PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESOR MAMASA

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala penegakkan hukum melalui restoratif justice dalam penyelesaiaan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Mamasa mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Walaupun ada beberapa penyebab yang tidak dilakukan Restoratif Justice ialah salah satu penyebabnya pada tahun 2021 karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga dan tetap tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), namun pada tahun 2022 penyebab tindak pidana penganiayaan tidak dilakukan Restorative justice sama dengan tahun 2021 yaitu tidak mau mencabut laporan dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara dalam penyelidikan, tidak cukup bukti. Hambatan dalam penerapan restoratif di wilayah hukum Polres Mamasa dalam hal sumber daya aparat yaitu masih ada aparat yang kurang pemahaman serta pengalaman dalam melakukan proses restoratif tersebut Selain itu, Kultur Hukum yang belum mendukung pelaksanaan Restoratif Justice, tidak adanya kesepakatan antara korban dengan Pelaku dan Masayarakat kab. Mamasa belum terlalu paham dengan Hukum kemudian kurangnya kelompok-kelompok pemerhari sosial.

This study aims to determine and analyze the implementation and constraints of law enforcement through restorative justice in the settlement of persecution crime. This research uses Qualitative research. Data collection is done by interview and documentation. The data analysis used is qualitative by using deductive and inductive methods and then presented descriptively.The results showed that from 2021 to 2022 the police in the Mamasa Police jurisdiction pursued a restorative approach because the number of cases that ended in peace had increased. Although there were several reasons that Restorative Justice was not carried out, one of the reasons in 2021 was because the victim did not accept to make peace because there was no family relationship and still did not want to withdraw the report (it had been submitted to the prosecutor's office), but in 2022 the cause of the persecution crime was not carried out Restorative justice the same as in 2021 because he did not want to withdraw the report and it had been submitted to the prosecutor's office, while in the investigation, there was insufficient evidence. one of the obstacles in the implementation of restorative in the Mamasa District Police jurisdiction in terms of apparatus resources because there are still officers who lack understanding and experience in carrying out the restorative process. In addition, the legal culture that has not supported the implementation of Restorative Justice, the absence of an agreement between the victim and the perpetrator and the Mamasa Regency community is not too familiar with the law and the lack of social awareness groups.