Peranan Pemerintah Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui tiga pendekatan utama: Penyediaan Bantuan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, serta Penyuluhan dan Edukasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang secara signifikan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh ketidakakuratan data penerima, keterbatasan anggaran, dan tantangan geografis. Di sisi pemberdayaan, Dinas Sosial telah menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, meskipun belum berkelanjutan. Penyuluhan dan edukasi juga telah dilakukan untuk meningkatkan literasi ekonomi, tetapi dampaknya belum optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem pendataan, peningkatan koordinasi antar-stakeholder, dan integrasi teknologi untuk memperluas jangkauan program. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal.

This study examines the role of the Social Service Office of South Sorong Regency, Southwest Papua Province, in poverty alleviation through three main approaches: Social Assistance Provision, Community Empowerment, and Counseling and Education. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that the Social Service Office has implemented various social assistance programs, such as the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT), which significantly aid impoverished communities in meeting basic needs. However, program effectiveness is hindered by inaccurate beneficiary data, budget constraints, and geographical challenges. In terms of empowerment, the office has conducted skills training and business mentoring, though sustainability remains an issue. Counseling and education initiatives have been introduced to improve economic literacy, yet their impact is limited due to low community participation. The study recommends strengthening data systems, enhancing inter-stakeholder coordination, and integrating technology to expand program reach. These findings offer practical contributions to poverty alleviation policy formulation in underdeveloped regions.