Analisis Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan fokus pada tiga indikator utama: Disiplin Waktu, Disiplin Peraturan, dan Disiplin Tanggung Jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data meliputi informan struktural, operator kepegawaian, dan PPPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja ASN secara umum cukup baik, namun masih terdapat tantangan dalam Disiplin Waktu, seperti ketidaktepatan kedatangan, penyelesaian tugas, dan pemanfaatan waktu istirahat. Disiplin Peraturan menunjukkan kepatuhan terhadap SOP dan aturan pakaian dinas, tetapi terhambat oleh pembaruan regulasi dan pengawasan. Disiplin Tanggung Jawab relatif baik, meskipun terdapat masalah distribusi tugas dan pemeliharaan inventaris. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan pengawasan berbasis teknologi, pembaruan regulasi, pelatihan ASN, dan manajemen beban kerja yang lebih efektif.

This study aims to analyze the level of work discipline among Civil Servants (ASN) at the Makassar City Public Works Office, focusing on three main indicators: Time Discipline, Regulatory Discipline, and Responsibility Discipline. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data sources include structural officials, personnel operators, and PPPK employees. The findings indicate that overall work discipline is relatively good, but challenges remain in Time Discipline, such as punctuality, task completion, and rest time utilization. Regulatory Discipline shows compliance with SOPs and uniform regulations, yet faces obstacles due to regulatory updates and supervision. Responsibility Discipline is relatively strong, though issues like uneven task distribution and inventory maintenance persist. Recommendations include strengthening technology-based supervision, updating regulations, providing employee training, and improving workload management.