EVALUASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Abstract

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Sistem Satu Pintu (DPMPTSP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif  bertujuan untuk mengamati aspek yang akan diteliti, kemudian meneskripsikan aspek tersebut. Untuk menentukan fakta maka peneliti melakukan wawancara, observasi beberapa informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di DPMPTSP Kabupaten Pangkep belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal ini dapat terlihat kurangnya perubahan yang terjadi baik dari sitem penatalaksanaan, proses pelaksanaan yang masih kurang efektif dan efisien, tidak terukur terukur dan belum sesuai dengan prinsip Good Governance, masih kurangnya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi.Penatalaksanaan SAKIP di DPMPTSP Kabupaten Pangkep mekanismenya sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan SAKIP, hal ini dilihat dari capaian kinerja DPMPTSP setelah diterapkan SAKIP  sudah masuk dalam kategori Sangat Baik, dengan perolehan Nilai Capaian Kinerja sebesar 94,76 (Sangat Baik), serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap penatalaksanaan SAKIP.

This study aims to determine the evaluation of the Bureaucratic Reform Policy in Pangkajene and Islands Districts at the One Stop System Investment Service (DPMPTSP). The research method used is qualitative research aimed at observing the aspects to be studied, then describing these aspects. To determine the facts, the researchers conducted interviews, observed several key informants. The results showed that the implementation of bureaucratic reform policies in DPMPTSP Pangkep Regency could not be implemented optimally, this can be seen from the lack of changes that occur both from the management system, the implementation process is still less effective and efficient, not measurable and not in accordance with the principles of Good Governance. , there is still a lack of human resources for apparatus with integrity, neutral, competent, professional, and high-performing. The management of SAKIP in DPMPTSP Pangkep Regency is in accordance with the stages of implementing SAKIP, this can be seen from the performance achievements of DPMPTSP after SAKIP has been implemented, it is already in the Very Good category, with the achievement of a Performance Achievement Score of 94.76 (Very Good), as well as support from the Regional Government for the management of SAKIP