Paradigma Journal of Administration

Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat Di Papua Barat

Choiruddin Wachid — 2023-12-30

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak masyarakat adat di Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak masyarakat adat di Papua Barat. adalah pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan sumber daya alam secara substantive. Sebagai bagian dari ruang kehidupan masyarakat Papua Barat yang liniear dengan perwujudan nilai-nilai hak asasi manusia relefan dalam generasi hak ketiga.

This study intended to identify the implementation of the recognition of ulayat right as the customary right of people in West Papua. The study method used qualitatively with a type of qualitative descriptive approach, this aimed to reveal event or fact, circumstance, phenomena, variable and circumstance occured during research by presenting what actually happened. This type of qualitative descriptive study was used to examine the natural condition of object, where the researcher is the key instrument. Data collection techniques are carried out through observation, interview and comprehensive review of document and literature in accordance with the specified problem formulation. At the stage of data analysis was carried out with an inductive reasoning model. The result and discussion in the study emphasize more on the meaning of the data obtained. The results of the research showed that the implementation of the recognition of ulayat right as customary community right in West Papua is the recognition and protection also substantive empowerment of natural resource. As part of the living space of West Papuan society which is linear with the realization of human right values in the third generation of right.

Analisis Pengaruh Beban Kerja Dan Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pengadilan Militer II-16 Makassar

Sukmawaty Rasjid — 2023-12-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja dan remunerasi terhadap kinerja yang diberikan oleh Pegawai Pengadilan Militer II-16. Makassar. Beban kerja diberikan berdasarkan kapasitas dan jabatan yang diemban oleh Pegawai Pengadilan Militer II-16. Makassar. Sistem pemberian remunerasi merujuk pada peraturan presiden yang berlaku saat ni berdasarkan jenis golongan Pegawai Pengadilan Militer II-16 Makassar. Penelitian ni merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh dari responden dari Pegawai Pengadilan Militer II-16 Makassar. Hasil penelitian ni menunjukkan bahwa beban kerja dan remunerasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Pegawai Pengadilan Militer II-16 Makassar. Beban kerja yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan kemampuan maka berdampak pada penurunan kinerja pegawai. Remunerasi yang diberikan secara berkala sesuai dengan standar dapat membantu meningkatkan semangat kerja Pegawai Pengadilan Militer II-16 Makassar. Beberapa pegawai pernah mengalami pemotongan remunerasi hal ni menunjukkan ketegasan pemberian remunerasi ni berbasis kinerja. Sistem demikian dapat terus ditingkatkan dengan memperbaiki pemetaan beban kerja agar sesuai dengan kemampuan pegawai. Serta membuat ndikator khusus melalui pelatihan pegawai yang akan mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ketegasan terhadap remunerasi juga patut dipertahankan.

This study aimed to analyze the effect of workload and remuneration on the performance given by Military Court Employees II-16 Makassar. The workload s given based on the capacity and position held by the Military Court Employees II-16 Makassar. The system for providing remuneration refers to the current presidential regulation based on the type of class of Military Court Employees II-16 Makassar. This research was a descriptive analysis using a quantitative approach. Data obtained from respondent from Military Court Employees II-16 Makassar. The result of this study ndicated that workload and remuneration affect the performance mprovement of Military Court Employees II-16 Makassar. The workload given s sometimes not n accordance with the ability, so t has an mpact on reducing employee performance. Remuneration given periodically n accordance with standard can help mprove the morale of Military Court II-16 Makassar employee. Some employees had experienced remuneration cut, this shows the assertiveness of this performance-based remuneration. Such as system can continue to be mproved by mproving workload mapping so that t matches employee capability also creating a special ndicator through training employee who will do work that s not n accordance with their ability. Assertiveness on remuneration should also be mantained.

Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Guna Mencegah Konflik Sosial Di Wilayah Polres Maros

Dewiana Syamsu — 2023-12-30

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi peran Pemolisian Masyarakat dalam era revolusi industri 4.0 guna mencegah konflik sosial dalam rangka terwujudnya Kamtibmas di Polres Maros. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran Pemolisian Masyarakat dalam era revolusi industri 4.0 guna mencegah konflik sosial dalam rangka terwujudnya Kamtibmas di Polres Maros adalah dengan melakukan optimalisasi pemetaan masalah (scanning) guna mencegah konflik sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan kepolisian guna mendukung program Pemolisian Masyarakat.

This thesis research intended to identify the implementation of the role of Community Policing in the era of the industrial revolution 4.0 to prevent social conflicts in the context of realizing Kamtibmas at the Maros Police Station. The research method used qualitatively with a type of qualitative descriptive approach, this aimed to reveal event or fact, circumstance, phenomena, variable and circumstances that occur during research by presenting what actually happened. The typ of descriptive qualitative study used to study on antrual object condition. where the researcher was the key instrument. Data collection techniques are carried out through observation, interview and comprehensive review of document and literature in accordance with the specified problem formulation. At the data analysis stage was conducted with an inductive reasoning model. The result and discussion in the study emphasize more on the meaning of the data obtained. The results showed that the implementation of the role of Community Policing in the era of the industrial revolution 4.0 to prevent social conflics in the context of realizing Kamtibmas at the Maros Police Station is to optimize problem mapping (scanning) to prevent social conflict and increase public awareness of the importance of maintaining security, order in various activity carried out by the police to support the Community Policing program.

Efektifitas Penerapan Sistem Manajemen Terpadu Dalam Peningkatan Kinerja

Muhammad Jufri Gani — 2023-12-30

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan sistem manajemen terpadu (SMT) (ISO series) Dalam Peningkatan Kinerja Pada PT Pelindo Jasa Maritim Makassar. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan mulai dengan pelaksanaan Audit Internal, Rapat Tinjauan Manajemen, Audit Eksternal Badan Serftifikasi dan tindaklanjut hasil temuan audit internal/ekternal, sehingga tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah dan klausul yang di persyaratakan oleh sistem manajemen terpadu (ISO Series) dimaksud seperti komitmen, kebijakan, sasaran, pembentukan tim internal, gap analisis, pendidikan dan latihan (diklat) kompetensi Sistim Manajemen Terpadu (ISO series). Adapun faktor pendukung penerapan sistem manajemen terpadu (ISO series) dalam peningkatan kinerja PT. Pelindo Jasa Maritim Makassar, yakni komitmen manajemen, sarana dan prasarana, komunikasi yang efektif dan ketersediaan dana, adapun faktor penghambat yakni budaya kerja, kompetensi dan target waktu.

The result of the research showed that the effectiveness of implementing an Integrated Management System (SMT) (ISO series) in improving performance at PT Pelindo Jasa Maritim Makassar. The stages implemented starting with the implementation of an Internal Audit, Management Review Meeting, External Audit of the Certification Body and follow-up on the result of internal/external audit finding, so that the stages carried out are in accordance with the rules and clauses required by the integrated management system (ISO Series) referred to as commitment, policy, target, internal team formation, gap analysis, education and training (training) Integrated Management System competency (ISO series). The supporting factors for implementing an integrated management system (ISO series) in improving the performance of PT. Pelindo Jasa Maritim Makassar are management commitment, facility and infrastructure, effective communication and availability of funds, while the inhibiting factors are work culture, competence and time target.

Efektivitas Dan Produktifitas Layanan Tenaga Kependidikan Berbasis Program Reformasi Birokrasi Pada Politeknik Negeri Ujung Pandang

Takko Takko — 2023-12-30

Belakangan ini, dalam segala aspek yang berhubungan dengan layanan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi isu sentral yang sangat kuat untuk direalisasikan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta lambatnya layanan umum pada masyarakat yang membutuhkan segala aspek layanan. Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai perguruan tinggi Vokasi, dibawah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Riset dan teknologi pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik sesuai dengan 8 (delapan) agenda reformasi disebabkan dengan Kurangnya pemahaman tenaga kependidikan tentang reformasi birokrasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding lurus dengan kurangnya komitmen untuk mengubah cara berpikir sebagai Aparat Sipil Negara Agar tenaga kependidikan Politeknik Negeri Ujung Pandang tidak semakin terpuruk perlu melakukan mengimplematasikan program reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, pemahaman tentang reformasi birokrasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civil society), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik yang saling terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam buruknya birokrasi saat ini.

Recently, in all aspects related to government service, bureaucratic is very strong central issue to be realized. The bureaucratic that had been built by the government before the reform era had build a thick bureaucratic culture with corruption, collusion, and nepotism (KKN) and the slow pace of public service to the people who need all aspect of service. Ujung Pandang State Polytechnic as a vocational University under the Ministry of Education and Culture. Post-reform research and technology also do not guarantee the sustainability of bureaucratic reform well realized in accordance with 8 reform agendas due to the fact that lack of understanding of education personnel about bureaucratic reform of this bureaucratic reform tends to be directly proportional to the lack of commitment to change they of thinking as state civil apparatus in order to making the education personnel of Ujung Pandang State Polytechnic is not getting worse, it is necessary to implement an effective and efficient bureaucratic reform program, the understanding of bureaucratic reform must be seen within a broad theoretical and empirical framework, these include civil society strengthening, rule of law, economic development and political development strategy that is interrelated and influence each other. Thus, bureaucratic reform is also an integral part in the poor operation of the current.

Optimalisasi Kinerja Pegawai Pada Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Sulawesi Selatan

Muhammad Rofik Mochaimin — 2023-12-30

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelayanan pegawai dalam peningkatan kinerja Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidkan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut maka digunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pegawai sudah mendukung peningkatan kinerja Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidkan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Aspek pengawasan dan pengendalian dalam pelaksananakan pelayanan pelatihan perlu ditingkatkan. Perlu adanya sosialisasi tentang indikator kinerja balai secara berkelanjutan kepada semua pegawai.

The aim of this study was to analyze employee service and productivity in improving performance of the Vocational Education Quality Assurance Development Center in the Marine Fisheries Information and Communication Technology sector. In implementing these objectives, data collection technique was used through observation, interview, documentation and others. The analysis used was qualitative analysis. The result of the study showed that employee service and productivity have supported the performance improvement of the Vocational Education Quality Assurance Development Center in the Marine Fisheries Information and Communication Technology Sector. Aspects of supervision and control in the implementation of training service need to be improved. It is necessary to socialize of the performance indicator on an ongoing basis to all employees.

Aktualisasi Prinisip The Right Man ini The Right Job Dalam Struktur Birokrasi Dinias Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pinitu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Sasa Zainudin Reliubun — 2023-12-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis prinisip the right man n the right job Dinias penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinitu di kabupaten pangkajene dan kepulauan, struktur birokrasi di dinias penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinitu di kabupaten pangkajene dan kepulauan, dan pengaruh prinisip the right man n the right job dalam struktur birokrasi pada dinias penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinitu di kabupaten pangkajene dan kepulauan. Jenis penelitian ni adalah kuantitatif dengan tipe penelitian expost facto. Data dikumpulkan dengan metode observasi, angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ni adalah keseluruhan pegawai yang bekerja di Dinias penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinitu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan banyaknya sampel yaitu 28 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prinisip The Right Man in The Right Job Dinias Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinitu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan termasuk dalam kategori cukup, (2) Struktur Birokrasi di Dinias Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinitu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada dalam kategori baik, (3) Terdapat Pengaruh Prinisip The Right Man in The Right Job dalam Struktur Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinitu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

This study aimed to determine and analyze: (1) an overview of the principle of the right man in the right job investment service and one-stop integrated service in Pangkajene and Island regency, (2) an overview of the bureaucratic structure in the investment service and one-stop integrated services in Pangkajene and Island Regency, (3) the influence of the principle of the right man in the right job in the bureaucratic structure of the investment service and one-stop integrated service in Pangkajene and Islan Regency. This type of the study was quantitative with the type of expost facto study. Data was collected by observation, questionnaire and documentation methods. The population in this study were all employees who worked at the investment service and one-stop integrated service in Pangkajene and Island Regency and the number of sample was 28 people. The results of the study showed that: (1) The principle of The Right Man In The Right Job Investment Service and One-Stop Service in Pangkajene and Island Regency is included in the sufficient category, (2) Bureaucratic Structure in the investment service and one-stop integrated serviceiin the Pangkajene and Island Regency is in the good category, (3) There is an Influence of The Right Man In The Right Job Principle in the Bureaucratic Structure of the Investment Service and One-Stop Integrated Service in Pangkajene and Island Regency.