ANALISIS FUNGSI KEPOLISAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Authors

  • Kaimuddin Kaimuddin Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
  • Ruslan Renggong Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa
  • Yulia. A Hasan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1915

Keywords:

Polisi, Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui upaya anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret dan untuk mengetahui hambatan yang dialami anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam memberantas kejahatan jambret. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Upaya pemberantasan kejahatan Curas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi, baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan terhadap tersangka dan menyita alat bukti. Adapun Hambatan yang dialami oleh anggota kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar memberantas kejahatan Curas yaitu kurangnya SDM, kurangnya kordinasi, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi, dan masyarakat kurang berpartisipasi

This study aims to find out two things, first to find out the efforts of members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret, and secondly to find out the obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police Police in eradicating the crime of jambret. This research was conducted in Makassar City, with the research location in the jurisdiction of the Biringkanaya Police, Makassar City. The type of research used is library research and field research, with the type of research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. . The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of literature studies. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that efforts to eradicate the crime of Curas can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively, and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms to the community through legal counseling to foster legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. As a preventive measure, the police carry out regular and ongoing patrols and surveillance. Meanwhile, in a repressive effort, the police carried out investigations, arrested suspects and confiscated evidence. The obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of Curas are the lack of human resources, lack of coordination, increasing crime rates from year to year, lack of facilities and infrastructure, lack of public response to socialization, and lack of community participation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andi Hamzah. (1994). Asas- asas hukum pidana. Penerbit. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Andi Hamzah. (2008). Hukum acara pidana indonesia. Penerbit. Sinar Grafika Jakarta.

Hia, H. Mulyadi, M & Siregar, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2): 117-125.

Kansil, C.S.T. (1986). Pengantar Ilmu Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Laden Marpaung. (2008). Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Penerbit. Bina Aksara. Jakarta.

Nurfaika Ishak. “Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia” Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Volume 8 Nomor 2 Desember 2019, hlm.197-212

P.A.F. Lamintang. (2009). Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Cet. 2. Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.

Prasetya, p. c., renggong, r., & hasan, y. a. (2021). diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik. indonesian journal of Legality of Law, 4(1), 64–68. https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1193

Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana. Penerbit. CV. Budi Utama. Yogyakarta.

Saragih, D.H.P. Zulyadi, R. & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). JUNCTO, 1(1) 2019: 78-88.

Simanjuntak, M., Januari S., dan Isnaini, (2010), Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi), Mercatoria, 3 (2):102-116

Simbolon, N., Nasution, M., & Lubis, M. (2019). Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak. JURNAL MERCATORIA, 12(2), 148-159. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2944

Simons. (2005). Leerboek Van Het Nederlendse Strafrecht II, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Syaputra, M.Y.A. (2016). Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 2/Desember 2016.

Wijayanti, A. (2011). Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung.

Yulianto, D., Renggong, R., & Madiong, B. (2021). Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Polres Mamasa. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(2), 129–135. https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.636

Downloads

Published

2022-12-30

How to Cite

Kaimuddin, K., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2022). ANALISIS FUNGSI KEPOLISAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(1), 98–105. https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1915