Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lahan Pertanian Berbasis Berkelanjutan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Soppeng

Abstract

Untuk mengendalikan perubahan penggunaan lahan pertanian, melalui Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Prinsipnya pada dasarnya adalah implementasi kebijakan yang merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya. Dalam penerapannya, ada beberapa pilihan langkah, salahsatunya adalah langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, dan melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2006). beberapa model implementasi kebijakan berdasarkan pandangan dari beberapa tokoh, dimana model-model tersebut dalam prosesnya mengacu pada dua perspektif yaitu pendekatan top down maupun bottom up. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan metode gabungan (mixed methods). Menurut Sarwono (2011), yang dimaksud dengan mixed method adalah menggunakan dua atau lebih metode yang diambil dari dua pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Adapun Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Soppeng baru sampai pada proses identifikasi lahan, Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, karena implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional.

To control the conversion of agricultural land, through Republic of Indonesia Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, it is hoped that it can encourage the availability of agricultural land to maintain self-sufficiency, food security and sovereignty. In principle, policy implementation is a way for a policy to achieve its goals. In implementing a policy, there are two choices of steps, namely directly implementing it in the form of a program and through a derivative policy formulation of the public policy (Nugroho, 2006). several models of policy implementation based on the views of several figures, in which these models in the process refer to two perspectives, namely the top down and bottom up approaches. This type of research is descriptive with mixed methods. According to Sarwono (2011), what is meant by a mixed method is using two or more methods taken from two different approaches, namely a quantitative or qualitative approach.The implementation of sustainable agricultural land protection policies in Soppeng Regency has only reached the land identification process, while the factors that influence implementation are socialization, officers, funds, implementor responses, understanding of policies, supporting regulations, SOPs, coordination between agencies, level of education, age, land ownership, reasons for conversion, public support and implementing commitment, show insignificant results, because the implementation of Law No. 41 of 2009 applies nationally.