EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG

Abstract

Pemerintah memberikan payung hukum untuk menghukum pelaku tindak pidana narkotika, yaitu dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun telah diancam dengan pidana mati namun kejahatan narkotika justru semakin meningkat tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan mengetahui efektivitasnya bagi pelaku tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan sociolegal research, jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (field research). Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan (library research). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pidana mati masih sangat relevan untuk dipertahankan dan diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika meskipun banyak pihak yang kontra. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan HAM. Penjatuhan pidana mati masih sangat efektif apabila adanya integritas dari para penegak hukum dan peran serta masyarakat sehingga angka kejahatan narkotika dapat dikurangi dan diberantas.

The Indonesian government is trying to give the rules of law to punish perpetrators, by law no. 35 of 2009 of narcotics. Although it has been threatened with the death penalty, the narcotic crime is still growing. This study aims to determine the death penalty policy in law no. 35 of 2009 on narcotics and to examine the effectiveness of the death penalty for the crime of drugs. This research method uses the sociolegal research approach, so the data types are primary and secondary. Preliminary data is data obtained from field research. At the same time, secondary data comes from library research. The specification of this research is descriptive-analytical. The data analysis method in this study uses qualitative data analysis. The death penalty is still very relevant to be maintained and must continue to be applied to perpetrators of narcotics crimes, even though many parties are against the death penalty. The Constitutional Court, in Constitutional Court Decision No. 2-3/PUU-V/2007, states that capital punishment is not against human rights, so the death penalty is very appropriate. The death penalty is still very effective for perpetrators of narcotics crimes. Assisted by the integrity of law enforcers and the participation of the community, the number of narcotics crimes can be reduced and eradicated from the Indonesian state. The thing that is used as a principle in fighting narcotics crime is that there is no need to think about the right to life of the perpetrators.