PENYELESAIAN KOMNAS HAM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Abstract

Upaya penguatan dan reformasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, seperti kekerasan negara pada diskriminasi struktural, kebijakan negara yang mengakibatkan hak warga negeri dikelabui dan konflik sosial. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM memiliki peran penting dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Namun, dalam pelaksanaannya, Komnas HAM menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kewenangan hukum, kendala anggaran, serta kekurangan sumber daya manusia. Komnas HAM hanya memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi tanpa hak menuntut langsung, yang sering kali membuat rekomendasinya kurang efektif dalam proses hukum. Untuk meningkatkan efektivitas peran Komnas HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang didasarkan pada analisis dokumen resmi regulasi dalam reformasi hukum dan bentuk perluasan kewenangan, termasuk hak penuntutan dalam kasus pelanggaran HAM, pembentukan peradilan khusus HAM, serta penyusunan prosedur kerja sama formal dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Selain itu, perlunya dukungan anggaran yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dianggap penting untuk memperkuat kinerja Komnas HAM dalam investigasi dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Komnas HAM telah mengembangkan mekanisme penyelidikan dan mediasi yang cukup komprehensif, kelemahan pada aspek kewenangan eksekusi, resistensi politik, dan lemahnya koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala utama. Studi ini memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan perspektif baru terkait reformasi kelembagaan untuk memperkuat efektivitas Komnas HAM, serta merekomendasikan penguatan kerangka hukum, sinergi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas internal untuk mendukung penyelesaian kasus HAM di Indonesia.

Efforts to strengthen and reform the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) in addressing cases of human rights violations in Indonesia such as state violence, structural discrimination, state policies that undermine citizens' rights, and social conflicts are crucial. As an independent institution, Komnas HAM plays a vital role in protecting and promoting human rights. However, in its implementation, Komnas HAM faces various challenges, including limited legal authority, budgetary constraints, and insufficient human resources. Komnas HAM's authority is restricted to conducting investigations and providing recommendations, without the power to prosecute cases directly. This often renders its recommendations less effective in legal processes. To enhance the effectiveness of Komnas HAM, this study employs a qualitative approach with a case study method, based on an analysis of official documents and regulations concerning legal reform and the expansion of Komnas HAM’s authority. These include prosecutorial rights in cases of human rights violations, the establishment of a special human rights court, and the formulation of formal cooperation procedures with law enforcement agencies and related institutions. Furthermore, adequate budgetary support and the enhancement of human resource capacity are considered essential to strengthen Komnas HAM’s performance in investigations and law enforcement. The study's findings reveal that, although Komnas HAM has developed comprehensive mechanisms for investigation and mediation, weaknesses in terms of execution authority, political resistance, and poor inter-agency coordination remain significant obstacles. This study contributes academically by offering a new perspective on institutional reform to strengthen Komnas HAM’s effectiveness. It also recommends the reinforcement of the legal framework, institutional synergy, and internal capacity building to support the resolution of human rights violations in Indonesia.