ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 92/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan proses penyelesaian sengketa yang berkesesuaian dengan prinsip keadilan yang ada. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari realitas pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Barru, dimana dalam proses tahapan pelaksanaan penjaringan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di duga terjadi pelanggaran administrasi dalam penetapan salah satu pasangan calon oleh KPUD. Dari fakta tersebut kemudian berujung pada sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang diberi wewenang dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 menolak eksepsi pemohon didasari atas tidak adanya kedudukan hukum pemohon berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No.10/2016 hal tersebut terlihat dari seslisih suara sah yang diperoleh melebihi ketentuan yang ada. Pihak pemohon tidak melakukan proses peradilan sebelum tahapan pemungutan suara, sehingga ruang kepastian hukum dalam pembatalan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon terlewatkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terlihat lebih mengedepankan aspek keadilan prosedural dan mengabaikan keadilan subtantif.

This research aims to analyze the judges' considerations on the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 and the dispute resolution process in accordance with the existing principles of justice. The background of this research starts from the reality of direct regional head elections in Barru Regency, where in the process of implementing the selection of candidate pairs for Regent and Deputy Regent, it is suspected that there has been an administrative violation in the determination of one pair of candidates by KPUD. This fact led to a dispute over the election results at the Constitutional Court as a judicial institution that is authorized to adjudicate disputes over the results of regional head elections in Indonesia. This study uses an empirical normative approach and is descriptive and the data sources used are secondary and primary data which were analyzed inductively. From the results of the analysis, it is concluded that the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 rejects the petitioner's exception based on the absence of the applicant's legal position based on article 158 paragraph (2) of Law No.10/2016 which can be seen from the difference in the valid votes obtained exceed the existing provisions. The applicant party did not carry out the judicial process before the voting stage, so that the room for legal certainty in the annulment of the KPU's decision regarding the determination of the candidate pair was missed. In the decision of the Constitutional Court, it seems that it prioritizes aspects of procedural justice and ignores substantive justice.