Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Sinjai

Maulana Rizqi Ramdhan; Imran Ismail; Andi Rasyid Pananrangi

doi:10.35965/pja.v2i2.5149

Authors

Maulana Rizqi Ramdhan Dinas Perhubungan, Kabupaten Sinjai
Imran Ismail Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
Andi Rasyid Pananrangi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5149

Keywords:

Implementasi Strategi Pengelolaan Parkir, Kebijakan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir dalam perspektif good governance di Kabupaten Sinjai. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perparkiran. . Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian strategi pengelolaan lahan parkir dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan good governance yang dapat dikaji pada prinsip voice an accountability, Governmnet effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption di Kabupaten Sinjai masih perlu peningkatan. Hal ini oleh masyarakat menurut perpektif pihak pemerintah daerah berbeda yang dirasakan oleh masyarakat secara umum masih banyak yang perlu di benahi dan dimaksimalkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat, terdiri dari tiga aspek utama: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), yang masih memerlukan peningkatan dalam hal kompetensi dan disiplin kerja; (2) Sarana dan Prasarana, yang perlu diperbarui dan ditingkatkan untuk mendukung kelancaran operasional pemungutan retribusi; dan (3) Sistem, yang harus diperbaiki agar lebih efisien dan dapat mengurangi potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi. Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi penerapan good governance, disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melakukan perbaikan dan peningkatan dalam ketiga faktor tersebut. Peningkatan kualitas SDM, pembaruan sarana dan prasarana, serta perbaikan sistem yang lebih transparan dan efisien, akan menjadi langkah penting untuk mencapai pengelolaan retribusi parkir yang lebih efektif dan berkelanjutan.

This research aims to determine the effects of parking retribution policy implementation in the perspective of good governance in Sinjai Regency. The location of this research is in Sinjai District, with a focus on the Transportation Agency as the agency responsible for the implementation of parking. Data were collected through observation and in-depth interviews. This research used a qualitative approach with an exploratory descriptive design. The results of the study of parking management strategies in development planning to create good governance that can be studied on the principles of voice and accountability, Government effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption in Sinjai Regency still need improvement. This is perceived differently by the local government and the community, and from the public perspective, many things still need to be improved and maximized. The factors affecting the quality of parking levy implementation in Sinjai Regency, both as supporting and inhibiting factors, consist of three main aspects: (1) Human Resources (HR), which still needs improvement in terms of competence and work discipline; (2) Facilities and Infrastructure, which need to be updated and improved to support the smooth operation of retribution collection; and (3) System, which should be improved to be more efficient and to reduce potential leakage in retribution management. Therefore, to support the optimization of good governance implementation, it is recommended that the local government of Sinjai Regency make improvements and upgrades in these three factors. Improving the quality of human resources, updating facilities and infrastructure, as well as improving a more transparent and efficient system, will be important steps to achieve a more effective and sustainable parking retribution management.

References

Ardiansyah, B. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pajak Daerah. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 1(2), 1-8.

Arman, A., Gaussyah, M., & Darmawan, D. (2019). Pengelolaan Dana Desa Berbasis Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(2), 282.

Azizah, A. and Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Publika, 459-474.

Budiati, Y., Sugiyanto, E., & Niati, A. (2020). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 3(4), 425-444.

Challen, A. and Noermansyah, A. (2023). Peran Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, 10(1), 23-36.

Christianingrum, R. (2020). Analisis Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah. J. Budg., 5(2), 18-43.

Darmawan, A. (2023). Desentralisasi Di Indonesia.

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 6(1), 83.

Diani, R. (2023). Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Dalam Mengurangi Tingkat Kemacetan. Unnes Political Science Journal, 6(2), 71-75.

Garung, C. and Ga, L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Jurnal Akuntansi Transparansi Dan Akuntabilitas, 8(1), 19-27.

Haryanto, J. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil Sda Dan Non-Sda Di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 8(2), 103-116.

Hastuti, B., Anwar, F., & Titi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jiapi Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 2(2), 92-101.

Heryanto, D. (2022). Pengawasan Retribusi Parkir Pasar Sentral Kota Kendari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pamarenda Public Administration and Government Journal, 2(1), 35.

Irma, I. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Administrasita, 13(1), 1-13.

Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. Sosiohumaniora, 15(1), 6.

Manalu, P., Tarigan, F., Girsang, E., & Ginting, C. (2022). Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Binjai. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 21(3), 285-292.

Manurung, M. (2023). Pengawasan Dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpiang Provinsi Kepuluan Riau. Jurnal Sosial Dan Sains, 3(4), 345-356.

Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Probabilitas Terjadinya Korupsi: Sebuah Bukti Empiris Dari Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 22(1), 1-22.

Nurhemi, N. and R, G. (2015). Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 18(2), 183-206.

Patarai, M. (2021). Desentralisasi Kebijakan Dalam Otonomi Daerah. Jurnal Sosial Teknologi, 1(11), 1406-1417.

Rante, A., Rosidi, R., & Djamhuri, A. (2014). Sistem Akuntansi Manajemen, Gaya Kepemimpinan, Dan Desentralisasi Sebagai Determinan Kinerja Manajerial. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(1).

Ratnawati, R. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Provinsi di Pulau Kalimantan Dan Sumatera Periode 2020-2022). Equilibrium Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 12(2), 125.

Reu, F. and Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanawawo. Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 4(1), 38-59.

Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945. Administrative Law & Governance Journal, 3(2), 240-249.

Sakti, F., Wahyudi, E., Rifki, E., & Ufah, H. (2022). Otonomi Daerah Pembentuk Intensi Perilaku Koruptif Kepala Daerah di Indonesia. Jurnal Dialektika Jurnal Ilmu Sosial, 20(1), 49-58.

Saputra, P. and Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan), 4(2).

Sarjono, A. and Sulistiadi, W. (2018). Analysis Of Policy Implementation for The Improvement Capability of Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) At Inspectorate General of Ministry of Health. Journal of Indonesian Health Policy and Administration, 3(1), 1.

Sesung, R. and Hadi, S. (2021). Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Dalam Perspektif Prinsip Otonomi Dan Desentralisasi. Dih Jurnal Ilmu Hukum, 17(1).

Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) Di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15(1), 35-50.

Sumarsono, C., Muchsin, S., & Sunariyanto, S. (2022). Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 228-249.

Tanan, E. (2024). Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. JPMS, 2(1), 34-42.

Tuhumury, Y. and Wance, M. (2020). Membangun Good Governance Dalam Pemanfaatan Keuangan Desa. Indonesian Governance Journal Kajian Politik-Pemerintahan, 3(1), 37-45.