PERJANJIAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR DENGAN CV AMALIA MANDIRI DALAM PEKERJAAN REHABILITASI DRAINASE DI PERUMAHAN BPS II KOTA MAKASSAR
DOI:
https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4483Keywords:
Analisis Hukum, Perjanjian, Pekerjaan DrainaseAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam pekerjaan drainase dan menganalisis hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis dengan proses pengumpulan data yang kemudian diolah menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menujukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dengan CV Amalia Mandiri dalam pekerjaan saluran drainase di Perumahan BPS II Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar diatur dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 87.2/PERJ.87/REHAB-PSDA/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pekerjaan drainase yaitu CV Amalia Mandiri memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam surat perjanjian serta kewajiban yang dimiliki oleh CV Amalia Mandiri adalah tidak membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar. Lebih lanjut Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki hak menerima barang dari CV Amalia Mandiri sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam surat perjanjian serta kewajiban yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar adalah melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam surat perjanjian.
This research aims to analyze the implementation of the cooperation agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in drainage work and analyze the rights and obligations of the parties in the drainage work agreement. The research method used is a normative research method with a qualitative approach. Analyzed using a data collection process which is then processed using qualitative data analysis using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the implementation of the cooperation agreement between the Public Works Department of Makassar City and CV. Amalia Mandiri in drainage channel work at BPS II Housing, Sudiang Raya Village, Biringkanaya District, Makassar City is regulated in the Goods/Services Procurement Agreement Letter Number 87.2/PERJ. 87/REHAB-PSDA/VII/2023 Dated 06 July 2023. The rights and obligations of the parties in the drainage work agreement, namely CV. Amalia Mandiri has the right to receive payment for the purchase of goods under the total price and time stated in the agreement letter, The obligation that CV. Amalia Mandiri has is not to create or submit documents or other information that is not true. Meanwhile, the Public Works Department of Makassar City has the right to receive goods from CV. Amalia Mandiri under the specifications stated in the Letter of Agreement, the obligation of the Public Works Department of Makassar City is to make payments according to the total price stated in the agreement letter.
Downloads
References
Ate, M. M. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pemborongan Antara Pemerintah dan Swasta. Jurnal Universitas Atmajaya.
Filiberto, J. D. (2017). Rengkung, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.9 h.126.
Makkawaru, Z. (2020). Pemajuan Ekonomi Kreatif Dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual. Farha Pustaka: Sukabumi.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034.
Salim, H. S. (2010). Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
Simamora, Y. S. (2014) Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia). Kantor Hukum Wins & Partners: Surabaya.
Subekti, R. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29. PT. Intermasa: Jakarta.
Subekti, R. (2014). Aneka Perjanjian, cet. 11. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
Trianggara, R. (2013). Penyimpangan Kontrak Jasa Konstruksi Dalam hal Serah Terima Bangunan Antara Pengembang dengan Kontraktor. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Wulandari, E. N. (2018). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Tterhadap Klausula Penyelesaian Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi di Indonesia. Jurnal Privat Law, Vol. VI No. 2 h.196.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Moh. Fathur Rizki Muchlis
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.