Indonesian Journal of Legality of Law

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK PASCA PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022

Adhi Yudha Ristanto, Ruslan Renggong, Basri Oner — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan untuk menganalisis pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada putusan verstek apakah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empirik yang memadukan antara data primer berupa data dan wawancara serta bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hak Penggugat dalam mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek pasca ditetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdapat 2 kondisi yakni hak Penggugat akan dipenuhi oleh karena proses banding akan dilanjutkan ke Pengadilan tingkat banding dalam hal Tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet. Selanjutnya hak Penggugat akan tertutup dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum verzet. Pengaturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perihal upaya hukum pada putusan verstek telah memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yakni Tergugat tetap dapat mengajukan upaya hukum verzet. Sedangkan untuk Penggugat tetap memiliki hak yang sama dengan Tergugat dalam hal mengajukan banding.

This research aims to analyze the plaintiff's rights in filing a legal appeal against the verstek decision after the stipulation of PERMA Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court and to analyze the regulation of PERMA Number 7 of 2022 regarding whether legal remedies for verstek decisions fulfill the values of justice in society. This research is empirical juridical research that combines primary data in the form of data and interviews as well as material from books and statutory regulations conducted at the Sidenreng Rappang District Court. The results of the research show that the Plaintiff's right to file an appeal against the verzet decision after PERMA Number 7 of 2022 was stipulated has 2 conditions, namely the Plaintiff's rights will be fulfilled because the appeal process will continue to the appellate court in the event that the Defendant does not submit a verzet legal remedy. Furthermore, the Plaintiff's rights will be closed if the Defendant files a verzet legal action. Regulation of PERMA Number 7 of 2022 regarding legal remedies for verzet decisions has fulfilled the values of justice in society, namely that the Defendant can still submit legal remedies for verzet. Meanwhile, the Plaintiff still has the same rights as the Defendant when it comes to filing an appeal.

TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM EKSISTENSI MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENUNTUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Marif Marif, Nurhaedah Nurhaedah — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Kehidupan masyarakat selalu ditandai oleh perubahan-perubahan yang menunjukkan adanya proses pembangunan, maka gagasan teori hukum pembangunan nasional terkait fungsionalisasi hukum jelas akan relevan dalam setiap masa, salah satunya dengan perkembangan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap relevan dengan isu hukum yang terjadi. Mediasi penal merupakan hasil buah pemikiran pendekatan keadilan restoratif digunakan di dalam tahap penuntutan yang dilakukan kejaksaan sekaligus sebagai perluasan tugas dan kewenangan kejaksaan atas perubahan peraturan perundang-undangan kejaksaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris, yaitu dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan pustaka dengan menganalisis perbandingan idealita hukum dengan realitas hukum. Hasil dari penelitian ini, Eksistensi mediasi penal bisa diketahui bahwa telah di berlakukan di beberapa kasus tindak pidana contohnya tindak pidana ringan, malpraktik dan penganiayaan. Keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan internal kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya berbeda. Namun sangat diperlukan dibentuk peraturan-perundang-undangan mengenai keadilan restoratif itu sendiri dengan upaya sebagai terjaminnya kepastian hukum akan penggunaan keadilan restoratif di Indonesia, sehingga dalam pemberlakuannya mampu berjalan dengan optimal dan tidak menghasilkan sifat hukum yang rancu. Pentingnya persyaratan dan pedoman pemberlakuan mediasi penal karena mengingat tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mediasi penal, terutama tindak pidana yang dianggap berat contohnya tindak pidana korupsi yang di dalam hukum pidana dianggap sebagai extraordinary crime.

Community life is always marked by changes that indicate a development process, so the idea of national development legal theory related to legal functionalization will clearly be relevant at all times, one of which is the development of law enforcement using approaches that are considered relevant to the legal issues that occur. Penal mediation is the result of the thought of a restorative justice approach used in the prosecution stage carried out by the prosecutor's office as well as an expansion of the duties and authority of the prosecutor's office over changes in the prosecutorial legislation Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in case settlement. This research was conducted using the normative-empirical research method, namely by examining and analyzing library materials by analyzing the comparison of legal ideals with legal reality. The results of this study, the existence of penal mediation can be seen that it has been applied in several criminal cases, for example minor crimes, malpractice and persecution. Restorative justice regulated in the internal regulations of the prosecutor's office with other law enforcement agencies is different. However, it is very necessary to form laws and regulations regarding restorative justice itself in an effort to ensure legal certainty of the use of restorative justice in Indonesia, so that its implementation can run optimally and does not produce ambiguous legal characteristics. The importance of the requirements and guidelines for the implementation of penal mediation is because not all cases can be resolved by penal mediation, especially crimes that are considered serious, for example corruption, which in criminal law is considered an extraordinary crime.

ANALISIS HUKUM FUNGSI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DALAM MEWUJUDKAN KEPOLISIAN PRESISI DI KEPOLISIAN SEKTOR ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

Alamsyah Renggong, Ruslan Renggong, Baso Madiong — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja personil pada sentra pelayanan kepolisian terpadu dalam menangani pengaduan masyarakat pada Sektor Kepolisian Anggeraja Kabupaten Enrekang serta faktor-faktor apakah yang menghambat kinerja personil Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam menangani pengaduan masyarakat pada Sektor Kepolisian Anggeraja Kabupaten Enrekang. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian ini adalah yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Personil SPKT Polsek Anggeraja sesuai dengan Perkap Nomor 22 tahun 2010 adalah pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, yaitu penanganan tempat kejadian perkara meliputi tindakan pertama di TKP dan pengolahan TKP, turjawali (pengaturan jalan dan pengawalan lalu-lintas), pengamanan. Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jenis layanan yang diberikan di SPKT Polsek Anggeraja adalah penanganan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas dan pelayanan administrasi. Faktor penghambat kinerja Personil SPKT di Polsek Anggeraja adalah masih kekurangan personil yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bahwa setiap polsek harus memiliki 90 personil tetapi di Polsek Anggeraja hanya memiliki 14 personil yang mana bisa menjadi penghambat dalam pemberian layanan dan menurunkan kinerja instansi.

This study aims to determine the performance of personnel at the integrated police service center in handling community complaints at the Anggeraja Police Sector, Enrekang Regency and what factors hinder the performance of Integrated Police Service Center personnel in handling community complaints at the Anggeraja Police Sector, Enrekang District. The research method used is normative juridical research. The results of the research show that the performance of the Anggeraja Police SPKT personnel in accordance with Perkap Number 22 of 2010 is coordinating and providing aid and assistance, namely handling the crime scene including the first action at the crime scene and processing the crime scene, turjawali (road management and traffic control), security . Community services include telephone, short messages, fax, internet (social networking), and letters. Presentation of general information relating to public interests in accordance with statutory provisions. The types of services provided at the Anggeraja Police SPKT are crime scene handling, road management and traffic control and administrative services. The inhibiting factor for the performance of SPKT personnel at the Anggeraja Police is that there is still a shortage of personnel which is not in accordance with the established policy that each police station must have 90 personnel but the Anggeraja Police only has 14 personnel which can be an obstacle in providing services and reduce the agency's performance.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Radesyah Pratiwi Baharuddin, Muhammad Arif Hanafi — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Kasus terhadap anak dewasa ini menjadi perhatian tersendiri dalam penegakkan hukum khususnya di Pengadilan Negeri Makassar, tingginya angka kasus terhadap anak dan penyelesaian dengan penerapan restoratif justice membuat penulis tertarik meneliti secara mendalam penerapan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Restorative Justice System dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau penerapan Restorative Justice System di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian nondoctrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan dengan pendekatan Restorative Justice System. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, yakni semua data primer, dan data sekunder, demikian juga bahan pustaka, jurnal ilmiah hukum, dan peraturan yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak sebagai korban kejahatan dengan pendekatan Restorative Justice System. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Restorative Justice System dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai tindak pidana kejahatan di Pengadilan Negeri Makassar belum terlaksana secara efektif, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor trauma anak, struktur hukum, kesadaran hukum Masyarakat, budaya hukum, dendam keluarga serta sarana dan prasarana. Rekomendasi pada penelitian ini adalah perlu diadakan pendekatan psikologi secara khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan, agar jiwa dan mental yang tadinya terganggu dapat dipulihkan kembali secara normal, demi masa depannya, agar sarana dan prasarana pendukung tugas para hakim, ditingkatkan sehingga dapat mendukung dan menopang pelaksanaan tugasnya pada bidang Restorative Justice System, khusus kejahatan yang menimpa seorang anak, perlu dilakukan upaya penyuluhan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga anak, yang berhubungan penyelesaian kasus kejahatan terhadap anak dan kasus-kasus tertentu dengan Restorative Justice System, agar pendidikan formal dan non formal pada struktur hukum yakni para hakim sebagai mediator, ditingkatkan pendidikannya baik secara formal maupun non formal melalui pelatihan, bimbingan teknis atau semacamnya, agar dapat lebih profesional dalam penyelesaian dengan Restorative Justice System.

Cases against children today are a separate concern in law enforcement, especially in the Makassar District Court, the high number of cases against children and the settlement with the application of restoratif justice makes the author interested in examining in depth the application. This study aims to determine and analyze the application of the Restorative Justice System in handling criminal cases involving children as victims of crime in the Makassar District Court and the factors that influence the enforcement or application of the Restorative Justice System in the Makassar District Court. This type of research is empirical legal research or non-doctrinal research oriented towards the approach to the protection of children as victims of crime with the Restorative Justice System approach. The data analysis method in this research uses qualitative analysis method. Qualitative data analysis is carried out on data that cannot be quantified, namely all primary data, and secondary data, as well as library materials, legal scientific journals, and regulations related to the issue of child protection as a victim of crime with the Restorative Justice System approach. The results of this study are the application of the Restorative Justice System in handling cases involving children as criminals in the Makassar District Court has not been implemented effectively, while the factors that influence are child trauma factors, legal structure, public legal awareness, legal culture, family resentment and facilities and infrastructure. The recommendations in this study are that a special psychological approach needs to be held to children who are victims of crime, so that the soul and mentality that was previously disturbed can be restored normally, for the sake of their future, so that the facilities and infrastructure supporting the duties of judges, are improved so that they can support and sustain the implementation of their duties in the field of Restorative Justice System, especially crimes that befall a child, It is necessary to conduct legal counseling efforts to all levels of society, especially children's families, relating to the settlement of crimes against children and certain cases with the Restorative Justice System, so that formal and non-formal education in the legal structure, namely judges as mediators, is improved both formally and non-formally through training, technical guidance or the like, so that they can be more professional in solving with the Restorative Justice System.

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR

Dedi Rianto, Ruslan Renggong, Yulia A. Hasan — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan hambatan melalui Restoratif Justice dalam penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Restoratif Justice dari tahun 2022 sampai tahun 2023 pihak kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Polewali Mandar mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penyebab yang tidak dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2022 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga dan tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), namun pada tahun 2023 penyebab tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan Restorative justice sama dengan tahun 2022 yaitu tidak mau mencabut laporan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara dalam penyelidikan, tidak cukup bukti. Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum kepolisian resor polewali mandar dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masayarakat kab. Polewali Mandar belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial.

This research aims to analyze the implementation and obstacles through Restorative Justice in the settlement of maltreatment crime case. This research used qualitative research. Data collection was carried out through interviews and documentation. The data analysis used is qualitative using deductive and inductive methods and then presented descriptively.The results of the research show that from 2022 to 2023 the police in the jurisdiction of the Polewali Mandar Resort Police will strive for a restorative approach because the number of cases ending in peace has increased. Although there are several reasons that Restorative Justice was not carried out, one of the reasons in 2022 was because the victim did not accept to reconcile because there was no family relationship and still did not want to withdraw the report (it had been handed over to the prosecutor's office), but in 2023 the cause of the criminal act of abuse was not carried out. Restorative justice is the same as in 2022, namely not wanting to withdraw the report and it has been handed over to the prosecutor's office, while during the investigation, there is not enough evidence. The obstacles in the application of restorative in the jurisdiction of the Polewali Mandar Resort Police in terms of apparatus resources are that there are still officers who lack understanding and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative Justice, the absence of an agreement between the victim and the perpetrator and the Polewali Mandar district community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KARENA KELALAIAN MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT

Nur Fadhillah Mappaselleng, Amanat Panggalo — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris serta mengkaji aspek normatif, adapun penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yaitu 20 orang Jaksa yang berada dalam lingkup Kejaksaan Negeri Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam perkara tindak pidana karena kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat di Kejaksaan Negeri Majene dimulai dari pertimbangan dan syarat perdamaian, upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian. Rekomendasi penelitian ini adalah Perlunya penguatan regulasi terkait restorative justice di tingkat penuntutan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kedepan. Mengingat Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative masih menjadi pedoman utama meskipun kedudukan restorative justice sudah diakui dalam Undang-Undang Kejaksaan, serta melakukan peningkatan kompetensi terhadap penuntut umum terutama dalam mempertimbangkan kelayakan perkara kecelakaan lalu lintas dengan luka berat yang dapat dihentikan penuntutannya. Hal ini karena luka berat itu sendiri adalah suatu dampak dari tindak pidana yang memiliki jangkauan klasifikasi yang lebih luas dibandingkan dengan luka ringan dan kematian.

This study aims to analyze and explain the application of restorative justice in criminal cases due to negligence causing traffic accidents with serious injuries in the Majene State Attorney's Office. This type of research is empirical research and examines normative aspects, while this research uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 respondents, namely 20 prosecutors within the scope of the Majene State Attorney's Office. The results showed that the application of restorative justice in criminal cases due to negligence causing traffic accidents with serious injuries in the Majene District Attorney's Office starts from considerations and conditions of peace, peace efforts, peace processes, and peace agreements. The recommendation of this research is the need to strengthen regulations related to restorative justice at the prosecution level in the revision of the Criminal Procedure Code in the future. Considering that Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice is still the main guideline even though the position of restorative justice has been recognized in the Prosecutor's Law, as well as increasing the competence of public prosecutors, especially in considering the feasibility of traffic accident cases with serious injuries that can be discontinued. This is because serious injury itself is a result of a criminal offense that has a broader range of classifications compared to minor injury and death.

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PELANGGARAN JAM KERJA DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN

Iwan Yudi Herlinawan, Yulia A. Hasan, Almusawir Almusawir — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi disiplin terhadap pelanggaran disiplin jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan telah dilakasanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 pasal 4 huruf f dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021, terutama terkait dengan pemotongan tunjangan dan akumulasi ketidakhadiran pada tahap hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Penerapan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan jam kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan belum berjalan secara efektif yang ditunjukan masih ada pegawai melakukan pelanggaran dan terdapat pegawai yang melakukannya secara berulang serta tidak merasakan dampak atas pembelajaran dan pembinaan yang telah dilakukan. Penerapan hukuman belum efektif karena: (a) faktor sanksi dan hukuman, (b) penegakan hukuman disiplin, (c) sarana pengawasan dan monitoring dan (d) faktor individu pegawai dan masyarakat.

This research aims to determine the application of disciplinary sanctions for violations of the working hours of Civil Servants (PNS) at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi. The research method used is Empirical Normative Legal research. The results of the research show that the application of disciplinary sanctions for violations of civil servant working hours discipline at at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi has been carried out under the provisions of applicable laws and regulations, namely Government Regulations 94 of 2021 article 4 letter f and Minister of Finance Regulation Number 221/PMK.01/2021, especially related to deductions. allowances and accumulated absences which are at the stage of light, medium, and heavy disciplinary penalties. The application of disciplinary sanctions to civil servants who violate working hours provisions at Regional Office of Directorate General of Customs and Excise Southern Sulawesi has not been implemented effectively, as shown by the fact that there are still employees committing violations and there are employees who do it repeatedly and do not feel the impact of the learning and coaching that has been carried out. The application of punishment has not been effective because (a) sanctions and punishment factors, (b) enforcement of disciplinary penalties, (c) means of supervision and monitoring, and (d) individual employee and community factors.

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANKSAKSI ONLINE

Nur Fadhillah Mappaselleng — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Maraknya penipuan melalui tranksaksi online yang melatar belakangi penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui tranksaksi online di Kota Makassar dan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui tranksaksi online di Kota Makassar adalah faktor iseng-iseng, faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor ketidaktauan pembeli, dan faktor keamanan jual beli online. Selain itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan oleh aparat polrestabes kota Makassar mulai dari upaya preventif maupun upaya represif. Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi online serta tidak mudah tergiur dengan harga murah dan diskon besar. Selain itu, diharapkan pula kepada penegak hukum agar lebih efektif lagi memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan transaksi online.

The rise of fraud through online transactions is the background of this research, with the aim of knowing and analyzing the factors that cause criminal acts of fraud through online transactions in Makassar City and how efforts to prevent and overcome criminal acts of fraud at the Makassar Police Station. This research uses empirical normative research methods. The results of this study indicate that the factors that cause the occurrence of criminal acts of fraud through online transactions in Makassar City are fad factors, the lack of being caught by the authorities, economic factors, environmental factors, educational factors, buyer ignorance factors, and online buying and selling security factors. In addition, various prevention and control efforts were carried out by the Makassar City Police officers, starting from preventive efforts and repressive efforts. The recommendation of this research is that all people are expected to be more vigilant and careful in conducting online transactions and not easily tempted by low prices and large discounts. In addition, it is also expected that law enforcers should be more effective in providing counseling to the public regarding online transactions.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Jalil Wahyudin, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta apa saja hambatan –hambatan yang dihadapi Penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan di Unit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia telah banyak terjadi Tindak Pidana Penipuan secara Online dimana korbannya mencakup semua kalangan masyarakat yang mengakibatkan kerugian secara materil dengan kisaran ratusan juta hingga milyaran rupiah, Modus operandi pelaku pun bermacam-macam dari modus menjual barang hingga penawaran jasa fiktif kepada korban dengan menggunakan media sosial sebagai sarananya. Dalam Penyidikannya terdapat berbagai kendala yang di hadapi oleh Penyidik diantaranya karena Tempat Kejadian Perkara berada di dunia maya, Proses pengungkapannya yang membutuhkan waktu yang lama serta keterbatasan alat khusus untuk membantu Penyelidikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapannya yaitu, faktor internal dan eksternal dengan beberapa klasifikasi. Faktor internal yaitu sumber daya manusia untuk menjalankan perangkat alat khusus tersebut masih terbatas, infrastruktur tekhnologi untuk pengadaan alat khusus masih terbatas pada polda-polda tertentu saja. Sedangkan faktor eksternal yaitu, keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian Tindak Pidana penipuan online tersebut karena masyarakat tidak mengetahui karena menganggap bahwa kerugian materil yang dialami relative kecil saja.

The research aims to understand the implementation of the Online Fraud Investigation Process in the South Sulawesi Regional Police and what obstacles investigators face in its implementation. This research was conducted using empirical juridical methods. The research is a qualitative analysis. Data collection methods and techniques were carried out using literature studies and interviews. The research was conducted at the Cyber Crime Unit of the Special Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police in Makassar City. The results of the research show that in Indonesia there have been many online fraud crimes where the victims include all levels of society resulting in material losses ranging from hundreds of millions to billions of rupiah. The modus operandi of the perpetrators also varies from selling goods to offering fictitious services to victims. by using social media as a means. In the investigation, there were various obstacles faced by investigators, including because the crime scene was in cyberspace, the disclosure process took a long time and limited special tools to assist the investigation. There are several factors that influence disclosure, namely, internal and external factors with several classifications. Internal factors, namely human resources to run the special equipment are still limited, technological infrastructure for procuring special equipment is still limited to certain regional police. Meanwhile, external factors are the reluctance of the public to report incidents of online fraud because the public does not know because they think that the material losses experienced are relatively small.

ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT

Masri Masri, Ruslan Renggong, Baso Madiong — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan restorative justice di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan untuk mengetahui penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan restorative justice di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu penerapan restorative justice yang melibatkan proses dialog terstruktur antara para pihak yang terlibat, yang dipandu oleh seorang mediator atau fasilitator yang terlatih. Proses ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan rasa sakit dan kekecewaannya, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Proses restorative justice juga dapat melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat yang terkena dampak dari konflik atau kejahatan. Beberapa keuntungan dari pendekatan restorative justice adalah bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kejahatan. Penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat oleh penyidik polri sesuai Pasal 30 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diantaranya: 1) penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara; 2) penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum; dan 3) penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

This research aims to find out the settlement of mining crime cases with restorative justice in the West Sulawesi Regional Police area and to find out the termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police. The research method used is normative law research. The research results show that the resolution of mining crime cases using restorative justice in the West Sulawesi Regional Police Area is the application of restorative justice which involves a structured dialogue process between the parties involved, guided by a trained mediator or facilitator. This process is designed to provide an opportunity for victims to express their pain and disappointment, while perpetrators are allowed to admit their mistakes and take action to repair the damage that has been done. The restorative justice process can also involve family, friends, and communities affected by conflict or crime. One of the advantages of a restorative justice approach is that this approach can produce a more satisfying and beneficial solution for all parties involved in a conflict or crime. Termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police by police investigators in accordance with Article 30 of Perkap Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation Management including: 1) termination of investigation is carried out through a case title; 2) termination of investigation can be carried out to fulfill legal certainty, a sense of justice, and legal expediency; and 3) termination of investigation is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.

ANALISIS PENERAPAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAMASA

Jamaluddin Jamaluddin, Baso Madiong, Zulkifli Makkawaru — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kendala yang dihadapi oleh petugas registrasi dan identifikasi dalam hal penghapusan registrasi kendaran bermotor di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum kualitatif, berorientasi pada data yang didapat dari narasumber, dokumen-dokumen, dan wawancara atau bahan hukum yang berkaitan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan registrasi kendaraan bermotor belum diterapkan di Kabupaten Mamasa, walaupun terdapat kendaraan yang STNK-nya lewat waktu diakibatkan karena belum adanya penekanan dan pelatihan dari satuan atas serta masih belum jelasnya pejabat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang ada dalam aturan penghapusan registrasi kendaraan bermotor. Kendala yang dihadapi adalah kendala sumber daya manusia, aturan yang belum jelas dan tegas, sarana dan prasarana yang belum memadai, partisipasi masyarakat dan luasnya medan wilayah Kabupaten Mamasa.

This research aims to determine the implementation and obstacles faced by registration and identification officers in removing motor vehicle registrations in Mamasa Regency. This research uses a qualitative type of legal research, oriented to data obtained from sources, documents, and interviews or related legal materials.. The data analysis technique used is qualitative. The results showed that the elimination of motor vehicle registration has not been implemented in Mamasa Regency, although there are vehicles whose vehicle registration has expired due to the lack of emphasis and training from the upper unit and the unclear motor vehicle registration and identification officials in the regulation on the elimination of motor vehicle registration. The obstacles faced are human resource constraints, unclear and firm rules, inadequate facilities and infrastructure, community participation and the vast terrain of Mamasa Regency.

PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN PIDANA KORUPSI MAKASSAR

Mansyur Mansyur, Ruslan Renggong, Basri Oner — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang dipidana pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dan dikuatkan di Pengadilan Tinggi Makassar dan pengaruh putusan bebas terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dan diputus bebas pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan advocat yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah wawancara langsung dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pertimbangan Hakim Agung yang membebaskan terdakwa yang sebelumnya dipidana di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding lebih menitikberatkan kepada ada atau tidaknya kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, adanya prinsip kehati-hatian terdakwa, dan manfaat yang didapat oleh penerima bantuan. Pengaruh terhadap diri terdakwa atas putusan bebas di tingkat kasasi yang sebelumnya dihukum di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa terlanjur dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan tercela di tempat kerja, keluarga, dan di lingkungan tempat tinggal terdakwa. Harkat dan martabat terdakwa haruslah dipulihkan sebagaimana sebelum menjalani proses hukum.

This study aims to analyze the legal considerations of Supreme Court Judges who acquitted defendants convicted at the Makassar Corruption Criminal Court and upheld at the Makassar High Court and the effect of acquittal decisions on defendants who were found guilty at the first level court and appellate level and acquitted at the cassation level at the Supreme Court. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach carried out at the Makassar District Court on defendants of criminal acts of corruption, and advocates who handle cases of criminal acts of corruption. The methods used were direct interviews and a literature study. The results of the research show that the Supreme Court Judge's consideration of acquitting defendants who were previously convicted at the court of first instance and appeal level places more emphasis on whether or not the defendant causes state losses, the defendant's precautionary principle, and the benefits obtained by the recipient. help. The impact on the defendant who was acquitted at the cassation level, who was previously sentenced at the first instance court and the appeal level, the defendant was already considered a perpetrator of a criminal act of corruption and committed wrongful acts at work, in the family and in the environment where the defendant lived. Defendants who are acquitted must have their honor and dignity restored to what they were before undergoing the legal process.

PERJANJIAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR DENGAN CV AMALIA MANDIRI DALAM PEKERJAAN REHABILITASI DRAINASE DI PERUMAHAN BPS II KOTA MAKASSAR

Moh. Fathur Rizki Muchlis — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam pekerjaan drainase dan menganalisis hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis dengan proses pengumpulan data yang kemudian diolah menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam pekerjaan saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar diatur dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 87.2/PERJ.87/REHAB-PSDA/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase yaitu CV Amalia Mandiri memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam surat perjanjian serta kewajiban yang dimiliki oleh CV Amalia Mandiri adalah tidak membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar. Lebih lanjut Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki hak menerima barang dari CV Amalia Mandiri sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam surat perjanjian serta kewajiban yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam surat perjanjian.

This research aims to analyze the implementation of the cooperation agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in drainage work and analyze the rights and obligations of the parties in the drainage work agreement. The research method used is a normative research method with a qualitative approach. Analyzed using a data collection process which is then processed using qualitative data analysis using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the implementation of the cooperation agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in drainage channel work at BPS II Housing, Sudiang Raya Village, Biringkanaya District, Makassar City is regulated in the Goods/Services Procurement Agreement Letter Number 87.2/PERJ. 87/REHAB-PSDA/VII/2023 Dated 06 July 2023. The rights and obligations of the parties in the drainage work agreement, namely CV. Amalia Mandiri has the right to receive payment for the purchase of goods under the total price and time stated in the agreement letter, The obligation that CV. Amalia Mandiri has is not to create or submit documents or other information that is not true. Meanwhile, the Public Works Department of Makassar City has the right to receive goods from CV. Amalia Mandiri under the specifications stated in the Letter of Agreement, the obligation of the Public Works Department of Makassar City is to make payments according to the total price stated in the agreement letter.

ANALISIS HUKUM JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Muchlis Mustafa, Baso Madiong, Yulia A. Hasan — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam permohonan Justice colaborator dalam tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan faktor penilaian hakim dalam permohonan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di pengadilan negeri makassar terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, advokat yang menangani tindak pidana korupsi, metode yang digunakan wawancara langsung dan study kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menolak Justice Colaborator terhadap terdakwa karena terdakwa adalah pelaku utama yang sudah memenuhi unsur unsur mengenai adanya keterlibatan. Pihak lain yang disebutkan terdakwa dalam permohonannya baru sebatas keterangan dan belum didukung oleh alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukun yang berlaku sehingga hakim memberi pertimbangan menolak justice kolaborator terdakwa karena berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2011. Sedangkan faktor penilaian hakim dalam mengabulkan permohonan Justice colaborator meliputi Keterlibatan dalam Tindak Pidana Korupsi, Relevansi Informasi yang Diberikan, Kesesuaian dengan Tujuan Hukum, Kerjasama yang Jujur dan Penuh Kerelaan, Kecukupan Bukti Tambahan, Keamanan dan Perlindungan Saksi, Ketentuan Hukum dan Kebijakan Negara.

This study aims to analyze the judge's consideration in the application of a justice collaborator in a corruption crime in Makassar District Court and the factors that affect the justice collaborator in a corruption crime can be granted by the panel of judges. The research method used is empirical normative research with a qualitative approach conducted in Makassar District Court on corruption defendants, advocates who handle corruption crimes, methods used direct interviews and literature studies. The results showed that the judge's consideration rejected the collaborator's justice against the defendant because the defendant was the main perpetrator who had fulfilled the elements regarding involvement. The other party mentioned by the defendant in his application is only limited to information and has not been supported by other evidence in accordance with the applicable legal provisions so that the judge gave consideration to reject the defendant's collaborator justice because it was guided by SEMA No.4 of 2011. Meanwhile, the factors assessed by the judge in granting the request for Justice Collaborator include Involvement in Corruption, Relevance of Information Provided, Conformity with Legal Objectives, Honest and Willing Cooperation, Adequacy of Additional Evidence, Security and Witness Protection, Legal Provisions and State Policy.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN SINJAI

Muh Ali Hasbi, Ruslan Renggong, Mustawa Nur — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai dan faktor penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi terkait penggunaan anggaran dana desa di Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks, belum dapat berjalan optimal dan perlu dilakukan penyempurnaan hukum khususnya penjatuhan putusan terutama mengenai uang pengganti yang dikenakan kepada pelaku. Dan Faktor yang penghambat dalam penerapan tindak pidana korupsi yakni aparatur penegakan hukum masih terkendala prosedur dan budaya masyarakat yang kurang memahami.

This study aims to determine the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District and inhibiting factors in the application of corruption crimes related to the use of village fund budgets in Sinjai District. The research method used is normative legal research using primary data obtained through interview techniques. The results showed that Decision Number: 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks, has not been able to run optimally and it is necessary to improve the law, especially the verdict, especially regarding the restitution imposed on the perpetrator. And the inhibiting factors in the implementation of corruption crimes, namely the law enforcement apparatus is still constrained by procedures and a culture of society that lacks understanding.

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Muh. Alifwansah. S, Ruslan Renggong, Waspada Waspada — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif filsafat hukum terhadap kasus kesulilaan di lingkungan militer. Melalui analisis filosofis, penelitian ini menyelidiki kerangka konseptual etika dan moralitas yang membentuk penanganan kasus-kasus kesulilaan. Diskusi mencakup refleksi tentang hak asasi manusia, tanggung jawab moral individu, dan dampaknya terhadap struktur disipliner di militer. Artikel ini juga mengevaluasi relevansi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam menanggapi tindakan kesulilaan di dalam militer. Dengan menyoroti pertentangan dan keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan hak individu, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana filosofi hukum membentuk pemahaman terhadap tindak pidana kesulilaan di konteks militer. Implikasi filosofis dari pendekatan ini diharapkan memberikan pandangan yang kaya dan berdimensi terhadap upaya penegakan hukum di militer. Studi ini penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang berkepentingan dalam pengembangan etika dan penegakan hukum di lingkungan militer.

This article aims to explore the perspective of legal philosophy on cases of indecency within the military environment. Through a philosophical analysis, this research investigates the conceptual framework of ethics and morality that shapes the handling of indecency cases. The discussion includes reflections on human rights, individual moral responsibilities, and their impact on the disciplinary structure within the military. The article also evaluates the relevance and application of international legal principles in responding to acts of indecency within the military. By highlighting the tensions and balance between security needs and the protection of individual rights, this study provides deep insights into how legal philosophy shapes the understanding of indecent offenses in a military context. The philosophical implications of this approach are expected to provide a rich and dimensional view of law enforcement efforts in the military. This study is important for academics, legal practitioners, and policy makers with an interest in the development of ethics and law enforcement in the military.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS MAKASSAR

Muh. Chikal Chakti C., Baso Madiong, Yulia A. Hasan — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Faktor apa yang mempengaruhi perjanjian kontrak terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil (PPNPN) di lingkup Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar (BBPVP Makassar) didasarkan pada Undang-Undang ASN, yang mengatur status dan hak-hak PPNPN. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak kerja, serta mekanisme untuk mengajukan keberatan atau sengketa jika hak-hak mereka dilanggar. Kesejahteraan dan jaminan sosial juga harus dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup program kesehatan dan pensiun. Dengan demikian, PPNPN di BBPVP Makassar memiliki dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak mereka dalam hubungan kerja. Kontrak kerja di BBPVP Makassar didasarkan pada kualifikasi dan pengalaman pegawai, dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti pendidikan, keterampilan, dan komunikasi. Kontrak juga mencantumkan hak dan kewajiban pegawai, termasuk hak gaji dan tunjangan, serta kewajiban kepatuhan dan pengembangan diri. Spesifikasi pekerjaan yang rinci dalam kontrak membantu memastikan pemahaman yang jelas antara pegawai dan organisasi tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, BBPVP Makassar memiliki kerangka kerja yang solid untuk mengelola hubungan kerja yang sehat dan produktif.

This research aims to analyze legal protection for non-civil servant government employees within the Makassar Vocational and Productivity Training Center. What factors influence contract agreements for non-civil servant government employees within the Makassar Center for Vocational Training and Productivity. The research method used is empirical normative legal research. The research results show that legal protection for non-civil servant government employees (PPNPN) within the Makassar Vocational Training and Productivity Center (BBPVP Makassar) is based on the ASN Law, which regulates the status and rights of PPNPN. They have rights and obligations regulated in the employment contract, as well as a mechanism to submit objections or disputes if their rights are violated. Welfare and social security must also be guaranteed in accordance with applicable regulations, including health and pension programs. Thus, PPNPN at BBPVP Makassar has a strong legal basis for protecting their rights in employment relationships. Employment contracts at BBPVP Makassar are based on employee qualifications and experience, taking into account important aspects such as education, skills and communication. The contract also lists employee rights and obligations, including salary and benefit rights, as well as compliance and personal development obligations. Detailed job specifications in the contract help ensure a clear understanding between the employee and the organization about the duties and responsibilities to be carried out. Thus, BBPVP Makassar has a solid framework for managing healthy and productive work relationships.

PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR POLEWALI MANDAR

Muh. Dahri Harliansyah, Ruslan Renggong, Mustawa Mustawa — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Polewali Mandar dalam menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 serta faktor penghambatnya. Jenis penelitian ialah penelitian campuran normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar di tahun 2022 hingga tahun 2023 belum berjalan optimal diakibatkan penanganan kasus tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) kasus dengan 6 (enam) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Demikian pula pada tahun 2023 dari 4 (empat) kasus terdapat 3 (tiga) kasus yang tidak berhasil diselesaikan dengan keadilan restoratif. Faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif guna menyelesaikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Kepolisian Resor Polewali Mandar dari tahun 2022 hingga tahun 2023 dipengaruhi oleh (1) faktor internal berupa sumber daya manusia dan sosialisasi ke masyarakat; dan (2) faktor eksternal yaitu pelapor dan tersangka.

This research aims to find out the application of restorative justice in the Polewali Mandar Resort Police in solving the crime of embezzlement in office from 2022 to 2023 and the inhibiting factors. The type of research is mixed normative and empirical research. Data collection is done through literature studies, interviews, and document studies. The data analysis used is qualitatively and then presented descriptively. The results showed that the application of restorative justice in solving criminal cases of embezzlement in positions at the Polman Resort Police from 2022 to 2023 has not run optimally due to the handling of cases in 2022 there were 7 (seven) cases with 6 (six) cases that were not successfully resolved with Restorative Justice. Similarly, in 2023 out of 4 (four) cases, 3 (three) cases cannot be successfully resolved with Restorative Justice. Factors that become obstacles in the application of Restorative Justice to solve embezzlement crimes in positions at the Polewali Mandar Resort Police from 2022 to 2023 are influenced by (1) internal factors in the form of human resources and socialization to the community; and (2) external factors i.e. the whistleblower and the suspect.

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 SABU DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN

Muhammad Nur Ichsan, Baso Madiong, Waspada Waspada — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika golongan 1 sabu dan faktor penghambat penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana narkotika golongan 1 sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan yaitu dengan menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, serta pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika golongan I sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesadaran hukum masyarakat budaya hukum serta adanya tekanan terhadap penyidik.

This study aims to analyze the effectiveness of the police's role in investigating the abuse of class 1 methamphetamine narcotics and factors inhibiting investigations in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the effectiveness of investigating class 1 methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction is by receiving reports, taking first action, arresting, searching, confiscating, examining suspects and witnesses, detaining, and transferring case files to the prosecutor's office. Factors inhibiting the implementation of investigations of class I methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction are influenced by internal and external factors. Internal factors include human resources, facilities, infrastructure, and budget. While external factors include public legal awareness, legal culture, and pressure on investigators.

PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN PADA SISTEM E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Nur Aida Sepriana M., Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah Kamsilaniah — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada system e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif memaparkan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada sistem e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan secara elektronik, dikaji menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Advokat dalam wilayah hukum Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara perdata secara elektronik telah terlaksana melalui layanan e-Court dimana pengadilan negeri yang bersangkutan merupakan penyedia layanan dan pihak advokat serta pihak selain advokat merupakan pengguna layanan tersebut. Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan, sedangkan pelaksanaannya jika ditinjau berdasarkan tahapan di dalam sistem e-Court telah efektif terlaksana pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran dan tahap pemanggilan pihak, serta kurang efektif pada tahap persidangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan dari layanan ini yaitu, perangkat e-Court Mahkamah Agung, infrastruktur teknologi, profesionalisme penyedia layanan, kemampuan advokat di bidang IT (Informasi dan Teknologi), kondisi masyarakat dan tidak memilik alamat e-mail.

This study aims to understand the application of the principles of speed, simplicity and low cost in the e-Court system in civil cases at the Makassar District Court. This research was conducted using empirical juridical methods. The research is a qualitative analysis by explaining the application of the principles of fast, simple, and low cost in the e-Court system in civil cases in court electronically studied according to Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning electronic administration of cases in court. Data collection methods and techniques were carried out using literature studies and interviews. Research was conducted on judges at the Makassar District Court and advocates within the jurisdiction of Makassar City. The result of the study shows that the implementation of the principles of speed, simplicity and low cost in electronic civil cases has been implemented through the e-Court service where the relevant district court is the service provider and the advocates and parties other than advocates are the users of the service. However, in its implementation there are still some obstacles, while its implementation if reviewed based on the stages in the e-Court system has been effectively implemented at the account creation stage, case registration stage, payment stage and party summoning stage, and less effective at the trial stage. One of the factors affecting the implementation of this service is the Supreme Court's e-Court equipment, technological infrastructure, professionalism of service providers, the ability of advocates in the field of IT (Information and Technology), community conditions and not having an e-mail address.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MALPRAKTIK MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU

Yusri Lisangan, Ruslan Renggong, Baso Madiong — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medik di RSUD Anutapura Palu dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor : 871K/Pid/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data lapangan sebagai fokus penelitian serta menggunakan perundang-undangan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik medis di RSUD Anutapura Palu dengan mempertimbangkan aspek hukum dan praktik medis dengan analisis menyeluruh tentang standar perawatan medis, saksi ahli, dan dampak pada praktik medis. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara malpraktik medik dalam kasus putusan Nomor 871/Pid/2018 adalah adanya ketidakseimbangan dalam memberikan keadilan di mana hakim memberikan keadilan untuk terdakwa secara penuh dengan putusan bebas dalam perkara ini akan tetapi untuk korban tidak mendapatkan keadilan yang pasti.

This study aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrators of medical malpractice at Anutapura Regional General Hospital of Palu and analyze the Judge's consideration in deciding the medical malpractice case in the verdict case Number: 871K/Pid/2018. The research method used is normative legal research using field data as the focus of research and using legislation as a source of research data. The results showed that criminal liability for perpetrators of medical malpractice at Anutapura Palu Hospital by considering aspects of law and medical practice, where a thorough analysis of the standard of medical care, expert witnesses, and the impact on medical practice. And the analysis of the judge's consideration in deciding the medical malpractice case in verdict Number 871/Pid/2018 is that there is an imbalance in providing justice, where the judge provides justice for the defendant in full with an acquittal in this case but for the victim does not get certain justice.

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH MOBIL DI PT. HADJI KALLA KABUPATEN MAROS

Wawan Sulfahmi, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0800

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros dan untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam perjanjian tukar tambah mobil di PT. Hadji Kalla Maros. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program trade in di PT. Hadji Kalla Maros dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme tukar tambah mobil (trade in) yang berlaku di perusahaan. Tidak terlaksananya mekanisme disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh salah satu oknum marketing, mekanisme yang tidak terlaksana dengan baik dibuktikan dengan tindakan marketing yang tidak memasukkan mobil milik Kadarostan (user) ke dalam program trade in sesuai dengan Standard Operating Procedure yang berlaku. Terdapat kwitansi yang ditulis tangan oleh marketing disertai penyerahan mobil dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik Kadarostan kepada oknum marketing. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh marketing yaitu menjual mobil milik Kadarostan kepada showroom lain bukan ke dalam program trade in PT. Hadji Kalla Maros. Adapun penyelesaian masalah yaitu melalui musyawarah namun tidak berhasil sehingga dilakukan upaya hukum dan oknum marketing dipecat dari pekerjaannya atau diberikan surat peringatan ketiga (SP3). Oknum marketing tersebut sementara menjalani hukum pidana penjara di Lapas Kabupaten Maros.

This study aims to determine the implementation of car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros and to know the problem solving in car trade-in agreement at PT. Hadji Kalla Maros. The study method used is normative empirical research method. The study results showed that the trade in program at PT Hadji Kalla Maros in its implementation is not in accordance with the mechanism of trade in cars that apply in the company. The mechanism is not implemented due to abuse of authority committed by one of the unscrupulous marketing, the mechanism is not implemented properly evidenced by marketing actions that do not include cars owned by Kadarostan into the trade in program. There is a handwritten receipt by marketing accompanied by the handover of the car and the Motor Vehicle Owner's Book (BPKB) belonging to Kadarostan to the marketing person. The abuse of authority committed by marketing is selling Kadarostan's car to another showroom not into the trade in program of PT Hadji Kalla Maros. The resolution of the problem is through deliberation but unsuccessful so that legal action is taken and the marketing person is fired from his job or given a third warning letter (SP3). The marketing person is temporarily serving imprisonment in Maros District Correctional Facility.