ANALISIS HUKUM PENYELESAIAAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KAWASAN WADUK TUNGGU PAMPANG KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak atas tanah setelah pembangunan Waduk Tunggu Pampang dan efektivitas penyelesaian sengketa hak atas tanah setelah pembangunan Waduk Tunggu Pampang. Metode penelitianayang di gunakan adalah studi hukum. Hasil studi menunjukkan Masyarakat Waduk Tunggu Pampang lebih memilih penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor ATR/BPN Kota Makassar dan musyawarah para pihak tanpa mediasi  diaKecamatan Manggala mematuhi aturan dan peraturan mediasi sengketah Tanah diatur dengan keputusan kepala ATR/BPN Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.. Proses penyelesaian suatu sengketa memiliki beberapa pendekatan yang salah satunya adalah mediasi yang merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan Cari bentuk kesepakatan penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak atau masyarakat menantang di Waduk Tunggu Pampang. Penyelesaianasengketaahakaatasatanah di kawasan Waduk Tunggu Pampang  lebih efektif  melalui mediasi dibanding secara musyawarah tanpa mediator. Hal itu disebabkan karena hasil mediasi lebih berkepastian hukum dan hasil mediasi dapat langsung ditindak lanjut oleh kantor ATR/BPN Kota Makassar. Sedangkan penyelesaian sengketa Tanah melalui musyawarah para pihak tanpa mediasi masih terdapat celah untuk diingkari oleh kedua belah pihak karena bisa disusupi oleh mafia Tanah

This study aims to determine: Settlement of land rights disputes after the construction of the Waiting Pampang Reservoir The effectiveness of the settlement of land rights disputes after the construction of the Waiting Pampang Reservoir. The research method used is normative law research. The results showed that the people of the Tunggu Pampang Reservoir prefer to settle land disputes through mediation carried out by the Makassar City ATR/BPN Office and non-mediation parties deliberation in Manggala District in accordance with the regulations and mechanisms of land dispute mediation as regulated in the Decree of the Head of ATR. / BPN of the Republic of Indonesia Number 34 of 2007 concerning Technical Guidelines for Handling and Settlement of Land Problems. The process of resolving a dispute has several approaches, one of which is mediation, which is an effort to resolve disputes through negotiations upon by the parties or the community in dispute at the Waiting Pampang Reservoir. Settlement of land rights disputes in the Waiting Pampang Reservoir area is more effective through mediation than through deliberation without a mediator. This is because the results of the mediation have more legal certainty and the results of the mediation can be directly followed up by the Makassar City ATR/BPN office. While the settlement of land disputes through deliberation of the parties without mediation, there is still a gap for both parties to deny because it can be infiltrated by the land mafia.