPN are (a) the lack of rules that sanction making it difficult to enforce rules on student life, (b) the ineffective enforcement of laws/discipline (c) The human resources of educators and provos, which exist in terms of quantity. sufficient, but in terms of quality it must be improved because 16.7% of the teaching staff still have high school education and 0% doctoral degrees, as well as 37.5% provos still have high school education, meaning they have not yet received a university education.

URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR

Samsul Bahri — 2023-12-05

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peminjaman dana secara online dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data dikumpulkan menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi, tehnik analisis data dengan menggunakan analisis deskriktif kualitatif. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peminjaman dana secara online dengan menerapkan Prinsip Dasar perlindungan konsumen yaitu Pertama; Transparasi, dalam pinjaman dana secara online memastikan keterbukaan, meminimalkan risiko, membangun kepercayaan, mendorong persaing usaha sehat. Kedua; Perlakuan yang adil. OJK dengan memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen khususnya perlakuan yang adil (treat consumer fairly) dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk sektor jasa keuangan. Perlakuan adil ini dibutuhkan agar setiap produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat. Adapun Upaya Pemerintah terhadap perlindungan Hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online yaitu Pertama; Pengawasan, yang dilakukan pemerintah dalam hal ini OJK terkait perusahaan fintech itu sendiri adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Kedua; pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjaman dana secara online yang legal serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman dana secara online. Ketiga; Pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan pemblokiran bagi entitas penyelenggara Peminjaman Dana Online yang melanggar aturan dan perundang-undangan.

The research aims to achieve two objectives. to determine the legal protection framework for consumers in online fund borrowing, to identify the government's efforts in providing legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing. This study employs an empirical juridical approach, specifically a normative research type. The research is conducted in Makassar City. Primary and secondary data sources are used, collected through techniques such as interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis, involving data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The legal protection framework for consumers in online fund borrowing is built upon basic consumer protection principles to achieve Consumer Protection in Online Fund Borrowing. This involves transparency in online loans, fair treatment in planning, marketing, and utilizing financial services products, as well as a reliable system to establish broad supervision and protect the public. Additionally, it includes efficient complaint resolution mechanisms, where the Financial Services Authority (OJK) provides a consumer complaint facility through its Consumer Services. Government efforts toward legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing entail a supervisory system, led by relevant institutions such as the OJK. Preventive measures involve educating and socializing the public to enhance understanding of selecting competent online lending services and comprehending potential risks. The government establishes the Investment Alert Task Force (SWI) to block entities that violate regulations and laws in the realm of online fund borrowing. These entities are halted from their operations.

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAH HUKUM POLISI SEKTOR TAMALATE KOTA MAKASSAR

Muh. Fachrur Razy Mahka — 2023-12-05

Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang terus meningkat di berbagai wilayah, termasuk pada wilayah hukum Polsek Tamalate. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang memiliki beberapa pokok inti. Lokasi penelitian akan difokuskan di Polsek Tamalate Makassar. Adapun sumber data primer yaitu Devisi Kanit Reskrim Polsek Tamalate Makassar dan pihak penyelidik sedangkan sumber data sekunder yaitu beberapat literature terkait tentang tindak pidana pencurian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polsek Tamalate telah melakukan upaya dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Tamalate dapat dianggap sangat baik karena mampu melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam penanganan tindak pidana tersebut. Hal ini berarti bahwa semua elemen masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatasi kasus pencurian kendaraan bermotor. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian tersebut antara lain faktor ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, pendidikan, dan kelalaian para pengguna kendaraan. Dengan memahami faktor-faktor ini, Polsek Tamalate dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.

Motor vechicle theft is a crime that continues to increase in various areas, including in the jurisdiction of the Tamalate Police. This criminal act not only harms the victim financially but also has a broad social impact. This research uses a type of qualitative field research that has several core points. The research location will focus on the Tamalate Police, Makassar. The primary data sources are the Head of Criminal Investigation Unit of the Tamalate Makassar Police and investigators, while the secondary data sources are several related pieces of literature regarding the crime of theft. The results of this research indicate that the Tamalate Police have made efforts to handle criminal acts of motor vehicle theft through preventive and repressive approaches. The preventive efforts carried out by the Tamalate Police can be considered very good because they were able to involve all community figures in handling these criminal acts. This means that all elements of society have a role and responsibility in dealing with cases of motor vehicle theft. Several factors that influence the occurrence of criminal acts of theft include economic factors, human resources, the environment, education, and the negligence of vehicle users. By understanding these factors, the Tamalate Police can develop more effective strategies for preventing and dealing with motor vehicle theft.

EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE (PUTUSAN NOMOR: 114/Pid.B/2023/PN Wtp)

Baharuddin Badaru — 2023-12-05

Penelitian bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana sebagai wujud penghormatan hak asasi manusia seperti perkara Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/Pn Wtp yang mana perkara tersebut terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukkan inisial IR terhadap korban yang tak lain adalah mertuanya inisial MK meninggal dunia. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan nomor 114/Pid.B/2023/PN Wtp berdasarkan asas praduga tidak bersalah dengan memanfatkan Knowledge, Comprehensif, Aplikatif, Analysis, syntesis , evaluatif telah efektif namun saran penulis pada penelitian ini, perlu ditingkatkan sinergitas antara Para Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada Pengadilan dalam proses peradilan pidana tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam rangka mencegah tindak pidana baru seperti tindak pidana main hakim sendiri oleh Masyarakat.

This study aims to examine the factors that influence the effectiveness of the application of the presumption of innocence in the criminal justice process as a form of respect for human rights such as Case No. 114/Pid.B/2023/Pn Wtp in which the case involved the crime of murder committed by the initials IR against the victim who was none other than his father-in-law MK died. The rights of the suspect are highly upheld, and as far as possible must still be given by law enforcement officials. The type of research used is empirical legal research on the application of the presumption of innocence in the law enforcement process. The results showed that the judge's consideration in deciding the criminal murder case number 114/Pid.B/2023/PN Wtp based on the presumption of innocence by utilizing Knowledge, Comprehensive, Applicative, Analysis, syntesis, evaluative has been effective but the author's suggestion in this study, it is necessary to increase the synergy between Law Enforcement Officers ranging from the Police, Prosecutors' Office to the Court in the criminal justice process of murder based on the presumption of innocence in order to prevent new crimes such as vigilantism by the community.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PADA PUTUSAN M.A No. 113.K/Pdt/2019

Dwi Handayani — 2023-12-05

Penelitian ini berawal dari seorang anak angkat yang diangkat secara sah didepan notaris, namun dalam perjalanannya anak angkat tersebut tidak mendapatkan hak waris dari kedua orang tua angkat yang telah meninggal yang dilanjutkan dengan tuntutan keluarga anak angkat ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Pada Putusan No.113.K/Pdt/2019 Telah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini belum sesuai dengan Peraturan dan Asas-asas serta teori sosiologi hukum khususnya hak hereditatis petition, penulis memberikan sumbangan pemikiran bahwa; Hakim yang baik dalam memberikan putusan terhadap sengketa waris anak angkat diharapkan dapat menjatuhkan putusan dengan mengacu pada Teori Sosiologi Hukum, dimana hukum menjadi pedoman dasar dalam memutus hak-hak anak angkat, memerhatikan hak hereditatis petition, dan notaris sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat harusnya dapat memberikan penyuluhan kepada klien yang datang kepadanya mengenai akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak atau penyerahan anak dikarenakan akan berdampak pada status hukum anak dan hak mewarisi.

This research originated from an adopted child who was legally appointed in front of a notary, but in the course of his journey the adopted child did not get inheritance rights from the two adoptive parents who had died, followed by the demands of the adopted child's family to the District Court. This study aims to examine the Judges' Legal Considerations in the Case of Inheritance Distribution in Decision No.113.K / Pdt / 2019 in Accordance with Applicable Law. The type of research used is normative legal research on the legal considerations of judges in deciding this case. The results showed that the judge's consideration in deciding this case was not in accordance with the Regulations and Principles and the theory of legal sociology, especially the hereditary rights of petitioners, the author contributed ideas that; Good judges in giving decisions on disputes over the inheritance of adopted children are expected to be able to make decisions with reference to Legal Sociology Theory, where the law becomes the basic guideline in deciding the rights of adopted children, paying attention to hereditary petition rights, and notaries as the closest party to the community should be able to provide counseling to clients who come to them regarding the legal consequences of the act of adopting a child or surrendering a child because it will have an impact on the child's legal status and inheritance rights.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KOTA MAKASSAR

Arkam Arkam — 2023-12-05

Penelitian ini membahas mengenai ketentuan hukum terhadap pemanfaatan ruang kawasan lindung dan pidana penyalahgunaan pemanfaatan ruang kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dan pidana penyalahgunaan pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Makassar. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang nasional dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang kawasan lindung menekankan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan. Tindak pidana dalam Perda No. 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar adalah pelanggaran, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya. Tindak pidana yang dimaksudkan dikategorikan sebagai kejahatan dengan implikasi hukumnya adalah pidana penjara dan denda dengan ancaman maksimal, dan dapat pula dikenakan pidana tambahan. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya petunjuk teknis terkait bentuk dan jenis pemanfaatan ruang yang dapat dikembangkan pada kawasan lindung. Disarankan untuk dilakukan revisi Perda RTRW Kota Makassar.

This research discusses legal provisions regarding the use of protected area space and criminal abuse of use of protected area space. This research aims to determine the legal and criminal provisions for misuse of protected area space in Makassar City. The research uses the Normative Juridical method by examining the provisions of laws and regulations regarding national and regional spatial planning. The research results show that the use of protected area space emphasizes aspects of environmental protection and preservation. Criminal acts in Regional Regulation no. 4 of 2015 concerning Makassar City RTRW is a violation, contrary to the provisions of the laws above. The crime in question is categorized as a crime with the legal implications of imprisonment and a maximum fine, and additional penalties may also be imposed. Research recommendations emphasize the need for technical guidance regarding the forms and types of space use that can be developed in protected areas. It is recommended that the Makassar City RTRW Regional Regulation be revised.

PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI

Faizal Adi Surya — 2023-12-05

Tujuan penulisan ini adalah memberikan refleksi terhadap gagasan pluralism hukum dalam konteks globalisasi. Dialog antar nilai global dan Pancasila turut berpengaruh terhadap pengertian pluralism hukum. Menggunakan metode kepustakaan dan Analisa secara kualitatif, tulisan ini menghasilkan tiga kesimpulan, Pertama, pluralism hukum adalah model yang cocok di terapkan di Indonesia. Kedua, Pluralisme Hukum perlu diredefinisikan dalam konteks global dengan melihat lebih jauh relasi globalisasi dengan kapitalisme yang bisa mengancam nilai nilai lokal. Ketiga, perlunya elaborasi nilai nilai Pancasila khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab dengan konsep pluralism hukum. Elaborasi ini menghasilkan tiga prinsip dalam pluralism hukum, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip selektif dan prinsip kesetaraan.

This paper aimed to analyze the idea of legal pluralism in the context of Globalization. In order to achieve such goal, this paper utilized a conceptual analysis method with reference on qualitative data to reflect the dialogue between global values and Pancasila influence the understanding of legal Pluralism. The research found that first, legal Pluralism is a suitable model to be applied in Indonesia, second, it needs to be redefined in a global context by looking further at the relationship between globalization and capitalism which can threaten local values. Third, there is a need for elaboration of Pancasila values, especially 'Kemanusiaan Yang adil Dan Beradab' with the concept of legal pluralism. This elaboration produces three principles in legal pluralism; the principle of humanity, the principle of selectiveness and the principle of equality.