PERLINDUNGAN HUKUM TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKABONERATE YANG MENGALAMI KERUSAKAN AKIBAT PENAMBANGAN KARANG

Andi Rijal Bangsawan; Yulia A. Hasan; Muhammad  Rusli

doi:10.56326/clavia.v21i2.2266

Authors

Andi Rijal Bangsawan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Yulia A. Hasan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Muhammad Rusli Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.56326/clavia.v21i2.2266

Keywords:

Terumbu Karang, Undang-Undang, Takabonerate

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam upaya perlindungan hukum terhadap terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat penambangan karang di Taman Nasional Takabonerate kendala dan solusi yang diberikan. Tipe penelitian normatif-empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi menggunakan teknik wawancara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Selayar, Kepala Balai Taman Nasional Takabonerate/Staf yang menangani langsung objek penelitian penulis. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, Perundang-undangan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan penulis skripsi ini. Hasil penelitian Upaya perlindungan hukum terhadap kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang sebagai bahan bangunan rumah sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah dijalankan oleh Balai Taman Nasional Takabonerate yang dilakukan pertama kali ialah mendatangi dan melakukan mediasi mencari jalan keluar dan mendapatkan kesepakatan untuk dibongkar dan dikembalikan ke tempat yang semula. Adapun SDM aparatur Taman Nasional Takabonerate terhadap kendala yang dihadapi sangat minim dikarenakan mereka melakukan koordinasi oleh pemerintah daerah terkait, kecamatan dan desa yang berkaitan langsung kasus tersebut, seperti Sat Polair Polres Kab. Kepulauan Selayar. Serta solusi yang diberikan melakukan sosialisasi, tindakan preventif, pendekatan kepada masyarakat, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda.

This study aims to find out more about legal protection efforts for coral reefs that have been damaged by coral mining in Takabonerate National Park, the constraints and solutions provided. Type of normative-empirical research. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained directly through information using interview techniques by the District Environmental Office. Selayar Archipelago, Head of the Takabonerate National Park Agency/Staff who directly handles the author's research object. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, laws and journals related to the content of this thesis writer. The results of the research Efforts to protect the law against damage to coral reefs due to coral mining as a building material for houses are in accordance with existing regulations and have been carried out by the Takabonerate National Park Office. original place. The human resources of the Takabonerate National Park apparatus for the obstacles they face are very minimal because they coordinate with the relevant local governments, sub-districts and villages that are directly related to the case, such as Sat Polair Polres Kab. Selayar Islands. As well as the solutions given are socialization, preventive measures, approaches to the community, involving religious leaders, educators, youth leaders.

References

Hasan, Y., Madiong, B., Renggong, R., & Makkawaru, Z. (2023). Siri’na Pacce: A Form of Fulfillment of Women's Rights through Code Conduct of Responsible Fisheries.

Kordi, G.H, 2010 Budidaya 22 Komoditas Laut Untuk Konsumsi Lokal dan Ekspor. Yogyakarta : Lily Publisher.

Makkawaru, Z. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa

Makkawaru, Z., Remmang, H., Ruslan, M., Mulyani, S., Lebang, P., Taibe, F., ... & Hamid, H. (2020). Peningkatan Kualitas Pedesaan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat.

Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Rokhmin Dahuri, 2003, Keanekaragaman Hayati Laut, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yulia A. H, 2020, Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan Di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kabupaten Kepulauan Selayar, 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 – 2032, Perda Nomor 5 Tahun 2012.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.38/MEN/2004 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.

Republik Indonesia, 1985, Undang-undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tnetang Hukum Laut 1982

Republik Indonesia, 1990, Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Republik Indonesia, 1994, Undang-undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Republik Indonesia, 1996, Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Republik Indonesia, 2007, Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Republik Indonesia, 2009, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, 2009, Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Republik Indonesia, 2014, Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Republik Indonesia, 2014, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Nasrun Nurma dkk, 2022, Identifikasi Bentuk Pertumbuhan Karang Keras (Hard Coral) Di Perairan Pulau Jinato Kawasan Taman Nasional Takabonerate, Kepulauan Selayar, FisIheries of wallacea jurnal Volume 3 No. 1.

Ruslan Renggong dkk, 2022. Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia. Asian Journal of Conservation Biology, Vol. 11 No. 1.

Yulia dkk, 2021. Illegal Fishing by foreign vessels against fish resources In Sulawesi Sea Waters, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Enviromental Science.

Yulia dkk, 2023. Siri’na Pacce: A Form of Fulfillment of Woment’s Rights through Code Conduct of Responsible Fisheries. Jambura Law Review Volume 5 Issue 01.

Yulia dkk, 2017. Law Enforcement on Conservation of Fish Resources in Indonesia. IOSR Journal Of Humanities And Social Science Volume 22. Issue 1, Ver. 4

Zulkifli Aspan, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang Di Taman Nasional Takabonerate. https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/26/30