Implementasi Kebijakan Membangun Indonesia Melalui Program Nasional Dana Desa : Studi Kasus: Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai

Agus Salam; Andi Rasyid Pananrangi; Umar Congge

doi:10.35965/pja.v2i2.5369

Authors

Agus Salam Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
Andi Rasyid Pananrangi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
Umar Congge Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.35965/pja.v2i2.5369

Keywords:

Implementasi, Dana Desa, Pembangunan

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis program pembangunan pedesaan melalui dana desa terhadap pengembangan wilayah pedesaan Di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai (2) mengetahui dan menganalisis manfaat program Nasional Dana Desa bagi pembangunan ekonomi masyarakat Di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Penelitian dilaksanakan di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Informan yang peneliti wawancarai diambil berdasarkan purposive sampling atau berdasarkan keahlian, secara keseluruhan total informan pada penelitian ini adalah 6 orang. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Membangun Indonesia Melalui Program Nasional Dana Desa (Studi Kasus Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai) dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Pengelolaan Dana Desa untuk program Pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan terdapat dua aspek yang diperhatikan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan penggunaan sarana dan prasarana desa, (2) Manfaat Program Nasional bagi Pembangunan Masyarakat yaitu pengembangan potensi ekonomi lokal, pelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas warga.

This research aims (1) To find out and analyze the rural development program through village funds for the development of rural areas in Batu Bulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency (2) To find out and analyze the benefits of the National Village Fund program for community economic development in Batu Bulerang Village, District Sinjai Wholesale Sinjai Regency. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive research type. The research was carried out in Batu Bulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency. The informants that researchers interviewed were taken based on purposive sampling or based on expertise. Overall, the total number of informants in this study was 6 people. The types and sources of data in this research are Primary and Secondary Data, using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Based on the results of research regarding the Implementation of Indonesia's Development Policy through the National Village Fund Program (Case Study of Batu Bulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency) it can be concluded as follows: (1) In the management of Village Funds for development and development programs in rural areas, there are two aspects to pay attention to, namely fulfillment basic needs and use of village facilities and infrastructure, (2) Benefits of the National Program for Community Development, namely development of local economic potential, sustainable preservation of natural resources and the environment, and increasing the capacity of residents.

References

A.Helmy Faishal Zaini. "Pembangunan Pedesaan". Diakses tanggal 14 Mei 2014.

Adisasmita, Rahardjo (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Daldjoeni, N dan A. Suyitno (2004). Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung: PT. Alumni.

David C. (1984). Pembangunan yang Memihak Rakyat. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.

Damanhuri, Didin S. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.

Dwi permata sari, 2020, Hubungan Program Pembangunan Perdesaan Melalui Dana Desa Terhadap Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Alauddin Makassar.

Hulme, David & M. Turner (1990). Sociology of Development: Theories, Policies and Practices. Hertfordshire: Harvester Whearsheaf.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Desa Ponggok, Bukti Keberhasilan Dana Desa. https://kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal 17 Juni 2019. Pukul 12.30 WIB.

Kompas. 2019. Dana Desa untuk Infrastruktur Buat Pendapatan Petani Meningkat. https://money.kompas.com. Diakses pada tanggal 17 Juni 2019. Pukul 12.50 WIB. Kuncoro. 2010. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Listiyani Rini, dkk. 2016. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Jurnal Adinegara Volume 5 Nomor 7.

Listiyawati. 2017. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sioyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Jurnal Katalogis, ISSN: 2302-2019 Volume 5 Nomor 4.

Miftahuddin, 2018, Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Moleong, Lexy, J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rodakarya.

Muhammad Fachrurozy Abdillah, 2017, Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Deli Serdang, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

Najamuddin Arfah, 2021, Pengaruh Transfer Fiskal Dan Dana Desa Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia, Program Magister Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Nasution, Zulkarimen. 2004. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Ismail. 2009. Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersymber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa.

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Riskasari. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jurnal Office, ISSN : 2460-0067 Volume 2 Nomor 2.

Reymon Erikson Nababan, 2020, Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Program Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Rohmah Kulia Tatik, dkk. 2016. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara, ISSN : 2354-600x Volume 4 Nomor 7.

Ramly, Ar Royyan, dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec. Kuala Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Seminar Nasional II USM 2017. Vol. 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia