TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM EKSISTENSI MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENUNTUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Abstract

Kehidupan  masyarakat  selalu  ditandai oleh perubahan-perubahan yang menunjukkan adanya proses  pembangunan,  maka  gagasan  teori hukum  pembangunan nasional terkait fungsionalisasi hukum jelas akan relevan dalam setiap masa, salah satunya dengan perkembangan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap relevan dengan isu hukum yang terjadi. Mediasi penal merupakan hasil buah pemikiran pendekatan keadilan restoratif digunakan di dalam tahap penuntutan yang dilakukan kejaksaan sekaligus sebagai perluasan tugas dan kewenangan kejaksaan atas perubahan peraturan perundang-undangan kejaksaan Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris, yaitu dengan menelaah dan menganalisis  bahan-bahan pustaka dengan menganalisis perbandingan idealita hukum dengan realitas hukum. Hasil dari penelitian ini, Eksistensi mediasi penal bisa diketahui bahwa telah di berlakukan di beberapa kasus tindak pidana contohnya tindak pidana ringan, malpraktik dan penganiayaan. Keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan internal kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya berbeda. Namun sangat diperlukan dibentuk peraturan-perundang-undangan mengenai keadilan restoratif itu  sendiri dengan upaya sebagai terjaminnya kepastian hukum akan penggunaan keadilan restoratif di Indonesia, sehingga dalam pemberlakuannya mampu berjalan dengan optimal dan tidak menghasilkan sifat hukum yang rancu. Pentingnya persyaratan dan pedoman pemberlakuan mediasi penal karena mengingat tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mediasi penal, terutama tindak pidana yang dianggap berat contohnya tindak pidana korupsi yang di dalam hukum pidana dianggap sebagai extraordinary crime.

Community life is always marked by changes that indicate a development process, so the idea of national development legal theory related to legal functionalization will clearly be relevant at all times, one of which is the development of law enforcement using approaches that are considered relevant to the legal issues that occur. Penal mediation is the result of the thought of a restorative justice approach used in the prosecution stage carried out by the prosecutor's office as well as an expansion of the duties and authority of the prosecutor's office over changes in the prosecutorial legislation Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in case settlement. This research was conducted using the normative-empirical research method, namely by examining and analyzing library materials by analyzing the comparison of legal ideals with legal reality. The results of this study, the existence of penal mediation can be seen that it has been applied in several criminal cases, for example minor crimes, malpractice and persecution. Restorative justice regulated in the internal regulations of the prosecutor's office with other law enforcement agencies is different. However, it is very necessary to form laws and regulations regarding restorative justice itself in an effort to ensure legal certainty of the use of restorative justice in Indonesia, so that its implementation can run optimally and does not produce ambiguous legal characteristics. The importance of the requirements and guidelines for the implementation of penal mediation is because not all cases can be resolved by penal mediation, especially crimes that are considered serious, for example corruption, which in criminal law is considered an extraordinary crime.