Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Analisis chi kuadrat dan uji kontingensi digunakan untuk identifikasi faktor, sementara analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sepuluh faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh, yaitu pendapatan, pendidikan, mata pencaharian, jumlah anggota keluarga, kondisi bangunan, penyediaan air minum, kondisi jaringan jalan, kondisi jaringan drainase, kondisi pengolahan air limbah, dan kondisi pengolahan persampahan. Faktor status kepemilikan lahan tidak berpengaruh signifikan. Strategi pengendalian permukiman kumuh meliputi: (1) Pengembangan kawasan permukiman sesuai Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (2) Pemanfaatan peran pemerintah berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait pembinaan, penyelenggaraan kawasan, pemeliharaan dan perbaikan, serta peningkatan kualitas; (3) Pemanfaatan kesadaran masyarakat dalam mendukung penanganan permukiman kumuh melalui program pemerintah terkait Peraturan Menteri PUPR No 2 tahun 2016 mengenai peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sertifikasi hak atas tanah; (4) Peningkatan program penanganan kumuh dengan meningkatkan kualitas permukiman dan fasilitas penunjang; (5) Sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah pencemaran air bersih dengan tidak membuang sampah di laut.

This study used quantitative and qualitative methods to identify factors affecting slums in Sumpang Binangae urban village, Barru sub-district, Barru district. Chi squared analysis and contingency test were used for factor identification, while SWOT analysis was used to formulate slum upgrading strategies. The results showed that there are ten factors that influence the formation of slums, namely income, education, livelihood, number of family members, building conditions, drinking water supply, road network conditions, drainage network conditions, wastewater treatment conditions, and solid waste treatment conditions. The land ownership status factor has no significant effect. Slum control strategies include: (1) Development of residential areas in accordance with Law No 26 of 2007 on Spatial Planning; (2) Utilisation of the government's role based on Law No 1 of 2011 on Housing and Settlement Areas related to guidance, area implementation, maintenance and repair, and quality improvement; (3) Utilisation of community awareness in supporting slum upgrading through government programs related to PUPR Ministerial Regulation No 2 of 2016 regarding improving the quality of slums and certifying land rights; (4) Improvement of slum upgrading programs by improving the quality of settlements and supporting facilities; (5) Socialisation to the community to prevent clean water pollution by not throwing garbage in the sea..