Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion

Efektivitas Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat PT Vale Indonesia Tbk Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur

2025-07-14T08:34:40+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PT Vale Indonesia Tbk dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sorowako. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program PPM PT Vale Indonesia Tbk di Desa Sorowako sudah dilaksanakan secara efektif. Adapun bahan pertimbangan penentuan keefektivitasan suatu program salah satunya yaitu ketepatan sasaran yang pada penelitian ini adalah kelompok rentan dan kelompok angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tapi tidak memiliki banyak sertifikat. Menurut hasil penelitian, program PPM ini telah sesuai dengan sasaran karena mulai dari perencanaan sudah dipetakan sejak awal sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat programnya. Selanjutnya proses sosialisasi yang aktif dilakukan oleh pemerintah desa di setiap desa dan kecamatan serta melalui forum musyawarah desa sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai program ini. Adapun tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sudah tercapai dengan melihat data yang dihasilkan. Kemudian proses pemantauan yang dilakukan oleh PT Vale dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pemantauan yang terstruktur dan berkala sehingga sangat membantu masyarakat penerima manfaat program.

This study aims to determine The Effectiveness of PT Vale Indonesia Tbk's Community Development and Empowerment Program in Improving the Community's Economy in Sorowako Village, Nuha District, East Luwu Regency. The research method used is descriptive qualitative and the data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature studies. In analyzing the data obtained, this research uses data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the PT Vale Indonesia Tbk PPM Program in Sorowako Village has been implemented effectively. One of the considerations for determining the effectiveness of a program is the accuracy of the target, which in this study is vulnerable groups and labor force groups who have not worked or have worked but do not have many certificates. According to the results of the research, this PPM program has been in accordance with the target because starting from the planning it has been mapped from the beginning according to the needs of the program beneficiaries. Furthermore, an active socialization process was carried out by the village government in each village and sub-district as well as through the village deliberation forum, making it easier for the community to get information about this program. The objectives of this program, namely improving the welfare and economy of the community, have been achieved by looking at the data generated. Then the monitoring process carried out by PT Vale by involving various parties in a structured and periodic monitoring process so that it is very helpful for program beneficiaries.

Interactive Governance Dalam Program Kampung Iklim Di Kota Makassar

2025-07-14T08:37:17+08:00

Penelitian bertujuan mengeksplorasi bagaimana prinsip interactive governance memengaruhi implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) pada tiga RW di Kota Makassar. . Desain kualitatif studi kasus berganda diaplikasikan dengan pemilihan lokasi secara purposif berdasarkan capaian ProKlim tertinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 21 informan kunci, observasi partisipatif, dan pemeriksaan dokumen program. Analisis tematik dilakukan dengan langkah coding terbuka-aksial menggunakan perangkat Atlas.ti serta triangulasi sumber untuk menjamin validitas. Hasil menunjukkan keberhasilan ProKlim dipengaruhi oleh kualitas interaksi antar-aktor-terutama kolaborasi RT/RW, kader lingkungan, Lurah, dan Dinas Lingkungan Hidup-dalam membangun learning arena, koordinasi sumber daya, dan mekanisme akuntabilitas. Studi ini menegaskan pentingnya fasilitasi pemerintah kota dalam memediasi jaringan aktor serta merekomendasikan kebijakan penguatan platform komunikasi daring untuk mempertahankan keberlanjutan ProKlim.

This study explores how principles of interactive governance shape the implementation of the Indonesian Climate Village Program (ProKlim) in three neighborhood units of Makassar City. Employing a qualitative multiple-case design, sites were selected purposively for their highest ProKlim achievements. Data were gathered through in-depth interviews with 21 key informants, participant observation, and program document analysis. Thematic analysis using open and axial coding in Atlas.ti-and source triangulation ensured analytical rigor. Findings reveal that ProKlim success hinges on the interaction quality among actors-particularly neighborhood leaders, environmental cadres, the urban village head, and the City Environmental Agency in developing learning arenas, coordinating resources, and establishing accountability mechanisms. The study underscores the need for municipal facilitation in mediating actor networks and recommends strengthening digital communication platforms to sustain ProKlim initiatives.

Proses Fasilitasi Pembentukan Ranperda Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Dewan Perwakilan Raykat Daerah Kabupaten Luwu Timur

2025-07-17T11:05:32+08:00

Penelitian bertujuan untuk mengkaji proses fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak di Kabupaten Luwu Timur. Fokus analisis diarahkan pada faktor-faktor yang menghambat dan mendukung, serta dampak dari penundaan proses tersebut terhadap upaya perlindungan anak di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang dipilih secara purposif dari unsur DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, didukung oleh observasi dan analisis dokumen. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Temuan menunjukkan bahwa proses fasilitasi oleh pemerintah provinsi melampaui batas waktu 15 hari yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah ketiadaan sanksi bagi keterlambatan dan adanya dugaan intervensi kebijakan yang melampaui kewenangan fasilitasi teknis-yuridis. Faktor pendukung internal seperti kapasitas sumber daya manusia dan teknologi di DPRD Luwu Timur terbukti tidak mampu mengatasi hambatan eksternal ini. Studi ini menyimpulkan bahwa kelemahan dalam mekanisme pengawasan preventif (fasilitasi) dapat melumpuhkan inisiatif legislatif daerah yang krusial dan berdampak langsung pada isu sosial mendesak, sehingga melemahkan esensi otonomi daerah.

This study examines the facilitation process of the Draft Regional Regulation (Ranperda) on the Prevention of Child Marriage in East Luwu Regency. The analysis focuses on hindering and supporting factors, as well as the impact of delays on local child-protection efforts. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with five purposively selected key informants from the East Luwu Regency DPRD and local government, supplemented by observation and document analysis. Data validity was ensured via source triangulation. The findings reveal that the facilitation process conducted by the provincial government exceeded the 15-day deadline mandated by Ministry of Home Affairs Regulation No. 120 of 2018. The main obstacles identified include the absence of sanctions for delays and indications of policy interventions that exceed the technical-juridical facilitation mandate. Internal supporting factors—such as human-resource capacity and technology within the DPRD proved insufficient to overcome these external barriers. The study concludes that weaknesses in preventive oversight (facilitation) mechanisms can stall crucial local legislative initiatives and directly affect urgent social issues, thereby undermining the essence of regional autonomy.

Efektivitas Pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Lembang Paliorong, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja

2025-07-14T08:41:56+08:00

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lembang Paliorong, Kecamatan Masanda, Kabupaten Tana Toraja. Program BPNT, yang dirancang untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan memperbaiki gizi, menghadapi berbagai permasalahan di tingkat lokal, meskipun secara nasional program ini menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi. Permasalahan ini meliputi ketidaktepatan sasaran, waktu, administrasi, harga, dan kualitas bantuan (prinsip 5T). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengaplikasikan lima indikator pengawasan dari Handoko (2017) untuk mengevaluasi proses pengawasan di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui pendamping BPNT kecamatan dan perangkat lembang belum efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya kunjungan langsung ke lapangan saat penyaluran bantuan, ketiadaan perbandingan sistematis antara pelaksanaan dengan standar, serta absennya tindakan korektif terhadap penyimpangan yang berulang. Ketidakmampuan mengatasi masalah-masalah dasar ini secara langsung berkontribusi pada kegagalan pencapaian prinsip 5T di tingkat penerima manfaat. Studi ini menyoroti kesenjangan antara kebijakan program yang dirancang di tingkat pusat dan realitas implementasinya di tingkat lokal, menunjukkan bahwa keberhasilan makro tidak selalu mencerminkan efektivitas mikro.

This research aims to analyze the supervision of the Social Service of Tana Toraja Regency in the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Lembang Paliorong, Masanda District, Tana Toraja Regency. The distribution of BPNT still faces various problems, indicated by a lack of supervision from the Social Service through the Sub-District BPNT assistant and Lembang officers, resulting in complaints from Beneficiary Families (KPM) not being followed up. This qualitative descriptive research shows that the supervision carried out by the Tana Toraja Regency Social Service through the Sub-District BPNT assistant has not been effective, marked by various findings that do not comply with the 5T principles (Right Target, Right Amount, Right Time, Right Quality, Right Price/Administration). These findings include targeting inaccuracies, delayed distribution, discrepancies in the amount and quality of goods, and administrative issues. The recommendations from this research include improving coordination, routine evaluation, more intensive socialization, and periodic updating of KPM data to ensure the BPNT program achieves its goals in poverty reduction and welfare improvement.

Interactive Governance Dalam Penerapan Program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project Di Kota Makassar

2025-07-14T08:40:51+08:00

Wilayah permukiman merupakan salah satu penyumbang paling besar terhadap pencemaran air laut di wilayah permukiman kota di Indonesia, sumber pencemaran terbesar berasal dari limbah cair domestik yang memberikan kontribusi pencemaran sebesar 87%, kemudian sisanya 13% berasal dari limbah cair industri. Oleh karena itu, masih banyak yang perlu ditingkatkan untuk sanitasi Indonesia. Tercatat bahwa sanitasi layak di Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 74,58%. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk sebuah program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project untuk mengatasi permasalahan sanitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk Interactive Governance dalam penerapan program Metropolitan Sanitation Management Invesment Project (MSMIP) serta bagaimana proses pelaksanaan program ini dari pusat hingga ke daerah berdasarkan landasan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan interactive governance dalam program MSMIP sudah berjalan dan beerdampak baik terhadap masyarakat sekitar dan proses pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan tata kelola pedoman proyek serta regulasi maupun landasan hukum yang berlaku.

Residential areas are one of the biggest contributors to seawater pollution in urban residential areas in Indonesia, the largest source of pollution comes from domestic wastewater which contributes 87% to pollution, then the remaining 13% comes from industrial wastewater. Therefore, there is still much that needs to be improved for sanitation in Indonesia. It is noted that proper sanitation in Indonesia in 2018 only reached 74.58%. Therefore, the government, in this case the Ministry of Public Works and Public Housing, formed a Metropolitan Sanitation Management Investment Project program to address sanitation problems. The purpose of this research is to find out the form of Interactive Governance in implementing the Metropolitan Sanitation Management Investment Project (MSMIP) program and how the process of implementing this program from the center to the regions is based on a legal basis. This study uses a descriptive approach with a qualitative approach, data collection techniques and conducted by interviews, observation, and documentation. The results of the research show that the application of interactive governance in the MSMIP program has been running and has had a good impact on the surrounding community and the process of implementing this program is in accordance with the governance of project guidelines as well as applicable regulations and legal foundations.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makassar

2025-07-14T08:35:51+08:00

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota makassar telah mengatur berbagai ketelntuan pemberian wewenang kepada perusahaan untuk pengelolaan parkir tepi jalan umum mengenai klasifikasi pemakaian tempat parkir. Berbagai ketentukan mengenai penggunaan parkir juru parkir telah diatur pada bab 5 pasal 10 Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, yang diantara poinnya berbunyi “Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir; Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi”. Mengenai aturan ini, terdapat Perusahaan Daerah Parkir yang bertanggung jawab atas pengaturan, operasional, dan pengelolaan fasiitas parkir yang ada di dalam yurisdiksi pemerinth daerah serta bertujuann utama untuk menciptakan pengelolaan parkir yang teratur dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta informan dari penelitian terdiri dari pegawai dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar, petugas parkir resmi dan tidak resmi, serta masyarakat sebagap pengguna parkir. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Perusahaan Daerah parkir dalam melaksanakan pengawasan terkait juru parkir belum berjalan dengan optimal, Pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya harus memperhatikan penentuan retribusi parkir oleh juru parkir resmi maupun juru parkir tidak resmi, dan kinerja yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar terbilang masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi dalam hal pengawasan, namun melihat jumlah retribusi parkir yang berhasil dikumpulkan melebihi target merupakan suatu hal yang membanggakan.

Makassar City Regional Regulatioln Number 17 of 2006 concerning Management of Pubic Roladside Parking in the Makassar City Area has regulated various provisions for granting authority to companies to manage pubic roadside parking regarding the classification of parking space usagel. Various provisions regarding the use of parking attendants have been reguated in chapter 5, articlel 10 olf Makassar City Relgiolnal Relgulatioln Numbelr 17 olf 2006, which amolng thel polints relads "Parking attelndants arel olbligeld tol givel parking tickelts tol parking spacel uselrs; Parking attelndants arel relquireld tol welar unifolrms and/olr idelntificatioln marks deltelrmineld by thel Bolard olf Direlctolrs." Relgarding this relgulatioln, thelrel is a Relgiolnal Parking Colmpany which is relspolnsiblel folr thel relgulatioln, olpelratioln and managelmelnt olf parking facilitiels within thel relgiolnal golvelrnmelnt and thel main aim is tol relalizel olrdelrly and transparelnt parking managelmelnt. This relselarch aims tol find olut holw thel Makassar City Relgiolnal Relgulatiolns Colncelrning Public Roladsidel Parking Managelmelnt arel Implelmelnteld. Thel relselarch melthold useld in this relselarch usels qualitativel meltholds and thel data colllelctioln telchniquels useld arel olbselrvatioln, intelrvielws and dolcumelntatioln, as welll as infolrmants frolm thel relselarch colnsisting olf elmplolyelels olf thel Makassar City Relgiolnal Parking Colmpany, olfficial and unolfficial parking attelndants, as welll as thel public as uselrs. parking. Thel relsults olf this relselarch relvelal that thel lelvell olf colmpliancel olf thel Relgiolnal Parking Colmpany in carrying olut supelrvisioln rellateld tol parking attelndants has nolt beleln olptimal, thel Grelatelr Makassar Relgiolnal Parking Colmpany must pay attelntioln tol thel deltelrminatioln olf parking felels by olfficial parking attelndants and unolfficial parking attelndants, and thel pelrfolrmancel carrield olut by thel Relgiolnal Colmpany Makassar parking is still lacking and nelelds tol bel improlveld in telrms olf supelrvisioln, but seleling thel amolunt olf parking felels colllelcteld elxcelelds thel targelt is solmelthing that melelts thel relquirelmelnts.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Upacara Rambu Solo’ Di Kabupaten Tana Toraja

2025-07-14T08:33:42+08:00

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak dari peran pemerintah daerah dalam upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Upacara Rambu Solo’. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data informan menggunakan teknik purposive dan Teknik pengumpulan data dari responden diperoleh dengan menggunakan instrument pedoman wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan peran pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi pemerintah dengan keterlibatannya pada kegiatan Rambu Solo’ sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengalokasian dana yang cukup dan memastikan penggunaannya yang efisien, perencanaan dan pengelolaan keuangan Rambu Solo’ berjalan dengan cukup baik.

This research aims to determine the impact of the role of regional government in its efforts to increase Original Regional Income (PAD) and the regional government's strategy as an effort to increase Original Regional Income (PAD) through the Rambu Solo' Ceremony. This research uses a descriptive research type with a qualitative approach, the informant data source uses purposive techniques and data collection techniques from respondents are obtained using interview guide instruments, observation guidelines and documentation. The research results found that the government's role in increasing Original Regional Income (PAD) had a positive impact on Original Regional Income (PAD). The government's strategy with its involvement in Rambu Solo' activities is an effort to increase Regional Original Income (PAD) through allocating sufficient funds and ensuring their efficient use, planning and financial management of Rambu Solo' running quite well.

Collaborative Governance Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program Kotaku Di Kabupaten Bulukumba

2025-07-14T08:38:50+08:00

Penelitian bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Kalumeme, Kabupaten Bulukumba. Meskipun program penanganan kumuh telah banyak dilakukan, proses relasional antar pemangku kepentingan seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan masyarakat (BKM), dan pihak swasta, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dipandu oleh kerangka collaborative governance dari Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, proses kolaborasi terhambat oleh tantangan signifikan. Isu-isu utama meliputi partisipasi pemangku kepentingan yang tidak konsisten dalam dialog tatap muka yang menyebabkan kegagalan koordinasi; kesulitan dalam membangun kepercayaan yang kuat, terutama terkait transparansi finansial dan eksekusi proyek; serta konflik pembebasan lahan yang belum terselesaikan yang menggerus komitmen bersama. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas program Kotaku sangat bergantung pada penguatan proses inti kolaborasi, bukan hanya pada hasil fisik. Penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dengan menyajikan bukti empiris mengenai titik-titik gesekan spesifik dalam kolaborasi multi-stakeholder untuk pembangunan perkotaan dalam konteks daerah di Indonesia.

This study analyzes the dynamics of collaborative governance in the Kotaku (City Without Slums) program in Kalumeme Village, Bulukumba Regency. While slum upgrading programs are common, the relational processes between stakeholders often determine their success or failure. This research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews with key stakeholders from local government agencies (OPD), community representatives (BKM), and the private sector, supplemented by observation and documentation. The data were analyzed using the collaborative governance framework by Ansell and Gash. Findings reveal that despite some progress, the collaboration process was hampered by significant challenges. Key issues included inconsistent stakeholder participation in face-to-face dialogues, leading to coordination failures; difficulties in building robust trust, particularly regarding financial transparency and project execution; and unresolved land acquisition conflicts that undermined shared commitment. The study concludes that the effectiveness of the Kotaku program is critically dependent on strengthening the core collaborative processes, not just on physical outputs. This research contributes to public administration literature by providing empirical evidence on the specific friction points within a multi-stakeholder collaboration for urban development in a regional Indonesian context.

Transparansi Pelayanan Publik Di Era Digital Pada Layanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Perbatasan Nunukan

2025-07-17T11:06:57+08:00

Penelitian bertujuan menganalisis implementasi transparansi dalam pelayanan publik untuk penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nunukan, sebuah wilayah perbatasan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas data dipastikan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah diimplementasikan namun masih belum optimal. Meskipun layanan secara resmi tidak dipungut biaya, transparansi tergerus oleh ketidakpastian operasional, termasuk tantangan sistemik seperti kelangkaan blangko, konektivitas jaringan yang tidak stabil, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi publik yang tidak memadai. Isu-isu ini tidak hanya terjadi di Nunukan tetapi mencerminkan tantangan nasional dalam penyampaian layanan digital. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan transformasi digital yang terpusat dengan realitas penyampaian layanan di lapangan pada daerah-daerah pinggiran. Studi ini mengusulkan model tata kelola hibrida yang lebih adaptif, yang menyeimbangkan eksplorasi digital dengan eksploitasi metode pelayanan konvensional yang telah terbukti untuk memastikan pelayanan publik yang inklusif dan efektif.

This study analyzes the implementation of transparency in public services for the issuance of Electronic Identity Cards (KTP-el) and Family Cards (KK) at the Department of Population and Civil Registry (Disdukcapil) in Nunukan Regency, a border region of Indonesia. This research employs a qualitative case study approach, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation. Data validity was ensured through source and method triangulation. The findings indicate that transparency is implemented but remains suboptimal. While services are officially free of charge, transparency is undermined by operational uncertainties, including systemic challenges like blanko shortages, unstable network connectivity, gaps in human resource capacity, and insufficient public socialization. These issues are not unique to Nunukan but reflect national challenges in digital service delivery. This study's primary contribution is demonstrating the tension between centralized digital transformation policies and the on-the-ground realities of service delivery in peripheral regions. It argues for a more adaptive, hybrid governance model that balances digital exploration with the exploitation of proven conventional service methods to ensure inclusive and effective public services.