Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh

Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene

Authors

  • Nur Ratika Syamsiar Magister Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Bosowa
  • Batara Surya Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Bosowa
  • Syahriar Tato Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.35965/ursj.v2i2.324

Keywords:

Evaluasi, penanganan, program Kotaku, permukiman kumuh

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae pasca pelaksanaan program Kotaku,  mengevaluasi penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku, dan mengevaluasi perubahan, manfaat dan dampak yang dihasilkan dari penanganan permukiman kumuh dalam pelaksanaan program Kotaku. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan desain eksploratif, komparatif dan evaluatif. Fokus penelitian adalah evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil penanganan permukiman kumuh dengan program Kotaku. Instrumen penelitian peneliti sendiri, peta lokasi, pedoman observasi atau survei, pedoman wawancara, dan perlengkapan peralatan lainnya. Jenis data kuantitatif dan kualitatif, dan sumber data berupa data primer dan sekunder. Data dikoleksi melalui dua pendekatan yakni library study (studi kepustakaan) dan field study (studi lapangan). Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca pelaksanaan program Kotaku, evaluasi kondisi permukiman saat ini di Kelurahan Banggae Tahun 2019 masih berstatus atau dikategorikan kumuh ringan (sedang). Hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan, selain penanganan dominan action plan (hanya sebahagian real action), pilihan pendekatan penanganan juga masih banyak bersifat tunggal dan monoton, tidak terintegratif dan komprehensif dalam penyelesaian/ penuntasan akar masalah dan kebutuhan problem solving. Akibatnya, pola pendekatan penanganan dan pilihan intervensi menjadi tidak efektif serta tidak tuntas. Evaluasi perubahan, manfaat dan dampak berdasarkan indikator dalam perbandingan kondisi permukiman kumuh sebelum dan pasca pelaksanaan program Kotaku menunjukkan aneka ragam permasalahan dihadapi oleh masyarakat lokal dan lingkungan permukiman belum sepenuhnya terentaskan. Perubahan yang menonjol adalah pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar terutama jalan lingkungan dan drainase, namun untuk indikator-indikator lainnya masih tetap. Ada kesenjangan atau ketimpangan realisasi antar indikator, serta belum tuntasnya penanganan semua indikator permukiman kumuh.

This study aimed to evaluate current condition at Banggae after program of Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) [a program to actualize a city without slum’s area], to evaluate the handling of a slum area residence within Kotaku program implementation, and to evaluate changes, benefits and impacts resulted from the slum area management in the implementation of Kotaku program. This research is a qualitative descriptive research, with explorative, comparative and evaluative designs. The focus fo this study was to evaluate planning, implementation and output-outcome of the slum area management in Kotaku program. Instruments used include investigator as self-participant, a map of the location, a survey or observation guideline, an interview guideline, and other facilities. The data are quantitative ase well as qualitative and the sources of the data are from primary and secondary data. All data were collected using two approaches, namely literature study and field study. The data were analyzed with a qualitative approach. The result of this study indicated that after the implementation of Kotaku program, the evaluation of current condition in Banggae is still in middle or light slum category. The overall evaluation results show, in addition to the dominant handling of the action plan (only half of it as real action), many options for handling approaches are still singular and monotonous, not integrated and comprehensive in solving root causes and problem-solving needs. As a result, the pattern of treatment approaches and choice of intervention become ineffective and incomplete. Evaluation of changes, benefits and impacts based on the indicators in a comparison of the conditions of slum area before and after the implementation of the Kotaku program shows that the various problems faced by local communities and the settlement environment have not been completely resolved. The change that stands out is the development of infrastructures and basic facilities, especially the roads and drainage, but for other indicators it remains. There are gaps or imbalances in the realization of the indicators, as well as the incomplete handling of all indicators of slum area.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu

Adisasmita, Rahardjo. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ansell, C., Gash, A (2007). “Collaborative Governance in Theory and Practice”. Journal of Public Administration Research and Theory. Volume 18, page 543- 571

Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2010. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara

Bodgan, Robert and Steven J.Taylor. 1993. Penelitian Kulitatif. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

Bratakusumah, Deddy Supriyadi, Riyadi. 2009. Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Pustaka Karya.

Carrasco, S., Ochiai C. (2016). “Disaster Induced Resettlement: Multi-Stakeholder interaction and decision making following Tropical Story Washy in Cagaya de Oro, Philippiness”. Procedia-Social and Behavioral Sciences 218: 35-49

Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial Di Dunia ketiga. Yogyakarta: UGM Press.

Creswell, John.W. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions, Terjemahan Landung. USA: Sage Publication. 1998

Dawes, S, S., Prefontaine, L (2003). “Understanding New Models of Collaboration for Delivering Government Services”. Journal Communications of the ACM Vol.46, No. I

Drakakish. 2002. Persoalan Permukiman Kumuh. Jurnal Geografi Nomor 4/Juli 2002).

Emerson, K.Nabatchi T,.Balogh S. (2011).“An Integrative Framework for Collaborative Governance”. Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access published May 2, 2011.

Erawan, A. (2012). Luas Permukiman Kumuh di Indonesia 57.800 Hektar.Diperoleh Pada Senin,5 September 2016, dari http://www.rumah.com/berita- properti/2012/10/20809/luas-permukiman- kumuh-di-indonesia-57-800-hektar

Hardian Wahyu Widianto. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) di KelurahanKarangwaru Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

Hasni. 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA, UUPR dan UUPLH. Jakarta: Rajawali Pers.

Isbandi, Rukminto Adi. 2008. Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat (Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kirkpatrick, D. L. 2009. Kirkpatrick’s Training Evaluation Model. The Four Levels. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.

Kirkpatrick, D. L. 1998. Evaluating Training Programs: The Four Levels. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.

Miles B. Matthew, Huberman Michael, A.1984. Qualitative Data Analysis. Terjemahan. New Delhi: SAGE FublicationIndia.

Moleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchsin dan Putra, Fadillah (2002). Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Averoes Press

Nisanth, M., Dr. Rajeev (2015). “Urban Governance and Slum issue in Kollam Corporation (Kerala State): A case Study from an Indian State”. International Journal of Advanced Research, Volume 3, Issue 5,801-811.

Nuissl, H., Heinrichs, D. (2013). “Slums: perspectives on the definition, the appraisal and the management of an urban phenomenon”. Journal of the Geographical Society of Berlin Vol. 144, No. 2.

Odexyundo, “Permukiman Kumuh”, Blog Odexyundo. http://odexyundo.blogspot.com/2009/08/permukiman-kumuh.html (diakses 28 Desember 2019).

Odexyundo, “Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman”, Blog Odexyundo. http://odexyundo.blogspot.com/2009/08/faktor-penyebab-tumbuhnyapermukiman.html (diaksas 29 Desember 2019).

Partner, C. 2009. Implementing the Kirkpatrick Evaluation Model Plus. The Four Levels. San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, Inc.

Putro, JawasDwijo. 2011. Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya. Jurnal Teknik Sipil Untan. Volume 11 Nomor 1-Juni 2011.

Purnomo, D. (2012). Pemukiman Kumuh, Pengertian dan Ciri-cirinya. Diperoleh Pada Senin, 5 September 2016, darihttp://pinterdw.blogspot.co.id/2012/03/Permukiman-kumuh-pengertian- dna-ciri.html (diakses 27 Desember 2019).

Ridwan, Juniarso, Sodik, Achmad. 2008. Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Bandung: Nuansa.

Sadyohutomo, Mulyono. 2009. Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sandy I.M. 1984. Land Use Planning. Jakarta: Departemen Luar Negeri

Santosa, D.P. 2007. Penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jurnal Universitas Pasundan. Bandung.

Sinulingga, B.D. 2005. Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sobirin. 2001. Distribusi Permukiman dan Prasarana Kota Studi Kasus Dinamika Pembangunan Kota Indonesia dalam R.H Koestoer, R.P Tambunan, H.T Budianto, Sobirin, Dimensi Keruangan Kota Teori Dasar. UI Press: Jakarta.

Soerjono, Soekanto, 1985. Karl Mannhein. Sosiologi Sistematis. Jakarta. Rajawali.

Supriyatno, Budi. (2014). “Role of Government in Jakarta Organize Slum Area”. Scientific Research Journal (SCIRJ), Vol II, Issue V

Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 88/SE/DC/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Sutiarti, EnyEndang. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman kumuh di kawasan pusat kota (Studi kasus pada kawasan pancuran Kota Salatiga). Tesis Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro

Syahriartato’s, “Permukiman Kumuh Perkotaan”,Blog Syahriartato’s. http://syahriartato.wordpres.com/2013/10/02/permukiman-kumuhperkotaan/ (diakses 28 Desember 2019)

Syaiful. A (2002). ”Kampung Surabaya Menuju Metropolitan”, Permukiman Marjinal amat Liar. Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 9 No 4.

Tamara, Anindya Putri dan Mardwi Rahdriawan. 2018. Kajian pelaksanaan konsep kampung tematik di kampung hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 6 No 1.

Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. Evaluasi Program. Jakarta: PT Rineka Cipta

Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: PT Rineka Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

UN-Habitat. 2000. The Global Campaign for Good Governance Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/294756761_UNCHS_Habitat_the_global_campaign_for_good_urban_governance Hal 20 (diakses 29 Desember 2019).

Wang, S. (2014). “Research on the Collaborative Governance Model in the Charity Organization under Polycentric Perspective”. Open Journal of Social Sciences, 2014, 2, 263-26

Widoyoko, Eko Putro. 2010. Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wirotomo, Paulus. 1997. Analisis Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Tata Cara Pemugaran Pemukiman Kumuh/Perkotaan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Yusuf, Muri. 2005. Evaluasi Pendidikan. Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian, Penjaminan serta Penetapan Mutu Pendidikan Terhadap Berbagai Komponen Pendidikan. Padang: Universitas Negeri Padang.

Zulyanti, Dewi (2017). Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN RadenIntan Lampung.

Downloads

Published

2021-01-11

How to Cite

Syamsiar, N. R., Surya, B., & Tato, S. (2021). Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh: Studi Pada Penanganan Program Kotaku Kelurahan Banggae Kabupaten Majene. Urban and Regional Studies Journal, 2(2), 54–65. https://doi.org/10.35965/ursj.v2i2.324

Most read articles by the same author(s)