Jurnal Paradigma Administrasi Negara

EVALUASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KODAM XIV HASANUDDIN

Hasdiyanto Hafied — 2022-12-30

Penelitian ini tergolong jenis penelitian fenomenologis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan deskripsi secara sistematis, faktual dan aktual terhadap obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran reformasi birokrasi TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, memperlihatkan Wujud TNI bersih & bebas KKN terwujud melalui pengadilan militer yang bersih, bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparan dalam memutuskan setiap perkara yang melibatkan kesatuan TNI, dan Peningkatan kapasitas kinerja birokrasi menemukan akuntabilitas perwujudan kewajiban mempertanggung-jawabkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kodam XIV Hasanuddin, Selanjutnya Strategi reformasi birokrasi TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, memperlihatkan: Kerangka makro regulasi TNI AD tercermin dalam regulasi pengadilan militer utama tidak terlepas dan berpedoman kepada kerangka regulasi mahkamah agung dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan TNI-AD, dan Kerangka mikro program TNI AD terlihat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi TNI AD terkait dengan bidang pertahanan dan teknis maupun dalam bidang dukungan terhadap keamanan dan teknis. Sedangkan Evaluasi Reformasi birokrasi TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, ditemukan: Konten kebijakan area perubahan adalah program penegakan dan pelayanan pertahanan ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, secara sederhana, transparan, cepat dan akuntabel untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan pertahanan, dan Proses implementasi area perubahan menunjukkan proses pembangunan zona Integritas tindak lanjut pencanangan zona integritas yang berfokus pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit

This research is classified as phenomenological research and the research approach used is descriptive qualitative. It is intended to be able to provide a systematic, factual and actual description of the object under study. The results of the study show that: The targets for reforming the TNI-AD bureaucracy, Kodam XIV Hasanuddin, show that the TNI is clean & free of KKN manifested through clean military courts, free of KKN, improving the quality of public services, and being transparent in deciding every case involving TNI units, and improving the quality of public services. The performance capacity of the bureaucracy finds accountability for the realization of the obligation to be responsible for the implementation of bureaucratic reform at Kodam XIV Hasanuddin. Furthermore, the TNI-AD bureaucratic reform strategy at Kodam XIV Hasanuddin, shows: The macro regulatory framework of the Indonesian Army is reflected in the regulations of the main military courts and is guided by the regulatory framework of the Supreme Court. in realizing the vision and mission as well as the goals and objectives of the TNI-AD, and the micro-framework of the TNI AD program is seen in carrying out the main tasks and functions of the TNI AD related to the defense and technical fields as well as in the field of security and technical support. Meanwhile, the evaluation of TNI-AD bureaucratic reform at Kodam XIV Hasanuddin found: The content of the policy in the area of change is a defense enforcement and service program aimed at carrying out the main tasks and functions (mandatory) of the TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, in a simple, transparent, fast and accountable way to realizing public trust in defense services, and the process of implementing the area of change shows the process of building an Integrity zone as a follow-up to the declaration of an integrity zone that focuses on implementing change management programs, structuring management, structuring HR management, strengthening supervision, strengthening performance accountability, and improving the quality of public services concrete.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DALAM PENINGKATAN KINERJA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

Andi Jefrianto Asapa — 2022-12-30

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan dalam peningkatan kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai. Pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, berdasarkan Peraturan Bupati No.8 tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai. Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun dalam proses penerapan implementasi kebijakan, belum tersosialisasikan dengan baik dan transparan kepada seluruh pegawai. Adanya peningkatan kinerja dan disiplin pegawai, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kekurangan yang ada hanya bersifat teknis dan tidak mempengaruhi secara keseluruhan terhadap kinerja yang dicapai.

This research intends to analyze the implementation of the policy of providing additional income to improve performance at the Education Office of Sinjai Regency. The background of this research departs from the reality related to providing extra income for employees to enhance the performance and welfare of the Sinjai Regency Education Office employees, based on Regent Regulation No. 8 of 2018 concerning Guidelines for Providing Extra Employee Income in the Sinjai Regency Government. This research used a qualitative descriptive approach; the data sources used were secondary and primary data which were analyzed inductively. From the research results, it was concluded that the Implementation of the extra Employee Income Policy at the Education Office of Sinjai Regency had been carried out following applicable procedures. However, in implementing the policy, it needs to be appropriately and transparently socialized to all employees. There is an increase in employee performance and discipline, although there are still some shortcomings in communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The existing deficiencies are only technical and do not affect the overall performance achieved

This research intends to analyze the implementation of the policy of providing additional income to improve performance at the Education Office of Sinjai Regency. The background of this research departs from the reality related to providing extra income for employees to enhance the performance and welfare of the Sinjai Regency Education Office employees, based on Regent Regulation No. 8 of 2018 concerning Guidelines for Providing Extra Employee Income in the Sinjai Regency Government. This research used a qualitative descriptive approach; the data sources used were secondary and primary data which were analyzed inductively. From the research results, it was concluded that the Implementation of the extra Employee Income Policy at the Education Office of Sinjai Regency had been carried out following applicable procedures. However, in implementing the policy, it needs to be appropriately and transparently socialized to all employees. There is an increase in employee performance and discipline, although there are still some shortcomings in communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The existing deficiencies are only technical and do not affect the overall performance achieved.

PELAYANAN PUBLIK PT ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN INDONESIA

Akhmad Fahrul Islam — 2022-12-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan, dan menentukan strategi pelayanan publik PT. ASDP Indonesia (Persero) di Bira Kabupaten Bulukumba. Fokus penelitian ini untuk mengukur berkualitas atau tidaknya suatu. pelayanan publik maka peneliti menggunakan teori dari Gronroos yang menyatakan bahwa ada 3 kriteria pokok dalam menilai sistem pelayanan jasa yang berkualitas yaitu outcame-related (berhubungan dengan hasil), process related (berhubungan dengan proses), dan image related criteria (berhubungan dengan citra jasa). Variabel atau faktor meliputi variabel atau faktor communication, resources, dan bureaucratic structure. Adapun hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik pada penumpang kapal penyeberangan Bira di Kabupaten Bulukumba yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia masih memiliki ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan. Berdasarkan analisis SWOT diketahui bahwa kekuatan dari proses pelayanan publik ini memiliki kekuatan seperti satu-satunya pelabuhan penyeberangan menuju Kabupaten Kepulauan Selayar (pelabuhan tunggal), dikelola oleh BUMN, dan pelabuhan ini terletak di kawasan maritim dan kawasan wisata. Kelemahannya antara lain jarak pelabuhan yang jauh dari pusat kota, sistem pelayanan tiket yang dianggap kurang maksimal dan waktu tempuh pelayaran yang juga relatif lama. Dari segi peluang, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba diharapkan akan meningkat begitu pula dengan target peningkatan pelayanan publik yang juga diharapkan meningkat. Perbaikan fasilitas dan infrastruktur di kawasan sekitar kawasan pelabuhan juga diharapkan semakin membaik. Terakhir adalah ancaman, dimana penumpang diharapkan akan bergeser menggunakan pesawat menuju Selayar. Ancaman lainnya yakni premanisme dan percaloan.

This study aims to determine the quality of public services, identify the factors that affect the service, and determine the public service strategy of PT. ASDP Indonesia (Persero) in Bira, Bulukumba Regency. The focus of this research is to measure the quality or not. service, the researcher uses the theory from Gronroos which states that there are 3 main criteria in assessing a quality service system, namely results related to results, processes related to processes, and criteria related to image. . Variables or factors include variables or factors of communication, resources, and bureaucratic structure. The results of the study show that public services on the Bira ferry crossing in Bulukumba Regency are managed by PT. ASDP Indonesia still has a mismatch between reality and expectations. Based on the SWOT analysis, it is known that the strength of this public service process has strengths such as the only ferry port to the Selayar Islands Regency (single port), managed by BUMN, and this port is located in a maritime area and tourist area. Weaknesses include the distance from the port which is far from the city center, the ticket service system which is considered less than optimal and the travel time is also relatively long. In terms of opportunities, the economic growth of Bulukumba Regency is expected to increase as well as the target of increasing public services which are also expected to increase. Improvements in facilities and infrastructure around the port area are also expected to improve. The last is the threat which is expected to shift by plane to Selayar. Another threat is thuggery and brokering.

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Andi Taufik — 2022-12-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, dan menganalisis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah jenis kuantitatif, yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, berlangsung selama 3 bulan (April s/d Juni 2022). Populasi adalah masyarakat yang mengurus perizinan selama tahun 2021 sebanyak 8.007 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan rumus Slovin dan tehnik simple random sampling, dan didapatkan sampel sebanyak 99 orang. Tehnik pengumpulan data melalui kuesioner dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan tabulasi dan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan perizinan pada DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam kategori sangat efektif yang terkait dengan optimalisasi kinerja sumberdaya aparatur lingkup DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan dengan kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Sementara indeks kepuasan masyarakat semua berada dalam kategori baik, dengan tingkat persepsi yang tinggi adalah persyaratan dan perilaku petugas dimana kategori baik lebih pada kepuasan yang dirasakan masyarakat dalam rentetan proses pengajuan perizinan hingga terbitnya perizinan. Melalui uji regresi linear menunjukkan hasil positif namun tidak signifikan sehingga korelasi dari kedua variabel tersebut tidak menunjukkan hubungan yang nyata.

The research aims to: 1) analyze the effectiveness of licensing services at One-Stop Integrated Licensing and Investment Service of South Sulawesi Province, and 2) analyze Community Satisfaction Index for licensing services at One Stop Integrated Licensing and Investment Service of South Sulawesi Province. The research is a quantitative type, it was carried out at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service of South Sulawesi Province, lasted for 3 months (April to June 2022). The population is people who take care of licensing during 2021 as many as 8,007 people. Sampling was carried out using Slovin’s formula and simple random sampling technique, and obtained a sample of 99 people. Data collection techniques through questionnaires and documentation while data analysis using tabulation and linear regression. The results of this research showed that the effectiveness of licensing services at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service of South Sulawesi Province in very effective category, it related to optimizing the performance of apparatus resources within with clear objectives to be achieved. While, the community satisfaction index is all in good category, with a high level of perception is the requirements and behavior of officers where good category is more on the satisfaction felt by the community in the series of licensing application processes until the issuance of permit. Through linear regression showed positive results but not significant so that the correlation of variables did not show a real relationship

OPTIMALISASI SISTEM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL POLDA SULAWESI SELATAN

Endang Darmawati Sutarni — 2022-12-30

Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui peningkatan kinerja pegawai pada pelayanan publik, penilaian kinerja pegawai dan manfaat penilaian kinerja pegawai pada Polda Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif analitis. Data diperoleh dari sejumlah informan yang terdiri atas: kepala Bidang SDM, Kepala Bidang Umum, Pegawai, Anggota Kepolisian, dan Masyarakat Pengguna layanan. Hasil dari penelitian ini yakni: 1. Kinerja pelayanan pegawai di Kantor Polda Sulawesi Selatan terbilang baik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dengan tiga indikator, yakni: responsivitas pegawai atau kemampuan untuk mengetahui dan memahaimi kebutuhan maupun keinginan masyarakat baik, responsibiltas pegawai dimana pegawai sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akuntabilitas pegawai dimana para pegawai sudah memiliki keahlian masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Penilaian kinerja pegawai Penilaian kinerja pegawai pada Kantor Polda Sulawesi Selatan terbilang baik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dengan tiga indikator, yakni: Relevansi penilaian kinerja yang ada sudah relevan sebab disusun berdasarakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai menjadi sebuah rencana kerja dan target kerja yang ditetapkan bersama antara pegawai dan pejabat penilai secara langsung, Sensitivitas penilaian kinerja dikatakan dapat membedakan tingkat kinerja pegawai dengan melihat sejauh mana realisasi target sasaran kerja di akhir tahun dan Kepraktisan sistem penilaian kinerja pegawai dengan metode SPK dan PKP dianggap cukup mudah dilakukan. 3. Manfaat penilaian kinerja pegawai Polda Sulawesi Selatan terbilang kurang baik. Maka, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa optimalisasi Sistem Penilaian Kinerja di Kantor Polda Sulawesi Selatanbelum optimal karena masih terdapat indikator penelitian yang kurang baik dari tiga indikator penelitian yang ditentukan yakni tentang manfaat penilaian kinerja pegawai.

The study aimed to determine the improvement of employee performance in public services, employee performance appraisal and the benefits of employe performance appraisal Police Office of South Sulawesi. This study used a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The data were obtained from several informants consisting of the head of the HR Division, the Head of the General Affairs Division, employees, members of the police, and the service user community. The results of this study are: 1. The service performance of employees Police Office of South Sulawesi is fairly good. This is based on the results of research with three indicators, namely: employee responsiveness or the ability to know and understand the needs and desires of the community, and employee responsibility, where employees are already responsible for carrying out their duties. Employee accountability where employees already have their respective expertise in carrying out their duties and functions. 2. Employee performance appraisal Employee performance appraisal Police Office of South Sulawesi is fairly good. This is based on the results of research with three indicators, namely: The relevance of the existing performance appraisal is relevant because it is compiled based on the duties and functions of each employee into a work plan and work targets that are jointly set between employees and appraisers directly, The sensitivity of the performance appraisal is said to be can distinguish the level of employee performance by seeing the extent to which the realization of work targets at the end of the year and the practicality of the employee performance appraisal system using the SPK and PKP methods are considered quite easy to do. 3. The benefits of evaluating the performance of the South Sulawesi Regional Police are not very good. So, overall it can be concluded that the optimization of the Performance Assessment System Police Office of South Sulawesi is not optimal because there are still poor research indicators from the three research indicators that have been determined, namely the benefits of employee performance appraisal

KINERJA APARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR FASILITAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PANGKALAN UTAMA ANGKATAN LAUT MAKASSAR

Gusti Gusti — 2022-12-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Lantamal VI Makassar dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kinerja aparat Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Fasilitas Pemeliharaan Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsif kualitatif yang dilaksanakan pada Kantor Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Lantamal VI Makassar. Informan ditentukan secara purposive dengan pertimbangan keterwakilan seluruh informan. Data diperoleh dengan teknik observasi, interviuw, dan analisis dokumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik kualitatif_interaktif antara koleksi data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Kinerja aparat Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Lantamal VI Makassar sudah cukup berjalan dengan baik. (2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kinerja aparat Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Lantamal VI Makassar secara umum sudah sesuai dengan peraturan kinerja di Kantor Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Lantamal VI Makassar

This study aims to analyze (1) the performance of the Indonesian National Armed Forces and Civil Servants at the office of Maintenance and Repair Facility of first class naval base VI of Makassar. (2) What are the supporting and hindering factors in the performance of the Indonesian National Armed Forces and Civil Servants at the Makassar Maintenance Facility Office. The research method used is descriptive qualitative, carried out at the Office of Maintenance and Repair of first class naval base VI of Makassar Facilities. Informants were determined purposively by considering the representation of all informants. The data were obtained using observation, interview, and document analysis techniques. The data collected were analyzed using qualitative_interactive techniques between data collection, data reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The results showed that 1) the performance of the Indonesian National Armed Forces and Civil Servants first class naval base VI of Makassar Facility Maintenance and Repair Office was running well enough. (2) The factors that are supporting and inhibiting the performance of the Indonesian National Armed Forces and Civil Servants first class naval base VI of Makassar Facility Maintenance and Repair Office are generally in accordance with the performance regulations first class naval base VI of Makassar Maintenance and Repair Facility Office.

ANALISIS PENGARUH KINERJA KARYAWAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN DI KANTOR LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKEP

Nurhadi Nurhadi — 2022-12-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja terhadap peningkatan pelayanan, pengaruh kualitas layanan terhadap peningkatan pelayanan dan pengaruh secara simultan kinerja dan kualitas pelayanan terhadap peningkatan pelayanan pada Kantor Kecamatan Luikang Kalmas Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan semua populasi pegawai yang ada pada Kantor Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep. Data yang digunakan yaitu data awal yang di dapat dari Kantor Kecamatan sedangkan sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Analisis data penelitian ini menggunakan pengolah data dengan SPSS. Alat uji yang digunakan adalah uji t (parsial), uji f (simultan). Penyajian data dengan tabel dan narasi yang berhubungan dengan variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pelayanan pada Kantor Kecamatan Liukang Kalmas dan hasil uji t (uji parsial) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pelayanan pada Kantor Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep; sehingga Berdasarkan hasil Uji F (Uji Simultan) menunjukkan bahwa kinerja dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pelayanan pada Kantor Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkep

This research aims to determine the effect of performance and service quality on service improvement and the simultaneous influence of service performance and quality on service improvement at the Luikang Kalmas District Office, Pangkep. This research used all employee populations in the Liukang Kalmas Subdistrict Office, Pangkep. The data used the initial data obtained from the District Office while the data source used in the form of secondary data. Data analysis of this study used a data processor with SPSS. The test equipment used is the t-test (partial), f test (simultaneous). Presentation of data tables and narratives related to research variables. The results of this research shows that based on results of the t-test (partial test) shows that performance has a significant effect on improving services at the Liukang Kalmas Subdistrict Office and the results of the t-test (partial test) show that the quality of service has a significant effect on improving services at the Liukang Kalmas Subdistrict Office, Pangkep Regency, so that based on the results of Test F (Simultaneous Test) shows that performance and service quality have a simultaneous effect on improving services at the Liukang Kalmas District Office, Pangkep.

EVALUASI KUALITAS PELAYANAN CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MAKASSAR

Sumarlin Sumarlin — 2022-12-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan cek fisik kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Makassar dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam memberikan pelayanan cek fisik kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan cek fisik kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Makassar sudah cukup berjalan dengan baik. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan pelayanan cek fisik kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Makassar secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Bersama (Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 123 Tahun 2009 Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat Nomor B/01/VIII/2009, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Selatan Nomor P/R/49/2009) tentang Pelaksanaan Layanan Unggulan SAMSAT di Provinsi Sulawesi Selatan.

This study aims to analyze to knowing and analyzing the quality of motor vehicle physical check services at the Makassar One-stop Administration Services Office and knowing and analyzing what factors are inhibiting and supporting in providing motorized vehicle physical check services at the Makassar One-stop Administration Services Office. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the quality of the service for physical inspection of motorized vehicles at the Makassar One-stop Administration Services Office was running well enough. In general, the inhibiting and supporting factors in providing motor vehicle physical check services at the Makassar One-stop Administration Services Office are following the Joint Regulations (Governor of South Sulawesi Number 123 of 2009, Head of Regional Police of South and West Sulawesi Number B/01/VIII/2009, Branch Head of PT. Jasa Raharja (Persero) South Sulawesi Branch Number P/R/49/2009) regarding the Implementation of SAMSAT Superior Services in South Sulawesi Province.

KINERJA CAMAT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DISTRIK AMUMA KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

Thomas Heluka — 2022-12-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Camat Pada Kantor Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo, pelayanan publik pada kantor Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo dan faktor apa yang berkaitan dengan Kinerja Camat dalam Pelayanan PublikPada Kantor Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo. Metode Penelitian Ini Adalah MenggunakanDesain Penelitian Deskritif Kualitatif pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, wawancara, Dokumentasi, Pedoman Wawancara, studi pustaka dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi Penelitian di Kantor Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. Penarikan informen penelitian sebanyak 25 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja camat dalam pelayanan publik pada Kantor Distrik Amuma dalam memberikan pelayanan publik masih belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat dapat dilihat dari ketidakmampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu dan masih adanya pegawai yang kurang ramah dalam melayani masyarakat amuna. Sedangkan faktor pengambatnya adalah kurangnya sumber daya pegawai yang mampu mengoperasikan alat bantu dan masih kurangnya sarana prasarana sehingga kinerja camat dalam pelayanan publik tidak berjalan baik selain itu juga terkendala di jaringan dan alat transportasi menuju kantor pusat.

This study aims to determine the performance of the Camat at the Amuma District Office, Yahukimo Regency, Public Services at the Amuma District Office, Yahukimo Regency, What factors are related to the Camat's performance in public services at the Amuma District Office, Yahukimo Regency. This Research Method Is Using A Qualitative Descriptive Research Design The data collection used in this research are questionnaires, interviews, documentation, interview guidelines, literature study and observation. Data analysis in this study uses three components consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research location is at the Amuma District Office, Yahukimo Regency, Papua Province. Withdrawal of research informants as many as 25 people. The results of this study indicate that the performance of the sub-district head in public services at the Amuma District Office in providing public services is still not fully running according to community expectations, it can be seen from the inability of employees to use assistive devices and there are still unfriendly employees in serving the amuna community. While the inhibiting factor is the lack of employee resources who are able to operate assistive devices and the lack of infrastructure so that the performance of the sub-district head in public services is not going well, besides that it is also constrained by the network and means of transportation to the head office.

ASN CORPORATE UNIVERSITY: SEBUAH KONSEP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA ERA DISRUPTIF

Asri Sahrun Said — 2022-12-30

Era disruptif telah banyak mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali pada organisasi pemerintahan di Indonesia dalam hal pengembangan sumber daya manusianya. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat akan menghasilkan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang unggul. Organisasi pembelajar pada organisasi sektor publik menghasilkan sebuah paradigma baru dalam pendidikan dan pelatihan ASN. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan alternatif model dalam pengembangan ASN melalui paradigma baru yaitu ASN Corporate University. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Penelitian ini merumuskan alternatif model dalam pendidikan dan pelatihan ASN melalui pendekatan ASN Corporate University. ASN Corporate University merupakan salah satu model pendidikan dan pelatihan dari paradigma pengembangan ASN konvensional menuju pengembangan ASN di era disruptif, berbasis kegiatan inti organisasi dengan pendekatan human capital, yang menempatkan sumberdaya manusia sebagai investasi jangka panjang suatu organisasi. Manajemen pengetahuan pada Corporate University menjadi titik sentral dalam menciptakan, mengolah, dan menyalurkan sebuah pengetahuan yang akan diterapkan pada fokus pembelajaran sumber daya manusia aparatur (School, Collage, Academy).

The influence of work motivation, physical environment, and compensation on employee performance through employee engagement at the DPRD The disruptive era has greatly changed the nation and state governance. No exception is the government organization in Indonesia in developing its human resources. Human Resource Development through proper education and training will produce human resources in the Civil Service (ASN) quality and have excellent competence. Learning organizations in the public sector produce a new paradigm in ASN education and training. The purpose of this paper is to describe alternative models in ASN training through a new paradigm, namely ASN Corporate University. This paper used the literature study method. This paper formulates alternative models in training and education through ASN Corporate University. ASN Corporate University is one model of education and training from the conventional ASN development paradigm towards the development of ASN in a “disruptive era” based on Core Business Organizations by utilizing Human Capital which places human resources as an organization’s long term investment. Knowledge Management at Corporate University becomes a central point in creating, processing, and integrating knowledge that will be applied to the focus of learning in the Civil Service (School, Collage, Academy).