Implementasi Pelayanan Pensiun Pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

Petramanti Petramanti; Delly Mustafa; Juharni Juharni

doi:10.35965/pja.v2i2.5153

Authors

Petramanti Petramanti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar
Delly Mustafa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
Juharni Juharni Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5153

Keywords:

Pelayanan Publik, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Faktor Penghambat, Implementasi Pelayanan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis sistem pelayanan administrasi pensiun pegawai di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan pensiun, dan (3) menganalisis implementasi pelayanan pensiun di Kantor BKPSDMD Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan observasi dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor BKPSDMD Kota Makassar dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari 7 informan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta kajian dokumen dan literatur. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem pelayanan administrasi pensiun dimulai dengan penyerahan berkas usul pensiun oleh pegawai kepada Kepala Sub Bagian Umum, dilanjutkan dengan validasi dan pengiriman melalui aplikasi, dan diakhiri dengan penandatanganan SK pensiun oleh Walikota. (2) Implementasi pelayanan pensiun berjalan efektif, dengan prosedur yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pegawai yang mengajukan pensiun. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses administrasi pensiun meliputi ketidaksesuaian data, kurangnya kelengkapan syarat, serta hambatan terkait jarak, waktu, dan tempat tinggal pemohon. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar unit terkait untuk meminimalkan hambatan dalam pengurusan pensiun.

This study aims to (1) analyse the employee pension administration service the Regional Human Resources Development and Staffing Agency Office (BKPSDMD) of Makassar City (2) analyse the factors that influence the pension service system, and (3) analyse the implementation of pension services at the BKPSDMD Office of Makassar City. The method used is descriptive qualitative analysis with a qualitative approach, which relies on observation and in-depth interviews with research subjects. This research was conducted at the BKPSDMD Office of Makassar City by collecting primary and secondary data from 7 informants. Data collection techniques include observation, interviews, and document and literature review. The collected data were analysed using an inductive reasoning model. The results showed that: (1) The pension administration service system begins with the submission of the pension proposal file by the employee to the Head of the General Subdivision, followed by validation and sending through the application, and ends with the signing of the retirement decree by the Mayor. (2) The implementation of pension services runs effectively, with procedures that are simple, clear, and easily understood by employees who apply for retirement. (3) Factors affecting the pension administration process include data discrepancies, lack of completeness of requirements, and obstacles related to distance, time, and residence of the applicant. This study recommends increased coordination between related units to minimise obstacles in pension management.

References

Amalia, I. S., Risanti, C., Winata, R. H., & Kurniawan, H. (2022). Analisis Kualitas Layanan E-Government Dispendukcapil Surabaya Menggunakan E-GovQual dan Importance Performance Analysis. Journal Of Information System and Artificial Intelligence, 2(2), 118-124.

Apriliano, J. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik Di Desa Lise.

Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Media Administrasi, 7(1), 78-90.

Edward, A. V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen dalam Organisasi Publik di Indonesia. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(2), 54-62.

Febriyanti, S., & Kosariza, K. (2022). Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Limbago: Journal of Constitutional Law, 2(1), 123-135.

Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 25-37.

Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(3), 435-452.

Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. Musamus Journal of Public Administration, 4(2), 066-075.

Ibad, S. Improving the Quality of Academic Services at Ibrahimy University. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 16(2), 150-161.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya.

Kusmiati, Y., Sari, D. S., & Dai, R. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Prosedur Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 4(3), 105-113.

Kusumadewi, P. K., Wirantari, I. D. A. P., & Prabawati, P. A. (2024). Akuntabilitas Pelayanan Penerimaan dan Verifikasi Laporan on The Spot (PVL OTS) Dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(2).

Lumbanraja, A. D. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. Administrative Law and Governance Journal, 3(2), 220-231.

Mohamed, A. A., Abuzekry, M. T., & Elmenshawy, A. (2021). The Just City: A Socio-Economic and Environmental Perspective. The Egyptian International Journal of Engineering Sciences and Technology, 35(1), 27-36.

Mulia, R. D., & Hertati, D. (2024). Implementasi Pelayanan Jemput Bola Pada Pemutakhiran Biodata Kartu Keluarga di Kecamatan Genteng Kota Surabaya. PREDIKSI: Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 23(1), 76-81.

Munala, L., Allen, E. M., Beall, O. M., & Phi, K. M. (2023). Social justice and public health: A framework for curriculum reform. Pedagogy in Health Promotion, 9(4), 288-296.

Mustafa, M., & Aulia, E. (2023). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum, 54-67.

Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis, 10(01).

Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. JOCER: Journal of Civic Education Research, 1(1), 24-28.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 161-174.

Rohmah, I. N., & Siharis, A. K. (2022). Alur Pengajuan Pensiun Di Pemerintah Kota Magelang. Journal of Social Research, 1(11), 367-375.

Sawir, M. (2024). Optimalisasi Teknologi Informasi untuk Mempercepat Good Governance dalam Pelayanan Investasi di Papua. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(2), 30-41.

Waluyo, S. H., Rajab, R., & Hamka, H. (2023). Pengembangan Program Persiapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerja Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 6(2), 272-286.

Yudhoyono, S., & ALW, L. T. (2021). Pelaksanaan Fungsi Dinas Sosial Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Grobogan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 190-202.