EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK WILAYAH TERPENCIL (Studi Kasus di Desa Sabaru, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas hukum terhadap pelaksanaan program Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk wilayah terpencil, khususnya di Desa Sabaru Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah dan dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Pengelolaan ADD telah mengikuti aturan dan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa, Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, Keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Desa di Desa Sabaru yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADD dan petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah. Feno-mena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADD mengalami kesulitan dalam malaksanakan tugasnya serta komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum.

The purpose of this study is to find out and analyze what factors influence the effectiveness of the law on the implementation of the Village Fund (VF) and Village Fund Allocation (VFA) programs for remote areas, particularly in Sabaru Village, Liukang Kalmas District, Pangkep Regency. This study uses qualitative research, by examining and reviewing the applicable laws and regulations for use as a basis for solving problems and analyzing normatively qualitatively. The results show that the ADD Management process has followed the rules and technical guidelines that have been regulated in the legislation, but the process is still not optimal. This can be seen from the process of reporting and accountability that is experiencing delays. Factors that hamper the management of Village Fund Allocation (VFA) are the low participation of the community in donating their land to the Village Government, Inadequate Facilities and Infrastructure, Limitation of the quality of Human Resources Village government officials in Sabaru Village who are generally educated at SMA/SMK. This causes a lack of knowledge about VFA management and VFA management technical guidelines that change every year. This phenomenon has caused the VFA activities implementing team to experience difficulties in carrying out their duties and public communication that is unable to express opinions in public.