Paradigma Journal of Administration

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Sinjai

2024-11-23T06:35:15+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir dalam perspektif good governance di Kabupaten Sinjai. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada Dinas Perhubungan sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perparkiran. . Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian strategi pengelolaan lahan parkir dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan good governance yang dapat dikaji pada prinsip voice an accountability, Governmnet effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption di Kabupaten Sinjai masih perlu peningkatan. Hal ini oleh masyarakat menurut perpektif pihak pemerintah daerah berbeda yang dirasakan oleh masyarakat secara umum masih banyak yang perlu di benahi dan dimaksimalkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Sinjai, baik sebagai faktor pendukung maupun penghambat, terdiri dari tiga aspek utama: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), yang masih memerlukan peningkatan dalam hal kompetensi dan disiplin kerja; (2) Sarana dan Prasarana, yang perlu diperbarui dan ditingkatkan untuk mendukung kelancaran operasional pemungutan retribusi; dan (3) Sistem, yang harus diperbaiki agar lebih efisien dan dapat mengurangi potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi. Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi penerapan good governance, disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Sinjai melakukan perbaikan dan peningkatan dalam ketiga faktor tersebut. Peningkatan kualitas SDM, pembaruan sarana dan prasarana, serta perbaikan sistem yang lebih transparan dan efisien, akan menjadi langkah penting untuk mencapai pengelolaan retribusi parkir yang lebih efektif dan berkelanjutan.

This research aims to determine the effects of parking retribution policy implementation in the perspective of good governance in Sinjai Regency. The location of this research is in Sinjai District, with a focus on the Transportation Agency as the agency responsible for the implementation of parking. Data were collected through observation and in-depth interviews. This research used a qualitative approach with an exploratory descriptive design. The results of the study of parking management strategies in development planning to create good governance that can be studied on the principles of voice and accountability, Government effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption in Sinjai Regency still need improvement. This is perceived differently by the local government and the community, and from the public perspective, many things still need to be improved and maximized. The factors affecting the quality of parking levy implementation in Sinjai Regency, both as supporting and inhibiting factors, consist of three main aspects: (1) Human Resources (HR), which still needs improvement in terms of competence and work discipline; (2) Facilities and Infrastructure, which need to be updated and improved to support the smooth operation of retribution collection; and (3) System, which should be improved to be more efficient and to reduce potential leakage in retribution management. Therefore, to support the optimization of good governance implementation, it is recommended that the local government of Sinjai Regency make improvements and upgrades in these three factors. Improving the quality of human resources, updating facilities and infrastructure, as well as improving a more transparent and efficient system, will be important steps to achieve a more effective and sustainable parking retribution management.

Strategi Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar

2024-11-23T06:45:11+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi pelayanan publik pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, serta untuk menganalisis pengaruh strategi pelayanan publik terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor BPKAD Kota Makassar. Populasi pada penelitian ini adalah aparatur sipil negara pada BPKAD yang ditentukan sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan penyebaran kuesioner, dengan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh temuan yakni terkait dengan strategi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh kantor BPKAD Kota Makassar, dimana pada penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pelayanan publik yang dilaksanakan selama ini sudah berada dalam kategori baik, hal ini dapat dilihat dalam hal terkait dengan bukti fisik seperti sarana dan prasarana yang dimiliki sudah tersedia lengkap sehingga menunjang pelayanan kepada pengguna layanan, selain itu keandalan dan daya tanggap yang telah dilakukan sudah sesuai dengan harapan bagi pengguna layanan, begitu pula dengan jaminan dan empati yang sudah berada dalam kategori baik. Pengaruh strategi pelayanan publik terhadap kinerja aparatur sipil negara pada kantor BPKAD kota Makassar, dimana temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pelayanan publik yang dilaksanakan selama ini dapat meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, dimana semakin baik penerapan strategi pelayanan publik yang dilaksanakan selama ini maka akan semakin meningkat pula kinerja aparatur sipil negara.

This study aims to analyze the implementation of public service strategies at the office of Regional Financial and Asset Management Area (BPKAD) of Makassar City, and to analyze the influence of public service strategies on the performance of State Civil Apparatus at the office of BPKAD of Makassar City. The population in this study was the state civil apparatus at BPKAD which was determined as many as 30 people. Data collection techniques through observation and distribution of questionnaires, with data analysis techniques using descriptive analysis and simple regression analysis. The results of the research conducted obtained findings related to the public service strategy that has been carried out by the office of BPKAD of Makassar City, where this study shows that the public service strategy implemented so far has been in the good category, this can be seen in terms of physical evidence such as facilities and infrastructure that are already available complete so as to support services to service users, in addition, the reliability and responsiveness that have been carried out are in accordance with the expectations of service users, as well as guarantees and empathy that are already in the good category. The influence of public service strategies on the performance of state civil servants at the office of BPKAD of Makassar City, where the findings in this study indicate that the public service strategies implemented so far can improve the performance of state civil servants, where the better the implementation of the public service strategies implemented so far, the better the performance of state civil servants will be.

Analisis Peningkatan Kinerja melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai

2024-11-05T15:42:01+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dan faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan survei, yang melibatkan seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi, serta dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan SDM di Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai meliputi pendidikan formal, pelatihan, dan penempatan pegawai. Namun, implementasinya terhambat oleh faktor eksternal seperti perubahan teknologi dan perundang-undangan, serta faktor internal seperti anggaran yang terbatas, struktur organisasi yang sentralistik, dan rencana strategis yang kurang tepat sasaran. Pendidikan formal mendapatkan dukungan positif dari pegawai, namun pelatihan kurang optimal akibat kendala anggaran. Penempatan pegawai juga belum sepenuhnya efektif, dengan ketidaksesuaian antara keterampilan pegawai dan posisi yang diisi. Untuk meningkatkan strategi pengembangan SDM, disarankan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai memperbaiki transparansi dalam penempatan pegawai dan mengatasi kendala anggaran yang menghambat pelaksanaan pelatihan.

This study aims to analyze the strategy of developing Human Resources (HR) at the Transportation Agency of Sinjai Regency and the factors that hinder its implementation. The method used was descriptive with a survey approach, which involved all employees of the Transportation Agency of Sinjai Regency as a sample. Data were collected through questionnaires, interviews, and observations, and analysed using quantitative descriptive analysis techniques with a Likert scale. The results showed that HR development strategies at the Transportation Agency of Sinjai Regency include formal education, training, and employee placement. However, its implementation is hampered by external factors such as changes in technology and legislation, as well as internal factors such as limited budget, centralised organisational structure, and poorly targeted strategic plans. Formal education received positive support from employees, but training was less than optimal due to budget constraints. Employee placement has also not been fully effective, with a mismatch between employee skills and the positions filled. To improve HR development strategies, it is recommended that the Transportation Agency of Sinjai Regency improve transparency in employee placement and overcome budget constraints that hinder training implementation.

Implementasi E-Kinerja Pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

2024-11-23T06:40:25+08:00

Penelitian ini bertujuan menganalisis aplikasi e-kinerja sebelum dan sesudah diterapkan di kantor BKPSDMD Kota Makassar, serta faktor yang memengaruhi implementasinya. Informan penelitian berjumlah enam orang, dengan data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis menggunakan metode pengumpulan data, display data, kondensasi data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sebelum penerapan e-kinerja, penilaian kinerja dilakukan secara manual, yang rumit dan memakan waktu. Setelah e-kinerja digunakan, berbagai manfaat muncul, seperti kemudahan kontrol kehadiran, manajemen birokrasi, serta pengambilan keputusan terkait pengembangan karir, promosi, penghargaan, dan tambahan penghasilan pegawai. E-kinerja juga mempersingkat proses dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kinerja. Faktor pendukung penggunaan e-kinerja meliputi komunikasi aktif melalui grup WhatsApp, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menggunakan aplikasi, dukungan teknis, dan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti koneksi internet stabil. Selain itu, transparansi dalam penilaian kinerja memungkinkan pegawai memantau pencapaiannya secara langsung. Dukungan aturan dan struktur birokrasi yang baik juga menjadi kunci sukses implementasi e-kinerja di kantor BKPSDMD Kota Makassar.

This study aims to analyse the e-performance application before and after it is implemented in the BKPSDMD office of Makassar City, as well as factors that influence its implementation. The research informants were six people, with data collected through interviews and analysed using the methods of data collection, data display, data condensation, and conclusion drawing or verification. Before the implementation of e-performance, performance appraisal was done manually, which was complicated and time-consuming. After e-performance was used, various benefits emerged, such as ease of attendance control, bureaucratic management, and decision-making related to career development, promotions, awards, and additional employee income. E-performance also streamlines processes and improves the efficiency of performance management. Supporting factors for the use of e-performance include active communication through WhatsApp groups, training to improve employees' ability to use the application, technical support, and adequate technological infrastructure, such as a stable internet connection. In addition, transparency in performance appraisal allows employees to monitor their achievements directly. Good regulatory support and bureaucratic structure are also key to the successful implementation of e-performance at the Makassar City BKPSDMD office.

Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

2024-11-23T06:39:42+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barru dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, dengan informan yang dipilih melalui purposive sampling, berjumlah 8 orang. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan sudah memenuhi kriteria kinerja PNS yang berkualitas, yaitu ketepatan, keramahan, kecepatan, dan kenyamanan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai meliputi: (a) orientasi terhadap perubahan melalui pendidikan, pelatihan, dan studi banding yang memiliki kategori baik, dengan pegawai memiliki motivasi untuk mengembangkan diri; (b) etika pelayanan yang ditunjukkan pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barru sangat baik; (c) sistem insentif yang diberikan kepada pegawai tergolong baik, namun perlu ditingkatkan mengingat banyaknya pekerjaan yang menyebabkan lembur; dan (d) semangat kerjasama antar pegawai dan atasan yang masih kurang baik, karena cenderung bekerja secara individu yang menghambat kelancaran proses pelayanan.

This study aims to analyse (1) the ability of employees in providing services at the Regional Secretariat Office of Barru Regency and (2) the factors that influence employee performance in providing services. The method used was qualitative research with a descriptive approach. The research was conducted at the Regional Secretariat Office of Barru Regency, with informants selected through purposive sampling, totalling 8 people. The data used consisted of primary and secondary data, which were collected through observation, interviews, and documentation. The results showed that (1) the ability of employees to provide services has fulfilled the criteria for quality civil servant performance, namely accuracy, friendliness, speed, and comfort. (2) Factors affecting employee performance include: (a) orientation towards change through education, training, and comparative studies which has a good category, with employees having motivation to develop themselves; (b) service ethics shown by employees at the Regional Secretariat Office of Barru Regency is very good; (c) the incentive system provided to employees is classified as good, but needs to be improved considering the amount of work that causes overtime; and (d) the spirit of cooperation between employees and superiors is still not good, because they tend to work individually which hampers the smooth service process.

Colaborative Governance Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

2024-11-23T06:30:02+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran collaborative governance dalam pengembangan pariwisata sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengembangan Pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam implementasi kebijakan pariwisata, dengan studi kasus di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, yang memiliki destinasi wisata Taman Nasional Hutan Mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, telah berhasil mendorong pengembangan infrastruktur, promosi destinasi, serta peningkatan kualitas layanan pariwisata. Namun, masih terdapat kendala dalam koordinasi dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan sinergi antar pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan peningkatan PAD melalui sektor pariwisata. Dalam hal ini, kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memperkuat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk pengembangan pariwisata yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sinjai.

This research aims to analyse the role of collaborative governance in tourism development as an effort to increase Local Own-source Revenue (PAD) in Sinjai Regency, with a focus on Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Tourism Development. This research uses a descriptive qualitative approach to examine the interaction between the government, the community, and the private sector in the implementation of tourism policies, with a case study in Tongke-Tongke Village, East Sinjai District, which has a Mangrove Forest National Park tourist destination. The results showed that collaboration between stakeholders, such as local governments, communities, and the private sector, has succeeded in encouraging infrastructure development, destination promotion, and improving the quality of tourism services. However, there are still obstacles in coordination and active community participation. This research also found that strengthening synergies between parties is needed to achieve the goal of increasing PAD through the tourism sector. In this case, collaboration between the Tourism Office and the community is a key factor in strengthening sustainable tourism development. Thus, the results of this study are expected to provide recommendations for policy makers in formulating more effective strategies for tourism development that contribute to increasing the PAD of Sinjai Regency.

Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kota Makassar

2024-11-23T06:39:17+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar dalam pengembangan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan data kepegawaian, serta mengetahui faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di BKPSDM Kota Makassar. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara, dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BKPSDM Kota Makassar dalam pengelolaan data kepegawaian sudah sesuai dengan perintah Menteri Dalam Negeri melalui pembentukan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). SIMPEG diimplementasikan sejak 2017 untuk menyeragamkan data dan laporan kepegawaian di pemerintah daerah. Meskipun pelayanan sudah meningkat dan berjalan sesuai aturan, masih ada beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP karena adanya hambatan. Faktor penghambat dalam pengelolaan data kepegawaian antara lain masalah jaringan internet yang sering mengalami gangguan atau maintenance, mengakibatkan ketidaklengkapan data pegawai. Selain itu, terbatasnya jumlah SDM yang menjadi operator pengelolaan data serta rendahnya disiplin PNS dalam pengumpulan dan penginputan data juga menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data kepegawaian di Kota Makassar.

This study aims to analyse the implementation of the function of the Regional Human Resources Development and Staffing Agency (BKPSDM) Makassar City in developing public services, especially in managing personnel data, as well as knowing the inhibiting factors. The approach used is qualitative with descriptive analysis method. The research was conducted at the BKPSDM Makassar City. Data was collected through literature study, documentation, interviews, and informants. The results showed that the implementation of the BKPSDM Makassar City function in managing personnel data was in accordance with the orders of the Minister of Home Affairs through the establishment of the Personnel Management Information System (SIMPEG). SIMPEG has been implemented since 2017 to uniform personnel data and reports in local governments. Although services have improved and run according to the rules, there are still several indicators that are not fully in accordance with the SOP due to obstacles. The inhibiting factors in managing personnel data include internet network problems that often experience interruptions or maintenance, resulting in incomplete employee data. In addition, the limited number of human resources who are data management operators and the low discipline of civil servants in collecting and inputting data are also major challenges. Nevertheless, efforts continue to be made to improve the efficiency and effectiveness of personnel data management in Makassar City.

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Pada Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai

2024-11-23T06:39:14+08:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pelayanan administrasi, kompetensi pelayanan administrasi, kelengkapan sarana dan prasarana proses administrasi pada bagian keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Metode yang digunakan adalah metode observasi dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan administrasi bagian keuangan belum sepenuhnya diterapkan pada bagian keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai. Untuk prinsip efektif dan efisien telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan, sedangkan prinsip keadilan menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan. Kompetensi pelayanan banyak ditentukan dari tingkat pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai. Tingkat kedisiplinan pegawai masih belum baik, beberapa pegawai terlambat masuk dan cepat pulang. Sarana dan prasarana telah mendapat perhatian besar dari pemerintah dalam memperlancar pelayanan publik. Namun demikian, ada satu hal yang tidak nyaman bagi masyarakat ketika masuk kedalam Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai yakni ruang tunggu pelayanan pada saat ini panas sehingga banyak masyarakat yang kurang nyaman dengan ruang tunggu yang panas.

The purpose of this research is to understand and analyze the administrative service system, administrative service competence, and the completeness of facilities and infrastructure in the administrative process in the Financial Department of the Transportation Agency of Sinjai Regency. The method used is observation with a qualitative approach and descriptive-analytical method. The results of this study indicate that the administrative service system in the finance department has not been fully implemented in the Financial Department of the Transportation Agency of Sinjai Regency. The principles of effectiveness and efficiency have been applied in financial management, while the principle of fairness remains an important part of financial management. Service competence is largely determined by the level of education and training attended by employees. The discipline level of employees is still lacking, with some employees arriving late and leaving early. Facilities and infrastructure have received significant attention from the government to facilitate public services. However, one discomfort for the public when entering the Sinjai Regency Transportation Agency is that the current waiting room is hot, causing discomfort among the public due to the hot waiting area.

Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

2024-11-23T06:37:09+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar serta faktor-faktor yang menghambat kualitas pelayanan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif, yang menggambarkan subjek dan objek penelitian melalui observasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BKPSDM Kota Makassar, dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari tujuh informan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta kajian dokumen dan literatur secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di BKPSDM Kota Makassar sudah sangat baik, dengan program-program yang mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Pelayanan tersebut memenuhi dimensi Tangibles (ketampakan fisik), Reliability (kehandalan), Responsiveness (tanggapan), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati), sehingga pelayanan di BKPSDM Kota Makassar disukai oleh masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat kualitas pelayanan, di antaranya kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pelayanan, kendala waktu, jaringan, dan pembaruan sarana. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk mengurus administrasi secara tepat waktu juga menyebabkan antrian pelayanan yang panjang.

This research aims to analyse the quality of public services implemented by the Regional Human Resources Development and Staffing Agency (BKPSDM) Makassar City and the factors that hinder the quality of these services. The method used in this research is descriptive qualitative analysis with a qualitative approach, which describes the subject and object of research through observation and in-depth interviews. This research was conducted at the Makassar City BKPSDM Office, with primary and secondary data sources obtained from seven informants. Data collection techniques include observation, interviews, and comprehensive document and literature review in accordance with the problem formulation. The results showed that the quality of service at BKPSDM Makassar City is very good, with programmes that refer to the applicable rules and regulations. The service fulfils the dimensions of Tangibles (physical appearance), Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy, so that services at BKPSDM Makassar City are favoured by the community. However, there are several factors that hinder service quality, including the lack of socialisation of service procedures, time constraints, networks, and facility updates. In addition, the lack of public awareness to take care of administration in a timely manner also causes long service queues.

Peran Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Museum La Galigo Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Minat Pengunjung

2024-11-23T06:27:56+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui peran unit pelaksanaan teknis pengelolaan Museum La Galigo Provinsi Sulawesi Selatan, 2) Mengetahui program kerja yang dilaksanakan oleh UPT Museum La Galigo Provinsi, dan 3) Kendala yang dihadapi oleh UPT Museum La Galigo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum La Galigo dalam meningkatkan minat pengunjung. Peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang diteliti ke dalam bentuk uraian-uraian yang menunjukan bagaimana suatu kegiatan pengelolaan Museum La Galigo Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkatkan minat pengunjung. Hasil dari penelitiani ini menunjukkan bahwa terdapat dua sistem pengelolaan Museum La Galigo yaitu pertama, pengelolaan yang bersifat administratif atau ketatausahaan Museum La Galigo, Kedua, pengelolaan teknis yang menangani koleksi Museum La Galigo. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Meseum La Galigo Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai upaya memperkenalkan museum La Galigo kepada pengunjung yaitu terdiri dari 3 cakupan yang diharapkan, yaitu sebagai upaya meningkatkan kerjasama, meningkatkan sosialisasi, dan meningkatkan fasilitas. Hambatan yang dihadapi UPT Museum La Galigo dalam mengelola Museum La Galigo, yaitu karena terbatasnya orang-orang yang berasal dari disiplin ilmu yang mendalami terkait museum. Sehingga, terkadang akan ditemui orang-orang yang berada di posisi kerja yang bukan pada disiplin ilmunya. Seringkali kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Kendala lainnya, yaitu dari ketidakoptoimalisasi pengelolaan museum (revitalisasi museum). Salah satunya museum masih belum memiliki daya tarik sebagai destinasi utama untuk dikunjungi masyarakat saat waktu senggang atau libur.

This study aims to: 1) Determine the role of the technical implementation unit for the management of the La Galigo Museum in South Sulawesi Province, 2) Determine the work program implemented by the UPT La Galigo Museum in South Sulawesi Province, and 3) The obstacles faced by the UPT La Galigo Museum. This study used descriptive qualitative method. In this research, researchers focused their research on the role of the Technical Implementation Unit (UPT) museum La Galigo in increasing the interest of visitors. The researchers trying to describe result of the research or phenomena studied in the form of descriptions that show how a management activity of the La Galigo Museum of Southern Sulawesi Province can increase the interest of visitors. The results of this study showed, there are two systems of management of the La Galigo Museum first administrative management or Museum of Entrepreneurship La Galigo, Second, technical management that handles the La Galigo Museum collection. The program of activities carried out by the UPT Meseum La Galigo Province of South Sulawesi, as an attempt to introduce the museum of la Galigo to visitors that consists of 3 expected scopes, namely as an effort to increase collaboration, increase socialization, and improve facilities. Obstacles faced by UPT La Galigo Museum in managing La Galigo Museum. That's because of the limitation of those who come from the disciplines of knowledge that are in-depth related to the museum. That the reason, sometimes you will come across people who are in work positions that are not in their knowledge discipline. Often the activities carried out get results that are less than optimal. Another obstacle, namely the lack of optimization of museum management (museum revitalization). One of them is that museums still don't have the appeal of being a main destination for people to visit during their free time or holidays.

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

2024-11-23T06:34:42+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pelayanan Administrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar dan menganalisis faktor penghambat dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi pada BKPSDMD Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian iniyaitu kualitataif. Lokasi penelitain ini adalah di Kantor BKPSDMD Kota Makassar. Sumber data yang dikumpulkan yaitu data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Optimalisasi pelayanan administrasi pada kantor BKPSDMD sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai etika yang berlaku dan beberapa aspek yaitu: Persamaan (equality), Keadilan (equity), Kesetiaan (loyality), Tanggungjawab (Responsibility)dan (2) Faktor Penghambat Optimalisasi Pelayanan Administrasi pada BKPSDMD Kota Makassar adalah Minimnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang IT, Sarana dan Prasarana, dan kurangnya kesadaran (Renponsive) instansi akan pentingnya pengumpulan data informasi, hal itulah yang membuat kurang lancarnya pelayanan administrasi kepegawaian pada BKPSDMD Kota Makassar.

This research aims to analyze the effectiveness of administrative services at the the Regional Human Resources Development and Staffing Agency Office (BKPSDMD) of Makassar City and analyze the inhibiting factors in optimizing administrative services at the BKPSDMD of Makassar City. The method used in this research is qualitative. The location of this research is at the office of BKPSDMD Makassar City. The sources of data collected are secondary and primary data. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The results of the research show that (1) Optimizing administrative services at the BKPSDMD of Makassar City. has carried out its duties and responsibilities well in accordance with applicable ethics and several aspects, namely: Equality, Justice, Loyalty, Responsibility and (2) Factors Inhibiting the Optimization of Administrative Services at the the BKPSDMD of Makassar City are the lack of competent human resources in the IT field Facilities and Prasarana, and Responsive the lack of agency awareness of the importance of collecting information data, which makes personnel administration services less smooth at the BKPSDMD of Makassar City.

Implementasi Pelayanan Pensiun Pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

2024-11-23T06:32:19+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis sistem pelayanan administrasi pensiun pegawai di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan pensiun, dan (3) menganalisis implementasi pelayanan pensiun di Kantor BKPSDMD Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengandalkan observasi dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor BKPSDMD Kota Makassar dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari 7 informan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta kajian dokumen dan literatur. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem pelayanan administrasi pensiun dimulai dengan penyerahan berkas usul pensiun oleh pegawai kepada Kepala Sub Bagian Umum, dilanjutkan dengan validasi dan pengiriman melalui aplikasi, dan diakhiri dengan penandatanganan SK pensiun oleh Walikota. (2) Implementasi pelayanan pensiun berjalan efektif, dengan prosedur yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pegawai yang mengajukan pensiun. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses administrasi pensiun meliputi ketidaksesuaian data, kurangnya kelengkapan syarat, serta hambatan terkait jarak, waktu, dan tempat tinggal pemohon. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar unit terkait untuk meminimalkan hambatan dalam pengurusan pensiun.

This study aims to (1) analyse the employee pension administration service the Regional Human Resources Development and Staffing Agency Office (BKPSDMD) of Makassar City (2) analyse the factors that influence the pension service system, and (3) analyse the implementation of pension services at the BKPSDMD Office of Makassar City. The method used is descriptive qualitative analysis with a qualitative approach, which relies on observation and in-depth interviews with research subjects. This research was conducted at the BKPSDMD Office of Makassar City by collecting primary and secondary data from 7 informants. Data collection techniques include observation, interviews, and document and literature review. The collected data were analysed using an inductive reasoning model. The results showed that: (1) The pension administration service system begins with the submission of the pension proposal file by the employee to the Head of the General Subdivision, followed by validation and sending through the application, and ends with the signing of the retirement decree by the Mayor. (2) The implementation of pension services runs effectively, with procedures that are simple, clear, and easily understood by employees who apply for retirement. (3) Factors affecting the pension administration process include data discrepancies, lack of completeness of requirements, and obstacles related to distance, time, and residence of the applicant. This study recommends increased coordination between related units to minimise obstacles in pension management.

Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019

2024-11-23T06:30:29+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memehami bagaimana penguatan advokasi pengakuan dan perlindungan hak-hak milik masyarakat hukum adat di lapangan Gembira Kabupaten Toraja Utara serta untuk mendeskripsikan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat hukum adat dari hasil peraturan daerah kabupaten Toraja utara tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang, yaitu 2 orang dari bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja utara, 2 orang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisara Kabupaten Toraja utara, 2 orang dari Masyarakat Adat Ba'Lele, 2 orang dari Masyarakat Adat, serta 1 orang dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan pengakuan dan perlindungan kasus tanah Lapangan Gembira di Kabupaten Toraja Utara, Pemerintah Daerah telah menerapkan berbagai strategi advokasi yang melibatkan masyarakat adat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat Adat Ba’Lele, selain menjadi saksi dalam persidangan, juga aktif dalam gerakan Aliansi Masyarakat SangTorayan dan juga menggelar ritual adat Ma’pallin untuk menegaskan status tanah adat, pemerintah Kabupaten Toraja Utara terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan tanah tersebut melalui jalur hukum yang sah dan terus berupaya mencapai keadilan yang diharapkan. Dalam penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat mengalami berbagai hambatan yang mengganggu efektivitas dan efisiensinya. Hambatan utama termasuk kurangnya sosialisasi yang membuat masyarakat adat kurang memahami isi PERDA, serta keterbatasan sumber daya manusia di pemerintah daerah yang mengakibatkan lambatnya proses pemberdayaan masyarakat adat.

This research aims to evaluate and understand how to strengthen advocacy for the recognition and protection of property rights of indigenous peoples in Gembira field, North Toraja Regency and and to describe the impact felt by indigenous peoples from the results of the North Toraja district regulation on the recognition and protection of the rights of indigenous peoples. The type of research used is exploratory qualitative descriptive research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the informants in this study numbered 9 people, namely 2 people from the Legal Section of the North Toraja Regency Secretariat, 2 people from the North Toraja Regency Culture and Tourism Office, 2 people from the Ba'Lele Indigenous Community, 2 people from the Indigenous Community, and 1 person from the Nusantara Indigenous Community Alliance (AMAN) Toraya. The results of the study show that to strengthen the recognition and protection of the Gembira Field land case in North Toraja Regency, the Regional Government has implemented various advocacy strategies involving indigenous peoples and cooperation with various stakeholders. The Ba'Lele Indigenous Community, in addition to being witnesses in the trial, is also active in the SangTorayan Community Alliance movement and holds the Ma'pallin traditional ritual to confirm the status of customary land. The North Toraja Regency Government continues to show a strong commitment to defending the land through legal channels and continues to strive to realize the expected justice. In the implementation of the Regional Regulation (PERDA) of North Toraja Regency Number 1 of 2019 concerning the Recognition and Protection of the Rights of Indigenous Peoples, so far, many obstacles have been encountered that interfere with its effectiveness and efficiency. The main obstacles include the lack of socialization which makes indigenous peoples less able to understand the contents of the PERDA, as well as limited human resources in the Regional Government which results in the slow process of empowering indigenous peoples.

Pembinaan Pegawai Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

2024-12-04T07:43:56+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembinaan pegawai dalam meningkatan motivasi kerja di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Keberhasilan suatu organisasi, khususnya pemerintah daerah, dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada bimbingan dari atasannya. Selain itu, peran Pembina senior dalam pembinaan dan pemberdayaan karyawan akan mempengaruhi efisiensi kerja. Bimbingan atasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap, perilaku dan produktivitas kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor DPRD provinsi Sulawesi Selatan perlu mendapatkan pembinaan. Oleh karena itu, Pembinaan pegawai harus diterapkan secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan, artinya pembinaan aparatur sipil negara tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi perlu dilakukan secara langsung, menyeluruh dan terintegrasi dengan konsep yang jelas. Data dikumpulkan melalui observasi (pengamatan), wawancara (Interview) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar ini menggunakan jenis dan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Maka untuk mengetahui sejauh mana pembinaan yang dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dapat ditinjau dari bagaimana pembinaan pegawai dalam meningkatkan kinerja di Kantor DPRD Sulawesi Selatan dan bagaimana meningkatkan motivasi kerja dalam pembinaan disiplin pegawai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui hasil penelitian yang dilakukan, pembinaan pegawai dalam meningkatkan kinerja di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditinjau dari tiga indikator yaitu Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas ternyata sudah sangat baik kinerjanya dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Adapun meningkatkan motivasi kerja dalam pembinaan disiplin pegawai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditinjau dari empat indikator yaitu Ketepatan waktu, Penggunaan peralatan kantor, Tanggung jawab yang tinggi, dan juga Ketaatan terhadap aturan kantor nyatanya sudah sangat baik pula. Akan tetapi dalam hal ini dikecualikan untuk penggunaan peralatan kantor perlu ditingkatkan lagi..

This research aims to determine the extent of the influence of employee coaching in increasing work motivation in the office of the Regional People's Representative Council (DPRD) of South Sulawesi Province. The success of organizations, especially local governments in achieving their goals and objectives, depends on the guidance carried out by their superiors. In addition, the role of supervisors in directing and empowering employees will affect work productivity. Coaching by superiors has a significant impact on attitudes, behavior and work productivity. In connection with this, a Civil Servant at the Office of DPRD South Sulawesi Provincial needs to receive guidance. Therefore, employee development must be applied in a systematic, comprehensive and sustainable manner, meaning that the development of the state civil apparatus cannot be carried out alone, but needs to be carried out directly, thoroughly and integrated with a clear concept. Data was collected through observation, interviews and documentation. The research, which was conducted at the Office of DPRD South Sulawesi Provincial, precisely in Makassar City, used the types and types of descriptive qualitative research. So to find out the extent of the coaching carried out at the Office of DPRD South Sulawesi Provincial, it can be seen from how employee development is in improving performance at the Office of DPRD South Sulawesi Provincial and how to increase work motivation in fostering employee discipline at the South Sulawesi Provincial DPRD Office. Through the results of research conducted, employee development in improving performance at the South Sulawesi Provincial DPRD Office, which is viewed from three indicators, namely Responsiveness, Responsibility, and Accountability, has turned out to be very good in terms of performance and responsibility of each employee. As for increasing work motivation in fostering employee discipline at the Office of DPRD South Sulawesi Provincial, which is viewed from four indicators, namely punctuality, use of office equipment, high responsibility, and obedience to office rules, in fact it has been very good as well. However, in this case, except for the use of office equipment, it needs to be improved again.

Implemetasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik

2024-12-04T07:44:18+08:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi serta apa faktor penghambat dalam Implemetasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, yaitu, 2 orang dari Kelurahan Paccerakkang, 2 orang dari Pegawai Mini Market, 5 orang dari Pelaku Usaha, 2 orang dari Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik di Kelurahan Paccerakkang dapat dikatakan tidak terimplementasi secara menyeluruh, dikarenakan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu, tidak adanya penyebaran informasi dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kantong plastik telah menjadi bagian dari budaya sehari-hari yang sulit untuk di rubah.

This research aims to find out how it is implemented and what are the inhibiting factors in implementing Makassar Mayor's Regulation Number 21 of 2023 concerning the Prohibition of the Use of Plastic Bags. The type of research used is qualitative descriptive research. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Meanwhile, there were 11 informants in this study, namely, 2 people from Paccerakkang Village, 2 people from Mini Market Employees, 5 people from Business Actors, 2 people from the Community. The results of the research show that the implementation of Makassar Mayor Regulation Number 21 of 2023 concerning the Prohibition of the Use of Plastic Bags in Paccerakkang Village can be said to be not implemented thoroughly, because there are obstacles in its implementation, namely, there is no dissemination of information and the community's habit of using plastic bags has become part of everyday culture which is difficult to change.

Implementasi Kebijakan Membangun Indonesia Melalui Program Nasional Dana Desa

2024-12-04T07:44:13+08:00

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan menganalisis program pembangunan pedesaan melalui dana desa terhadap pengembangan wilayah pedesaan Di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai (2) mengetahui dan menganalisis manfaat program Nasional Dana Desa bagi pembangunan ekonomi masyarakat Di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Penelitian dilaksanakan di Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Informan yang peneliti wawancarai diambil berdasarkan purposive sampling atau berdasarkan keahlian, secara keseluruhan total informan pada penelitian ini adalah 6 orang. Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Membangun Indonesia Melalui Program Nasional Dana Desa (Studi Kasus Desa Batu Bulerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai) dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Pengelolaan Dana Desa untuk program Pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan terdapat dua aspek yang diperhatikan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan penggunaan sarana dan prasarana desa, (2) Manfaat Program Nasional bagi Pembangunan Masyarakat yaitu pengembangan potensi ekonomi lokal, pelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas warga.

This research aims (1) To find out and analyze the rural development program through village funds for the development of rural areas in Batu Bulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency (2) To find out and analyze the benefits of the National Village Fund program for community economic development in Batu Bulerang Village, District Sinjai Wholesale Sinjai Regency. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive research type. The research was carried out in Batu Bulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency. The informants that researchers interviewed were taken based on purposive sampling or based on expertise. Overall, the total number of informants in this study was 6 people. The types and sources of data in this research are Primary and Secondary Data, using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Based on the results of research regarding the Implementation of Indonesia's Development Policy through the National Village Fund Program (Case Study of Batu Bulerang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency) it can be concluded as follows: (1) In the management of Village Funds for development and development programs in rural areas, there are two aspects to pay attention to, namely fulfillment basic needs and use of village facilities and infrastructure, (2) Benefits of the National Program for Community Development, namely development of local economic potential, sustainable preservation of natural resources and the environment, and increasing the capacity of residents.