EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA KEPOLISIAN RESORT MAMASA

Authors

  • Muzakkir Idrus Kepolisian Resort Mamasa, Sulawesi Barat
  • Andi Rasyid Pananrangi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Pascasarjana Universitas Bosowa
  • Syamsul Bahri Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Pascasarjana Universitas Bosowa

DOI:

https://doi.org/10.35965/jpan.v3i1.599

Keywords:

Efektifitas, Pengelolaan, Anggaran, Polisi, Mamasa

Abstract

mencapai efektifitas jalannya organisasinya. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Mamasa. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui: 1) sistem penggunaan anggaran pada Polres Mamasa; 2) Sistem evaluasi penggunaan anggaran pada Polres Mamasa; dan 3) Hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pengelolaan anggaran di Polres Mamasa. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem penggunaan anggaran di Polres sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran di Polres Mamasa setiap tahunnya dibuat dalam perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Polres Mamasa. Dalam Renja ini memuat tentang rencana pengalokasian anggaran di Polres Mamasa yaitu untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Proses pengalokasian dilakuakn setiap bulan kepada pegawai dan dilakukan secara periodic untuk kegiatan pembiayaan dalam bentuk fisik seperti pengadaan barang, dll. 2) Sistem Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja Pegawai di Polres Mamasa dilakukan oleh lembaga pengawas internal dalam hal ini dilakukan oleh inspektorat jendral dari kementrian negara, Bappenas dan juga Polda melalui Mabes Polri untuk masing-masing satuan kerja (Satker). Upaya yang selalu dilakukan selama ini dalam hal menutupi defisit anggaran di Polres Mamasa melalui anggaran kontingensi. Anggaran kontingensi adalah anggaran yang bersal dari Polres yang surplus penggunaan anggarannya yang kemudian dikumpulkan oleh Polda kemudian di distribusikan kepada Polres yang mengalami defisit anggaran tersebut. 2) Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran di Polres Mamasa diakibatkan oleh sistem pengalokasian anggaran yang didasarkan pada kebutuhan pegawai secara kelembagaan. Pada Polres Mamasa ada tiga hal menjadi masalah utama yang menghambat proses pengelolaan keuangannya. Ketiga hal tersebut adalah sistem mutasi pegawai yag dilakukan setiap tahun, kenaikan pangkat pegawai setiap tahun dan perubahan status anggota Polres dari sebelumnya belum menikah kemudian menjadi berkeluarga.

Budget management in a Resort Police is a need and a necessity that is done in order to achieve the effectiveness of the organization. This research was conducted at Mamasa Regional Police Station. The aims of this study conducted are to study: 1) the system for using the personnel expenditure budget at Mamasa Regional Police Station; 2) the evaluation system for the use of personnel expenditure budget at Mamasa Regional Police Station; and 3) constraints experienced in the budget management process at Mamasa Regional Police Station. The discussion in this study uses descriptive qualitative to see and explain the phenomena that occur. Data collection techniques are done through in-depth interviews, literature study and observation. The results showed that 1) the system for using the budget in the Polres was in accordance with existing procedures in the applicable laws and regulations. The budget at Mamasa Regional Police Station is made annually in planning in the form of Mamasa Regional Police Work Plan (Renja). In this Renja, the planned budget expenditure at Mamasa Regional Police Station is for direct and indirect spending. The allocation process is carried out every month for employees and is carried out periodically for physical financing activities such as procurement of goods, etc. 2) Evaluation System for Employee Spending in Mamasa Regional Police Station is conducted by an internal supervisory agency in this case carried out by the inspectorate general of the state ministry, Bappenas, and also the Province Regional Police through the National Police Headquarters for each work unit (Satker). Efforts have always been made so far in terms of budget spending at Mamasa Regional Police Station through contingency budgeting. Contingency budgets originating from the Polres whose excess budget is used which are then collected by the Regional Police and then distributed to the Polres who issue the budget. 2) Obstacles in Budget Management in Mamasa Regional Police Station are caused by a budget allocation system that suits the needs of employees with safety. At Mamasa Regional Police Station there are three main problems that hinder its financial management process. These three things are the employee mutation system which is carried out every year, the promotion of employee ranks every year and the change in status of members of the Polres from being previously unmarried to being married.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alfin Sulaiman. 2011. Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung.

Arif, Abubakar dan Wibowo. 2008. Akuntansi Keuangan Dasar 2. Jakarta : PT. Grasindo.

Baswir, Revrisond, 1999, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta

Due, F, Jhon. (2012). Keuangan Negara. Universitas Indonesia. Jakarta.

Fattah, Nanang. 2006. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Freeman. 2004. Stakeholder Theory and the Corporate Objective Revisited”. Organization Science. Vo. 15 No.3.

Harsono, 2007. Pembiayaan pendidikan.Yogyakarta: Surayajaya Pres

Mustar, M., Ismail, I., & Maldun, S. (2020). Pelayanan Publik Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majene. Jurnal Paradigma Administrasi Negara, 2(1), 12–19.

Mulyadi. 2004. Akuntansi Manajemen, jilid 2. Yogyakarta : Penerbit STIE YKPN.

Nafarin, M. (2004). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK . 02/201 8 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Stanbury, W.T., 2003, ‘Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality’, Fraser Institute Digital Publication, Canada.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Downloads

Published

2020-12-07

How to Cite

Idrus, M., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2020). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA KEPOLISIAN RESORT MAMASA. Jurnal Paradigma Administrasi Negara, 3(1), 65–73. https://doi.org/10.35965/jpan.v3i1.599

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>