EVALUASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KODAM XIV HASANUDDIN

Abstract

Penelitian ini tergolong jenis penelitian fenomenologis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan deskripsi secara sistematis, faktual dan aktual terhadap obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran reformasi birokrasi TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, memperlihatkan Wujud TNI bersih & bebas KKN terwujud melalui pengadilan militer yang bersih, bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparan dalam memutuskan setiap perkara yang melibatkan kesatuan TNI, dan Peningkatan kapasitas kinerja birokrasi menemukan akuntabilitas perwujudan kewajiban mempertanggung-jawabkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kodam XIV Hasanuddin, Selanjutnya Strategi reformasi birokrasi TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, memperlihatkan: Kerangka makro regulasi TNI AD tercermin dalam regulasi pengadilan militer utama tidak terlepas dan berpedoman kepada kerangka regulasi mahkamah agung dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan TNI-AD, dan Kerangka mikro program TNI AD terlihat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi TNI AD terkait dengan bidang pertahanan dan teknis maupun dalam bidang dukungan terhadap keamanan dan teknis. Sedangkan Evaluasi Reformasi birokrasi TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, ditemukan: Konten kebijakan area perubahan adalah program penegakan dan pelayanan pertahanan ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, secara sederhana, transparan, cepat dan akuntabel untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan pertahanan, dan Proses implementasi area perubahan menunjukkan proses pembangunan zona Integritas tindak lanjut pencanangan zona integritas yang berfokus pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit

This research is classified as phenomenological research and the research approach used is descriptive qualitative. It is intended to be able to provide a systematic, factual and actual description of the object under study. The results of the study show that: The targets for reforming the TNI-AD bureaucracy, Kodam XIV Hasanuddin, show that the TNI is clean & free of KKN manifested through clean military courts, free of KKN, improving the quality of public services, and being transparent in deciding every case involving TNI units, and improving the quality of public services. The performance capacity of the bureaucracy finds accountability for the realization of the obligation to be responsible for the implementation of bureaucratic reform at Kodam XIV Hasanuddin. Furthermore, the TNI-AD bureaucratic reform strategy at Kodam XIV Hasanuddin, shows: The macro regulatory framework of the Indonesian Army is reflected in the regulations of the main military courts and is guided by the regulatory framework of the Supreme Court. in realizing the vision and mission as well as the goals and objectives of the TNI-AD, and the micro-framework of the TNI AD program is seen in carrying out the main tasks and functions of the TNI AD related to the defense and technical fields as well as in the field of security and technical support. Meanwhile, the evaluation of TNI-AD bureaucratic reform at Kodam XIV Hasanuddin found: The content of the policy in the area of change is a defense enforcement and service program aimed at carrying out the main tasks and functions (mandatory) of the TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, in a simple, transparent, fast and accountable way to realizing public trust in defense services, and the process of implementing the area of change shows the process of building an Integrity zone as a follow-up to the declaration of an integrity zone that focuses on implementing change management programs, structuring management, structuring HR management, strengthening supervision, strengthening performance accountability, and improving the quality of public services concrete.