IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENREKANG

Authors

  • Nurhayati Nurhayati Pemerintahan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
  • Syamsuddin Maldun Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
  • Nurkaidah Nurkaidah Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

Keywords:

Pelayanan, Perizinan, OSS, Enrekang

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk Pelayanan Perizinan Usaha dan upaya apa yang dilakukan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang dalam mengatasi persoalan perizinan usaha dengan sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini mengunakan teori Edwards III dengan mengunakan indikator komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi. Bentuk pelayanan perizinan usaha yaitu wujud pelayanan kerja Aparatur Sipil Negara di DPMPTSP dalam memberikan pelananan kepada stakeholders, anatra lain: (a) Komunikasi; (b) Sumber daya; dan (c) Struktur birokrasi. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan juga yang menjadi tujuan dari penyelenggaaraan perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yaitu melalui, pelaksanakan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pola Mengatasi Persoalan dalam Perizinan Usaha Dalam Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Adapun hambatan yang dihadapi DPMPTSP yaitu kurang pahamnya pelaku usaha pada sistem, pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan komitmen dan sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur. Upaya sementara yang dilakukan DPMPTSP yaitu dengan melakukan pendampingan dan koordinasi penyelesaian hambatan dengan lembaga terkait, termasuk perlunya pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis agar sistem Online Single Submission berjalan dengan baik.

This study aims to determine and analyze the form of Business Licensing Services and what efforts are being made at the Investment Service and One Stop Integrated Services in Enrekang Regency in overcoming business licensing problems with the Online Single Submission (OSS) system in Enrekang Regency. This study uses Edwards III theory with indicators of communication, resources, attitude of implementers,and  employees. The form of business licensing services is the form of work services for the State Civil Apparatus at DPMPTSP in providing services to stakeholders, including: (a) Communication, namely two-way communication between employees and employees with a balanced community; (b) Resources, namely budgetary resources and equipment; and (c) Employee Structure, which follows standard Operational Procedures in the application of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. This Government Regulation also explains that the purpose of implementing risk-based business licensing is to improve the investment ecosystem and business activities, namely through implementing business licensing more effectively and simply and monitoring activities that are transparent, structured, and accountable in accordance with the applicable provisions. The Pattern of the Problem Solving in Business Licensing in the Implementation of One Stop Services at DPMPTSP Enrekang Regency cannot be separated from the factors that influence it. The obstacles faced by DPMPTSP are lack of understanding of business actors in the system, perpetrators not fulfilling commitments and the internet access in Eastern Indonesia. Temporary efforts carried out by DPMPTSP are providing assistance and coordination with related institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adrian Sutedi (2010). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.

Atmosudirjo P 2001. Hukum Administrasi Negara. Ghalia. Jakarta.

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Indrajit, dkk. (2006). Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.

Izhandri Shandi, 2019, “OSS dan Perkembangan Indonesia”, Universitas Sumatra Utara. Diakses dari https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf

Luthfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi. 2012. Perihal Negara . Hukum & Kebijakan Publik. Malang. Setara Press.

Luthfi J. Kurniawan & Mustafa Lutfi.2007. Wajah Buram Pelayan Publik, Enrekang Corruption Wacth (MCW) Enrekang dan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) Jakarta.

Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Nurdin, Andrian. 2012. Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Cetakan Pertama Bandung, PT Alumni.

Saragih, Suend .R. H. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Setiadi E M & Kolip U 2011. Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya. Kencana. Jakarta.

Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. “Reformasi Pelayanan publik”. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sutedi A 2010. Dinamika Perizinan Dan Good Governance. Madju Bersama. Medan.

Sutedi A 2010. Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika. Jakarta.

Tambunan, Nathania R. M. 2020. Dampak Demokrasi Terhadap Perdagangan Di Negara-Negara Berpendapatan Menengah Dan Tinggi Asia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Nurhayati, N., Maldun, S. ., & Nurkaidah, N. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENREKANG. Jurnal Paradigma Administrasi Negara, 4(2), 67–78. Retrieved from https://journal.unibos.ac.id/paradigma/article/view/1378

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>