Paradigma Journal of Administration

Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Pinrang

Muhammad Ali Jodding — 2025-06-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman. Temuan utama menunjukkan bahwa KPU menjalankan tiga fungsi strategis: pendidikan pemilih melalui media sosial dan Rumah Pintar Pemilu, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik, serta pemberian kesempatan setara bagi pemilih penyandang disabilitas. Studi ini mengidentifikasi kendala utama berupa kesenjangan literasi politik dan distribusi informasi di wilayah pedesaan. Kebaruan penelitian terletak pada pengungkapan strategi inklusif dan implementasi teknologi digital yang konkret untuk meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal. Rekomendasi diarahkan pada penguatan pendidikan politik berbasis komunitas dan perluasan jaringan informasi digital guna mendorong partisipasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

This study analyzes the role of the General Election Commission (KPU) of Pinrang Regency in enhancing community political participation using a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, then analyzed following Miles and Huberman’s techniques. The key findings reveal that KPU performs three strategic functions: voter education via social media and the Smart Election House, information dissemination through print and electronic media, and providing equal opportunities for voters with disabilities. The study identifies major challenges including political literacy gaps and limited information distribution in rural areas. The novelty of this research lies in uncovering inclusive strategies and concrete digital technology implementations to boost political participation at the local level. Recommendations focus on strengthening community-based political education and expanding digital information networks to foster more inclusive and sustainable participation.

Analisis Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

Abdullah Umar — 2025-06-30

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kualitas pelayanan diukur menggunakan lima dimensi Servqual, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik total sampling terhadap seluruh 35 pegawai yang terlibat dalam pelayanan publik di kantor kecamatan. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Dimensi daya tanggap dan keandalan menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan. Studi ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dengan memperbaiki sarana prasarana, pelatihan kompetensi pegawai, dan penguatan mekanisme umpan balik masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi empiris pada pengembangan teori Servqual dalam konteks pelayanan publik di wilayah kepulauan dan menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan mutu layanan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem antrian elektronik dan sosialisasi prosedur pelayanan yang lebih baik guna mempercepat proses layanan dan meningkatkan keadilan bagi seluruh pengguna layanan.

This study aims to examine the impact of public service quality on community satisfaction at the Segeri Subdistrict Office, Pangkajene and Islands Regency. Service quality was assessed using the five Servqual dimensions: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Employing a quantitative research design with a case study approach, total sampling was conducted involving all 35 employees engaged in public service delivery at the subdistrict office. Data were collected through questionnaires, observations, and document review, and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that all five service quality dimensions have positive and significant effects on community satisfaction, both partially and simultaneously. Responsiveness and reliability emerged as the dominant factors influencing satisfaction. This study highlights the importance of enhancing service quality by improving infrastructure, staff competency training, and strengthening community feedback mechanisms. The findings contribute empirically to the development of the Servqual theory in the context of public service in island regions and offer practical guidance for policymakers to improve service standards. The study recommends implementing an electronic queue system and better procedural socialization to expedite services and ensure fairness for all service users.

Kinerja Pegawai Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar

Andi Algifari Arezona — 2025-06-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Jumpandang Baru Kecamatan Tallo Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara terhadap informan yang terdiri dari kepala puskesmas, staf administrasi, dinas kesehatan, masyarakat, dan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai belum optimal, terutama dalam hal kecepatan layanan pendaftaran dan pengambilan obat, meskipun telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP). Kendala utama meliputi manajemen waktu yang kurang efektif akibat tingginya jumlah pasien, birokrasi yang rumit, serta lokasi puskesmas yang rawan banjir. Upaya efisiensi seperti konseling obat yang cepat dan sistem shift telah dilakukan, namun keterbatasan tenaga medis dan dualisme sistem (digital dan manual) tetap menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penambahan pegawai, peningkatan kapasitas layanan, dan modernisasi sistem administrasi untuk memperbaiki mutu pelayanan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perencanaan kebijakan kesehatan dan peningkatan kepuasan masyarakat.

This study examines employee performance in improving the quality of healthcare services at Jumpandang Baru Community Health Center in Tallo District, Makassar. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing observation and interviews with informants, including the health center head, administrative staff, health department officials, community members, and patients. The findings reveal that employee performance remains suboptimal, particularly in the speed of registration and medicine dispensing services, despite adherence to Standard Operating Procedures (SOP). Key challenges include ineffective time management due to high patient volumes, complex bureaucracy, and the health center’s flood-prone location. Efficiency measures such as rapid drug counseling and shift systems have been implemented, but limitations in medical personnel and dual-system (digital and manual) operations persist. The study recommends increasing staff, enhancing service capacity, and modernizing administrative systems to improve service quality. These findings hold significant implications for health policy planning and community satisfaction.

Implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai

Andi Faradhiba Dwi Julianti Asapa — 2025-06-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Core Values Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, dan Harmonis, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai. Core Values ASN yang dirumuskan melalui nilai BerAKHLAK merupakan landasan fundamental dalam membentuk karakter, etos kerja, dan integritas ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan responsif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Mix Method, yaitu kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural dan pegawai ASN, observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan, serta telaah dokumen kebijakan dan laporan kinerja yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai ASN telah berjalan secara progresif dan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai Berorientasi Pelayanan meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan kepada masyarakat. Nilai Akuntabel memperkuat tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Nilai Kompeten dikembangkan melalui pelatihan yang terstruktur, sementara nilai Harmonis mendukung terciptanya sinergi antar ASN. Keberhasilan implementasi Core Values ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan yang visioner, dukungan budaya organisasi, infrastruktur memadai, dan sistem evaluasi yang konsisten. Secara keseluruhan, Core Values ASN terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sinjai.

This study aims to analyze the implementation of the Core Values of the State Civil Apparatus (ASN), namely Service Orientation, Accountability, Competence, and Harmony, in enhancing the quality of public services within the Regional Secretariat of Sinjai Regency. The ASN Core Values, formulated under the BerAKHLAK framework, serve as a foundational guideline for shaping the character, work ethic, and integrity of civil servants to ensure professional and responsive governance. The study adopts a Mixed Methods approach, combining qualitative and quantitative methodologies to obtain a comprehensive perspective. Data were collected through in-depth interviews with structural officials and civil servants, direct observation of service activities, and document analysis of relevant policies and performance reports. The findings indicate that the implementation of ASN values has progressed positively and contributes significantly to public service delivery. The Service Orientation value enhances the speed and accuracy of responses to public needs. Accountability strengthens transparency and responsibility in task execution. Competence is developed through structured training programs, while Harmony promotes collaboration among civil servants. The successful implementation is supported by visionary leadership, a conducive organizational culture, adequate infrastructure, and consistent evaluation mechanisms. Overall, the ASN Core Values significantly contribute to improving the effectiveness and quality of public service in Sinjai Regency.

Peran Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kasus Penerbitan Dokumen Kependudukan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Annisa Annisa — 2025-06-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran (AK). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ende berperan sebagai regulator, penyedia layanan, dan fasilitator melalui inovasi berbasis digital seperti Sistem Informasi Kependudukan (SIK) dan Kelimutu Box. Namun, tantangan utama meliputi keterbatasan sarana prasarana, kompetensi SDM, dan kompleksitas birokrasi yang berdampak pada kualitas pelayanan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perbaikan sistem administrasi kependudukan dengan menekankan pada peningkatan kapasitas SDM, modernisasi infrastruktur, dan penyederhanaan prosedur.

This study examines the role of government bureaucracy in administering population administration services in Ende Regency, East Nusa Tenggara, focusing on the issuance of population documents such as Identity Cards (KTP), Family Cards (KK), and Birth Certificates (AK). The research employs a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and document studies. The findings reveal that the Ende Regency government acts as a regulator, service provider, and facilitator through digital innovations like the Population Information System (SIK) and Kelimutu Box. However, major challenges include inadequate infrastructure, human resource competencies, and bureaucratic complexity, which affect service quality. These findings highlight the need for improvements in population administration systems by emphasizing capacity building, infrastructure modernization, and procedural simplification.

Efektivitas Pelayanan Sosial Dan Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya

Armet Mexi Melser Adoi — 2025-06-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan sosial dan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap enam informan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan di wilayah tersebut belum optimal meskipun melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan panti sosial. Faktor utama yang menghambat efektivitas program antara lain ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk penanganan anak jalanan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran keluarga dalam pengasuhan berbasis agama dan budaya. Inovasi seperti rumah singgah dan kolaborasi antarstakeholder belum mampu menekan peningkatan jumlah anak jalanan secara signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas SDM, dan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

This study aims to analyze the effectiveness of social services and coaching programs for street children in South Sorong Regency, West Papua Province, and identify the inhibiting factors in their implementation. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews and documentation studies involving six purposively selected informants. The results reveal that the handling of street children in the region remains suboptimal despite the involvement of various stakeholders, including the government, non-governmental organizations (NGOs), and social institutions. Key challenges include the absence of regional regulations (Perda) specific to street children, limited human and infrastructure resources, and low family awareness regarding child-rearing based on religious and cultural values. Innovations such as shelters and multi-stakeholder collaborations have yet to significantly reduce the number of street children. These findings underscore the need for more comprehensive policies, capacity-building initiatives, and local wisdom.

Analisis Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Chaerul Azmi — 2025-06-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan fokus pada tiga indikator utama: Disiplin Waktu, Disiplin Peraturan, dan Disiplin Tanggung Jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data meliputi informan struktural, operator kepegawaian, dan PPPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja ASN secara umum cukup baik, namun masih terdapat tantangan dalam Disiplin Waktu, seperti ketidaktepatan kedatangan, penyelesaian tugas, dan pemanfaatan waktu istirahat. Disiplin Peraturan menunjukkan kepatuhan terhadap SOP dan aturan pakaian dinas, tetapi terhambat oleh pembaruan regulasi dan pengawasan. Disiplin Tanggung Jawab relatif baik, meskipun terdapat masalah distribusi tugas dan pemeliharaan inventaris. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan pengawasan berbasis teknologi, pembaruan regulasi, pelatihan ASN, dan manajemen beban kerja yang lebih efektif.

This study aims to analyze the level of work discipline among Civil Servants (ASN) at the Makassar City Public Works Office, focusing on three main indicators: Time Discipline, Regulatory Discipline, and Responsibility Discipline. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data sources include structural officials, personnel operators, and PPPK employees. The findings indicate that overall work discipline is relatively good, but challenges remain in Time Discipline, such as punctuality, task completion, and rest time utilization. Regulatory Discipline shows compliance with SOPs and uniform regulations, yet faces obstacles due to regulatory updates and supervision. Responsibility Discipline is relatively strong, though issues like uneven task distribution and inventory maintenance persist. Recommendations include strengthening technology-based supervision, updating regulations, providing employee training, and improving workload management.

Sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan

Esau Nebore — 2025-06-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis sinergitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat, serta studi dokumentasi di Kampung Seyolo. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan kunci: (1) Penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan secara lisan dan tertulis melalui BPD sebagai mediator efektif; (2) BPD berperan strategis dalam menetapkan Peraturan Desa, mengawasi implementasinya, serta memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan keputusan Kepala Desa; (3) Pemberdayaan masyarakat tercapai melalui partisipasi aktif, akses informasi, penguatan kapasitas organisasi lokal, dan profesionalitas pelaku. Kendala utama teridentifikasi pada keterbatasan akses informasi di empat desa terpencil yang menghambat koordinasi. Simpulan penelitian menegaskan perlunya model sinergitas inklusif berbasis kolaborasi multistakeholder untuk memperkuat tata kelola desa yang akuntabel dan responsif.

This study examines the synergy between the Community and Village Empowerment Office and the Village Consultative Body (BPD) in village development within Teminabuan District, South Sorong Regency. Employing a descriptive-analytical qualitative approach, data were collected through participatory observation, in-depth interviews with village officials and community members, and documentation studies in Seyolo Village. Key findings reveal: (1) Community aspirations are channeled verbally and in writing via BPD as an effective mediator; (2) BPD plays a strategic role in establishing Village Regulations, supervising their implementation, and monitoring the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) and Village Head decisions; (3) Community empowerment is achieved through active participation, information access, local organizational capacity building, and professional actors. The primary constraint lies in limited information access across four remote villages, hindering coordination. The research concludes that an inclusive synergy model based on multi-stakeholder collaboration is essential to strengthen accountable and responsive village governance.

Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya

Frederik Any — 2025-06-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Kinerja Organisasi pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dengan fokus pada Aksesibilitas Pangan, Distribusi Pangan, Peningkatan Infrastruktur Pangan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas Pangan telah dilaksanakan meskipun belum optimal, sementara Distribusi Pangan dilakukan melalui kerja sama dengan BULOG namun masih menghadapi kendala geografis dan infrastruktur. Peningkatan Infrastruktur Pangan telah direncanakan sesuai visi-misi dinas, sedangkan Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan belum berkelanjutan. Faktor Internal seperti SDM, Budaya Organisasi, dan Prosedur Kerja, serta Faktor Eksternal seperti Kebijakan Pemerintah dan Kondisi Alam, secara signifikan memengaruhi kinerja organisasi. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem distribusi, peningkatan kapasitas SDM, dan adaptasi teknologi untuk memperkuat Ketahanan Pangan di wilayah tersebut.

This study examines Organizational Performance at the Food Security Office of South Sorong Regency, Southwest Papua Province, focusing on Food Accessibility, Food Distribution, Food Infrastructure Development, and Human Resource (HR) Quality Improvement. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that Food Accessibility has been implemented but remains suboptimal, while Food Distribution is conducted in collaboration with BULOG yet faces geographical and infrastructural challenges. Food Infrastructure Development aligns with the office’s vision and mission, whereas HR Quality Improvement through training lacks sustainability. Internal factors such as HR, Organizational Culture, and Work Procedures, alongside External factors like Government Policies and Natural Conditions, significantly influence organizational performance. The study recommends strengthening distribution systems, enhancing HR capacity, and adopting technology to improve Food Security in the region.

Pengaruh Karakteristik Individu, Komitmen Organisasi Dan Kedisplinan Terhadap Kinerja Satuan Intelkam Polres Gowa

Imam Algazali Kadir — 2025-06-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh Karakteristik Individu, Komitmen Organisasi, dan Kedisplinan terhadap Kinerja Personil Satuan Intelkam Polres Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan Ex Post Facto. Populasi penelitian mencakup seluruh personil Satuan Intelkam Polres Gowa sebanyak 46 orang, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Karakteristik Individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja personil (nilai sig. 0,000); (2) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan (nilai sig. 0,022); (3) Kedisplinan berpengaruh positif dan signifikan (nilai sig. 0,031). Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja (nilai sig. F 0,000), dengan Karakteristik Individu sebagai faktor dominan (koefisien beta 0,317). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja personil dapat dioptimalkan melalui pengembangan karakteristik individu, penguatan komitmen organisasi, dan penerapan disiplin kerja yang konsisten. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi manajemen sumber daya manusia di lingkungan kepolisian, khususnya dalam merancang strategi peningkatan kinerja berbasis faktor individu dan organisasi. Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik individu, komitmen organisasi, dan kedisiplinan kerja terhadap kinerja personil Satuan Intelkam Polres Gowa. Menggunakan metode kuantitatif eksplanatif dengan pendekatan Ex Post Facto, data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 46 personel (sensus) serta observasi dan studi dokumentasi. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan secara parsial (nilai sig. <0.05) maupun simultan (sig. F 0.000). Karakteristik individu merupakan prediktor dominan (koefisien beta 0.317), diikuti oleh kedisiplinan kerja (0.236) dan komitmen organisasi (0.227). Temuan mengindikasikan bahwa pengembangan kemampuan, motivasi, dan sikap personil menjadi kunci utama peningkatan kinerja, didukung oleh penegakan disiplin dan penguatan komitmen organisasi. Implikasi praktisnya adalah perlunya desain pelatihan berbasis kompetensi, sistem reward untuk loyalitas, serta mekanisme pengawasan disiplin yang konsisten guna mengoptimalkan kinerja unit intelijen kepolisian.

This study aims to analyze the influence of Individual Characteristics, Organizational Commitment, and Discipline on the Performance of Gowa Police Intelkam Unit Personnel. The research method used is quantitative with the Ex Post Facto approach. The research population includes all Gowa Police Intelkam Unit personnel totaling 46 people, with a sampling technique using saturated sampling. Data were collected through questionnaires, observations, and literature studies, then analyzed using multiple linear regression. The results of the study indicate that: (1) Individual Characteristics have a positive and significant effect on personnel performance (sig. value 0.000); (2) Organizational Commitment has a positive and significant effect (sig. value 0.022); (3) Discipline has a positive and significant effect (sig. value 0.031). Simultaneously, the three variables have a significant effect on performance (sig. F value 0.000), with Individual Characteristics as the dominant factor (beta coefficient 0.317). These findings indicate that improving personnel performance can be optimized through developing individual characteristics, strengthening organizational commitment, and implementing consistent work discipline. This study provides practical contributions to human resource management in the police environment, especially in designing performance improvement strategies based on individual and organizational factors. This study analyzes the influence of individual characteristics, organizational commitment, and work discipline on the performance of Gowa Police Intelligence Unit personnel. Using an explanatory quantitative method with an Ex Post Facto approach, data were collected through questionnaires to 46 personnel (census) as well as observation and documentation studies. The results of multiple linear regression analysis indicate that the three variables have a positive and significant effect partially (sig. value <0.05) and simultaneously (sig. F 0.000). Individual characteristics are the dominant predictor (beta coefficient 0.317), followed by work discipline (0.236) and organizational commitment (0.227). The findings indicate that the development of personnel's abilities, motivation, and attitudes is the main key to improving performance, supported by discipline enforcement and strengthening organizational commitment. The practical implications are the need for competency-based training design, a reward system for loyalty, and a consistent discipline monitoring mechanism to optimize the performance of the police intelligence unit.

Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan Di Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan

John R. Sesa — 2025-06-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, mengevaluasi implementasi PKH di wilayah tersebut dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis PKH. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui PKH mencakup peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Program ini berhasil memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga miskin yang berdampak positif terhadap akses pendidikan dan layanan kesehatan melalui puskesmas dan kegiatan posyandu keliling. Dari sisi ekonomi, penerima manfaat memperoleh pelatihan keterampilan dan bantuan modal untuk mendukung usaha kecil. Implementasi PKH di Distrik Wayer berjalan relatif baik, terutama dalam hal distribusi bantuan yang tepat waktu dan penetapan kriteria sasaran. Namun, masih terdapat ketidaktepatan data penerima manfaat, di mana beberapa keluarga yang berhak belum terdaftar dan sebaliknya. Permasalahan utama yang dihadapi mencakup rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat PKH, partisipasi aktif penerima yang masih terbatas, kurangnya pelatihan di wilayah terpencil, serta pendataan yang belum sepenuhnya akurat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, dan pembaruan data untuk mengoptimalkan efektivitas program PKH sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

This study aims to: (1) analyze community empowerment through the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Wayer District, South Sorong Regency; (2) evaluate the implementation of the PKH program in the region; and (3) identify challenges faced in empowering communities through PKH. The research employs a qualitative approach with primary and secondary data sources, using observation, in-depth interviews, and documentation for data collection. The findings reveal that community empowerment through PKH includes improved access to education, healthcare, and economic well-being. The program has effectively provided direct cash assistance to low-income families, enhancing their access to education and free healthcare services through community health centers and mobile health posts (posyandu). Economically, beneficiaries receive skills training and capital assistance to support small businesses. The implementation of PKH in Wayer District has been relatively effective, particularly in terms of timely aid distribution and targeting based on clear criteria. However, inaccuracies in beneficiary data remain a concern, with some eligible families not listed and some ineligible ones receiving assistance. The main challenges identified include limited community understanding of the program's benefits, low participation of recipients in optimizing the aid, lack of training opportunities in remote areas, and inaccurate beneficiary data. Therefore, enhanced outreach, training initiatives, and data validation are necessary to maximize the effectiveness of PKH as a tool for community empowerment.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Di Kabupaten Polewali Mandar

Kesuma Jaya — 2025-06-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengevaluasi empat aspek implementasi berdasarkan teori George C. Edward III: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD berjalan optimal pada aspek komunikasi (transmisi informasi efektif melalui platform digital), sumber daya (ketersediaan SDM dan fasilitas), serta struktur birokrasi (kepatuhan terhadap SOP dan pendelegasian wewenang). Namun, dimensi insentif dalam disposisi menjadi kendala utama. Kualitas perencanaan dinilai melalui tiga indikator—Keselarasan Antar Dokumen, Konsistensi Perencanaan-Penganggaran, dan Ketepatan Waktu—yang seluruhnya mencapai hasil positif. Tantangan teknis meliputi gangguan server dan keterbatasan fitur aplikasi, seperti ketiadaan opsi impor data. Temuan merekomendasikan penyempurnaan fitur teknis SIPD, pemberian insentif bagi pelaksana, serta peningkatan kapasitas infrastruktur untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis teknologi.

This study examines the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in development planning at the Research, Development, and Planning Agency (Balitbangren) of Polewali Mandar Regency. Employing a qualitative descriptive approach, the research evaluates four implementation aspects based on George C. Edward III's theory: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Findings indicate optimal SIPD implementation in communication (effective information transmission via digital platforms), resources (availability of human resources and facilities), and bureaucratic structure (compliance with SOPs and delegation of authority). However, the incentive dimension within disposition emerged as a primary constraint. Planning quality was assessed through three indicators—Document Alignment, Planning-Budgeting Consistency, and Timeliness Compliance—all demonstrating positive outcomes. Technical challenges include server disruptions and limited application features, such as the absence of data import functions. The study recommends enhancing SIPD's technical features, providing implementer incentives, and upgrading infrastructure capacity to strengthen technology-based development governance.

Mekanisme Dan Tata Cara Pengawasan Dan Quality Control Aparatur Sipil Negara Pada Inspektorat Daerah Kota Makassar

Leonardo Konstantin Resy Naen — 2025-06-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan prosedur pengawasan serta pengendalian mutu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Inspektorat Daerah Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan ASN telah dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel, meliputi pengukuran kinerja berbasis indikator objektif, penetapan target terukur, evaluasi berkala, dan tindakan perbaikan yang didukung teknologi serta kepemimpinan. Pengendalian mutu ASN dilakukan melalui penetapan standar pengawasan yang jelas, evaluasi hasil kerja, dan tindakan korektif berbasis regulasi. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, penerapan sistem reward and punishment, pemanfaatan teknologi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Sementara itu, faktor penghambat mencakup rendahnya integritas, keterbatasan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan tekanan eksternal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemanfaatan teknologi, pembinaan integritas, dan penguatan koordinasi untuk optimalisasi pengawasan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

This study aims to analyze the mechanisms and procedures of supervision and quality control of State Civil Apparatus (ASN) at the Regional Inspectorate of Makassar City. The research employs a qualitative method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies. The results indicate that the supervision mechanism of ASN has been implemented systematically, transparently, and accountably, encompassing performance measurement based on objective indicators, setting measurable targets, periodic evaluations, and corrective actions supported by technology and leadership. Quality control of ASN is conducted through establishing clear supervision standards, evaluating work results, and regulatory-based corrective actions. Supporting factors include leadership commitment, the implementation of a reward and punishment system, technology utilization, and clear Standard Operating Procedures (SOP). Meanwhile, inhibiting factors involve low integrity, limited infrastructure, weak inter-agency coordination, and external pressures. This study recommends enhancing technology utilization, integrity training, and strengthening coordination to optimize supervision in support of clean and corruption-free governance.

Peranan Pemerintah Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Mikel Kemesrar — 2025-06-30

Penelitian bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui tiga pendekatan utama: Penyediaan Bantuan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, serta Penyuluhan dan Edukasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang secara signifikan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh ketidakakuratan data penerima, keterbatasan anggaran, dan tantangan geografis. Di sisi pemberdayaan, Dinas Sosial telah menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha, meskipun belum berkelanjutan. Penyuluhan dan edukasi juga telah dilakukan untuk meningkatkan literasi ekonomi, tetapi dampaknya belum optimal akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem pendataan, peningkatan koordinasi antar-stakeholder, dan integrasi teknologi untuk memperluas jangkauan program. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal.

This study examines the role of the Social Service Office of South Sorong Regency, Southwest Papua Province, in poverty alleviation through three main approaches: Social Assistance Provision, Community Empowerment, and Counseling and Education. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that the Social Service Office has implemented various social assistance programs, such as the Family Hope Program (PKH) and Non-Cash Food Assistance (BPNT), which significantly aid impoverished communities in meeting basic needs. However, program effectiveness is hindered by inaccurate beneficiary data, budget constraints, and geographical challenges. In terms of empowerment, the office has conducted skills training and business mentoring, though sustainability remains an issue. Counseling and education initiatives have been introduced to improve economic literacy, yet their impact is limited due to low community participation. The study recommends strengthening data systems, enhancing inter-stakeholder coordination, and integrating technology to expand program reach. These findings offer practical contributions to poverty alleviation policy formulation in underdeveloped regions.

Evaluasi Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau

Muhammad Arman — 2025-06-30

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi komprehensif terhadap sistem pelayanan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan tingkat pemenuhan standar kualitas pelayanan. Metode penelitian kualitatif deskriptif diterapkan melalui teknik pengumpulan data triangulasi, mencakup wawancara mendalam dengan delapan informan (pejabat struktural, staf pelayanan, dan masyarakat), observasi langsung di lokasi layanan, serta analisis dokumen kebijakan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi pelayanan telah memenuhi lima dimensi kualitas utama (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy) dengan dukungan inovasi digital seperti Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SINAKER) dan absensi daring yang meningkatkan efisiensi administratif. Namun, teridentifikasi empat kendala struktural: (1) defisit sumber daya manusia permanen, (2) koordinasi antarinstansi yang belum optimal, (3) keterlambatan pemrosesan dokumen akibat kendala teknis dan administratif, serta (4) rendahnya literasi masyarakat tentang kepatuhan waktu pengurusan administrasi. Rekomendasi strategis mencakup penguatan kapasitas aparatur melalui rekrutmen pegawai tetap, integrasi sistem informasi lintas sektor, sosialisasi prosedur berbasis media digital-konvensional, dan peningkatan anggaran infrastruktur pendukung. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam transformasi pelayanan publik yang menggabungkan aspek kelembagaan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

This study conducts a comprehensive evaluation of the labor service system at the Department of Manpower in Baubau City, focusing on identifying inhibiting factors and compliance with service quality standards. A descriptive qualitative method was employed using triangulated data collection techniques, including in-depth interviews with eight informants (structural officials, service staff, and community members), direct observation at service locations, and analysis of policy documents. Findings reveal that service implementation fulfills five core quality dimensions (Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy), supported by digital innovations such as the Labor Information System (SINAKER) and online attendance, which enhance administrative efficiency. However, four structural constraints were identified: (1) shortage of permanent human resources, (2) suboptimal inter-agency coordination, (3) document processing delays due to technical and administrative obstacles, and (4) low public awareness regarding timely administrative compliance. Strategic recommendations include strengthening staff capacity through permanent recruitment, cross-sectoral information system integration, digital-traditional media-based procedure socialization, and increased infrastructure funding. The research implications underscore the necessity for a holistic approach to public service transformation, combining institutional, technological, and community empowerment aspects.