SINGKRONISASI SISTEM PEMBERITAAN PERS DALAM MENERAPKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW

Abstract

Singkronisasi sistem pemberitaan pers dalam menerapkan prinsip Due Process of Law dalam Undang-Undang Pers mempunyai fungsi yang sangat penting, antara pengaturan materi yang satu dengan materi lain agar bisa saling melengkapi guna mengungkap kebenaran dan demi tegaknya prinsip hukum yang wajar (Due Process of Law). Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum, karena hal-hal atau keadaan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pers, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Kekosongan hukum akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), yang lebih jauh lagi akan menimbulkan kekacauan hukum (rechtsverwarring). Selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan sehingga menjadi tidak adanya kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

The synchronization of the press coverage system in applying the principle of Due Process of Law in the Press Law has a very important function, between the arrangement of one material and another so that they can complement each other in order to reveal the truth and for the sake of upholding the principle of Due Process of Law. . The aim is to prevent a legal vacuum from occurring, because matters or circumstances have not been regulated in the Press Law, or even though they have been regulated in a statutory regulation but are unclear or even incomplete. Legal vacuum eventually creates legal uncertainty (rechtsonzekerheid), which will furthermore lead to legal chaos (rechtsverwarring). As long as it is not regulated, it means that it is permissible, as long as there are no clear and regulated procedures, it means that it is not allowed. This is what causes confusion (chaos) in society regarding what rules must be used or applied so that there is no certainty of the rules that are applied to regulate things or circumstances that occur.