ANALISIS TERHADAP PEMECATAN ANGGOTA KEPOLISIAN MELALUI SIDANG KODE ETIK PROFESI PADA WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar kode etik profesi kepolisian, serta dampaknya akibat proses hukum yang timbul setelah penjatuhan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilak-sanakan pada Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan, dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, artinya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauhmana suatu peraturan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam lingkungan Polri mengenai pemecatan anggota Polri melalui sidang Kode Etik Profesi pada wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran dan penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada tahun 2016-2019 telah terjadi pelanggaran dan sanksi KEPP sebanyak 75 kasus. Sedangkan dalam penjatuhan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari tahun 2016-2019 sebanyak 39 kasus PTDH.

This study aims to determine the form of violations and the application of sanctions imposed on members of the National Police who violate the police profession code of ethics, and their impact due to the legal process arising after the decision of the Polri Profession Code of Ethics hearing in the South Sulawesi Regional Police Legal Area. This research was carried out at the  Regional Police Office (RPO) of South Sulawes, using an empirical normative approach, meaning the approach taken to analyze the extent to which a regulation or law is being applied effectively within the National Police regarding the dismissal of members of the National Police through the Professional Code of Ethics in the region South Sulawesi Regional Police. The results of this study indicate that the form of violations and the application of sanctions given to members of the Police who violated the National Police Profession Code of Ethics (PCE) in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction, violations and PCE sanctions occurred in 75 cases. Whereas in the ruling of the decision of the National Police Ethics Code (PCE) Commission  with recommended sanctions, the  Dismissal Not with  Resignation (DNWR) from 2016-2019 was 39 cases of DNWR.