ANALISIS SISTEM PENANGANAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Abstract

Hukum pidana merupakan ranah hukum yang digunakan sebagai mekanisme untuk memastikan pemilu yang transparan dan adil.  Penggunaan hukum pidana atau strategi pidana bertujuan untuk menangani berbagai pelanggaran untuk menjamin proses pemilu berjalan secara adil.  Meskipun demikian, dalam pengaturan dan pelaksanaannya, efektivitas hukum pidana dalam menata pemilu terbukti tidak memadai.  Hal ini disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang kerangka hukum pemilu, yang meliputi hukum pidana pemilu, mekanisme pelaksanaan undang-undang pemilu, dan praktik-praktik kultural para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Criminal law is a legal domain that is used as a mechanism to ensure transparent and fair elections.  The use of criminal law or criminal strategies aims to deal with various violations to ensure that the electoral process runs fairly.  Nonetheless, in its regulation and implementation, the effectiveness of criminal law in organizing elections has proven to be inadequate.  This is due to almost all of the legal subsystems that underpin the electoral legal framework, which include the electoral criminal law, the mechanisms for implementing electoral laws, and the cultural practices of the parties involved in organizing elections.