REFORMASI BIROKRASI POLRI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN PADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk: (1) mengetahui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polda dalam meningkatkan kualitas pelayanan Publik (2) mengetahui Kualitas pelayanan polri  pada polda sulsel untuk memberikan pelayanan prima; (3) mengetahui kualitas sumber daya manusia Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan; (4) mengetahui Kapasistas dan Akuntabilitas kinerja Polri pada Polda Sulsel yang telah memenuhi standar pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus dengan mengambil sampel 3 orang di bagian pelayanan yaitu Sentra Pelayananan Kepolisian Terpadu (SPKT), Bagian RBP Birorena Polda Sulsel dan Staff RBP Birorena Polda Sulsel. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu Bulan November sampai Desember 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Reformasi Birokrasi terhadap pelayanan publik terdahulu masih kurang baik, dikarenakan belum adanya aturan dan standar-standar yang berlaku terkait pelayanan publik sehingga banyak calo- calo yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadinya; (2) Reformasi Birokrasi terhadap pelayanan publik sekarang dinilai baik dan telah memiliki   aturan-aturan   dan   standar-standar   yang   berlaku   sehingga   dapat transparan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pelaporan terhadap permasahalannya,  sehingga  tidak  adanya  lagi  calo-calo  yang  memanfaatkan situasi dan keadaan: (3) kemampuan SDM terus meningkat seiring perkembangan tekhnologi yang mengharuskan setiap SDM harus memiliki kompetensi dan terus mengasah keterampilan maupun keahliannya agar dapat meningkatkan kualitas sumber  daya  manusia  dan  pelayanan  publik  dalam  lingkup  Polda  Sulawesi Selatan; (4) Dalam implementasi reformasi birokrasi polri masyarakat mendapatkan pelayanan yang telah sesuai standar SOP yang memiliki kapasitas baik dan akuntabilitas terhadap kinerja Polri. Namun secara umum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sasaran pelaksanaannya mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

This research is conducted to (1) know the implementation of Regional Police Bureaucratic Reform in improving the quality of public services (2) know the quality of Police services at the South Sulawesi Regional Police to provide excellent service; (3) know the quality of South   Sulawesi Regional Police Officers; (4) know the capacity and accountability of Indonesian Nasional Police performance towards South Sulawesi Regional Police Officers which has met service standards. This study used a descriptive qualitative research method with a case study research strategy by taking a sample of 3 people in the service division, namely the Integrated Police Service Center (SPKT), the RBP Birorena Section of the South Sulawesi Police, and the RBP Bureaurena Staff of the South Sulawesi Police.  This research was conducted for 2 months, from November to December 2021. The results of this study indicated that: (1) Bureaucratic reform of previous public services had not been favorable, because there was no applicable rules and standards related to public services thus many brokers took advantage of these conditions for their personal interests; (2) Bureaucratic reform of public services is being now considered reasonable and already shows applicable rules and standards so that it could be transparent to the public who wish to report on their problems, so that there   were   no   more middlemen   who   take   advantage   of   situations   and circumstances: (3 ) Police officer capabilities continue to grow in line with technological developments which require that every officer must have competence and continue to hone their skills and expertise in order to improve the quality of human resources and   public   services   within   the   South   Sulawesi   Regional   Police;   (4) In implementing the reform of the National Police bureaucracy, the community will receive services that are in accordance with operational standards that have good capacity and accountability for the performance of the Police. However, in general, the South Sulawesi Regional Police, the target of its implementation is to be able to realize good governance, clean and free from Corruption,  Collusion, and  Nepotism  (KKN), and improve the quality of public services and increase the capacity and accountability of bureaucratic performance..