Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Di Kabupaten Polewali Mandar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengevaluasi empat aspek implementasi berdasarkan teori George C. Edward III: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD berjalan optimal pada aspek komunikasi (transmisi informasi efektif melalui platform digital), sumber daya (ketersediaan SDM dan fasilitas), serta struktur birokrasi (kepatuhan terhadap SOP dan pendelegasian wewenang). Namun, dimensi insentif dalam disposisi menjadi kendala utama. Kualitas perencanaan dinilai melalui tiga indikator—Keselarasan Antar Dokumen, Konsistensi Perencanaan-Penganggaran, dan Ketepatan Waktu—yang seluruhnya mencapai hasil positif. Tantangan teknis meliputi gangguan server dan keterbatasan fitur aplikasi, seperti ketiadaan opsi impor data. Temuan merekomendasikan penyempurnaan fitur teknis SIPD, pemberian insentif bagi pelaksana, serta peningkatan kapasitas infrastruktur untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis teknologi.

This study examines the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in development planning at the Research, Development, and Planning Agency (Balitbangren) of Polewali Mandar Regency. Employing a qualitative descriptive approach, the research evaluates four implementation aspects based on George C. Edward III's theory: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Findings indicate optimal SIPD implementation in communication (effective information transmission via digital platforms), resources (availability of human resources and facilities), and bureaucratic structure (compliance with SOPs and delegation of authority). However, the incentive dimension within disposition emerged as a primary constraint. Planning quality was assessed through three indicators—Document Alignment, Planning-Budgeting Consistency, and Timeliness Compliance—all demonstrating positive outcomes. Technical challenges include server disruptions and limited application features, such as the absence of data import functions. The study recommends enhancing SIPD's technical features, providing implementer incentives, and upgrading infrastructure capacity to strengthen technology-based development governance.