Indonesian Journal of Legality of Law

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN MAKASSAR

Hamzah Hamzah, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara serta observasi langsung terhadap proses mediasi antara pelaku dan korban. Data yang dianalisis terdiri dari data primer, seperti hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam kasus, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara penipuan dan penggelapan merupakan alternatif penyelesaian sengketa pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pada penghukuman. Prinsip utama yang diterapkan adalah penyelesaian secara damai melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama, yang dapat dituangkan dalam bentuk akta van dading sebagai bukti tertulis penyelesaian sengketa. Meski demikian, efektivitas penerapan pendekatan ini sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain keterbukaan pelaku untuk bertanggung jawab, kesiapan korban atau keluarga untuk memaafkan, peran aktif aparat kepolisian dalam memfasilitasi mediasi, serta keterlibatan tokoh masyarakat dalam membangun kepercayaan antar pihak. Dengan demikian, pendekatan restorative justice dalam konteks penipuan dan penggelapan berpotensi menciptakan keadilan yang lebih humanis, namun memerlukan sinergi dari semua elemen yang terlibat.

This study aims to analyze the application of the principle of restorative justice in handling criminal acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of the Makassar Harbor Police, and to identify the factors that influence its success. The approach used in this study is normative-empirical, with data collection through literature studies and field research in the form of interviews and direct observation of the mediation process between the perpetrator and the victim. The data analyzed consists of primary data, such as the results of interviews with law enforcement officers and the parties involved in the case, as well as secondary data in the form of laws and regulations, case documents, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that the application of restorative justice in cases of fraud and embezzlement is an alternative resolution of criminal disputes that focuses on restoring social relations between the perpetrator and the victim, not solely on punishment. The main principle applied is a peaceful resolution through dialogue, deliberation, and mutual agreement, which can be stated in the form of a deed of van dading as written evidence of dispute resolution. However, the effectiveness of implementing this approach is highly dependent on a number of factors, including the perpetrator's openness to take responsibility, the victim's or family's readiness to forgive, the active role of the police in facilitating mediation, and the involvement of community leaders in building trust between parties. Thus, the restorative justice approach in the context of fraud and embezzlement has the potential to create more humane justice, but requires synergy from all elements involved.

KEKUATAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POLEWALI NOMOR 139/PID.B/2023/PNPOL

Ahmad Riyandi S Riyandi, Baso Madiong, Yulia A. Hasan — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kekuatan pembuktian dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan fokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/Pid.B/2023/PN Pol. Studi ini mengevaluasi bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti, baik berupa keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, hingga petunjuk hukum, dalam menerapkan asas pembuktian sesuai dengan Pasal 184 dan 183 KUHAP. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, dengan objek utama berupa putusan pengadilan yang kemudian dikaji melalui perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas pembuktian secara sistematis dan menolak penerapan asas in dubio pro reo karena diyakini bahwa alat bukti telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Vonis pidana 20 tahun yang dijatuhkan mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini juga mengungkap pentingnya pertimbangan sosial dan moral dalam putusan hakim, terutama untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif bagi masyarakat. Temuan ini memberi kontribusi terhadap diskursus penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keseimbangan antara hukum tertulis dan keadilan substantif.

This study aims to examine in depth the strength of evidentiary application in the case of premeditated murder, focusing on a juridical analysis of the Polewali District Court Decision Number 139/Pid.B/2023/PN Pol. The research evaluates how the judge assessed various types of evidence—ranging from witness statements, physical evidence, expert testimony, to legal indications—in applying evidentiary principles in accordance with Articles 183 and 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code. Employing a normative approach, this study analyzes the court ruling through juridical, sociological, and philosophical lenses. The findings indicate that the judge systematically applied the principles of evidence and ruled out the use of the in dubio pro reo doctrine, as the evidence was deemed sufficient to establish the defendant’s guilt. The 20-year prison sentence rendered reflects a proper implementation of justice and legal certainty in premeditated murder cases. Furthermore, this study emphasizes the importance of integrating moral and societal considerations into judicial decisions to ensure that the law serves not only as a repressive tool but also as a responsive solution for society. These findings contribute to the discourse on criminal law enforcement that balances positive law and substantive justice.

EFEKTIVITAS PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Alfia Ratu Rahman, Baso Madiong, Andi Tira — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Negeri Makassar, serta mengkaji berbagai upaya yang dilakukan oleh institusi peradilan tersebut dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan mediator, serta data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Makassar belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Hal ini tercermin dalam studi terhadap putusan perkara No. 31/Pdt.G/2023/PN.Mks. di mana proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak, sehingga perkara tetap berlanjut ke tahap litigasi. Rendahnya efektivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi, serta keterbatasan kapasitas mediator dalam mengelola konflik secara adil dan konstruktif. Sebagai upaya perbaikan, Pengadilan Negeri Makassar telah menempuh dua strategi utama, yaitu: (1) melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pihak berperkara mengenai pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi mediator guna memperkuat kompetensi dalam menangani sengketa tanah. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dalam perkara pertanahan sangat bergantung pada sinergi antara kesiapan teknis mediator, pemahaman hukum para pihak, serta dukungan kelembagaan dari pengadilan.

This study aims to analyze the effectiveness of land dispute resolution through mediation mechanisms at the Makassar District Court, as well as to examine the various efforts made by the judicial institution in overcoming the obstacles faced in the mediation process. The research method used is the normative-empirical method with a qualitative approach. The data used consists of primary data obtained through interviews with judges and mediators, as well as secondary data in the form of court decision documents and related laws and regulations. The results of the study indicate that land dispute resolution through mediation at the Makassar District Court has not shown optimal effectiveness. This is reflected in the study of the decision of case No. 31/Pdt.G/2023/PN.Mks, where the mediation process failed to reach an agreement between the parties, so the case continued to the litigation stage. This low effectiveness is caused by several factors, including the low understanding of the parties regarding the benefits of mediation, as well as the limited capacity of mediators in managing conflicts fairly and constructively. As an improvement effort, the Makassar District Court has taken two main strategies, namely: (1) conducting continuous socialization to the community and the parties to the case regarding the importance of dispute resolution through mediation, and (2) improving the quality of human resources through training and certification of mediators to strengthen competence in handling land disputes. Thus, the success of mediation in land cases is highly dependent on the synergy between the technical readiness of the mediator, the legal understanding of the parties, and institutional support from the court.

PERLINDUNGAN HAK KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT BESAR KOTA MAKASSAR

Andi Irna Purnama Kusuma, Baso Madiong, Andi Tira — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak korban kecelakaan lalu lintas melalui penerapan pendekatan Restorative Justice di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yang memadukan data primer dari wawancara dengan aparat kepolisian dan data sekunder dari dokumen hukum serta regulasi yang relevan. Hasil temuan menunjukkan bahwa pendekatan Restorative Justice telah diterapkan dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, khususnya dalam kasus-kasus dengan tingkat kesalahan yang tidak berat dan tidak disengaja. Proses ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, serta menghasilkan dokumen perdamaian yang disahkan oleh penyidik. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti intervensi dari keluarga korban yang menginginkan perkara dilanjutkan ke pengadilan, serta permintaan ganti rugi materiil sebagai syarat perdamaian. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendekatan Restorative Justice sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak serta sensitivitas aparat penegak hukum dalam memediasi dan mengarahkan proses penyelesaian perkara secara damai. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadi alternatif penyelesaian hukum yang efektif, efisien, dan manusiawi jika diterapkan secara konsisten dan proporsional.

This study explores the protection of traffic accident victims' rights through the application of Restorative Justice within the jurisdiction of the Makassar City Police Department. Employing a qualitative method with a normative-empirical approach, the research combines primary data obtained through interviews with law enforcement officers and secondary data from legal documents and relevant regulations. The findings indicate that Restorative Justice has been implemented as an alternative dispute resolution mechanism in traffic accident cases, particularly when the fault is minor and unintentional. This process involves facilitating dialogue and mediation between the perpetrator and the victim to reach a peaceful agreement, formalized through an official settlement document endorsed by investigators. However, several challenges hinder its optimal implementation, such as pressure from the victim’s family to escalate the case to court proceedings and material compensation demands as conditions for reconciliation. These obstacles highlight that the success of Restorative Justice is heavily reliant on mutual consent and the role of law enforcement in sensitively mediating and guiding the process. If consistently and proportionally applied, this approach offers a more humane, efficient, and effective alternative to traditional criminal justice procedures.

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA KEPOLISIAN RESOR MAMUJU TENGAH

Anto Junardi, Baso Madiong, Abd Haris Hamid — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Mamuju Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menggabungkan studi dokumen hukum dan wawancara lapangan terhadap para pejabat kepolisian yang terlibat langsung dalam proses PTDH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PTDH telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perpol Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi pengakhiran dinas. Prosedur yang dilalui mencakup pelaporan, audit investigasi, pemeriksaan pendahuluan, pembentukan Komisi Kode Etik, sidang, hingga pelaksanaan upacara PTDH. Faktor utama dalam penjatuhan PTDH antara lain meliputi beratnya pelanggaran, rekam jejak anggota, dan dampak terhadap institusi. Meskipun proses PTDH berjalan sesuai aturan, penelitian ini juga menemukan tantangan berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta kebutuhan penguatan kapasitas personel. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik secara transparan dan adil guna menjaga integritas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

This study aims to analyze the implementation of Dishonorable Dismissal (PTDH) procedures for members of the Indonesian National Police at the Central Mamuju Resort Police, as well as to identify the key factors considered in the imposition of such sanctions. Employing a normative-empirical approach, the research combines legal document analysis with field interviews involving police officers directly engaged in the PTDH process. The findings indicate that the procedures follow the provisions set out in Police Regulation Number 7 of 2022 on the Code of Professional Ethics and Police Regulation Number 1 of 2019 concerning the termination of service administration. The procedural stages include reporting, investigative audits, preliminary examinations, the formation of the Ethics Code Commission, hearings, and the formal PTDH ceremony. The main considerations in issuing PTDH sanctions include the severity of the offense, the officer’s track record, and institutional impact. Although the PTDH process aligns with legal standards, the study identifies challenges such as limited public outreach and the need for enhanced personnel capacity. This research underscores the importance of upholding the professional ethics code transparently and fairly to maintain institutional integrity and strengthen public trust in the police.

IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Arnold Purba, Ruslan Renggong, Baso Madiong — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian meliputi anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik kasus tindak pidana narkotika, serta didukung dengan data sekunder berupa literatur dan dokumen yang relevan dengan penyidikan perkara narkotika di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, dan penggeledahan), gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, serta penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan meliputi keterbatasan jumlah personel, kekurangan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, kompleksitas jaringan pelaku kejahatan narkotika yang lintas wilayah, serta semakin canggihnya modus dan teknik peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur penegakan hukum, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga dalam mendukung efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

This study aims to analyze the implementation of police functions in investigating narcotics crimes and identify the obstacles faced by the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. This study uses an empirical legal approach, namely legal research conducted by reviewing field data through interviews and documentation. The objects of the study include police officers who serve as investigators of narcotics crime cases, and are supported by secondary data in the form of literature and documents relevant to the investigation of narcotics cases at the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. The results of the study indicate that the implementation of police functions in investigating narcotics crimes is carried out through several stages, namely investigation, issuance of a Letter of Notification of Commencement of Investigation (SPDP), implementation of coercive measures (arrest, detention, and search), case title, completion of case files, submission of case files to the public prosecutor, and submission of suspects and evidence. The obstacles faced in the implementation of the investigation include limited number of personnel, lack of facilities and infrastructure, weak coordination between law enforcement officers, the complexity of the network of narcotics criminals that spans regions, and increasingly sophisticated modes and techniques of narcotics distribution. Therefore, it is necessary to increase the capacity of human resources, strengthen law enforcement infrastructure, and optimize cross-agency coordination in supporting the effectiveness of the police function in eradicating narcotics crimes.

PELAKSANAAN TUGAS PENYELIDIKAN SATUAN INTELIJEN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

Asrul Asrul, Baso Madiong, Mustawa Nur — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam pelaksanaan tugas penyelidikan oleh Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap tindak pidana pemilu selama tahun 2023–2024. Kajian dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis dokumen peraturan dan wawancara lapangan dengan pejabat intelijen serta pihak terkait lainnya. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan yang terdiri atas tahap pengumpulan data, identifikasi, serta analisis dan evaluasi belum berjalan secara optimal. Dari 133 laporan yang diterima, hanya 58 kasus yang memenuhi syarat identifikasi, dan lebih lanjut hanya 27 kasus yang layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ketidakharmonisan antara volume laporan dan tindak lanjut menunjukkan adanya kendala struktural dan sumber daya. Faktor-faktor seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan kompetensi hukum petugas intelijen, dan kurangnya koordinasi lintas lembaga menjadi hambatan utama dalam proses penyelidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam konteks penyelidikan pemilu belum terpenuhi secara maksimal karena hanya dua dari lima indikator efektivitas hukum yang dapat dikatakan terpenuhi. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan, pelatihan petugas, dan peningkatan literasi hukum publik untuk memastikan sistem penyelidikan dapat berjalan secara efisien dan adil.

This study aims to evaluate the legal effectiveness of the investigative functions carried out by the Intelligence and Security Unit of the South Sulawesi Regional Police in handling election-related crimes during the 2023–2024 period. The research adopts a normative-empirical approach, combining legal document analysis and field interviews with intelligence officials and other relevant stakeholders. The findings indicate that the implementation of investigative stages—namely data collection, identification, and evaluation—has not functioned optimally. Out of 133 public reports and findings, only 58 cases qualified for identification, and only 27 proceeded to the prosecution phase. The discrepancy between reported cases and processed investigations suggests structural limitations and inadequate operational capacity. Key challenges include low public legal awareness, insufficient legal expertise among intelligence personnel, and weak interagency coordination. The study concludes that the legal effectiveness of the investigative process remains suboptimal, with only two out of five essential legal effectiveness factors being adequately met. Institutional reinforcement, enhanced personnel training, and improved legal literacy among citizens are urgently needed to ensure the investigative mechanism operates efficiently, proportionally, and in accordance with democratic principles.

ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DI WILAYAH KOTA MAKASSAR

Chaerullah Chaerullah, Ruslan Renggong, Baso Madiong — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika golongan I atau sabu-sabu di wilayah Kota Makassar. Fokus utama terletak pada identifikasi norma hukum yang berlaku, praktik peradilan yang diterapkan, serta faktor penyebab maraknya pengedaran narkotika di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, mengombinasikan studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum dan narapidana terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pengedar telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun belum sepenuhnya menimbulkan efek jera. Penjatuhan pidana penjara hingga hukuman mati telah tersedia dalam hukum positif, namun realisasi hukuman maksimal tersebut sangat tergantung pada jumlah barang bukti dan interpretasi hakim. Di sisi lain, ditemukan tiga faktor utama penyebab peredaran narkotika di Makassar, yaitu lemahnya efek penjeraan dari hukum (faktor hukum), kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan (faktor sosial), dan tekanan ekonomi serta kepribadian yang labil (faktor individu). Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh koordinasi antar aparat, pengetahuan masyarakat, dan konteks sosial ekonomi pelaku. Temuan ini menjadi bahan refleksi untuk reformasi hukum dan pendekatan kriminal yang lebih holistik dan berkeadilan.

This study aims to analyze the effectiveness of enforcing criminal sanctions against class I narcotics dealers, specifically crystal methamphetamine (shabu-shabu), in the Makassar City area. The research focuses on identifying the applicable legal norms, judicial practices, and contributing factors behind the widespread narcotics trafficking in the region. A normative-empirical method with a qualitative approach was employed, combining literature review and interviews with law enforcement officers and relevant inmates. The findings reveal that although criminal sanctions are strictly regulated under Law Number 35 of 2009, including prison terms and even the death penalty, they have yet to fully deter offenders. The application of maximum sentences is conditional upon the quantity of evidence and judicial discretion. Furthermore, the study identifies three major contributing factors to narcotics trafficking in Makassar: insufficient deterrent effect of legal sanctions (legal factor), lack of public involvement in prevention efforts (social factor), and economic hardship coupled with unstable personal traits (individual factor). The study concludes that the effectiveness of legal enforcement is not solely dependent on legislative content but also requires institutional coordination, public awareness, and sensitivity to the socio-economic backgrounds of offenders. These findings underline the need for a more holistic and equitable criminal justice reform strategy.

ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT

Firman Amir, Ruslan Renggong, Waspada Santing — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat dan menganalisis faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Mamuju lingkup wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat. Hasil penelitian menujukkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan penyelidikan dan putusan pengadilan. Penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat yaitu dengan proses menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan serta melakukan pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dalam memutusakan pidana penjara terkait narkotika selama 7 (tujuh) tahun dan didenda Rp 1 (satu) miliar apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan sudah efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama, Faktor geografis, Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah strategis dan pusat perdagangan sehingga memiliki beberapa jalur akses yang tidak memiliki pemeriksaan narkotika, Kedua, Faktor budaya masyarakat, tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat yang tidak peduli ketika melihat pelaku penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Ketiga, Faktor ekonomi, tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dapat menyebabkan stres, yang dapat memicu penyalahgunaan narkotika.

This study aims to analyze the enforcement of criminal sanctions against drug abuse in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda) and analyze the factors causing drug abuse in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda). The research method used is the normative legal research method. This research was conducted in Mamuju City within the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda). The results of the study indicate that the enforcement of criminal sanctions against drug abuse is based on investigations and court decisions. Investigation of drug crimes in the jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police (Polda) is through the process of receiving reports, taking first action, arrests, searches, confiscations, examining suspects and witnesses, detention and transferring case files to the Prosecutor's Office. The decision of the West Sulawesi High Court in deciding on a prison sentence related to narcotics for 7 (seven) years and a fine of Rp. 1 (one) billion if the fine is not paid then it is replaced with a prison sentence of 1 (one) month has been effective in providing a deterrent effect on perpetrators of drug abuse. The factors causing drug abuse are caused by several factors, namely: First, Geographical factors, West Sulawesi Province is a strategic area and trade center so that it has several access routes that do not have drug checks, Second, Community cultural factors, it is possible that there are still many people who do not care when they see drug abusers in their surroundings. Third, Economic factors, pressure to meet economic needs can cause stress, which can trigger drug abuse.

ANALISIS PELAKSANAAN TANGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH ATAS TERJADINYA SENGKETA TANAH YANG BERSERTIFIKAT GANDA

Fredy Fredy, Baso Madiong, Andi Tira — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sertifikat ganda di Kabupaten Mamuju Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data hukum dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer mencakup hasil wawancara dari informan. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal, sedangkan data tersier berupa kamus dan media sebagai penunjang. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terjadinya sengketa tanah yang bersertifikat ganda saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan penelusuran, verifikasi kepemilikan dan penyelesaian sengketa tanah. Namun, masih terdapat kendala dalam akurasi data, koordinasi antarinstansi, dan pencatatan perubahan data. Pengawasan terhadap tanah bersertifikat juga masih memerlukan peningkatan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda meliputi kerumitan birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta pengaruh mafia tanah. Konflik sering dipicu oleh dokumen yang tidak lengkap dan data yang tidak sinkron. Penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda di Mamuju Tengah masih kurang optimal, dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi, lemahnya koordinasi, dan tantangan dalam harmonisasi hukum formal dengan norma adat setempat. Pendekatan berbasis musyawarah namun efektivitasnya sangat bergantung pada kompetensi aparat dan ketersediaan sarana serta prasarana.

This study aims to (1) analyze the effectiveness of the implementation of the Land Office's responsibilities in resolving dual-certified land disputes and (2) identify the factors causing dual certificates in Mamuju Tengah District. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The sources of legal data in this study consist of primary, secondary, and tertiary data. Primary data includes the results of interviews with informants. Secondary data comes from laws and regulations, books, and journals, while tertiary data is in the form of dictionaries and media as supporting materials. In addition, data was obtained through interviews with officials of the Mamuju Tengah District Land Office. The results of the study indicate that with the occurrence of dual-certified land disputes, the Mamuju Tengah District Land Office has currently conducted tracing, verification of ownership, and resolution of land disputes. However, there are still obstacles in data accuracy, coordination between agencies, and recording data changes. Supervision of certified land also still needs improvement. Factors causing double certificates include bureaucratic complexity, lack of coordination between institutions, limited human resources and technology, and the influence of land mafia. Conflicts are often triggered by incomplete documents and unsynchronized data. The resolution of dual-certified land disputes in Central Mamuju is still less than optimal, influenced by limited technology, weak coordination, and challenges in harmonizing formal law with local customary norms. The approach is based on deliberation but its effectiveness is highly dependent on the competence of the apparatus and the availability of facilities and infrastructure.

KETERANGAN AHLI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM BIDANG PERBANKAN DI SULAWESI TENGGARA

Jimmayer Rahim, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana perbankan di wilayah Sulawesi Tenggara serta mengkaji implikasi yuridis dari keterangan tersebut pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode normatif-empiris yang memadukan data primer dan sekunder melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian keterangan ahli oleh OJK telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, namun respons dan tindak lanjut terhadap permintaan penyidik cenderung lambat. Kondisi ini menjadi hambatan dalam proses penyidikan yang memerlukan kecepatan dalam menuntaskan kasus perbankan, sehingga penyidik lebih memilih melibatkan ahli dari kalangan akademisi. Implikasi yuridis dari keterlibatan OJK meliputi validitas alat bukti, efektivitas pembuktian di persidangan, dan keabsahan prosedural dalam proses peradilan pidana. Keterangan ahli dari OJK tetap menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan objektif, meskipun efektivitasnya terganggu oleh faktor birokrasi internal. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi optimalisasi fungsi OJK dalam mendukung proses hukum di sektor perbankan, serta mempercepat koordinasi antara lembaga.

This study analyzes the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing expert testimony in criminal banking cases in Southeast Sulawesi and examines the legal implications of such testimony during police investigations. The research employs a qualitative approach with a normative-empirical method, combining primary and secondary data collected through field research and literature review. Findings indicate that while the provision of expert testimony by OJK aligns with its legal authority under Law No. 21 of 2011, the response time and follow-up to investigators' requests are relatively slow. This procedural delay poses a challenge for investigators who require efficiency in resolving banking cases, leading them to opt for academic experts instead. The legal implications of OJK’s expert testimony involve the validity of evidence, trial effectiveness, and procedural compliance within the criminal justice system. Although OJK's involvement ensures professionalism and objectivity in legal proceedings, bureaucratic delays reduce its practical effectiveness. The study provides insights for enhancing OJK’s functional role in law enforcement, particularly in accelerating inter-agency coordination and improving expert witness availability to support fair and timely resolution of financial crimes.

IMPLEMENTASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILKAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

Ahmad Makkaraeng, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan diversi dilakukan oleh aparat kepolisian serta hambatan-hambatan yang muncul selama proses tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi telah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana penyidik wajib mengupayakan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi, sikap korban yang menuntut ganti rugi berlebih, serta keterbatasan jumlah penyidik yang menangani perkara anak. Diversi sebagai pendekatan restoratif sejatinya memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab tanpa mengalami stigmatisasi sistem peradilan konvensional. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas penyidik, edukasi publik, serta penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung implementasi diversi secara efektif dan manusiawi di tingkat penyidikan.

This study explores the implementation of diversion as a resolution mechanism for criminal acts of violent theft committed by minors within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police. The research focuses on examining how the diversion process is conducted by investigators and identifying the challenges faced during its application. A sociological juridical approach was employed, combining literature review and field interviews with law enforcement officials. The findings reveal that diversion has been applied in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which mandates investigators to facilitate deliberations involving the offender, victim, their respective parents, social workers, and community counselors. However, several obstacles were encountered, including public misconceptions about diversion, victims’ excessive demands for compensation, and the limited number of child investigators. Diversion, as a restorative justice mechanism, aims to ensure that child offenders take responsibility for their actions without experiencing the stigmatization inherent in conventional criminal processes. This research underscores the need for improving investigator competency, raising community awareness, and strengthening inter-agency collaboration to support the fair and effective application of diversion during the investigation stage.

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH MELALUI LEMBAGA PERBANKAN DI MAKASSAR

Syahadat Dahlan, Yulia A. Hasan, Almusawir Almusawir — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi pelindungan data pribadi nasabah di lingkungan PT Bank Mega, Tbk Makassar dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni proses identifikasi dan verifikasi data, pemrosesan data, serta pengamanan data pribadi nasabah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode normatif empiris, penelitian ini menggambarkan praktik aktual yang dijalankan oleh lembaga perbankan, serta hambatan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan data dilakukan secara sistematis melalui prosedur operasional yang merujuk pada regulasi perbankan dan standar internal, seperti mekanisme verifikasi berlapis menggunakan alat ABAKA dan formulir persetujuan pemrosesan data. Meskipun terdapat upaya peningkatan perlindungan data, hambatan tetap muncul, antara lain keterbatasan pengetahuan dan integritas karyawan, serta kejahatan siber dari pihak luar yang berupaya membobol sistem keamanan data. Dalam praktiknya, bank telah menetapkan protokol mitigasi seperti pelatihan internal, pembaruan sistem, dan pemeliharaan data berdasarkan klasifikasi risiko nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan data pribadi memerlukan sinergi antara regulasi yang komprehensif dan pelaksanaan teknis yang berkelanjutan, serta kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan teknologi digital.

This study discusses the implementation of customer personal data protection in PT Bank Mega, Tbk Makassar by emphasizing three main aspects, namely the data identification and verification process, data processing, and securing customer personal data. Using a qualitative approach and empirical normative methods, this study describes the actual practices carried out by banking institutions, as well as the obstacles faced both internally and externally. The results show that the implementation of data protection is carried out systematically through operational procedures that refer to banking regulations and internal standards, such as a layered verification mechanism using the ABAKA tool and a data processing consent form. Despite efforts to improve data protection, obstacles still arise, including limited employee knowledge and integrity, as well as cybercrime from external parties trying to break into the data security system. In practice, the bank has established mitigation protocols such as internal training, system updates, and data maintenance based on customer risk classification. This study concludes that personal data protection requires synergy between comprehensive regulations and ongoing technical implementation, as well as human resource readiness in facing the challenges of digital technology.

EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI

Muhammad Iqbal Jumadi, Baso Madiong, Zulkifli Makkawaru — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya jumlah pelanggaran etika oleh anggota Polri yang mencerminkan tantangan dalam menegakkan profesionalitas dan integritas di tubuh institusi kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi regulasi yang mengatur penjatuhan sanksi, serta menganalisis implementasinya melalui data empirik dari pelaksanaan sidang disiplin dan sidang kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penegakan sanksi telah diatur secara sistematis melalui Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, masih terdapat kendala dalam konsistensi penerapan sanksi, efektivitas pembinaan, serta transparansi proses penegakan. Data tahun 2023 dan 2024 menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran, yang sebagian besar diselesaikan melalui sidang kode etik. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan penjatuhan sanksi dipengaruhi oleh faktor institusional, kepatuhan prosedural, serta kepemimpinan internal yang tegas. Diperlukan reformasi kelembagaan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pembinaan karakter dan pemantauan berkelanjutan terhadap integritas anggota. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman bagaimana sistem sanksi dapat berfungsi secara efektif untuk menjaga citra Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

This study examines the effectiveness of sanction imposition for violations of the Police Code of Professional Ethics within the Indonesian National Police Headquarters. The research is motivated by the rising number of ethical breaches by police officers, indicating ongoing challenges in upholding professionalism and integrity within the institution. A normative juridical approach was employed to assess the legal framework governing sanctions and to analyze its practical implementation using empirical data from disciplinary and ethical hearings. The findings reveal that although the enforcement mechanisms are formally regulated under Police Regulation Number 7 of 2022, several issues persist in terms of consistency of application, the impact of corrective measures, and the transparency of the enforcement process. Data from 2023 and 2024 indicate an increasing number of violations, most of which were adjudicated through ethical tribunals. The research also highlights that the effectiveness of sanctions is influenced by institutional support, procedural compliance, and decisive internal leadership. Institutional reform is required that emphasizes not only punitive measures but also character development and continuous oversight of officers’ ethical conduct. This study contributes to a deeper understanding of how a sanctions system can function effectively in maintaining the Indonesian Police’s image as a professional and trustworthy law enforcement institution.

ANALISIS HUKUM KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DI POLSEK WOLO

Mustamin Mustamin, Ruslan Renggong, Baso Madiong — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Polisi Republik Indonesia di wilayah Polisi Sektor Wolo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Tingkat kepuasan masyarakat diukur menggunakan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa pelayanan di Polsek Wolo secara umum berada dalam kategori sangat baik dengan rata-rata skor keseluruhan 4,63 dan standar deviasi 0,4823. Layanan pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Pembuatan SKCK, serta Penerbitan Surat Kehilangan dan Izin Keramaian mendapatkan penilaian sangat baik, sementara Penanganan Pengaduan Masyarakat hanya memperoleh kategori cukup dengan rata-rata skor 2,97. Analisis normatif penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan Pasal 28D Ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13), serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pengaruh positif dari kualitas pelayanan, integritas petugas, dan citra lembaga menunjukkan kesesuaian dengan amanat hukum tersebut, meskipun lemahnya pengaruh partisipasi publik mencerminkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban hukum dalam melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik.

This study aims to analyze the level of public satisfaction with police services at the Wolo Police Sector and to identify the influencing factors through a quantitative and normative approach. The results reveal that most administrative services—such as those at the Integrated Police Service Center (SPKT), the issuance of Police Clearance Certificates (SKCK), as well as lost document reporting and event permits—received very high satisfaction ratings. The average satisfaction score reached 4.63, indicating that administrative services were delivered effectively and aligned with public expectations. However, the handling of public complaints was rated only as sufficient, with an average score of 2.97. Multiple linear regression analysis indicated that service quality, officer integrity, and institutional reputation had a significant positive influence on public satisfaction. In contrast, public participation and responsiveness showed a positive but statistically insignificant effect. These findings reflect an imbalance between the effectiveness of administrative services and the responsiveness of complaint handling, which is closely tied to citizen engagement. This study emphasizes the need for reformulating public complaint mechanisms to be more transparent, accountable, and participatory as a critical step in strengthening the rule of law within police services.

FUNGSI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLISI DAERAH SULAWESI TENGGARA DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Nurul Syahrizad Yaman, Ruslan Renggong, Baso Madiong — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Tenggara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala utama yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan socio-legal, memadukan analisis normatif dengan data empiris melalui wawancara mendalam kepada aparat kepolisian, petugas PPA, korban kekerasan, tenaga medis, dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA telah melaksanakan lima fungsi utama, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, perlindungan hukum dan pendampingan psikologis, pencegahan kekerasan, serta koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan personel, fasilitas pendukung yang belum memadai, kendala dalam pengumpulan bukti akibat trauma korban, serta minimnya alokasi anggaran operasional. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan sinergi lintas sektor agar fungsi Unit PPA dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan ini juga menyoroti pentingnya strategi berbasis korban dalam sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan agar mampu menjamin keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh bagi korban.

This study aims to comprehensively analyze the implementation of the functions of the Women and Children Protection Unit (PPA) at the Southeast Sulawesi Regional Police in handling violence against women, as well as to identify the main challenges encountered during its execution. The research adopts a qualitative case study design with a socio-legal approach, combining normative analysis with empirical data gathered through in-depth interviews involving police officers, PPA personnel, victims of violence, medical professionals, and non-governmental organizations. The findings indicate that the PPA Unit carries out five key functions: report reception, investigation and inquiry, legal protection and psychological assistance, violence prevention, and cross-sector coordination. However, the effectiveness of these functions remains limited due to constraints such as insufficient personnel, inadequate supporting facilities, difficulties in evidence collection due to victims' trauma, and limited operational budgets. This study emphasizes the necessity of strengthening institutional capacity and multi-sectoral collaboration to enhance the sustainability and impact of PPA services. Furthermore, the findings highlight the urgency of implementing victim-centered strategies in handling gender-based violence cases to ensure justice, protection, and holistic recovery for survivors.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH BANK DI KOTA MAKASSAR

Andi Taufik Arham, Zulkifli Makkawaru, Almusawir Almusawir — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan data pribadi nasabah pada Bank BRI Kanwil Makassar dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik perlindungan data dengan ketentuan hukum yang berlaku. Isu perlindungan data pribadi semakin relevan di era digital karena meningkatnya ancaman kebocoran informasi dan penyalahgunaan data nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan pihak internal bank. Hasil temuan menunjukkan bahwa Bank BRI telah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti transparansi dalam pengumpulan data, penyampaian tujuan penggunaan data, serta sistem keamanan digital yang canggih. Namun demikian, pelaksanaan di tingkat operasional masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan pemahaman karyawan, kompleksitas sistem teknologi, dan rendahnya literasi digital nasabah. Faktor internal dan eksternal menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan, termasuk belum optimalnya pengawasan terhadap pihak ketiga serta kurangnya kesadaran nasabah dalam menjaga informasi pribadi. Upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh Bank BRI meliputi pelatihan internal, penguatan infrastruktur teknologi, dan penyederhanaan sistem operasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kerangka hukum dan edukasi publik sebagai bagian dari ekosistem perlindungan data yang berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis dalam pembentukan kebijakan perlindungan data di sektor perbankan.

This study investigates the implementation of personal data protection for customers at Bank BRI Regional Office Makassar, aiming to assess the alignment between practical applications and the applicable legal framework. The issue of personal data protection has gained urgency in the digital era, with increasing threats of data breaches and misuse by unauthorized parties. The research method employed is empirical juridical, combining normative analysis of relevant legislation with empirical data collected through interviews with internal bank departments. The findings indicate that Bank BRI has introduced several policies, including transparent data collection processes, clear communication of data usage purposes, and robust digital security systems. However, the implementation at the operational level still encounters several challenges, including employee knowledge gaps, technological complexity, and low digital literacy among customers. Both internal and external factors hinder the effectiveness of the current system, such as inconsistent compliance across units, limited supervision of third-party data processors, and lack of customer awareness in protecting personal information. Mitigation efforts include internal training programs, upgrades in technology infrastructure, and streamlined operational procedures. This research emphasizes the need for strengthening legal frameworks and enhancing public education as integral parts of a sustainable data protection ecosystem. The findings are expected to contribute to strategic policy development in the banking sector.

MENGGUGAT SISTEM REAKTIF: KAJIAN DISKUALIFIKASI CALON DALAM PUTUSAN MK PILKADA 2024 DAN KEBUTUHAN REFORMULASI HUKUM PEMILU

Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Pemilu di Indonesia pascareformasi masih menghadapi tantangan serius, khususnya pada tahap pencalonan yang kerap diwarnai pelanggaran administratif strategis dan tidak ditangani secara tuntas oleh lembaga pengawas. Kondisi ini memaksa Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan fungsi korektif setelah pemungutan suara, menciptakan jurang kelembagaan antara Bawaslu sebagai pengawas administratif dan MK sebagai pengadil hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan sistem reaktif dalam penyelesaian sengketa pemilu serta menawarkan model integratif antara Bawaslu dan MK guna mendorong koreksi dini atas pelanggaran administratif yang berdampak konstitusional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, dengan data primer berupa putusan MK terkait diskualifikasi calon pada Pilkada 2024, serta data sekunder dari peraturan, literatur akademik, dan wawancara pakar. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis isi, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 309 perkara yang diajukan ke MK, sebanyak 74,8% tidak dapat diterima karena alasan formil, sementara 11 perkara yang dikabulkan sebagian mengandung amar diskualifikasi calon akibat pelanggaran administratif dalam pencalonan. Temuan ini menyoroti lemahnya kapasitas koreksi dini oleh Bawaslu dan pentingnya reformulasi yurisdiksi MK serta penguatan kewenangan ajudikatif Bawaslu. Model integratif Bawaslu–MK yang ditawarkan dalam penelitian ini berpotensi membentuk sistem keadilan pemilu yang lebih proaktif, substantif, dan konstitusional.

Post-reform elections in Indonesia continue to face serious challenges, particularly in the nomination stage, which is often marked by strategic administrative violations that remain unaddressed. This condition compels the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) to perform corrective functions after voting, creating an institutional gap between Bawaslu as the administrative supervisor and MK as the adjudicator of results. This study aims to examine the weaknesses of the reactive system in electoral dispute resolution and propose an integrative model between Bawaslu and MK to enable early correction of constitutionally significant administrative violations. The research applies both normative and empirical juridical approaches, using primary data from MK’s decisions on candidate disqualification in the 2024 regional elections (Pilkada) and secondary data from legislation, academic literature, and expert interviews. Data were analyzed using qualitative descriptive methods, content analysis, and comparative analysis. The findings reveal that out of 309 cases filed, 74.8% were dismissed on formal grounds, while 11 partially granted cases included candidate disqualifications due to administrative violations during the nomination phase. These results highlight Bawaslu’s inability to perform early correction effectively and emphasize the urgent need for jurisdictional reform of MK and the strengthening of Bawaslu’s adjudicative authority. The proposed integrative model offers the potential to establish a more proactive, substantive, and constitutional electoral justice system.

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM ERA DIGITAL PROSTITUSI DI INDONESIA

Andi Lulu Isvany, Muh. Fachrur Razy Mahka, Sufriaman Sufriaman — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap praktik prostitusi di Indonesia, membuatnya lebih tersembunyi dan sulit dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dalam konteks prostitusi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prostitusi digital telah menjadi fenomena yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus-kasus prostitusi digital karena penggunaan teknologi canggih dan anonimitas yang disediakan oleh platform online. Regulasi yang ada saat ini, seperti KUHP dan UU ITE, dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi digital, namun perlu dilakukan klarifikasi dan penegasan lebih lanjut tentang bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menindak praktik prostitusi digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan humanis terhadap pekerja seks komersial diperlukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi angka prostitusi digital dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan prostitusi digital di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak individu, serta mengatasi akar permasalahan prostitusi digital.

The development of information technology has changed the landscape of prostitution practices in Indonesia, making it more hidden and difficult to detect. This study aims to analyze the criminal law approach to commercial sex workers in the context of digital prostitution in Indonesia. This study uses a library research method by reviewing written sources such as books, scientific journals, and laws and regulations. The results of the study indicate that digital prostitution has become a complex phenomenon and requires comprehensive handling. Law enforcement officers face challenges in collecting evidence and handling digital prostitution cases due to the use of sophisticated technology and the anonymity provided by online platforms. Current regulations, such as the Criminal Code and the ITE Law, can be used to ensnare perpetrators of digital prostitution, but further clarification and affirmation are needed on how Indonesian criminal law regulates and prosecutes digital prostitution practices. This study also shows that a humanist approach to commercial sex workers is needed to reduce stigma and discrimination against them. Increasing the capacity of law enforcement officers and public awareness is also needed to reduce the number of digital prostitution and provide better protection to the community. Thus, this study concludes that handling digital prostitution in Indonesia requires comprehensive and coordinated efforts between the government, law enforcement officers, and the community. The government and the community need to work together to create a safe environment and protect individual rights, as well as address the root causes of digital prostitution.

KEJAHATAN CYBERCRIME DAN PENANGGULANGANNYA DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL

Hasirudin Hasri, Mashendra Mashendra, Hayun Hayun, Fias Nurul Nisa — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Kejahatan siber merupakan masalah yang signifikan di Indonesia dan berakar pada hukum global internasional. Meningkatnya kejahatan siber dipengaruhi oleh faktor penyebab yang sulit dibuktikan dengan bukti dalam kasus-kasus kejahatan siber. Ketika internet dapat diakses oleh siapa saja, individu dapat mengejar tujuan apa pun dengan menargetkan upaya mereka. Kejahatan siber adalah masalah yang lazim terjadi dan memerlukan penyelesaian melalui tindakan hukum yang ketat. Untuk mengatasi masalah kejahatan siber di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan peraturan dan regulasi khusus yakni Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memerangi kejahatan siber yang tidak hanya menangani situs-situs cabul atau pornografi, tetapi juga menetapkan peraturan untuk transaksi elektronik, sehingga memberikan kerangka hukum untuk hukum siber di Indonesia.

Cybercrime is a significant problem in Indonesia and is rooted in international global law. The rise of Cybercrime is influenced by causal factors that are difficult to prove with evidence in Cybercrime cases. When the internet is accessible to anyone, individuals can pursue any goal by targeting their efforts. Cybercrime is a prevalent problem and requires resolution through strict legal action. To address the issue of Cybercrime in Indonesia, the government has enacted specific rules and regulations, namely Law Number 11 of 2008 governing Electronic Information and Transactions to combat Cybercrime that not only addresses obscene or pornographic websites, but also establishes regulations for electronic transactions, thus providing a legal framework for cyber law in Indonesia.

ANALISIS SISTEM PENANGANAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Hukum pidana merupakan ranah hukum yang digunakan sebagai mekanisme untuk memastikan pemilu yang transparan dan adil. Penggunaan hukum pidana atau strategi pidana bertujuan untuk menangani berbagai pelanggaran untuk menjamin proses pemilu berjalan secara adil. Meskipun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, efektivitas hukum pidana dalam menata pemilu terbukti tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang kerangka hukum pemilu, yang meliputi hukum pidana pemilu, mekanisme pelaksanaan undang-undang pemilu, dan praktik-praktik kultural para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Criminal law is a legal domain that is used as a mechanism to ensure transparent and fair elections. The use of criminal law or criminal strategies aims to deal with various violations to ensure that the electoral process runs fairly. Nonetheless, in its regulation and implementation, the effectiveness of criminal law in organizing elections has proven to be inadequate. This is due to almost all of the legal subsystems that underpin the electoral legal framework, which include the electoral criminal law, the mechanisms for implementing electoral laws, and the cultural practices of the parties involved in organizing elections.

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KESEHATAN MENTAL REMAJA

Andi Ismayana Wahid, Sufriaman Sufriaman, Muh. Fachrur Razy Mahka, Karman Jaya — Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 +0800

Dimasa digital seperti sekarang ini, perkembangan teknologi semakin meningkat, penggunaan sosial media telah menjadi bagia integral dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan Sosial Media ini membawa berbagai dampak, baik positif maupun negative. Salah satu dampak yang paling mendapat perhatian adalah Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja dan mengetahui dampak positif dan dampak negative dari penggunaan media sosial. Penelitian ini menggunakan analisis kepustakaan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal ilmiah akademis yang relevan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis terhadap literatur yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan atau korelasi antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental remaja. Temuan ini mengindikasikan bahwa durasi penggunaan, jenis aplikasi yang digunakan serta frekuensinya memiliki pengaruh terhadap dampak negatif yang ditimbulkan pada remaja serta Adanya hubungan signifikan antara penggunaan media sosial dan kesehatan mental pada remaja. Efek negatif dari media sosial yaitu secara tidak langsung menjauhkan yang sudah dekat. Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi pada hal-hal yang belum mereka ketahui atau hal-hal yang menarik dan unik, sehingga media sosial sangat membantu remaja untuk mencari hal-hal yang belum mereka ketahui dengan mudah. Disisi lain rasa ingin tahu yang tinggi pada remaja dapat menimbulkan dampak buruk. Misalnya, rasa ingin tahu atau rasa tertarik kepada hal-hal tentang pornografi karena jika sekali melihat hal semacam itu akan merasa ingin tahu, Remaja yang kecanduan pornografi akan sangat merugikan diri sendiri karena pengaruh dari menonton video porno sangat buruk yaitu merusak fungsi otak dan mempengaruhi mental remaja.

In today's digital era, technological developments are increasing, the use of social media has become an integral part of everyday life. The use of social media has various impacts, both positive and negative. One of the impacts that gets the most attention is the Influence of social media on Adolescent Mental Health. This study aims to determine the effect of social media use on adolescent mental health and to determine the positive and negative impacts of watching pornographic media. This study uses a qualitative approach to literature analysis. The data used in this study come from various academic scientific journals that are relevant to the research topic. The data analysis method used is an analysis of the literature used in the study. The results of this study indicate that there is a relationship or correlation between the use of social media and the mental health of adolescents. This finding indicates that the duration of use, the type of application used and its frequency have an influence on the negative impacts caused by adolescents and there is a significant relationship between the use of social media and mental health in adolescents. The negative effects of social media are that it indirectly distances those who are close. Adolescents have a high curiosity about things they don't know yet or things that are interesting and unique, so social media is very helpful for adolescents to find things they don't know easily. On the other hand, high curiosity in adolescents can have a bad impact. For example, curiosity or interest in things about pornography because if you see something like that once you will feel curious, Adolescents who are addicted to pornography will be very detrimental to themselves because the influence of watching pornographic videos is very bad, namely damaging brain function and affecting the mentality of adolescents.