KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Pidana Anak dan Kendala Balai Pemasyarakatan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. Penelitian merupakan penelitian normatif. Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis Analisis data ini merupakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal menjalankan perannya tersebut melalui tiga tahap, yaitu tahap Pra ajudikasi, tahap ajudikasi dan tahap Post ajudikasi. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) antara lain kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia di BAPAS, and kurang Sarana dan Prasarana yang memadai. Mengakibatkan pelaksaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kurang optimal, dan alokasi anggaran dana yang sangat minim.

This study aims to determine the implementation of the function of Makassar Correctional Center (BAPAS) in the Protection of Human Rights in the Criminal Justice System of Children and the Obstacles of the Correctional Center in the Protection of Human Rights in the Justice System of Children. This research is normative research. Data collection methods were through interviews and documentation. Technical analysis of the data is a qualitative analysis. The results showed that Correctional Center Class I Makassar as one of the law enforcers, especially in guiding delinquents carried out their roles in three stages, which are the Pre-adjudication stage, the adjudication stage and the Post-adjudication stage. Obstacles faced in the implementation of the function of Correctional Center (BAPAS) are weaknesses in the rule of law that applies to the crimes of children, lack of coordination among law enforcement officials, low quality of human resources at BAPAS, and lack of adequate facilities and infrastructure. As a result, the implementation of the function of Correctional Center (BAPAS) is not optimal, and the budget allocation for funds is very minimal.