PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILEGAL LOGING PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS

Emil Dzalim; Baso Madiong; Siti Zubaidah

doi:10.56326/clavia.v22i3.5437

Authors

Emil Dzalim Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Baso Madiong Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Siti Zubaidah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.56326/clavia.v22i3.5437

Keywords:

Tindak Pidana, Ilegal Loging, Hutan Produksi Terbatas

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Ilegal Loging dalam Putusan Nomor 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp dan menganalisis upaya pelestarian hutan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Watampone dan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Penjatuhkan sanksi pidana administratif berupa denda Rp2.500.000,00. karena meskipun ada unsur tindak pidana Ilegal Logging, pelanggaran tidak menyebabkan kerusakan besar dan faktor meringankan terdakwa diperhitungkan. Pidana administratif dianggap cukup untuk memberikan efek jera tanpa memberatkan terdakwa secara berlebihan. Di sisi lain upaya-upaya yang di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dalam melestarikan hutan telah menerapkan sistem Agroforestri selain itu reklamasi kawasan hutan, melakukan patroli dan pengawasan rutin secara berkala di sekitar kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta melakukan sosialisasi penyuluhan lingkungan terhadap masyarakat

This research aims to analyze the application of sanctions against perpetrators of the crime of Illegal Logging in Decision Number 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp and analyze forest conservation efforts in Limited Production Forest Areas. This research was conducted at the Watampone District Court and the Ulubila Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT) Office, using descriptive qualitative research with interview and literature study data collection techniques. The research results show that, administrative criminal sanctions are imposed in the form of a fine of IDR 2,500,000.00. because even though there are elements of the crime of Illegal Logging, the violation did not cause major damage and the defendant's mitigating factors were taken into account. Administrative punishment is considered sufficient to provide a deterrent effect without overly burdening the defendant. On the other hand, the efforts made by the Ulubila Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT), in preserving forests have implemented an Agroforestry system in addition to reclamation of forest areas, carrying out regular routine patrols and monitoring around Protected Forest areas and Production Forest as well as conducting environmental education outreach to the community

References

Askal Basir. 2016. “Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging.”

Audina, Safira. 2018. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia.” Logika: Journal of Multidisciplinary Studies 9 (02): 72–90. https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502.

Eleanora, Fransiska Novita. 2015. “Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” ADIL: Jurnal Hukum 3 (2): 217. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.55.

Fadhillia, Listiya, and Ainal Hadi. 2018. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Aceh Selatan.” JIM Bidang Hukum Pidana 2 (2): 375–85.

Maulana, Irvan, and M Nanda Setiawan. 2023. “Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia.” Datin Law Jurnal 4 (1): 72–90. https://ojs.umb bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/982%0Ahttps://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/982/882.

Mudzalifah, Milla, and Puti Priyana. 2021. “Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 4 (2): 141–54. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748.

Madiong, B. (2017). Hukum Kehutanan studi penerapan prinsip hukum pengelolaan hukum berkelanjutan.

Mardiansyah, H. Z., & Syariah, F. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana Disusun Oleh: Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq (Uin Khas) Jember.

Muhammad Ainul Syamsu. (2018). Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana.

Leden Marpaung. (2012). Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana.

Ramadhan, Faais Mufaasir, Indah Kusuma Dewi, and Faradiba Tsani Arif. 2023. “Penanaman Tanaman Penyangga Di Kelompok Tani Hutan Batu Ejae Oleh Kknt Gel. 108.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 7 (2): 43–50.

Yulia, Siti Zubaidah, and Hastrie Ainun. 2021. “Illegal Fishing by Foreign Vessels against Fish Resources in Sulawesi Sea Waters, Indonesia.” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 860 (1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/860/1/012095.