Analisis Faktor Berpengaruh dan Strategi Peningkatan Produktivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang-Belang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Abstract

Menjelaskan pengaruh faktor-faktor sistem operasional, pemanfaatan lahan, jenis kegiatan, skala unit produksi industri dan dukungan sarana prasarana pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang- Belang di Kabupaten Mamuju, Merumuskan konsep strategi peningkatan produktivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Belang-Belang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Mamuju. penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan metode verifikatif dan menggunakan deskriptif analisis. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Purposive Sampling Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari investor pemilik modal, instansi pemerintahan, dan tokoh masyarakat yang memiliki andil untuk berpartisipasi dalam pengembangan KEK Belang-Belang. Hasil penelitian ada pengaruh aksesibilitas, kebijakan, pemanfaatan lahan, sarana prasarana, system operasional baik secra simultan dan parsial terhadap produktivitas kawasan ekonomi khusus belang-belang. Sedangkan factor jenis dan skala unit produksi tidak memiliki pengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap produktivitas kawasan ekonomi belang-belang. Variabel system operasional merupakan variable dominan berpengaruh terhadap produktivitas kawasan ekonomi khusus belang-belang. Peta posisi kekuatan peningkatan produktivitas Kawasan Ekonomi Khusus Belang-Belang Kabupaten Mamuju berada di Kuadran I. Kuadran I Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Berdasarkan analisis SWOT digambarkan ke dalam Matriks SWOT didapatkan alternatif strategi kekuatan–peluang (S-O strategies) yaitu Menambah lokasi pergudangan, Menambah sarana dan prasarana produksi di Kawasan Ekonomi Khusus Belang-belang Kebijakan pemerintah dalam legalitas Status kepemilikan lahan masyarakat.

This study is to explain the influence of operational system factors, land use, type of activity, scale of industrial production units and support for infrastructure facilities in the Special Economic Zone (SEZ) of Belang-Belang in Mamuju Regency, to formulate the concept of a productivity improvement strategy in the Special Economic Zone (SEZ) of Belang-Belang to encourage economic growth in the Mamuju Regency area. This study is quantitative research with verification method approach and using descriptive analysis. Sampling in this study was carried out using purposive sampling. The sample used in this study consisted of investors who own capital, government agencies, and community leaders who have a stake in participating in the development of the Belang-Belang SEZ. The results of the study show that there is an influence of accessibility, policy, land use, infrastructure, operational systems both simultaneously and partially on the productivity of the special economic zone. While the factors of type and scale of production units have no effect either simultaneously or partially on the productivity of the special economic zone. The operational system variable is the dominant variable affecting the productivity of the special economic zone. Map of the position of the strength of increasing productivity of the Special Economic Zone of Belang-Belang, Mamuju Regency, is in Quadrant I. Quadrant I is a very favorable situation. The company has opportunities and strengths so that it can take advantages of existing opportunities. The strategy that must be applied in this condition is to support an aggressive growth policy (growth-oriented strategy). Based on the SWOT analysis described in the SWOT Matrix, an alternative strength-opportunity strategy (S-O strategies) is obtained, namely Adding warehousing locations, Adding production facilities and infrastructure in the Special Economic Zone of Belang-Belang, and Government policies on legal status of community land ownership.