PENERAPAN PEMBERIAN LAYANAN NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI TANA TORAJA

Erika Erika; Abd. Haris  Hamid; Abdurrifai Abdurrifai

doi:10.56326/clavia.v23i1.5628

Authors

Erika Erika Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Abd. Haris Hamid Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa
Abdurrifai Abdurrifai Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.56326/clavia.v23i1.5628

Keywords:

Kewajiban Notaris, Pelayanan Jasa Hukum, Honorarium, Masyarakat Tidak Mampu

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala notaris dalam memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, dan untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan situs web. Metode pengumpulan data adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Notaris di Tana Toraja tidak memiliki kendala dalam memberikan layanan jasa secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, hanya saja kendala ada pada masyarakat atau klien yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak memberikan dokumen yang diperlukan, sehingga menimbulkan kendala secara administratif dalam proses pemberian layanan notaris secara gratis. Bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat diberikan sanksi administratif yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN dan sanksi Kode Etik.

This research aims to determine the obstacles to notaries in providing free services to poor people, and to find out the form of sanctions against notaries who do not provide free services to poor people. This type of research uses empirical research. This research uses primary data obtained from interviews and secondary data obtained from books, articles, scientific journals and websites. Data collection methods are literature and field research methods which are analyzed descriptively qualitatively to draw conclusions about the problems discussed. The results of the research show that: Notaries in Tana Toraja do not have any obstacles in providing free services to poor people, only problems exist with the community or clients who do not meet the requirements or do not provide the required documents, thus creating administrative obstacles in the granting process. free notary services. The form of imposing sanctions on notaries who do not provide free services to poor people can be given administrative sanctions as stipulated in Article 37 paragraph (2) UUJN and sanctions from the Code of Ethics.

References

Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. 2021. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” Jurnal Bina Mulia Hukum 6 (1): 130–40.

Adjie, Habib. 2009. Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Surabaya: Refika Aditama.

Abd. Haris Hamid. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: SAH MEDIA. https://books.google.co.id/books?id=6V5tDwAAQBAJ&printsec=frontcover&d#v=onepage&q&f=false.

Farahdita Dyatma Sharifadini. 2022. “Pelaksanaan Jasa Pembuatan Akta Notaris Tanpa Dipungut Honorarium Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu.” Universitas Islam Indonesia.

Diana, Putu Vera Purnama. 2016. “PERTanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak.” Jurnal Ilmiah 1 (2502–8960): 188–95.

Kristyanto, Helena Sheila Arkisanti, and Fifiana Wisnaeni. 2018. “Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang).” Notarius 11 (2): 266–82.

Pebriani Putri Sukma. 2023. “Jurnal Risalah Kenotariatan Pelaksanaan Kewajiban Notaris Memberikan Jasa” 4 (1).

Rahmi, E. 2021. “Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris.” In , 110. Pentas Grafika.

Muhjad, M. Hadin. 2018. “Eksistensi Notaris Dalam Dinamika Hukum Dan Kebijakan.” In , 116. Genta Publishing.

Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, H. Sugeng. 2021. Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Do Indonesia. Surabaya: Pustaka Aksara.

SN, Herlina Ratna. 2017. “Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu.” Jurnal Keadilan Progresif 3 (April): 66.

Wahyuni, Sry, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. 2021. “Analisis Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Kota Makassar.” Jurnal Paradigma Administrasi Negara 3 (2): 131–37.