PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 SABU DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN

Muhammad Nur Ichsan; Baso  Madiong; Waspada Waspada

doi:10.35965/ijlf.v6i2.4484

Authors

Muhammad Nur Ichsan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Baso Madiong Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Waspada Waspada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4484

Keywords:

Narkotika, Investigasi, Kepolisian

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran kepolisian dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika golongan 1 sabu dan faktor penghambat penyidikan di Wilayah Hukum Polda Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penyidikan tindak pidana narkotika golongan 1 sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan yaitu dengan menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, serta pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Faktor penghambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika golongan I sabu di wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi kesadaran hukum masyarakat budaya hukum serta adanya tekanan terhadap penyidik.

This study aims to analyze the effectiveness of the police's role in investigating the abuse of class 1 methamphetamine narcotics and factors inhibiting investigations in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction. The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the effectiveness of investigating class 1 methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction is by receiving reports, taking first action, arresting, searching, confiscating, examining suspects and witnesses, detaining, and transferring case files to the prosecutor's office. Factors inhibiting the implementation of investigations of class I methamphetamine narcotics crimes in the South Sulawesi Regional Police jurisdiction are influenced by internal and external factors. Internal factors include human resources, facilities, infrastructure, and budget. While external factors include public legal awareness, legal culture, and pressure on investigators.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. 2019. Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi di Puskesmas Pekkabata dan Polres MamasaBesar / Puskesmas Pekkabata dan Polres Mamasadan Lokasi Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional. Jakarta.

Diputra, I, B, P, S. 2012. Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkoba Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Ernawati & Tahir, H. (2017). Rehabilitasi Sosial Terhadap Pecandu Narkoba Anak Dibawah Umur Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang Makassar. Universitas Negeri Makassar.

Ishaq. (2018). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika: Jakarta.

Musakkir, A, D. (2016). Efektivitas Program Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Skripsi Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Hasanuddin.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.

Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. Lex Jurnalica, 12(3), 248–258.

Renggong, R. & Madiong, B. (2021). Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pusaka Almaida.

Waluyo, B. (2018). Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika: Jakarta.

Waspada, W., Madiong, B., Manne, F., Kasmawati, K., & Waspada, S. (2023). Daya Dukung Aparat Pemerintah Kota Makassar terhadap Implementasi Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Indonesian Journal of Legality of Law, 5(2), 496-501.

Winarni, A. (2018). Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.