IMPLEMENTASI PRINSIP PELAYANAN GOOD GOVERNANCE OLEH ANGGOTA POLRI PADA KANTOR KEPOLISIAN RESOR JENNEPONTO

Authors

  • Supardi Supardi Polres Jeneponto
  • Hasanuddin Remmang Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa
  • Lukman Setiawan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.35965/jbm.v7i2.5283

Keywords:

Implemetasi , Tata Kelola , Polisi

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganaliisis bagaimana penerapan kinerja kepolisian yang baik dalam pelayanan publik pada Kantor Polres Jeneponto dan upaya dalam menciptakan kinerja pegawai dalam pelayanan publik secara pemerintahan yang baik pada Kantor Polres Jeneponto. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawacara berdasarkan pedoman wawancara dari 4 informan dari masyarakat Jeneponto sebagai informan penelitian untuk wawancara, survei dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu Mei s.d Juni 2024. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaparansi yang didukung dengan akuntablitas birokrasi reformasi melalui good governance bisa diwujudkan bila adanya sarana yang menjamin tercapainya suatu tujuan setiap kebijakan yang dirumuskan dan fasilitas pelayanan yang kurang memadai ini di sebabkan kerena keterbatasan dana, sehingga anggota agak kesulitan dalam menlaksanakan pelayanan, saat ini anggota hanya memanfaatkan fasilitas yang ada dalam melaksanakan tugas pelayanan.

This research was conducted with the aim of: (1) analyzing how good police performance is implemented in public services at the Jeneponto Police Office, (2) How efforts are made to create employee performance in public services in a good governance manner at the Jeneponto Police Office. This research uses primary data through interviews based on interview guidelines from 4 informants from the Jeneponto community as research informants for interviews. The survey was conducted for 2 (two) months start from May to June 2024. The data was analyzed using qualitative analysis. The research results showed that transparency supported by reform bureaucratic accountability through good governance can be realized if there are facilities that guarantee the achievement of a goal for each policy formulated and inadequate service facilities are caused by limited funds, so that members have some difficulty in implementing services, when Members only use existing facilities to carry out service tasks.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bungin, Burhan. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rajawali Press.

Brainer & Conway, 2005. Perenecanaan Sumber Daya Manusia, Penerjemah Nurul Imam, LPPM dan Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Dessler G. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bagian Penerbitan SITE YPKPN, Jakarta.

Conwey, dkk. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bagian Penerbitan SITE YPKPN, Jakarta.

Dessler G., 2009. Pelatihan Kerja dalam Produktivitas. Penerbit Cipta Karya, Surabaya.

Dwiyanto, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.

Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press.

Handoko H.T, 2003. Principle of Personnel Management, New York. McGraw Hill. Book Company, Inc.

Hasan Iqbal, (2010). Statistik Inferensik. Edisi kedua. Jakarta. Penerbit PT. Bumi Aksara.

Ivancevich, 2008. Manajemen Pelatihan Kerja. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Mangkunegara, A. A., Anwar Prabu, 2003. Evaluasi Kinerja SDM, Edsisi I Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.

Mangkunegara, A. A., Anwar Prabu, 2009. Evaluasi Kinerja SDM, Edisis II Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung.

Mathutina, 2008. Teori Pelatihan dan Aplikasinya, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Mathis & Jackson, 2002. Motivasi dengan Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis. Penerbit Cipta Ilmu, Surabaya.

Nawawi, H., 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif, Penerbit UGM Press, Yogyakarta.

Nelson, 2004. Manajemen Sumberdaya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2 dan 3). Rosidin.2010.

Otonomi daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia.

Rivai, 2005. Materi Pengembangan dan Aplikasinya, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ruky, 2003. Manajemen dan Pelatihan Kerja. Penerbit UGM Press, Yogyakarta.

Safrijal, dkk, 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh

Anggota Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah

Volume 1, Nomor 1: 176-191.

Siagian, P. Sondang. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. Penerbit Bina Aksara. Jakarta.

Simanjuntak, S. Payaman. 2007. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.

Simanjuntak, S. P, 2005. Manajemen Sumberdaya Manusia, Edisi 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sinabubar, 2001. Peningkatan Kualitas Kerja Karyawan. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Sugiyono.2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sulastyo, 2000. Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Swasto, 2002. Kumpulan Teori-Teori Pelatihan, Penerbit Cipta Karya, Surabaya.

Wankell, 2000. Manajemen Kinerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wardono, 2000. Manajemen dan Pelatihan Kerja. Penerbit Andi Press, Yogyakarta.

Winardi, (2007), Motivasi dan Promotivasion dalam Manajemen,

PT. Raja Grafir, do Persada, Jakarta.

Zulian, Yamit, 2008, Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi 3. Cetakan 1 Penerbit Ekonisia, Fakultas UII, Yogyakarta.

Downloads

Published

2025-06-09

How to Cite

Supardi, S., Remmang, H. ., & Setiawan, L. . (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP PELAYANAN GOOD GOVERNANCE OLEH ANGGOTA POLRI PADA KANTOR KEPOLISIAN RESOR JENNEPONTO. Indonesian Journal of Business and Management, 7(2), 286–293. https://doi.org/10.35965/jbm.v7i2.5283

Most read articles by the same author(s)

<< < 2 3 4 5 6 7