PELAKSANAAN PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba. Jenis penelitian Empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Data-data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba belum berjalan efektif Bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bulukumba, yakni faktor internal meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hubungan Polri dengan instansi lainnya seperti Jasa Raharja dan BPJS. Serta faktor eksternal meliputi faktor masyarakat. Faktor masyarakat adalah yang paling dominan memengaruhi disebabkan karena berkaitan dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

This study aims to analyze the implementation of law enforcement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police and analyze the factors that affect the obstruction of the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police. The type of research is Empirical, which is research conducted with an approach to the reality of law in society. The data were analyzed using a qualitative approach. The results showed that the implementation of law enforcement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police has not been effective That there are two factors that influence the obstruction of the settlement of traffic accident cases in the jurisdiction of the Bulukumba Resort Police, namely internal factors including human resources, facilities and infrastructure, Police relations with other agencies such as Jasa Raharja and BPJS. And external factors include community factors. The community factor is the most dominant influence because it relates to the knowledge and awareness of the community in obeying the law itself.