PELAKSANAAN FUNGSI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH SULAWESI SELATAN DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN SULAWESI SELATAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana Illegal Fishing oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Sulsel dan menganalisis hambatan dan upaya penyelesaian dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan Penegakan hukum di wilayah hukum Ditpolair Polda Sulawesi Selatan yang sering dihadapkan berbagai pelanggaran atau kejadian yang terjadi di wilayah satuan kerja masih kurang efektif, karena terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian dan proses penegakan hukum, pelanggaran hukum serta adanya pengulangan suatu tindak pidana yang hanya dijatuhi sanksi administratif. 2) Kendala yang dihadapi antara lain : a) cuaca buruk yang tidak menentu, b) ukuran dan perlatan kapal patroli yang belum memadai untuk menjangkau pulau-pulau terluar Sulawesi Selatan, c) adanya suatu tindakan melawan hukum di wilayah hukum yang ditangani, d) jumlah patroli yang cenderung sedikit, e) kurangnya sumber daya manusia (SDM) penyidik dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh ditpolair Polda Sulsel. Upaya penyelesaian adalah Meningkatkan jumlah dan kecangihan armada kapal patroli yang digunakan patroli untuk menjangkau wilayah perairan yang jauh dari jangkauan, Memberikan studi lanjutan kepada penyidik (Pelatihan) fokus kepada penyidik Ditpolair, dan Melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan terbaru dan yang masih berlaku dalam penegakan hukum dilingkup perairan dan kelautan.

This study aims to determine: 1) analyze law enforcement's effectiveness against Illegal Fishing by the Directorate of Water Police (Ditpolair) Polda Sulsel. 2) identify and analyze obstacles and settlement efforts in law enforcement processes against illegal fishing crimes. The research method used is juridical-empirical legal research. The results of the study show 1) The implementation of law enforcement in the jurisdiction of the Ditpolair Polda South Sulawesi, which is often faced with various violations or incidents that occur in the work unit area, is still ineffective because there are several obstacles in the settlement and process of law enforcement, violations of the law and the repetition of an act punishment which is only subject to administrative sanctions. 2) Obstacles faced include a) unpredictable bad weather, b) inadequate size and equipment of patrol boats to reach the outer islands of South Sulawesi, c) the existence of an illegal act in the jurisdiction being handled, d) the number of patrols tends to be small, e) the lack of human resources (HR) for investigators in the law enforcement process carried out by the South Sulawesi Regional Police Headquarters. Efforts to resolve this are to increase the number and sophistication of the fleet of patrol boats used by patrols to reach waters that are far from reach, provide further studies for investigators (training) focusing on Ditpolair investigators, and conduct outreach regarding the latest and still valid rules in law enforcement in waters and oceans.