Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion

Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Lembang Rano Tengah Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja

Sitti Aisyah — 2024-01-30

Keberadaan Bantuan Pangan Non Tunai adalah salah satu upaya mengatasi permasalahan tentang kemiskinan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Program pemerintah yang berorentasi dalam upaya pengentasan dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. meningkatkan ketatapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangauna berkelanjutan. Peneltian bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai dan mengetahui sikap masyarakat terhadap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lembang Rano Tengah. Penelitian dilakukan di Lembang Rano Tengah, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini merujuk pada Standar Operasional Prosedur,Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Lembang Rano Tengah. Data penelitian diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumen-dokumen Melalui hasil penelitian penyaluran bantuan panagn non tunai di Lembang Rano Tengah belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarena ada beberapa faktor dimana penyaluran bantuan tidak sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan, data yang ada tidak relative.

The existence of Non-Cash Food Assistance is an effort to overcome the problem of poverty. The program aims to improve the welfare of poor people in Indonesia. Government programs that are oriented towards alleviation efforts and can have a direct impact on society. increasing the targeting and timing of receiving food assistance for Beneficiary Families (KPM), giving more choices and control to Beneficiary Families (KPM) in meeting food needs and encouraging the achievement of sustainable development goals. The research aims to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance Guidelines and determine the community's attitude towards Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Central Lembang Rano. The research was conducted in Lembang Rano Tengah, Rano District, Tana Toraja Regency using descriptive qualitative research types. The focus of this research refers to Standard Operating Procedures, Distribution of Non-Cash Food Aid in Central Lembang Rano. Research data was obtained through observations, interviews and documents. Through research results, the distribution of non-cash food aid in Central Lembang Rano has not gone well. This is because there are several factors where the distribution of aid does not match the time that has been set, the existing data is not relative.

Kinerja Penyuluh Di Balai Penuluh Pertanian Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una

Tiara Aprely — 2024-01-30

Kualitas pengembangan pengetahuan petani sepenuhnya tergantung pada seberapa baik penyuluh menjalankan perannya membimbing petani di bidang pertanian. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan penyuluh dalam pemekaran kelompok tani dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyuluh.. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Tojo dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan masih memiliki indikator yang tidak konsisten dari segi prosedur. dan tidak mendukung layanan itu sendiri, yang mengakui bahwa penyuluh yang bertanggung jawab baik dalam respon dan pelatih pertanian di daerah tersebut tidak secara aktif menjangkau anggota kelompok tani dan menjadi petani bersertifikat. wawancara kelompok di lapangan. tidak memberikan kontribusi yang baik bagi kelompok tani. Kegiatan ini berjalan dengan baik antara penyuluh dan anggota kelompok tani (masyarakat) dalam hal penampilan, keandalan, kualifikasi, keterampilan dan pengetahuan penyuluh, serta kemudahan akses yang digunakan petani untuk berkomunikasi dengan pertanian. petugas penyuluh pertanian. Kinerja penyuluhan pertanian belum sepenuhnya dilaksanakan, dan masih terdapat beberapa indikator yang belum mendukung.

The quality of farmers' knowledge development depends entirely on how well extension workers carry out their role in guiding farmers in the agricultural sector. The research aims to determine the implementation of extension services in the expansion of farmer groups and the efforts made to improve the performance of extension agents. In this research a qualitative method was used with a descriptive approach through interview, observation and documentation techniques. Based on the results of research on the performance of agricultural instructors at the Agricultural Extension Center of Tojo Una-Una Regency, Tojo Regency, it can be concluded that service performance still has inconsistent indicators in terms of procedures. and does not support the service itself, which recognizes that the extension workers responsible for both response and agricultural trainers in the area are not actively reaching out to farmer group members and becoming certified farmers. group interviews in the field. does not make a good contribution to farmer groups. This activity went well between the extension workers and members of farmer groups (community) in terms of appearance, reliability, qualifications, skills and knowledge of the extension workers, as well as ease of access used by farmers to communicate with agriculture. agricultural extension officer. The performance of agricultural extension has not been fully implemented, and there are still several indicators that are not yet supportive.

Kepemimpinan Wanita Pada Yayasan Aksa Mahmud Di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Vinky Livari Paputungan — 2024-01-30

Penelitian bertujuan untuk mengetahui strategi kepemimpinan dan faktor penghambat dan faktor pendukung di Yayasan Bosowa Education. Informan penelitian ini adalah pemimpin-pemimpin wanita di Yayasan Bosowa Education. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan pemimpinan wanita dalam strategi kepemimpinan yang cukup efektif dan efisien. Para pemimpin perempuan dilingkup Bosowa Education menjalankan tugas dengan profesionalisme dan menjalankan tugas sesuai kapasitas tanpa merasa tersisih meskipun seorang perempuan tapi mampu memimpin dan menjalankan tugas dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari pencapaian Univesitas Bosowa. Kemudian Faktor penghambat dalam kinerja pemimpin wanita dilingkup Bosowa Education berdasarkan hasil penelitian ini hanya perubahan situasi atau keadaan yang dapat menjadi hambatan dilingkungan kerja. Sedangkan faktor pendukung kinerja pemimpin perempuan dilingkup Bosowa Education yang pertama adalah kedisiplinan dalam bekerja. Dengan selalu datang tepat waktu baik itu dihari kerja ataupun pada saat rapat kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu loyalitas kerja sebagai pemimpin ditempat bekerja sekaligus sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga. Dimana para pemimpin perempuan ini mampu menjalankan 2 peran sekaligus dengan menyelesaikan pekerjaan secara profesionalisme dalam bekerja.

This research aims to determine leadership strategies and inhibiting and supporting factors at the Bosowa Education Foundation. The informants for this research were female leaders at the Bosowa Education Foundation. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this research are the success of women's leadership in leadership strategies that are quite effective and efficient. The female leaders within Bosowa Education carry out their duties with professionalism and carry out their duties according to their capacity without feeling marginalized even though they are women but are able to lead and carry out their duties well. This can be seen from the achievements of Bosowa University. Then, the inhibiting factor in the performance of female leaders within Bosowa Education, based on the results of this research, is only changes in situations or circumstances that can become obstacles in the work environment. Meanwhile, the first factor supporting the performance of female leaders within Bosowa Education is discipline at work. By always arriving on time, whether on weekdays or at work meetings according to the appointed time. Then the second is work loyalty as a leader at work as well as a wife and mother in the household. Where these female leaders are able to carry out 2 roles at once by completing work professionally at work.

Pengelolaan Barang Inventaris Milik Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau – Bau Provinsi Sulawesi Tenggara

Yayuk Mentari Rahayul Oktoreza — 2024-01-30

Tujuan penelitian untuk mengetahui pemanfaatan barang inventarisasi milik daerah pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara dan mengetahui pengawasan barang inventarisasi milik daerah pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan metode Deksriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian. Hasil Penelitian Pemanfataan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada sekretariat Daerah Kota Bau-Bau dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya; Kendala yang di hadapai dalam pemanfaatan barang inventaris milik daerah pada kantor sekretariat daerah Kota Bau-Bau saat ini hanya terkendala di anggaran pemeliharaan. dimana pemliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

The aim of the research is to find out the utilization of regionally owned inventory items at the Regional Secretariat Office of Bau-Bau City, Southeast Sulawesi Province and to find out the supervision of regionally owned inventory items at the Regional Secretariat Office of Bau-Bau City, Province Southeast Sulawesi. By using descriptive methods with a qualitative approach it is intended to be able to dig up as much information as possible from the research problem. The results of the Utilization Research are the utilization of Regionally Owned Goods which are not used in accordance with the main tasks and functions of the Bau-Bau City Regional Secretariat and/or optimizing Regionally Owned Goods by not changing them. ownership status; The obstacles faced in the utilization of regional inventory at the Bau-Bau City regional secretariat office are currently only limited by the maintenance budget. where maintenance is an activity or action carried out so that all regional property is always in good condition and ready to be used efficiently and effectively.

Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kota Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Yonas Matalangi — 2024-01-30

Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas Di Kota Mamasa Sulawesi Barat. Pemberdayaan penyandang disabilitas mengacu pada pemberdayaan kelompok disabilitas sebagai kelompok sosial yang memiliki potensi sebagaimana manusia lain pada umumnya Penelitian bertujuan untuk mengetaui peran pemerintah dalam pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di kota Mamasa dan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di Kota Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Tehnik pengumpulan data dengan tehnik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tehnik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan tenaga disabilitas kerja di Kota Mamasa dilakukan dengan beberapa program yaitu sosialisasi, pelatihan menenun dan menjahit, dan pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Mamasa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat.

Empowerment of Disabled Workers in Mamasa City, West Sulawesi. Empowerment of people with disabilities refers to the empowerment of disabled groups as social groups who have potential like other humans in general. The research aims to understand the role of the government in empowering disabled workers in Mamasa City and to find out the factors that influence the empowerment of disabled workers in Mamasa City. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using interview, documentation and observation techniques. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded that the government's role in empowering workers with disabilities in Mamasa City is carried out with several programs, namely socialization, training in weaving and sewing, and training in making crafts from used goods. As for the factors that influence the empowerment of people with disabilities in Mamasa City, there are supporting factors and inhibiting factors.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berbasis Aplikasi OSS Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

Yusril Iman Wahyudi — 2024-01-30

Pada dasarnya sistem pemerintahan Indonesia menempatkan pelayanan sebagai landasan untuk meningkatkan hubungan birokrasi antara negara dan masyarakat, yang ditempatkan dalam sistem pemerintahan pelayanan sebagai wujud pencapaian tujuan bersama yang tentunya perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara. dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik (Manajemen Pelayanan Publik, 2017). Seiring dengan perkembangan dari teknologi dan adanya ntuntutan pelayanan masyarakat, unit pelaksana pelayanan publik diharapkan dapat terus memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kepuasan masyarakat berdasarkan dengan KepMenpan No 25 tahun 2004 mengenai indeks kepuasan masyarakat terdapat 14 indikator dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menambahkan poin aplikasi OSS. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan mengkaji fenomena dengan mengkombinasi metode kuanitatif dan kualitatif, penelitian ini secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik melalui wawancara, observasi dokumentasi dan menerjemahkan angka menajdi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan aplikasi oss dengan melihat mutu pelayanan dan kinerja/kualitas pelayanan berkategori A yaitu sangat baik mutu pelayanan sehingga masyarakat kabupaten pinrang yang melakukan pengurusan perizinan merasa dimudahkan dengan arahan dan pelayanan yang ada dikantor DPMPTSP Kab Pinrang. Ini dibuktikan dari 14 indikator pelayanan yang diteliti melalui pembagian kuesioner yang dilakukan penulis bahwa nilai interval IKM semua diatas 3,00 berkategori A sangat baik.Mengenai hambatan masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang dalam penerapan aplikasi OSS yaitu jaringan dalam mengakses aplikasi OSS, sehingga pengarahan yang dilakukan oleh petugas sudah maksimal padahal kendalanya terdapat pada jaringan sehingga pelayanan petugas dalam mengarahkan masyarakat terkait penggunaan aplikasi OSS disana sudah sesuai dengan sistem pelayanan dan prosedur pelayanan pada kantor DPMPTSP Kab Pinrang.

Implementasi Kebijakan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan

Zulkifli Zulkifli — 2024-01-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta faktor apa yang menghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang, yaitu 1 orang dari Dinas kesehatan Kota Makassar, 1 orang dari Bagian Hukum dan HAM Kota Makassar, 2 orang dari Polrestabes Makassar, 2 orang dari Satpol PP Kota Makassar, 1 orang dari Hotel Maxone, serta 3 orang dari Masyarakat Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar dapat dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu: kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Makassar.

This research aims to find out the implementation and what factors hinder the implementation of Makassar Mayor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Meanwhile, there were 10 informants in this study, namely 1 person from the Makassar City Health Service, 1 person from the Makassar City Legal and Human Rights Section, 2 people from the Makassar Police, 2 people from the Makassar City Satpol PP, 1 person from the Maxone Hotel, and 3 people from the Makassar City Community. The results of the research show that Makassar Mayor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of Health Protocols in the Implementation of Wedding Activities, Wedding Receptions and Meetings in Makassar City can be said to be running as expected, although there are obstacles in its implementation, namely: lack of public compliance in implementing health protocols in Makassar City.

Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rantepao, Kabupaten Toraja Utara

Alfin Irianto D Bangun — 2024-01-30

Pelayanan Izin Mendikan Bangunan (IMB) bagi Aparatur pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan pemerintah yang efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat Kabupaten Toraja Utara membutuhkan pelayanan perizinan dari pemerintah yang cepat, akurat,, hal ini menjadi dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini kemudian bertugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin menyediakan bangunan/ganti sesuai persyaratan yang digariskan dalam Peraturan Daerah Toraja Utara, masyarakat harus memiliki izin terlebih dahulu atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum bangunan tersebut. Kabupaten Nomor 19 Tahun 2011, yang mengatur tentang penerbitan IMB, Tujuan penelitian untuk mengetahui evektifitas proses pelayanan pegawai DPMPTSP Toraja Utara terhadap pemberian IMB bagi Masyarakat Rantepao,Toraja Utara melalui DPMPTSP Kabupaten Toraja Utara dan unutk mengetahui kopetensi kinerja pegawai DPMPTSP Toraja Utara dalam melayani Masyarakat Rantepao, Toraja Utara.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan dalam penerapan Pelayanan Pemberian IMB Di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Toraja Utara, Sudah Baik dikarnakan dalam ketiga indikator tersebut ada dua indikator yang sudah berjalan baik seperti pencapaiaan tujuan dimana dinas PTSP sebagai pelaksana melibatkan masyarakat dan seluruh stajholder dari pelayanan yang di berikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah pengurusan. Dalam Kopetensi Pegawai Pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, Sudah Cukup Baik dikarnakan dalam kelima indikator tersebut peneliti menyimpulkan cukup baik dikarnakan dalam penerapan kualitas kerja, Ketepatan Waktu, dan Inisiatif pegawai sudah cukup baik dikarnakan pegawai tidak mempermasalahakan latar belakang pendidikan dengan bidang kerja pegawai yang tidak sesuai bidang kerja akan di ikutkan pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Building Permit (IMB) services for government officials are required to provide these services to the community. The public has the right to receive efficient government services in accordance with applicable regulations. The people of North Toraja Regency need licensing services from the government that are fast, accurate, this is the basis for the North Toraja Regency Regional Government for the Department of Investment and One Stop Integrated Services (DPMPTSP) which is then tasked with providing services for people who wish to provide buildings/replacements according to the requirements outlined in the North Toraja Regional Regulations , the public must have prior permission for the comfort, security and legal certainty of the building. Regency Number 19 of 2011, which regulates the issuance of IMB. The aim of the research is to determine the effectiveness of the North Toraja DPMPTSP employee service process in providing IMB for the Rantepao, North Toraja Community through the North Toraja Regency DPMPTSP and to determine the performance competence of North Toraja DPMPTSP employees in serving the Rantepao Community , North Toraja.. This research uses a qualitative approach using a deductive method that examines phenomena in general to find specific results through interviews, observation and documentation. The results of the research show that in the stages of implementing the IMB Providing Service at the One Stop Licensing Service Office (DPMPTSP) North Toraja Regency, it is already good because in these three indicators there are two indicators that have gone well, such as achieving the goal where the PTSP service as the implementer involves the community and the whole stajholder of services provided to the community which aims to facilitate management. In terms of Employee Competence at the North Toraja Regency Investment and One-Stop Service Service, it is quite good because in these five indicators the researcher concluded that it is quite good because the implementation of work quality, punctuality and employee initiative is quite good because employees do not mind their educational background. Employees' work fields that do not match their field of work will be subject to training according to their respective fields.

Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut

Muskira Su’udin — 2024-01-30

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan yang membantu keluarga miskin memiliki akses dana memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksan dan mekanisme Program Keluarga Harapan di Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksana program keluarga harapan di kecamatan banggai utara kabupaten banggai laut belum berhasil secara umum dari empat (4) indikator hanya komunikasi, disposis , stuktur birokrasi yang berjalan dengan efektif dan efesien sedangakan SDM belum sepenuhnya terpenuhi. Dan untuk proses mekanisme yang masih memakai beberapa aturan-aturan yang belum dirubah masih berpatoakn di peraturan PKH yang dulu. saran proses pemutakhiran data harus di tingkatkan lagi. Program kelurga harapan pada RTSM/KSM agar tidak ada lagi ketergantunagn terhadapa bantuan-bantuan lainnyadan dapat mengunakan bantuan dengan semestinya dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberiakan pemerinta dalam jangka panjang.

Family Hope Program (PKH) is assistance that helps poor families have access to funds to utilize basic social services such as health, education, food and nutrition, care and assistance. This research aims to determine the implementation and mechanisms of the PKH in North Banggai District, Banggai Laut Regency. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The results of this research indicate that the implementation of the PKH in the North Pride sub-district, Banggai Laut Regency has not been successful in general from the four (4) indicators, namely communication, disposition, bureaucratic structure which runs effectively and efficiently, while human resources have not been fully met. And for the mechanism process that still uses several rules that have not been changed, it is still based on the previous PKH regulations. suggestions that the data updating process should be improved further. Hope family program in RTSM/KSM so that there is no longer any dependence on other assistance and can use assistance properly and be able to take advantage of assistance provided by the government in the long term.