Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar

Ariyana Erika Tulak; Syamsuddin Maldun; Nining Haslinda  Zainal

doi:10.56326/jp.v2i2.2381

Authors

Ariyana Erika Tulak Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Syamsuddin Maldun Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Nining Haslinda Zainal Pogram Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.56326/jp.v2i2.2381

Keywords:

Good Governance, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Publik, DPM-PTSP

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip good governance yaitu prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar. Informan penelitian terdiri dari staaf dan pegawai beserta masyarakat yang ingin mengurus surat perizinan di Kantor DPM-PTSP Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pelayanan publik pada Kantor DPM-PTSP Kota Makassar telah terwujud dengan melihat pertanggungjawaban para staff dan pegawai dalam melaksanakan tupoksi masing-masing yang cukup profesional. Adapun telah diberlakukannya penerbitan surat izin berusaha melalui sistem OSS-RBA yang semakin memudahkan penerima layanan, juga tujuan dan sasaran yang sudah terealisasi dengan baik. Untuk prinsip akuntabilitas telah diterapkan dan terlaksana secara efektif dan efisien. Para penerima layanan mengungkapkan bahwa sangat mudah untuk mengakses pelayanan di DPM-PTSP Kota Makassar dan gagasan masyarakat pun diperlukan sebagai penunjung untuk terwujudnya pelayanan publik yang transparansi. Dengan diterapkaannya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik di Kantor DPM-PTSP, maka good governance telah terwujud dan terlaksana dengan baik.

The research aims to determine the application of good governance principles, namely the principle of accountability and the principle of transparency in public services at the Makassar City Investment and One-Stop Integrated Services (DPM-PTSP) Service. Research informants consisted of staff and employees as well as the public who wanted to apply for permits at the Makassar City DPM-PTSP Office. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research reveal that the principle of accountability in public services at the Makassar City DPM-PTSP Office has been realized by looking at the accountability of staff and employees in carrying out their respective duties and functions quite professionally. Meanwhile, the issuance of business permits through the OSS-RBA system has been implemented, which makes it easier for service recipients, and the goals and objectives have been well realized. The principle of accountability has been implemented and carried out effectively and efficiently. Service recipients revealed that it was very easy to access services at the Makassar City DPM-PTSP and that community ideas were needed as visitors to realize transparent public services. By implementing accountability and transparency in public services at the DPM-PTSP Office, good governance has been realized and implemented well.

References

Adrianto, N. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Bayumedia.

Aminuddin, I. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Kencana.

Hayat. (2014). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik Dalam Kerangka Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara the Quality Improvement of Human Resources Apparatus Public Serviceswithin the Framework of Law No. 5 of 2014 . Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, 8(1), 31–44.

Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 81–90. https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22

Samma, A. S. (2016). Transparansi Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(2), 647–658.

Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. CV. Mandar Maju.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta.

Syam, S. M. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) Pada Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Suhanda. (2016). Urgensi Sumber Daya Manusia Menuju Aparatur Sipil Negara Potensial Berbasis Ketangguhan Mental-Spiritual. Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan, 1(02), 206. https://doi.org/10.32332/riayah.v1i02.114

UNDP. (1996). Human Development Report. United Nations Development Programme.

Zeithaml, A., Parasuraman, A. ., & Berry, L. (1985). Problems and Strategies in Services Marketing. Jurnal of Marketing, Vol 49(Spring).

Umuri, H. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Marisa. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.