IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian meliputi anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik kasus tindak pidana narkotika, serta didukung dengan data sekunder berupa literatur dan dokumen yang relevan dengan penyidikan perkara narkotika di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyelidikan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, dan penggeledahan), gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, serta penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan meliputi keterbatasan jumlah personel, kekurangan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, kompleksitas jaringan pelaku kejahatan narkotika yang lintas wilayah, serta semakin canggihnya modus dan teknik peredaran narkotika. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur penegakan hukum, serta optimalisasi koordinasi lintas lembaga dalam mendukung efektivitas fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

This study aims to analyze the implementation of police functions in investigating narcotics crimes and identify the obstacles faced by the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. This study uses an empirical legal approach, namely legal research conducted by reviewing field data through interviews and documentation. The objects of the study include police officers who serve as investigators of narcotics crime cases, and are supported by secondary data in the form of literature and documents relevant to the investigation of narcotics cases at the Directorate of Narcotics Crimes of the Indonesian National Police Criminal Investigation Unit. The results of the study indicate that the implementation of police functions in investigating narcotics crimes is carried out through several stages, namely investigation, issuance of a Letter of Notification of Commencement of Investigation (SPDP), implementation of coercive measures (arrest, detention, and search), case title, completion of case files, submission of case files to the public prosecutor, and submission of suspects and evidence. The obstacles faced in the implementation of the investigation include limited number of personnel, lack of facilities and infrastructure, weak coordination between law enforcement officers, the complexity of the network of narcotics criminals that spans regions, and increasingly sophisticated modes and techniques of narcotics distribution. Therefore, it is necessary to increase the capacity of human resources, strengthen law enforcement infrastructure, and optimize cross-agency coordination in supporting the effectiveness of the police function in eradicating narcotics crimes.