Paradigma Journal of Administration

Sistem Informasi Manajemen Pada Kinerja Pegawai Di Distrik Sorong Barat

2024-08-26T22:25:37+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis penerapan system informasi manajemen dan Mengetahui dan menganalisis peningkatan kinerja pegawai di Distrik Sorong Barat. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa System informasi manajemen yang telah di laksanakan oleh Kantor Distrik Sorong barat kurang berjalan baik karena masih terhambat dengan beberapa factor pendukung serta keahlian pengguna atau pegawai masih sangat minim sehingga sangat menghambat pelaksanaan system informasi manajemen demi menunjang kelancaran pelayanan administrasi yang di berikan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan system informasi manajemen terdapat beberapa Upaya-upaya yang di lakukan oleh kantor Distrik Sorong Barat untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pelayanan administrasi melalui system informasi manajemen yaitu kordinasi yang aktif antara pimpinan dan bawahan, kedisiplinan waktu di tertibkan.

This research aims to determine and analyze the implementation of management information systems and determine and analyze employee performance improvements in the West Sorong District. The research method uses qualitative with a qualitative descriptive approach, aimed at revealing events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the research by presenting what actually happened. The results of the research show that the management information system that has been implemented by the West Sorong District Office is not working well because it is still hampered by several supporting factors and the expertise of users or employees is still very minimal so it really hinders the implementation of the management information system in order to support the smooth running of administrative services provided to public. In implementing the management information system, there are several efforts made by the West Sorong District office to improve employee performance in administrative services through a management information system, namely active coordination between leaders and subordinates, time discipline.

Analisis Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tallo

2024-08-26T22:24:00+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparatur terkait dengan kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Tallo, menganalisis kualitas pelayanan di kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar dan faktor yang mempengaruhi kualitas aparatur pada peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan sampel Pegawai Negeri Sipil sebanyak 9 orang dan masyarakat 6 orang sedangkan sumber data menggunakan data primer dengan observasi dan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara. Metode Penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang terkumpul, menyusun dalam satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan serta menafsirkannya dengan analisis kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kinerja aparatur Kecamatan Tallo Kota Makassar, menurut tanggapan responden warga maupun tanggapan aparatur sudah berada pada kategori baik, Peningkatan pelayanan publik dari aspek berwujud dikategorikan sudah baik dan sudah memenuhi kebutuhan dalam pelayanan publik. Walaupun masih perlu ditingkatkan hingga mencapai kinerja yang maksimal. Secara umum kualitas pelayanan aparatur di Kecamatan sudah merujuk pada pelayanan yang prima serta aparatur mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan, Dimana pelayanan adalah merupakan hal yang utama dalam pelayanan ke Masyarakat. (2) Kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Tallo meliputi lima dimensi dimana sebagi indikatornya yaitu berwujud (tangible), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsivines), jaminan (assurance), empati (empahaty) dapat dikatakan sangat memuaskan/sangat positif. (3) Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu prasarana yang memadai Dimana diruang pelayanan sudah dilengkapi dengan AC, terdapat mesin nomor urut antrian, tempat duduk tunggu sudah ada selain itu juga telah tersedia ruang baca untuk Masyarakat Ketika menunggu antrian. Sedangkan faktor eksternal yaitu pola layanan dan tata cara penyediaan layanan yang sudah maksimal.

This research aims to find out (1) To analyze the performance of the apparatus related to the quality of service at the Tallo District Office (2) To analyze the quality of service at the Tallo District office, Makassar City (3) Factors that influence the quality of the apparatus in improving the quality of service at the Tallo District Office Makassar city. This research used a sample of 9 civil servants and 6 people from the community, while the data source used primary data with observation and in-depth interviews using questionnaires. Research methods using qualitative analysis are carried out by presenting data starting with reviewing the collected data, arranging them into a single unit which is then categorized at the next stage and checking their validity and interpreting them by analyzing the researcher's reasoning abilities to make research conclusions. The results of this research show that: (1) The performance of the Tallo District apparatus, Makassar City, according to the responses of citizen respondents and the responses of the apparatus, is in the good category. Improvement of public services from the tangible aspect is categorized as good and has met the needs for public services. Although it still needs to be improved to reach maximum performance. In general, the quality of service for the apparatus in the District refers to excellent service and the apparatus has responsibility for carrying out the tasks assigned by the leadership, where service is the main thing in serving the community. (2) The quality of service at the Tallo District Office includes five dimensions, the indicators of which are tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy, which can be said to be very satisfying/very positive. (3) There are two factors that influence the quality of public services, namely internal factors and external factors. The internal factor is adequate infrastructure. The service room is equipped with air conditioning, there is a queue number machine, there are waiting seats, and there is also a reading room for the public when waiting in line. Meanwhile, external factors are service patterns and procedures for providing services that are optimal.

Implementasi Kebijakan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada UPT Puskesmas Bara-Baraya

2024-08-26T22:28:38+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis bagaimana implementasi E-Kinerja dalam peningkatan kinerja ASN di Puskesmas Bara-Baraya dan menganalisis optimalisasi immplementasi E-Kinerja dalam Peningkatan Kinerja ASN di Puskesmas Bara-Baraya. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses Implementasi Kebijakan Sistem informasi secara Elektronik yang dilaksanakan pada Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar dikatan berhasil apabila ada aturan dan pedoman dalam menjalankannya, karena memang sebaik apapun sebuah kebijakan tapi tidak didukung oeleh kejelasan sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut maka akan sulit kebijakan yang dibuat terimpelemntasikan dengan baik di lapangan. Oleh akrena itu Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar membuat sebuah prosedur tetap aatau standar (SOP) untuk kelanacaran impelentasi kebijakan sistem Informasi Aparatur secara elektronik yang dialksanakan Puskesmas Bara-Baraya Kota Makassar; (2) Implementasi kebijakan Sistem Informasi Kinerja Aparatur Secara Elektronik pada Puskesmas Bara-Baraya terdapat beberapa indicator yang harus di perhatikan yaitu adanya Standar Kebijakan dan tujuan, Sumberdaya organisasi pelaksana, Komunikasi antar bagian, Disposisi, sikap para pelaksana dan Kondisi social, ekonomi dan politik. Apabila Puskesmas Bara-Baraya tidak dapat memenuhi 5 (lima) indikator tersebut maka akan timbul hambatan- hambatan yang dapat memicu terjadinya kegagalan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Aparatur secara Elektronik.

This research aims to (1) Evaluate and identify how the implementation of E-Kinerja improves ASN performance at the Bara-Baraya Health Center; (2) Evaluate and identify how to optimize the implementation of E-Kinerja in improving ASN performance at the Bara-Baraya Community Health Center. The research method uses qualitative with a qualitative descriptive approach, aimed at revealing events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the research by presenting what actually happened. This type of qualitative descriptive research is used to research the conditions of natural objects, where the researcher is the key instrument. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and comprehensive review of documents and literature in accordance with the specified problem formulation. The data analysis stage was carried out using an inductive reasoning model. The results and discussion in the research emphasize the meaning of the data obtained. The results of the research show that (1) The Electronic Information System Policy Implementation Process implemented at the Bara-Baraya Health Center in Makassar City can be said to be successful if there are rules and guidelines for implementing it, because no matter how good a policy is, it is not supported by clarity of targets and objectives of the policy. then it will be difficult for the policies made to be implemented well in the field. For this reason, the Administration and Personnel Section of the Bara-Baraya Health Center, Makassar City, has created a fixed or standard procedure (SOP) for the smooth implementation of electronic Apparatus Information system policies implemented by the Makassar City Bara-Baraya Health Center; (2) In the implementation of the Electronic Apparatus Performance Information System policy at the Bara-Baraya Community Health Center, there are several indicators that must be taken into account, namely the existence of policy standards and objectives, resources of the implementing organization, communication between departments, disposition, attitude of the implementers and social, economic and political conditions. . If the Bara-Baraya Community Health Center cannot fulfill these 5 (five) indicators, obstacles will arise that could trigger failure in the Implementation of the Electronic Apparatus Performance Information System Policy.

Akuntabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur

2024-08-26T22:28:55+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis akuntabilitas birokrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami praktik-praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh birokrasi tersebut dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten sikka, observasi langsung terhadap proses pelayanan, serta analisis dokumen terkait. Selain itu, survei juga dilakukan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Akuntabilitas birokrasi dalam Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sikka belum sepenuhnya optimal. (2) Meskipun terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas tersebut. (3) Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, kurangnya pengawasan, dan kebijakan yan optimal menjadi penyebab utama dari belum optimalnya akuntabilitas tersebut.

This research aims to explore and analyze bureaucratic accountability in public services carried out by the Manpower and Transmigration Service of Sikka Regency, East Nusa Tenggara (NTT) Province. The main focus of this research is to understand the accountability practices implemented by the bureaucracy in providing services to the community. The research method used is a qualitative approach to describe the phenomenon. Data collection was carried out through in-depth interviews with officials and staff of the Manpower and Transmigration Service, direct observation of the service process, and analysis of related documents. Apart from that, a survey was also conducted to measure the public's perception of their level of satisfaction with the services provided by the institution. The research results show that; (1) Bureaucratic accountability in the Sikka Regency Manpower and Transmigration Service is not yet fully optimal. (2) Even though there are efforts to increase transparency and accountability, there are still several obstacles and obstacles in implementing this accountability. (3) Factors such as lack of resources, lack of supervision, and policies that are not yet optimal are the main causes of this lack of optimal accountability.

Analisis Penerapan Assement Center Pada Pola Penempatan Jabatan Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

2024-08-26T22:26:50+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Assement Center dalam pola penempatan jabatan di Kepolisian Daerah Sulawesi selatan dan mengevaluasi kendala dalam pelaksanaan Assesment Center di Polda Sulawesi Selatan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Assement Center di Polda Sulawesi Selatan sudah berjalan sesuai dengan Perkap No. 5 Tahun 2016, yaitu dengan tiga tahap pelaksanaan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir dan juga Ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan Assement Center di Polda Sulawesi Selatan sudah cukup memadai; (2) Kendala dalam pelaksanaan Assement Center di Polda Sulawesi Selatan yaitu Kurangnya Animo pendaftar Assement dan Terbatasnya anggaran yang menyebabkan kurangnya Jabatan yang akan di Assement.

The purpose of this study was to identify and analyze the performance of civil servants in providing services to the Tallo sub-district office, Makassar City and to identify and analyze the factors that influence the performance of civil servants in providing services at the Tallo sub-district office, Makassar city. This research is located in the Tallo District Office which was carried out for two months, using qualitative methods. Informants selected based on purposive sampling technique, namely as many as 7 people. Sources of data taken are primary data and secondary data. There are 3 methods used in collecting data in order to obtain appropriate results, namely: in-depth interviews, observation/observation, and documentation. The results of the study found that the orientation towards changes made by employees by participating in education, training, and comparative studies, has a good category. Employees are motivated to participate in these activities to broaden their knowledge and develop themselves, the service ethic shown by the Tallo District service apparatus is in a bad category because there is still discrimination against society, employees prioritize their relatives or acquaintances in the management process, the incentive system given to employees has the category is not good because this incentive system does not produce a significant increase in employee performance, and the spirit of cooperation between employees and superiors is in a bad category, because each tends to work individually and does not show mutual cooperation so that sometimes it hinders the service process.

Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover

2024-08-26T22:24:15+08:00

Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi melalui program makassar recover dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM. Ini yang menujukan bahwa Strategi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemulihan Ekonomi Melalui Program Makassar Recover. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perumusan strategi sudah sesuai, hal ini dapat dilihat bahwa dalam strategi utama yang dijalankan ada tiga tahapan, yaitu Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial, Pemulihan Ekonomi. Dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM, dinilai sudah berjalan dengan baik, hal itu ditandai dengan adanya bantuan sosial tunai maupun non tunai yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas UMKM, selain itu adanya berbagai pelatihan dasar bagi para pelaku UMKM agar bisa lebih kreatif dan produktif dalam mengembangkan usaha UMKM.

Makassar City Government Strategy for Economic Recovery Through the Makassar Recover Program. The main issues raised in this study are. What is the Makassar City Government's strategy for economic recovery through the Makassar Recover Program and what are the policies implemented by the Makassar City Government in economic recovery through the MSME sector? This is what shows the Makassar City Government's strategy for economic recovery through the Makassar Recover Program. Based on the results of the research that has been carried out, the strategy users are appropriate, it can be seen that in the main strategy implemented there are three stages, namely Health Immunity, Social Adaptation, Economic Recovery.In the policy implemented by the Makassar City government in economic recovery through the MSME sector, it is considered to have gone well, this is indicated by the existence of cash and non-cash social assistance provided by the government to improve the quality of MSMEs, in addition to the existence of various basic training for actors. MSMEs can be more creative and productive in developing MSME businesse.

Implementasi Kebijakan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Enrekang

2024-08-26T22:29:19+08:00

Pertanggungjawaban anggaran merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Banyaknya tuntutan akuntabilitas oleh lembaga publik yang berhubungan penggunaan anggaran publik merupakan hal yang penting dan harus dipertanggungjawabkan oleh tiap daerah melalui APBD. Penelitian ini bertujuan mengethaui faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) yang mengatur mengenai keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif denagn hasil penelitian, yaitu: 1) Ditinjau dari aspek komunikasi, pertanggungjawaban APBD Kabupaten Enrekang belum berjalan optimal karena belum maksimalnya faktor transmisi antara pembuat kebijakan dengan implementator, 2) Ditinjau dari aspek Sumber daya, terkhusus dengan dukungan sumber daya aparatur relative belum memadai, 3) Ditinjau dari apek disposisi belum berjalan secara efektif, disebabkan dalam pengangkatan birokrasi belum sepenuhnya mengikuti koridor kepegawaian, 4) Ditinjau dari aspek struktur birokrasi terkait dengan Standar Operasional Prosedur masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena belum adanya aturan yang menngatur akan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarakan untuk perlu adanya penyelarasan Perda yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan SDM yang terkait lansung dengan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban APBD, perlunya pengakjian pemberian intensif berdasarkan beban kerja, pengangkatan birokrasi berdasarkan kompetensi, komitmen, dan integritas, berbagai upaya ini disarankan untuk meningkatkan implementasi kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kabupaten Enrekang.

Budget accountability is one of the important pillars of good governance. The many demands for accountability by public institutions related to the use of public budgets are important and must be accounted for by each region through the APBD. This research aims to find out the inhibiting factors in implementing accountability policies for implementing the APBD, therefore this research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Service (DPKAD) which regulates the finances of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Enrekang Regency. The method used is a qualitative research method with research results, namely: 1) Viewed from the communication aspect, Enrekang Regency APBD accountability has not run optimally because the transmission factor between policy makers and implementers has not been maximized, 2) Viewed from the resource aspect, especially with source support apparatus capacity is relatively inadequate, 3) The review of aspects of disposition has not been carried out effectively, because the bureaucratic wiring has not fully followed the personnel corridors, 4) The review of aspects of the bureaucratic structure related to Standard Operating Procedures has still not been fully implemented properly because there are no regulations in place regulate this. Based on the results of this research, the author suggests the need for harmonization of regional regulations governing regional financial management, improvement of human resources directly related to financial management and APBD accountability, the need for intensive assessment based on workload, ordering refinement based on competence, commitment and integrity, these various efforts It is recommended to improve the implementation of APBD accountability policies in Enrekang Regency.