Harmonisasi Rancangan Peraturan Produk Hukum Daerah Sulawesi Selatan

Abstract

Pola dalam membentuk tata aturan perundangan ialah tahapan dalam membuat tata aturan perundangan yang diawali melalui tahapan dalam merencanakan, mempersiapkan, mekanisme menyusun, merumuskan, membahas berbagai kajian, pengesahan, pengundangan, serta aktivitas dalam menyebarluaskan data informasi. Dari berbagai rangkaian tahapan tersebut terdapat tahapan yang tidak dilakukan penyebutan dengan penegasan namun terdapat peranan yang utama, yakni tahapan harmonisasi. Harmonisasi termasuk ke dalam bentuk mengupayakan teruntuk menyelaraskan, melakukan keserasian, ataupun penyesuaian sebuah hal yang dianggap tidak ataupun terdapat kekurangan idealnya, untuk menyesuaikan peraturan dengan kategori lebih baik, sederajat, ataupun dengan kategori rendah, yang kemudian mampu terdapat penyusunan dengan sistematis tidak terdapat sifat berlawanan serta tumpang tindih (overlapping). Maksud dari harmonisasi Ranperda Kabupaten/Kota yaitu teruntuk mengetahui apakah perancangan tata atura terkiat, pada beberapa indikator, sudah melakukan pencerminan penyelarasan ataupun penyesuaian melalui tata aturan perundangan berskala nasional, melalui hukum bersifat tidak tertulis yang hidup pada lingkup masyarakat, ataupun melalui berbagai konvensi serta perjanjian skala internasional, dengan muatan bilateral ataupun multilateral, yang sudah dilakukan ratifikasi terkhusus Pemerintah Rl. Permasalahan pada lingkup kajian ini adalah bagaimana pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia. Metode kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum Partisipatif dan Teknik pengambilan data mengunakan teknik observasi-partisipatif.